Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, setiap guncangan global membuat rupiah seakan berdiri hanya dengan tameng tipis, bukan di balik benteng kokoh

Jakarta (ANTARA) - Tekanan terhadap rupiah kembali mengemuka ketika kurs menembus Rp17.424 per dolar AS pada 5 Mei, melemah sekitar 5 persen dalam 12 bulan. Ironisnya, gejolak nilai tukar ini terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang justru solid, mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026, lebih tinggi dari pada kuartal sebelumnya yang 5,39 persen.

Di permukaan, publik mudah menunjuk jari ke faktor eksternal: perang Iran menghadapi agresi AS dan Israel, ketegangan di Selat Hormuz, lonjakan harga minyak, dan tingginya suku bunga Amerika Serikat. Namun, di balik semua itu, tekanan terhadap rupiah sesungguhnya mencerminkan rapuhnya fondasi domestik yang membuat setiap guncangan global membesar, efeknya terasa di dalam negeri.

Secara global, dolar AS menguat karena kembali menjadi aset pelindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik, diperkuat kebijakan suku bunga tinggi The Fed.

Ketegangan di Selat Hormuz tidak hanya memicu kekhawatiran pasokan energi, tetapi juga ikut mendorong kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi impor di negara pengimpor minyak, seperti Indonesia. Inflasi kita melonjak menjadi 4,76 persen (year-on-year) pada Februari 2026, dari 3,55 persen pada Januari, dengan indeks harga konsumen naik dari 105,48 menjadi 110,50.

Literatur ekonomi moneter kontemporer mengingatkan bahwa faktor eksternal hanya pemantik; besarnya "api" sangat ditentukan oleh kondisi bahan bakar di dalam negeri. Di Indonesia, ada setidaknya empat kerentanan struktural yang membuat rupiah mudah goyah.

Pertama, pelebaran defisit fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal. Pasar akan menuntut premi risiko lebih tinggi, yang berujung pada arus keluar dana portofolio asing dari pasar surat berharga negara dan memperbesar tekanan pada rupiah.

Kedua, struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku, beberapa pangan, dan energi, membuat kebutuhan dolar AS tetap tinggi, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi domestik terlihat baik. Begitu harga komoditas melemah atau permintaan global melambat, surplus perdagangan menyempit dan bantalan cadangan devisa terhadap gejolak kurs menipis.

Ketiga, daya saing ekspor Indonesia masih terkunci pada komoditas primer, dengan nilai tambah rendah dan logistik nasional yang mahal dan tidak efisien. Di sisi UMKM, ada perkembangan menggembirakan: sepanjang 2025 ekspor produk UMKM mencapai sekitar 15 persen dari total ekspor Indonesia, dan menembus lebih dari 33 negara.

Namun, bila dibandingkan dengan sekitar 65 juta pelaku UMKM aktif, kontribusi tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menopang neraca perdagangan dan cadangan devisa secara signifikan jika dikomparasikan dengan Malaysia dan Thailand yang mencapai 28-30 persen UMKM penyumbang ekspor.

Keempat, tata kelola kebijakan dan komunikasi antarlembaga yang belum sepenuhnya selaras sering kali menimbulkan kebingungan sinyal. Pergeseran pesan dan komunikasi kebijakan ekonomi yang tidak solid memperkuat sikap wait and see investor dan mendorong volatilitas di pasar keuangan domestik. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, setiap guncangan global membuat rupiah seakan berdiri hanya dengan tameng tipis, bukan di balik benteng kokoh.

Perisai jangka pendek

Menghadapi tekanan kurs di atas Rp17.400, Bank Indonesia merespons dengan strategi intervensi multi-instrumen, memanfaatkan transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) offshore, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) onshore, intervensi spot, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

DNDF domestik dirancang memberikan fasilitas lindung nilai berbasis rupiah tanpa penyerahan dolar tunai, sehingga perusahaan dapat melakukan hedging di pasar dalam negeri dan mengurangi dominasi NDF offshore dalam pembentukan ekspektasi nilai tukar.

Bank Indonesia juga memperkuat instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang tercatat meningkat 21 persen menjadi Rp885,41 triliun pada April, di samping pembelian SBN di pasar sekunder yang mencapai Rp123,8 triliun hingga awal Mei.

Langkah ini bertujuan menahan kenaikan yield yang berlebihan, menstabilkan pasar obligasi, dan menarik kembali capital inflow untuk mengimbangi keluarnya dana dari SBN dan pasar saham.

Bagi UMKM eksportir, kebijakan ini ibarat kabar baik yang masih “terlalu jauh di menara kebijakan”. DNDF potensial menjadi alat penting perlindungan nilai tukar, tetapi di lapangan, UMKM menghadapi kendala lit­erasi derivatif yang rendah, skala transaksi kecil, dan biaya serta persyaratan margin yang terasa berat.

Karena itu, efektivitas DNDF bagi UMKM jauh lebih besar bila digunakan melalui skema tidak langsung. Bank menawarkan paket kredit ekspor plus fasilitas hedging sederhana, sementara banklah yang melakukan lindung nilai ke Bank Indonesia melalui DNDF.

Integrasi dengan KUR berorientasi ekspor, KURBE, dan pembiayaan LPEI dengan komponen hedging yang disubsidi – wajib atau opsional – akan membuat perlindungan kurs benar-benar menyentuh pelaku kecil yang padat karya.

Sektor pertanian, mebel, dan tekstil yang sensitif terhadap margin kurs bisa menjadi prioritas karena dampaknya besar terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Namun, semua instrumen ini, betapapun canggih, pada hakikatnya masih tameng taktis jangka pendek. Tanpa penguatan struktur ekonomi, rupiah akan terus menjadi korban pertama tiap kali ada badai global berikutnya.

Membangun benteng

Stabilitas rupiah yang berkelanjutan menuntut sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan reformasi struktural yang konsisten dari hulu ke hilir. Di sini, penguatan UMKM eksportir bernilai tambah tinggi, bukan sekadar agenda pemberdayaan, tetapi bagian inti dari strategi pertahanan mata uang.

Pertama, pemerintah harus menjaga kepercayaan pasar melalui jalur konsolidasi fiskal yang kredibel dan bertahap. Pengelolaan anggaran yang hati-hati, transparan, dan konsisten akan mengurangi kekhawatiran soal kemampuan negara mengelola utang dan memenuhi kewajiban, sehingga premi risiko menurun dan tekanan terhadap rupiah berkurang.

Kedua, koordinasi moneter–fiskal antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu naik kelas dari sekadar koordinasi formal menjadi orkestrasi narasi. Dalam masa krisis, publik dan pasar perlu mendengar pesan yang sama, dengan nada yang sama, dari otoritas moneter dan fiskal. Komunikasi yang tegas dan selaras membantu meredam kepanikan, menjaga ekspektasi inflasi, dan menstabilkan kurs, seperti yang diupayakan ketika rupiah berada di bawah tekanan pada April–Mei 2026.

Ketiga, komitmen untuk mengurangi kebergantungan terhadap impor dan dolar harus diterjemahkan ke agenda konkret: substitusi impor selektif, dorongan hilirisasi industri, dan pengembangan ekspor bernilai tambah tinggi yang melibatkan UMKM.

Perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral (local currency transaction/LCT) serta pemanfaatan transaksi digital lintas negara (seperti QRIS dan BI-FAST di kawasan regional) dapat membantu mengurangi tekanan permintaan dolar secara bertahap. Di saat yang sama, perbaikan efisiensi logistik dan penguatan kapasitas produksi domestik akan memperkuat cadangan devisa dan mengurangi kerentanan kurs dalam jangka panjang.

Keempat, pendalaman pasar keuangan domestik – termasuk pasar DNDF onshore– menjadi keharusan, bukan pilihan. Instrumen lindung nilai harus lebih beragam dan mudah diakses, sementara surat berharga rupiah perlu semakin atraktif bagi investor domestik dan manajer dana regional yang terkait ekosistem UMKM. Likuiditas dan efisiensi pasar yang membaik akan membantu menyerap guncangan global tanpa selalu memaksa bank sentral melakukan intervensi besar-besaran.

Kelima, kualitas tata kelola dan konsistensi sinyal kebijakan ekonomi perlu ditingkatkan secara serius. Kredibilitas institusional yang kuat, transparansi pengambilan keputusan, dan komunikasi yang bisa diprediksi adalah modal penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan investor. Dalam dunia yang sarat ketidakpastian, kebijakan yang tidak bisa diprediksi seringkali lebih berbahaya daripada berita buruk yang jelas.

Transformasi

Strategi sinergi ini perlu ditempatkan dalam horizon waktu yang jelas. Jangka pendek (0–6 bulan) menitikberatkan pada intervensi terukur DNDF/NDF/spot, penguatan SRBI, pengendalian transaksi spekulatif, dan komunikasi yang konsisten antara otoritas.

Jangka menengah (6–18 bulan) diarahkan pada konsolidasi fiskal yang kredibel, pendalaman pasar DNDF domestik, integrasi hedging dalam pembiayaan ekspor UMKM, dan percepatan substitusi impor selektif. Jangka panjang (lebih dari 18 bulan) harus fokus pada transformasi struktur ekspor lewat hilirisasi, penguatan daya saing, dan konsolidasi tata kelola institusional.

Pada titik ini, pertanyaan kuncinya bukan lagi sekadar “berapa cadangan devisa kita?” tetapi “seberapa kokoh fondasi ekspor bernilai tambah dan basis devisa yang bersumber dari jutaan pelaku usaha?” Dengan pertumbuhan ekonomi yang masih solid 5,61 persen di kuartal I 2026, Indonesia memiliki momentum yang sayang jika hanya dihabiskan untuk strategi tanggap darurat jangka pendek.

Rupiah tidak bisa selamanya hanya mengandalkan tameng intervensi pasar ketika badai datang. Ia membutuhkan benteng: struktur ekonomi yang lebih berdaulat, basis ekspor UMKM yang naik kelas, pasar keuangan domestik yang dalam, dan tata kelola kebijakan yang kredibel.

DNDF, NDF, dan instrumen moneter lainnya tetap penting sebagai lapis pertama pertahanan; tetapi tanpa reformasi struktural dan penguatan UMKM eksportir sebagai basis devisa, kita hanya memindahkan titik lemah dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya. Dengan orkestrasi kebijakan yang konsisten, Indonesia bukan saja bisa mempertahankan stabilitas rupiah, tetapi sekaligus mengubah setiap episode tekanan global menjadi momentum percepatan transformasi ekonomi

*)Prof Dodi Wirawan Irawanto PhD,Ketua Pusat Riset Kepemimpinan dan Organisasi Universitas Brawijaya Malang

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional . Namun kebijakan tersebut hanya akan berhasil apabila pemerintah terlebih dahulu membenahi persoalan mendasar di sektor hulu industri sawit .

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Zainal Arifin menegaskan, bahwa program B50 tidak bisa dipandang sekadar kebijakan energi, melainkan agenda lintas sektor yang menyangkut stabilitas investasi, produktivitas sawit, hingga kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“B50 adalah agenda strategis ketahanan energi. Tetapi kebijakan ini harus selaras antar kementerian dan lembaga. Jangan sampai sektor energi mendorong B50, sementara kebijakan lain justru menciptakan ketidakpastian bagi industri sawit,” ujar Zainal Arifin dalam keterangannya.

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Indonesia memiliki luas sawit yang besar. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas sawit mencapai 16,83 juta hektare, namun berdasarkan catatan Pustaka Alam, luas sawit sudah mencapai 18 juta hektare. Tetapi persoalannya bukan hanya luas kebun, melainkan produktivitas.

"Banyak kebun sawit rakyat dan sebagian kebun perusahaan sudah memasuki usia tua dan produktivitasnya menurun. Belum lagi berdasarkan klaim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lahan sawit sekitar 4 juta hektare. Akibatnya produksi CPO tahun 2025 stagnan di angka 51,66 juta ton," ungkap Zainal.

Ia menekankan, bahwa percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi kebijakan paling mendesak. Saat ini luas kebun sawit rakyat telah mencapai sekitar 6,8 juta hektare, dengan sedikitnya 4,8 juta hektare membutuhkan replanting.

Menurut Zainal, lambannya PSR membuat potensi peningkatan produksi nasional tertahan. Jika program berjalan tepat waktu, produksi CPO Indonesia seharusnya sudah bisa menembus 60 juta ton per tahun. Hambatan utama PSR, lanjutnya, masih berkutat pada persoalan legalitas lahan, status kawasan hutan, akses pembiayaan, hingga kekhawatiran aparat terhadap risiko hukum.

“Presiden perlu menjadikan penyelesaian PSR sebagai prioritas nasional. Tanpa peremajaan, mustahil B50 memiliki fondasi pasokan yang kuat,” ujarnya.

Zainal juga mendorong pemerintah menerapkan konsep flexible blending dalam implementasi B50. Artinya, kadar campuran biodiesel tidak diperlakukan sebagai angka kaku, melainkan menyesuaikan kondisi pasokan CPO, harga minyak dunia, kebutuhan pangan, dan kemampuan fiskal negara.

Menurutnya pendekatan fleksibel memungkinkan pemerintah tetap menjaga arah transisi energi tanpa mengorbankan stabilitas pangan maupun industri hilir. “Ketika pasokan cukup, blending bisa dinaikkan. Tapi saat harga CPO tinggi atau pasokan terbatas, pemerintah harus berani menyesuaikan,” katanya.

Selain produktivitas, kepastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU) dinilai menjadi faktor krusial. Replanting sawit merupakan investasi jangka panjang dengan siklus tanaman hingga 25 tahun, sehingga pelaku usaha membutuhkan kepastian perpanjangan izin lahan.

Zainal menilai ketidakjelasan perpanjangan HGU dan risiko penertiban lahan membuat perusahaan mengambil sikap defensif dengan menahan investasi, ekspansi, maupun peningkatan kapasitas produksi. “Tidak mungkin pemerintah menargetkan B50 sebagai program unggulan, tetapi hulunya justru diliputi ketidakpastian hukum,” tegasnya.

Ia mengingatkan, bahwa peningkatan mandatori biodiesel juga berpotensi mengurangi alokasi ekspor sawit Indonesia. Jika kebutuhan B50 mencapai sekitar 16 juta ton CPO, sebagian pasokan ekspor bisa terserap ke pasar domestik.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi negara pesaing atau minyak nabati alternatif untuk mengambil pangsa pasar global Indonesia. “Solusinya bukan mengalihkan pasokan ekspor, tetapi meningkatkan produksi nasional,” kata Zainal.

Zainal merumuskan tiga langkah prioritas yang perlu segera dilakukan pemerintah agar keseimbangan antara ketahanan energi, keberlanjutan ekonomi, dan daya saing industri sawit tetap terjaga: Pertama, mempercepat realisasi Program PSR dengan menyelesaikan hambatan legalitas dan pembiayaan.

Kedua, memberikan kepastian hukum terhadap perpanjangan HGU guna mendorong investasi dan replanting. Dan ketiga, menerapkan skema flexible blending agar implementasi B50 adaptif terhadap dinamika pasokan dan harga.

“B50 adalah strategi besar negara. Tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah membenahi sektor hulu sawit terlebih dahulu,” tandasnya.

Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat langkah penyerapan telur ayam ras guna menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah melimpahnya produksi telur.

“Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan secara hybrid bersama Kementan, Bapanas, asosiasi perunggasan, peternak, dan pelaku usaha.

Pemerintah menilai kondisi surplus produksi telur harus dikelola secara cepat dan terukur agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Karena itu, percepatan penyerapan, distribusi, serta penguatan konsumsi terus didorong guna menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional.

Kementan juga meminta pemerintah daerah mengatur dan menertibkan pedagang maupun peternak yang menjual telur jauh di bawah harga acuan pembelian/penjualan (HAP).

“Harus ada yang mengomando di daerah agar harga penjualan telur ada dalam rentang HAP sehingga para peternak mendapatkan keuntungan dan terus bersemangat meningkatkan produksinya,” ujar Makmun.

Ia mengatakan Kementan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi perunggasan, kementerian dan lembaga terkait, serta pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan baku pakan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat hilirisasi dan perluasan pasar hasil peternakan agar produksi peternak rakyat dapat terserap optimal.

“Pemerintah terus memperkuat hilirisasi, distribusi, dan perluasan pasar agar hasil produksi peternak dapat terserap lebih optimal,” katanya.

Makmun menambahkan, sesuai arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, pemerintah memastikan negara hadir menjaga peternak rakyat agar tetap mampu berproduksi dan berkembang di tengah dinamika pasar.

Pemerintah optimistis penguatan penyerapan telur, distribusi antardaerah, pengendalian biaya produksi, serta peningkatan konsumsi protein hewani dapat menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah cepat untuk membantu penyerapan produksi telur peternak.

“Pemerintah daerah akan memfasilitasi penyerapan telur melalui gerakan pembelian telur oleh ASN serta kampanye konsumsi telur kepada masyarakat. Ini menjadi langkah awal yang bisa segera dilakukan untuk membantu peternak,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga memperkuat penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Menurut Nur Haryani, penyerapan telur melalui Program MBG akan ditingkatkan dari sebelumnya satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu agar produksi telur peternak rakyat dapat lebih banyak terserap.

“Penyerapan telur melalui Program MBG akan kami tingkatkan dari sebelumnya satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu. Harapannya, produksi peternak bisa lebih banyak terserap,” katanya.

Pemerintah daerah juga memperkuat program konsumsi telur melalui kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), pencegahan stunting, dan program sosial lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus membantu menjaga harga di tingkat peternak.

Untuk membantu menekan biaya produksi peternak, bantuan jagung subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) mulai disalurkan pada Sabtu (9/5). Langkah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya pakan dan menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pekanbaru Koordinator Provinsi Riau secara resmi memprakarsai rekomendasi strategis terkait Reformulasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam acara Sosialisasi dan Diskusi Publik: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit yang berlangsung pada 6 Mei 2026 di Ballroom Menara Bank Riau Kepri Syariah. ISEI Riau menilai aturan tersebut masih melanggengkan ketimpangan fiskal yang merugikan daerah penghasil.

Diskusi yang dibuka oleh Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan sebagai narasumber Sandy Firdaus – Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Abdullah – Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Hery Yulianto – Kepala Divisi Perencanaan BPDP, Hendryx Wahyudi – Wakil Ketua GAPKI dan Riyadi Mustofa – DPP APKASINDO serta dimoderatori Abdul Madian – Kabid Perekonomian & SDA Bappeda Riau.

Dalam acara ini turut dihadiri oleh Sekda Kabupaten/Kota daerah penghasil Sawit, Kepala Bapenda, Kepala Bapeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkebunan, pelaku usaha industri sawit, petani sawit dan para akademisi serta para pemerhati sawit.

Dana DBH Sawit Rp3,4 Triliun Harus Digunakan untuk Pemberdayaan Petani



Ketua ISEI Riau, Herman Boedoyo menegaskan, bahwa skema pembagian DBH Sawit yang menetapkan porsi 4% untuk daerah dan 96% untuk pusat adalah bentuk ketidakadilan fiskal yang nyata bagi daerah penghasil, khususnya Riau sebagai penyumbang ekspor sawit dan luas lahan terbesar nasional. Rekomendasi ini akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati/Walikota daerah penghasil sawit, Ketua DPR RI, Komisi XI DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR RI, DPD RI, serta jaringan ISEI di seluruh daerah penghasil sawit se-Indonesia.

DBH Sawit 4% dibagikan kepada seluruh daerah penghasil dimulai tahun 2023 sebesar 3,396 trilun, tahun 2024 sebesar Rp. 3 triliun, tahun 2025 sebesar Rp, 1,249 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 756,63 miliar.

ISEI Siap Dongkrak Daya Saing Indonesia dan Dukung Asta Cita



Khusus untuk provinsi Riau dan kabupaten/kota se-Riau memperoleh DBH Sawit tahun 2023 sebesar Rp. 392,03 miliar, tahun 2024 sebesar Rp. 350,83 miliar, tahun 2025 sebesar Rp, 155,11 miliar triliun dan tahun 2026 sebesar Rp. 96,11 miliar.

Poin-Poin Utama Rekomendasi Strategis ISEI Riau:

1. Menolak Ketimpangan Alokasi 4:96

ISEI Riau mendesak pemerintah pusat untuk segera mereformulasi angka pembagian DBH. Porsi 96% Pusat dan 4% Daerah dinilai sangat tidak memadai untuk membiayai pemulihan kerusakan lingkungan dan perbaikan infrastruktur jalan daerah yang hancur akibat logistik sawit. Kami mengusulkan peningkatan porsi daerah secara signifikan guna memastikan keberlanjutan ekonomi lokal.

2. Memasukkan Komponen Biodiesel B50 dan Produk Hilir dalam Variabel DBH Sawit

Dampak positif dari penerapan Program Biodiesel B50 diproyeksikan menghemat devisa impor solar sebesar Rp157,28 triliun hingga Rp172,35 triliun pada 2026. Kebajikan ini akan menghentikan impor solar dan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (FAME) berbasis kelapa sawit hingga 50%. Program B50 membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Sedangkan dampak negatif pengalihan CPO untuk kebutuhan dalam negeri (program biodiesel) akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomotis DBH Sawit akan ikut berkurang

ISEI Riau mengusulkan perubahan mendasar pada variabel perhitungan DBH Sawit yang hanya berasal pungutan ekspor dan bea keluar. Seharusnya Komponen Biodiesel B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam PMK No. 10 Tahun 2026.

Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

3. Evaluasi & Redesign Peran BPDP

Keberadaan BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang "tak sepatutnya" mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir serta untuk program beasiswa dan penelitian di daerah, bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar.

ISEI Riau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH ini. Kami berharap masukan dari diskusi publik tanggal 6 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh ISEI Riau menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian Keuangan dalam merevisi kebijakan fiskal sektor perkebunan.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," tegas Ketua ISEI Riau.

Pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang semakin tertata, penguatan koordinasi lintas stakeholder, serta optimalisasi layanan dinilai berhasil menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat transformasi layanan penyeberangan nasional melalui kolaborasi strategis bersama pemerintah guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Menhub juga mengapresiasi kinerja ASDP selama penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 yang dinilai berjalan baik, khususnya pada lintasan utama Merak-Bakauheni, sehingga keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi penguatan layanan transportasi penyeberangan ke depan.

"Pengelolaan arus kendaraan dan penumpang yang semakin tertata, penguatan koordinasi lintas stakeholder, serta optimalisasi layanan dinilai berhasil menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi jajaran Direksi ASDP dengan Menhub Dudy di Jakarta, yang membahas penguatan layanan operasional, kesiapan infrastruktur, hingga optimalisasi konektivitas logistik nasional.

Adapun sepanjang periode mudik H-8 hingga H+8 Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi pukul 06.00 WIB, total penumpang pada 15 lintasan pantauan nasional mencapai 4,72 juta orang atau meningkat 6,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menyeberang tercatat sebanyak 1,21 juta unit, naik 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang diimbangi dengan pengelolaan layanan penyeberangan yang optimal selama Angkutan Lebaran 2026.

Meski demikian, pemerintah juga mencermati perlunya penguatan layanan pada sejumlah lintasan strategis lain seperti Ketapang-Gilimanuk yang masih menghadapi tantangan kepadatan logistik dan kondisi akses jalan.

Untuk itu, Kementerian Perhubungan bersama ASDP akan terus memperkuat langkah antisipatif melalui optimalisasi pola operasi kapal, pemanfaatan pelabuhan penyangga, hingga pengembangan skema layanan yang lebih adaptif.

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah karena menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus melakukan pembenahan layanan secara berkelanjutan.

“ASDP menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari Bapak Menhub terhadap pelayanan Angkutan Lebaran yang telah berjalan baik. Evaluasi dan arahan yang diberikan menjadi pijakan penting bagi ASDP untuk terus memperkuat kualitas layanan penyeberangan nasional,” ujar Heru.

Menurutnya, pola operasi yang berhasil diterapkan di lintasan Merak-Bakauheni akan menjadi referensi dalam penguatan layanan di lintasan strategis lainnya, sehingga tercipta sistem operasional yang semakin efektif, efisien, dan terintegrasi.

Selain membahas layanan penumpang, audiensi juga menyoroti penguatan konektivitas logistik nasional melalui pengembangan layanan long distance ferry (LDF).

Sejumlah rute potensial, termasuk Makassar-Semarang dan Panjang-Jakarta, mendapat dukungan pemerintah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi distribusi barang antarwilayah.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan, transformasi layanan yang dijalankan ASDP tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga membangun sistem transportasi penyeberangan yang semakin modern dan berbasis kebutuhan pengguna jasa.

“ASDP terus memperkuat digitalisasi layanan, pengaturan arus kendaraan, serta kesiapan operasional secara menyeluruh agar masyarakat memperoleh pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan semakin seamless,” tutur Windy.

Ke depan, ASDP bersama Kementerian Perhubungan berkomitmen terus memperkuat layanan penyeberangan nasional sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah dan distribusi logistik nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperkuat ekspor ke pasar internasional guna meningkatkan pendapatan, memperluas peluang usaha, serta mengoptimalkan utilisasi pabrik di tengah persaingan industri semen domestik.

"Salah satu fokus utama SIG saat ini adalah memperkuat penetrasi pasar ekspor," kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan penetrasi pasar ekspor sebagai langkah strategis untuk meningkatkan utilisasi pabrik, dan memperluas peluang pasar produk derivatif bernilai tambah.

Melalui anak usaha, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bersama Taiheiyo Cement Corporation, SIG telah menyelesaikan proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi untuk ekspor di Tuban, Jawa Timur yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026.

Fasilitas tersebut akan menjadi basis penguatan ekspor perusahaan itu sekaligus membuka peluang peningkatan margin usaha di tengah kompetisi pasar domestik yang semakin ketat.

"Rampungnya fasilitas ekspor di Tuban menjadi tonggak penting bagi SIG untuk memperkuat posisi di pasar internasional," ucap Vita.

Ia menekankan ekspor akan menjadi instrumen strategis untuk mengoptimalkan utilisasi sekaligus mendukung pertumbuhan profitabilitas perseroan.

Adapun dalam kondisi pasar yang masih dibayangi overcapacity, perusahaan tersebut berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan kinerja sekaligus menyiapkan mesin pertumbuhan baru melalui penguatan pasar ekspor.

Pada kuartal I 2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp8,29 triliun atau tumbuh 8,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat signifikan sebesar 88,7 persen menjadi Rp80 miliar. Volume penjualan juga naik 1,7 persen yoy menjadi 8,71 juta ton.

Vita mengatakan capaian tersebut menunjukkan strategi transformasi yang dijalankan perseroan berhasil menjaga resiliensi bisnis sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

"SIG tidak hanya fokus menjaga kinerja jangka pendek, tetapi juga membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Transformasi bisnis yang dijalankan secara disiplin berhasil meningkatkan daya saing perusahaan di tengah tantangan industri,” tutur Vita.

Di sisi operasi, perusahaan tersebut juga terus memperkuat efektivitas transformasi melalui pengelolaan pasar mikro, optimalisasi portofolio produk, serta efisiensi biaya.

Strategi tersebut membantu perseroan menjaga kinerja di tengah kenaikan harga energi dan permintaan pasar domestik yang baru menunjukkan geliat pada awal tahun ini.

Selain mencatat pertumbuhan penjualan domestik sebesar 5,4 persen secara yoy, perusahaan itu juga berhasil menurunkan biaya keuangan bersih sebesar 35,4 persen yoy melalui pengelolaan keuangan yang lebih optimal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Petani kelapa sawit Indonesia memiliki peran signifikan dan strategis dalam menjamin keberlanjutan industri sawit nasional. Ini karena luasan lahan yang dikelola lebih dari 40% dari total luas lahan perkebunan sawit di Indonesia yang secara resmi dinyatakan 16,8 juta ha.

Peran petani kelapa sawit harus ditingkatkan. Tidak cukup hanya menjadi pekebun namun lebih dari itu mereka juga harus didorong dan difasilitasi agar masuk ke level industri sawit . Dengan luasan kebun petani kelapa sawit yang mencapai kurang lebih 7 juta ha, industrialisasi petani akan sangat siginifikan memperkuat daya siang produk minyak sawit Indonesia di pasar dunia.

“Petani Sawit harus dibawa ke era industrialisasi, sehingga bisa membangun usaha dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, ketergantungan petani sawit kepada pihak-pihak lain semakin berkurang, posisi tawar bisa lebih baik, dan mempunyai peluang laba jauh lebih besar,” kata Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pada FDT bertema “Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Langkah untuk Membawa Petani ke Era Industri” tersebut, hadir pembicara antara lain Ketua Kelompok Budidaya Kelapa Sawit Ditjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto yang mewakili Dirjen Perkebunan Kementan Ali Jamil; Suprapto, Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I. Kemudian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Ade Tri Ajikusumah.

Selanjutnya Farid Hidayat, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mewakili Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta; Direktur Penghimpunan Dana BPDP Ahmad Munir yang mewakili Dirut BPDP Eddy Abdurrachman, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara serta sejumlah pengurus RSI.

Pertemuan ini bersejarah karena untuk pertama kalinya keempat lembaga negara yang terkait langsung dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hadir langsung dalam satu forum. “RSI sangat mengapresiasi ini karena ini menjadi momentum percepatan program PSR,” ujarnya.

Kacuk mengatakan, tidak mudah untuk bisa membawa petani kelapa sawit naik kelas. Dari hanya berfokus pada tanam, rawat, dan panen, bergeser ke pengelolaan TBS (tandan buah segar) menjadi CPO (minyak sawit mentah). Perlu perubahan mindset dan tentu saja dukungan dan fasilitas dari para pemangku kepentingan di industri sawit khususnya pemerintah dan dunia usaha.

“Perubahan mindset petani misalnya, kita lihat dari sisi kelembagaan petani. Perlu ditingkatkan kemampuan dan kemauan petani untuk saling bekerjasama, berbagi tanggung jawab dan hak dalam suatu himpunan kerja atau usaha bersama yang berbadan hukum (misalnya koperasi),” tandasnya.

Jika kelembagaan petani sudah terbentuk dengan kuat, kata Kacuk, juga harus bisa bersinergi satu sama lain. Selain juga harus bersinergi dengan badan hukum lainnya untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih besar.

Misalnya petani membentuk koperasi, dan koperasi tersebut bergabung satu dengan lainnya membentuk semacam gabungan koperasi sehingga mempunyai skala ekonomi yang lebih besar yang cukup untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain misalnya perusahaan. ”Pola-pola korporatisasi seperti ini jika dilakukan para petani akan memudahkan akses ke: pasar, lembaga keuangan, fasilitas pengolahan dan juga para pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Terkait PSR, Kacuk Sumarto mengatakan, PSR menjadi instrumen utama untuk meningkatkan produktivitas secara cepat dan terukur. Ketika petani masuk ke level industri, produktivitas yang tinggi adalah kunci. “Replanting terhadap kebun tua berpotensi meningkatkan hasil secara signifikan, sekaligus menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi jangka panjang,” katanya.

Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara (APN) Seger Budiardjo mengatakan kelapa sawit adalah komoditas strategis unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan hilirisasi industri. Dari total luas perkebunan sawit nasional yang mencapai 16,83 juta hektar, sekitar 42% atau setara 6,94 juta ha adalah perkebunan sawit rakyat. Sawit Indonesia di Persimpangan Ekonomi dan Keberlanjutan Global

“Namun perkebunan sawit rakyat masih menghadapi tantangan rendahnya produktivitas tanaman. Salah satu penyebab rendahnya produktivitas ini adalah rendahnya realisasi peremajaan sawit rakyat,” katanya.

Agrinas Palma sebagai BUMN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat. “Dukungan pemerintah dan peran aktif Agrinas Palma menjadi kunci keberhasilan percepatan PSR. Agrinas siap membangun kemitraan dengan koperasi petani kelapa sawit,” lanjutnya.

Baik RSI maupun APN setuju jika pada tahap awal industrialisasi petani sawit, perlu dikakukan kemitraan antara petani dengan perusahaan. Kemitraan akan menjadi akselerator transfer teknologi sehingga meningkatkan nilai tambah. Dalam jangka panjang, kata dia, petani didorong menjadi pemilik saham dalam rantai pengolahan, bukan sekadar pemasok bahan baku.

PANDEGLANG - Upaya mendorong ekonomi desa terus digencarkan. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) bersama Haisawit Indonesia menggelar program penguatan UMKM desa wisata berbasis sawit di Desa Ekraf Tanjung Jaya, Panimbang, Pandeglang, Banten.

Program ini menjadi langkah konkret mengintegrasikan potensi kelapa sawit dengan sektor pariwisata, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.

Direktur Haisawit Indonesia M. Danang MRQ menegaskan bahwa sawit tidak hanya sebatas komoditas, tetapi juga sumber peluang ekonomi yang luas.

“Kami ingin masyarakat melihat sawit sebagai peluang. Lewat program ini, kami dorong UMKM desa mampu menghasilkan produk turunan bernilai tambah dan berdaya saing,” kata Danang, Jumat (24/4/2026).

Danang mencontohkan, limbah sawit seperti lidi memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk kreatif hingga menembus pasar ekspor.

Sementara itu, perwakilan BPDP Anwar Sadat menjelaskan pihaknya terus mendorong penguatan UMKM dan koperasi petani melalui berbagai program strategis, mulai dari peremajaan sawit rakyat, beasiswa SDM, hingga pengembangan hilirisasi produk.

Lihat video: Prabowo Sebut Sawit sebagai Miracle Crop, Diminta Negara Lain



“Pendekatannya bukan hanya produksi, tapi juga membangun ekosistem usaha dari hulu ke hilir, termasuk akses pasar dan kemitraan,” jelasnya.

Dari sisi daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menyambut positif program ini. Pengembangan desa wisata berbasis ekonomi kreatif dinilai sejalan dengan strategi daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Produk UMKM bisa terhubung dengan industri pariwisata, mulai dari kebutuhan hotel hingga souvenir khas daerah,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Rahmat Zultika.

Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapat pelatihan, tetapi juga praktik langsung membuat produk dari lidi sawit, seperti sandal dan taplak meja. Produk-produk ini diproyeksikan menjadi unggulan desa wisata.

Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Haisawit Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah dan BUMDes setempat untuk memperluas pengembangan UMKM berbasis sawit.

Program ini diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali mengoperasikan KMP Mamberamo Foja untuk memperkuat konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) di Papua, sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pengoperasian kembali kapal tersebut dilakukan setelah sempat tertahan akibat cuaca buruk pada Jumat (10/4).

"ASDP resmi mengoperasikan kembali KMP Mamberamo Foja setelah sebelumnya tertahan cuaca buruk pada Jumat (10/4). Bagi masyarakat di wilayah 3TP, kapal bukan sekadar moda transportasi, melainkan penghubung harapan," kata Heru dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan kapal penyeberangan tidak hanya menghadirkan layanan transportasi, tetapi juga membuka akses ke pasar, layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Karena itu, menurut Heru, operasionalisasi kembali KMP Mamberamo Foja menjadi lebih dari sekadar pelayaran, melainkan memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan.

Pengoperasian kembali kapal tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan layanan publik hingga ke pelosok, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

"Ini bukan hanya tentang mobilitas, tetapi tentang menjaga akses ekonomi, distribusi logistik, dan membuka peluang pariwisata, khususnya di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.

KMP Mamberamo Foja melayani dua lintasan utama, yaitu Biak-Teba-Bagusa-Trimuris-Kasonaweja dan Biak-Bromsi. Sepanjang April 2026, rute Biak-Teba-Kasonaweja dioperasikan secara berkelanjutan dengan keberangkatan dari Biak pada sore hari, dilanjutkan ke Bagusa, Trimuris, hingga Kasonaweja dengan variasi jadwal pagi, siang, dan sore.

Pola serupa diterapkan untuk perjalanan sebaliknya guna memastikan kesinambungan layanan. Sementara itu, lintasan Biak-Bromsi dijalankan secara berkala dengan jadwal fleksibel, terutama pada akhir pekan hingga awal pekan, mencakup waktu pagi, siang, hingga malam hari.

"Seluruh operasional dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan serta mempertimbangkan kondisi cuaca, demi menjamin layanan yang andal dan berkelanjutan," kata Heru.

General Manager ASDP Cabang Biak Windra Soelistiawan menyatakan kapal tersebut memiliki kapasitas 67 penumpang dan tujuh unit kendaraan, yang dinilai memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

“Kehadiran kapal ini memberi dampak nyata. Mobilitas masyarakat kembali lancar, distribusi logistik terjaga, dan aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali,” jelasnya.

Ia menambahkan konektivitas tersebut menjadi penggerak ekonomi lokal di berbagai wilayah yang dilintasi. Biak dan Teba dikenal sebagai penghasil hasil laut, Bagusa dan Trimuris sebagai sentra sagu, Kasonaweja dengan potensi perikanan dan padi, serta Bromsi dengan produksi ubi jalar.

Dengan tersambungnya wilayah-wilayah tersebut, distribusi komoditas menjadi lebih efisien dan memiliki nilai tambah, sekaligus membuka peluang pengembangan sektor pariwisata.

Sepanjang 2025, KMP Mamberamo Foja tercatat melayani 13.083 penumpang, 282 kendaraan campuran, serta mengangkut sekitar 5.730 ton muatan curah, menegaskan perannya sebagai penghubung utama wilayah.

ASDP menegaskan komitmennya untuk terus menghubungkan Indonesia hingga ke wilayah 3TP melalui layanan penyeberangan yang aman, andal, dan berkelanjutan. "Karena di setiap perjalanan, ada kehidupan yang terus bergerak," kata Heru.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

KUTAI BARAT - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian bencana pada periode 21-22 April 2026. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi kejadian di Tanah Air.

Salah satu kejadian yang tercatat yakni peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Sekolaq Joleq, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026). Api membakar satu hektare lahan perkebunan.

"BPBD Kabupaten Kutai Barat melaporkan bahwa satu hektare lahan perkebunan terbakar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dalam upaya penanganan kebakaran, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Kutai Barat mengerahkan tiga unit mobil ke lokasi kejadian. Kini ia menyebut api berhasil dipadamkan.

"Berdasarkan laporan terkini, api telah padam dan situasi aman terkendali," ucapnya.

Sementara itu, hujan lebat selama dua jam memicu Daerah Aliran Sungai (DAS) Welang meluap, yang mengakibatkan pemukiman warga di Kecamatan Kraton dan Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur teredam pada Selasa (21/4).

"Tercatat sebanyak 1.320 unit rumah terdampak. BPBD Kabupaten Pasuruan melakukan pendataan dan kaji cepat di lokasi kejadian. Hingga Rabu (22/4), banjir masih menggenangi rumah warga dengan ketinggian 10 hingga 60 sentimeter," pungkasnya.

JAKARTA - Rencana sejumlah pemerintah daerah memberlakukan pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan menuai kritik keras dari kalangan ahli hukum. Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Muhamad Zainal Arifin menegaskan, bahwa konsep pemajakan terhadap pohon sawit melalui skema PAP merupakan kebijakan yang tidak logis dan salah kaprah dalam memahami definisi pajak air permukaan. Menurutnya, air permukaan secara hukum merujuk pada sumber air seperti sungai, danau, waduk, rawa, maupun genangan air lain yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah.

“Pohon kelapa sawit hanya menyerap air hujan atau embun secara alami melalui tanah bukan menyedot air permukaan dengan menggunakan mesin pompa. Memajaki sunnatullah atas proses alami tanaman adalah bentuk pemaksaan aturan,” ujar Zainal dalam keterangannya.

Perang Berkecamuk, Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional



Zainal menjelaskan, UU HKPD secara jelas mendefinisikan pajak air permukaan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pada Pasal 1 angka 52 UU HKPD mendefinisikan pajak air permukaan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan, dalam Pasal 30 UU HKPD, dasar pengenaan pajak harus dihitung berdasarkan volume air yang diambil.

Artinya, pajak hanya dapat dikenakan apabila terdapat tindakan aktif mengambil air, misalnya penyedotan air sungai menggunakan pompa, pengukuran melalui water meter, kemudian dialirkan untuk kebutuhan tertentu. “Selama tidak ada pengambilan air secara nyata dari sungai atau danau, maka tidak ada objek pajak air permukaan. Pohon sawit tidak mungkin diukur berapa meter kubik air permukaan yang dipakai,” katanya.

Sejumlah daerah yang berencana menerapkan PAP tersebut, diantaranya: Pemprov Riau, Sumatera Barat, hingga Bengkulu. Mereka kini sedang menggodog aturannya. Misalnya Pemprov Sumbar menargetkan pendapatan Rp1 triliun dari pungutan tersebut. Sebagai langkah awal tahun 2026, Sumbar menargetkan penerimaan PAP sebesar Rp594 miliar dengan fokus awal pada perkebunan sawit non-rakyat.

Lebih jauh, Zainal mengingatkan prinsip hukum perpajakan nullum tributum sine lege, yakni tidak boleh ada pajak tanpa dasar undang-undang. “Undang-undang tidak pernah mengatur pajak atas proses biologis tanaman. Jika dipaksakan, maka ini bukan pajak ganda, melainkan pungutan yang tidak memiliki landasan hukum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tambahan beban pungutan daerah berpotensi menekan daya saing industri sawit nasional di tengah berbagai tekanan regulasi yang sudah dihadapi sektor tersebut.

Menurutnya kebijakan PAP justru kontraproduktif terhadap agenda strategis pemerintah, termasuk program mandatori biodiesel B50 yang membutuhkan efisiensi biaya produksi. “Kebijakan ini bisa menjadi sabotase tidak langsung terhadap kebijakan energi nasional karena menambah biaya baru bagi industri sawit,” kata Zainal.

Kebijakan PAP merupakan ujian baru bagi industri sawit, setelah penyitaan lahan dan pengenaan denda oleh Satgas PKH. Dari sisi investasi, munculnya kebijakan pajak daerah yang memperluas objek pungutan di luar undang-undang dinilai mengirimkan sinyal buruk bagi investor. Investor membutuhkan stabilitas dan kepastian regulasi.

Dongkrak Pendapatan, Jabar Mulai Pungut Pajak Perusahaan Pengguna Air Permukaan



"Munculnya kebijakan daerah yang memperluas objek pajak di luar undang-undang mengirimkan sinyal buruk bahwa regulasi di daerah rentan diubah demi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca pemotongan dana oleh pemerintah pusat. Padahal sebagai sektor unggulan Indonesia, seharusnya sawit mendapat perlindungan investasi. Inilah paradoks sawit di Indonesia," jelasnya.

Zainal berharap pemerintah daerah di sejumlah provinsi sentra sawit segera menghentikan rencana penerapan PAP terhadap pohon kelapa sawit dan menyesuaikannya kembali dengan UU HKPD serta PP Nomor 35 Tahun 2023. Ia juga mendorong pemerintah pusat mengambil langkah korektif.

“Presiden perlu memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Jika tetap dipaksakan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” katanya.

Menurutnya tanpa koreksi segera, kebijakan tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. “Saya khawatir, jika kebijakan ini tidak mendapat penolakan keras dan segera dibatalkan, jangan-jangan di masa depan pemerintah juga akan memungut pajak pernapasan atas udara yang kita hirup, sama konyolnya dengan memajaki air yang diserap secara alami oleh pohon sawit saat ini,” tandasnya.

Kisah-kisah dalam Al Quran tentang kaum yang dibinasakan Allah SWT ini menarik untuk disimak. Selain diambil ibrahnya juga sebagai pembelajaran penting bagi umat saat ini. Berikut ulasannya.

Allah Taala berfirman :

‎

“Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah Kami binasakan, padahal (generasi itu), telah Kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.” (QS. Al-An’am 6: Ayat 6)

Dalam tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di (pakar tafsir abad 14 H) menjelaskan tafsir ayat di atas : Kemudian Allah memerintah mereka mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu.

Dia berfirman, “Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah Kami binasakan sebelum mereka,” maksudnya, berapa banyak Kami membinasakan umat-umat yang mendustakan secara bergantian, dan sebelum mereka dibinasakan Kami telah memberi mereka kesempatan dengan “meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah Kami berikan” kepada mereka berupa harta, anak keturunan, dan kemakmuran. “Dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka.”

Dengan itu ia menumbuhkan untuk mereka apa yang dikehendaki oleh Allah berupa pohon-pohon dan buah-buahan yang mereka nikmati, dan mereka makan sesuai selera mereka, tetapi mereka tidak mensyukuri Allah atas nikmat-nikmatNya, mereka justru berpaling kepada hawa nafsu. Kenikmatan dengan berbagai macamnya telah melenakan mereka. Maka Rasul-rasul datang kepada mereka dengan (membawa) bukti-bukti kebenaran tetapi mereka tidak membenarkannya. Justru mereka menolak dan mendustakannya. Karena dosa-dosa mereka, maka Allah membinasakan mereka dan menumbuhkan generasi yang baru sesudah mereka. Ini adalah sunnatullah yang berlaku pada umat-umat terdahulu dan yang berikut, maka ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah Allah ceritakan kepadamu.

Kaum yang Dibinasakan

Dalam Al Quran, banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari utusan-Nya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang.

1. Kaum Nabi Nuh

Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu, Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh (QS Al-Ankabut : 14).

2. Kaum Nabi Hud

Nabi Hud diutus untuk kaum ‘Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang dahsyat disertai dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa (QS Attaubah: 70, Alqamar: 18, Fushshilat: 13, Annajm: 50, Qaaf: 13).

3. Kaum Nabi Saleh

Nabi Saleh diutuskan Allah kepada kaum Tsamud. Nabi Saleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Namun, mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka (QS ALhijr: 80, Huud: 68, Qaaf: 12).

4. Kaum Nabi Luth

Umat Nabi Luth terkenal dengan perbuatan menyimpang, yaitu hanya mau menikah dengan pasangan sesama jenis (homoseksual dan lesbian). Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak mau bertobat. Allah akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan, kaum Nabi Luth ini akhirnya tertimbun di bawah reruntuhan rumah mereka sendiri (QS Alsyu’araa: 160, Annaml: 54, Alhijr: 67, Alfurqan: 38, Qaf: 12).

5. Kaum Nabi Syuaib

Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyan. Kaum Madyan ini dihancurkan oleh Allah karena mereka suka melakukan penipuan dan kecurangan dalam perdagangan. Bila membeli, mereka minta dilebihkan dan bila menjual selalu mengurangi. Allah pun mengazab mereka berupa hawa panas yang teramat sangat. Kendati mereka berlindung di tempat yang teduh, hal itu tak mampu melepaskan rasa panas. Akhirnya, mereka binasa (QS Attaubah: 70, Alhijr: 78, Thaaha: 40, dan Alhajj: 44).

Selain kepada kaum Madyan, Nabi Syuaib juga diutus kepada penduduk Aikah. Mereka menyembah sebidang padang tanah yang pepohonannya sangat rimbun. Kaum ini menurut sebagian ahli tafsir disebut pula dengan penyembah hutan lebat (Aikah) (QS AlHijr: 78, Alsyu’araa: 176, Shaad: 13, Qaaf: 14).

6. Firaun

Kaum Bani Israil sering ditindas oleh Firaun. Allah mengutus Nabi Musa dan Harun untuk memperingatkan Firaun akan azab Allah. Namun, Firaun malah mengaku sebagai tuhan. Ia akhirnya tewas di Laut Merah dan jasadnya berhasil diselamatkan. Hingga kini masih bisa disaksikan di museum mumi di Mesir (Albaqarah: 50 dan Yunus: 92).

7. Ashab Al-Sabt

Mereka adalah segolongan fasik yang tinggal di Kota Eliah, Elat (Palestina). Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain, selain Sabtu. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina (QS Al-A’raaf: 163).

8. Ashab Al-Rass

Rass adalah nama sebuah telaga yang kering airnya. Nama Al-Rass ditujukan pada suatu kaum. Konon, nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Saleh. Namun, ada pula yang menyebutkan Nabi Syuaib. Sementara itu, yang lainnya menyebutkan, utusan itu bernama Handzalah bin Shinwan (adapula yang menyebut bin Shofwan). Mereka menyembah patung. Ada pula yang menyebutkan, pelanggaran yang mereka lakukan karena mencampakkan utusan yang dikirim kepada mereka ke dalam sumur sehingga mereka dibinasakan Allah (Qs Alfurqan: 38 dan Qaf ayat 12).

9. Ashab Al-Ukhdudd

Ashab Al-Ukhdud adalah sebuah kaum yang menggali parit dan menolak beriman kepada Allah, termasuk rajanya. Sementara itu, sekelompok orang yang beriman diceburkan ke dalam parit yang telah dibakar, termasuk seorang wanita yanga tengah menggendong seorang bayi. Mereka dikutuk oleh Allah SWT (QS Alburuuj: 4-9).

10. Ashab Al-Qaryah

Menurut sebagian ahli tafsir, Ashab Al-Qaryah (suatu negeri) adalah penduduk Anthakiyah. Mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Allah membinasakan mereka dengan sebuah suara yang sangat keras (QS Yaasiin: 13).

11. Kaum Tubba’

Tubaa’ adalah nama seorang raja bangsa Himyar yang beriman. Namun, kaumnya sangat ingkar kepada Allah hingga melampaui batas. Maka, Allah menimpakan azab kepada mereka hingga binasa. Peradaban mereka sangat maju. Salah satunya adalah bendungan air (QS Addukhan: 37).

12. Kaum Saba

Mereka diberi berbagai kenikmatan berupa kebun-kebun yang ditumbuhi pepohonan untuk kemakmuran rakyat Saba. Karena mereka enggan beribadah kepada Allah walau sudah diperingatkan oleh Nabi Sulaiman, akhirnya Allah menghancurkan bendungan Ma’rib dengan banjir besar (Al-Arim) (QS Saba: 15-19).

Kisah kisah yang ada dalam Al Quran tersebut kejadiannya beragam dari ratusan sampai ribuan tahun sebelum kelahiran nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat.