JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) meningkatkan imbal hasil investasi dan menyiapkan berbagai insentif baru untuk menarik kembali dana asing ke Indonesia. Hal ini merespons tekanan terhadap rupiah semakin dalam akibat gejolak global dan arus modal keluar dari pasar domestik.

Langkah ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang memutuskan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada, Selasa (9/6/2026).

Perry menuturkan, kebijakan tersebut merupakan respons lanjutan untuk meredam dampak konflik militer di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian global. Selain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, langkah tersebut juga ditujukan untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam target pemerintah sebesar 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan pemerintah," ujar Perry dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

BI mencatat, tekanan terhadap rupiah berjalan lebih dalam dibandingkan perkiraan sebelumnya. Hasil evaluasi pasca-RDG Mei 2026 menunjukkan pelemahan mata uang domestik dipengaruhi tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri dan keluarnya investasi portofolio asing dari Indonesia.

Situasi tersebut mendorong bank sentral mengambil langkah tambahan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik. 

Baca Juga

Tanggapi Rupiah Anjlok Rp18.000, Menkeu Purbaya: Fundamental Ekonomi dan Fiskal Baik

BI menilai, peningkatan yield serta pemberian insentif operasi moneter diperlukan guna menjaga ketahanan sektor eksternal sekaligus mendorong masuknya kembali aliran modal asing.

"Di samping disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valuta asing dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter untuk mendorong masuknya aliran investasi asing," tuturnya.

Baca Juga

Rupiah Tembus Rp18.000, Ukuran Tahu di Depok Berkurang 2 Sentimeter

Empat Jurus BI Tarik Investor Asing

Untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut, BI meluncurkan empat paket operasi moneter yang ditujukan untuk meningkatkan minat investor asing masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Baca Juga

Bukan Hanya Rupiah, Won Korea Tersungkur Hadapi Dolar AS: Terburuk sejak 17 Tahun

Pertama, BI menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan imbal hasil investasi bagi investor portofolio internasional.

Kedua, bank sentral memberikan insentif berupa diskon hedging swap atau fasilitas penurunan biaya lindung nilai bagi investor asing. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di pasar domestik.

Ketiga, BI kembali membuka lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan bagi perbankan. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang.

Keempat, BI meningkatkan intensitas operasi moneter secara berlapis baik di pasar rupiah maupun pasar valuta asing secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perry menegaskan seluruh kebijakan tersebut terus diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah. Sinergi tersebut mengacu pada kesepakatan bersama antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur BI yang ditandatangani pada 6 Juni 2026.

Editor: Aditya Pratama

BANK Indonesia (BI) mencatat kredit perbankan tumbuh 7,74 persen secara year on year pada November 2025. Posisi ini meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 7,36 persen (year on year).

Meski demikian, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan permintaan kredit masih belum kuat. “Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur yang digelar secara daring pada Rabu, 17 Desember 2025.

Bank Indonesia mencatat fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia. Perry mengatakan, dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai.

Kapasitas pembiayaan bank ditunjukkan melalui rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03 persen (yoy) pada November 2025. Perry menyebut perkembangan itu turut didorong oleh ekspansi likuiditas moneter dan ekspansi keuangan pemerintah, termasuk penempatan dana di perbankan.

Menurut Perry, minat penyaluran kredit perbankan umumnya juga masih baik. Hal ini tercermin pada persyaratan pemberian kredit yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. “Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM November 2025 yang terkontraksi sebesar 0,64 persen year on year,” ucap Gubernur Bank Indonesia.

BANK Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75 persen. Keputusan itu diambil dalam Rapat Dewan Gubernur yang digelar pada 16 dan 17 Desember 2025.“Berdasarkan asesmen dan proyeksi tersebut, Rapat Dewan Gubernur BI pada 16 dan 17 Desember memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75 persen,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers daring pada Rabu, 17 Desember 2025. BI juga memutuskan suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75 persen dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,50 persen.Perry mengatakan, keputusan tersebut konsisten dengan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Ia menyebut BI akan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran moneter serta makroprudensial yang telah ditempuh selama ini.Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) sebelumnya menilai BI perlu mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 4,75 persen. Ekonom LPEM UI Teuku Riefky mengatakan saat ini inflasi domestik cenderung berada pada batas atas rentang target BI dan berpotensi meningkat di akhir 2025 menyusul adanya faktor musiman libur akhir tahun.Sementara itu dari sisi eksternal, kombinasi penurunan suku bunga acuan oleh The Fed dan keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga kebijakan telah mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia. Menurut Riefky, hal ini berdampak pada menguatnya nilai tukar rupiah sebesar 0,11 persen (month to month) dalam 30 hari terakhir. Meski demikian, ia menyebut pergerakan nilai tukar masih cenderung fluktuatif.LPEM UI berpendapat pemotongan suku bunga oleh BI berisiko memicu naiknya tekanan inflasi dan berpotensi mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. “Oleh karena ini, kami berpandangan bahwa BI perlu menahan suku bunga acuannya di 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur terakhir di 2025,” ucap Riefky dalam Seri Analisis Makroekonomi pada Selasa, 16 Desember 2025.

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan arah kebijakan moneter 2026 tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan atau pro-stability and pro-growth. Menanggapi pernyataan itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini mengatakan BI memang semestinya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi, tidak sekadar menjaga stabilitas.

Hendri menilai kebijakan moneter selama ini belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. “Selama ini moneter terjaga, tapi faktanya belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Hendri ketika dihubungi pada Sabtu, 29 November 2025. Oleh karena itu, kata dia, bank sentral perlu bersinergi dengan pemerintah dalam kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, Hendri mengatakan bahwa peran BI berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia terbatas pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan. Namun, Presiden Prabowo berharap peran BI bisa lebih besar dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan.

Berdasarkan UU tersebut, Hendri memandang tidak tepat bila pemerintah meminta BI untuk membuat kebijakan yang secara langsung berpengaruh terhadap pembangunan. “Kalau kemudian BI diminta pemerintah untuk melakukan langkah lebih direct dalam pembangunan hanya dengan mendasarkan pada UU Nomor 4 tahun 2023, tidak tepat dan tidak comply dengan UU Nomor 23,” ucapnya.

Selain dalam UU 23/1999, mandat BI juga diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam UU tersebut, Pasal 7 menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Arah kebijakan moneter 2026 disampaikan oleh Gubernur BI dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025. Perry Warjiyo membeberkan arah kebijakan moneter pada 2026, yakni tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan atau pro-stability and pro-growth. Arah kebijakan ini diambil di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

“Kami di Bank Indonesia terus bersinergi erat dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan berbagai pihak mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita, menjaga stabilitas dari gejolak global, mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan,” kata Perry di Jakarta pada Jumat malam, 28 November 2025, seperti dikutip dari Antara.

Perry menjelaskan, seiring dengan terkendalinya inflasi, bank sentral akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Ia juga memperkirakan ekonomi akan tumbuh dalam kisaran 5,1 hingga 5,9 persen pada 2027.“Alhamdulillah, kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global. Stabilitas tergaja, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi,” kata dia dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat, 28 November 2025. Menurut Perry, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.Sedangkan untuk tahun ini, Perry memprediksi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan berada pada level 4,7-5,5 persen. Sejak awal tahun hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai 5,5 persen. Pada kuartal I, ekonomi tumbuh 4,87 persen year on year. Kemudian pada kuartal II dan III masing-masing tumbuh sebesar 5,12 persen yoy dan 5,04 persen yoy.Sebelumnya CORE Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada di kisaran 4,9-5,1 persen. CORE memandang proyeksi ini memberikan gambaran bahwa perekonomian Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami akselerasi pertumbuhan meski relatif resilien.Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan belum adanya sinyal optimistis pada 2026. Bahkan, dia memprediksi kondisinya mungkin lebih buruk dibandingkan 2025. “Net ekspor akan turun, tetapi akan ada kenaikan marginal di spending pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Tapi, karena kenaikannya marginal, ini kemungkinan tidak bisa mengompensasi menyempitnya net ekspor,” ucapnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 26 November 2025.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat politis atau bertujuan mengintimidasi. Dalam rapat itu, Dewan Gubernur BI membuat keputusan mengenai suku bunga acuan. Menurut Purbaya, kehadiran pemerintah dalam rapat itu diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Purbaya mengatakan peran Wakil Menteri Thomas adalah untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah dengan BI serta untuk melihat bagaimana suasana di bank sentral.

“Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan bank sentral,” kata Purbaya kepada media usai menghadiri acara Bloomberg Technoz Ecoverse di The Westin, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.

Kehadiran Thomas dalam Rapat Dewan Gubernur sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers. Perry mengatakan BI sebenarnya mengundang Menteri Keuangan, namun Purbaya diwakili oleh Thomas Djiwandono.

“Pada hari ini untuk Rapat Dewan Gubernur kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai wakil pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan,” ucap Perry dalam konferensi pers hasil RDG yang digelar daring pada Rabu, 19 November 2025. Perry menyatakan kehadiran Thomas sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 43 ayat 1 huruf A.

Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Alasan kedua, sesuai dengan UU tersebut, Perry menilai kehadiran Menteri Keuangan diperlukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah.

Perry menuturkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas menyampaikan beberapa hal dalam rapat tersebut. Pertama, pentingnya membangun ekspektasi positif secara bersama-sama oleh BI dan pemerintah. Dengan membangun ekspektasi, efektivitas kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan akan semakin baik. Kedua, kata Perry, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan perkembangan mengenai ekspansi fiskal yang akan dilakukan pemerintah di triwulan keempat.

Ketiga, Perry menyebutkan bahwa Thomas menyampaikan rencana pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), baik dalam negeri maupun luar negeri. “Dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun di luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh Bank Indonesia,” tutur Perry.

BANK Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2025 sebesar 7,36 persen year on year. Posisi ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,70 persen (yoy). Sebagai catatan, kredit perbankan telah melambat sejak Maret, yaitu menjadi 9,16 persen dari 10,3 persen pada bulan sebelumnya.

“Permintaan kredit yang belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi (wait and see), optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers daring pada Rabu, 19 November 2025. Sementara itu, pinjaman yang belum dicariakan atau undisbursed loan pada Oktober tercatat mencapai Rp 2.450,7 triliun atau 22,97 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, kapasitas pembaiayaan bank masih memadai. Hal ini ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,47 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 11,48 persen pada Oktober 2025. Menurut Perry, hal ini didorong oleh penempatan dana pemerintah di beberapa bank besar, serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan maktroprudensial Bank Indonesia.

Selain itu, Perry menyatakan minat penyaluran kredit perbankan pada umumnya juga cukup baik, tercermin pada persyaratan pemberian kredit yang semakin longgar. “Namun demikian, lending requirement segmen kredit konsumsi dan UMKM masih meningkat seiring dengan sikap kehati-hatian bank sejalan dengan tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut,” kata Perry.

Meski demikian, BI tetap memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11 persen dan akan meningkat pada 2026. Perry menyatakan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi dampak dari kucuran dana Rp 200 triliun ke perbankan baru akan terasa pada Oktober, November, dan Desember. Pernyataan ini merespons pertumbuhan kredit pada September yang tercatat sebesar 7,7 persen year on year.

“Mungkin September belum full impact dari uang itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memprediksi memprediksi pertumbuhan kredit bisa mencapai dua digit bila dampak penambahan likuiditas sudah optimal.

CHIEF Economist Citi Indonesia Helmi Arman memprediksi Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Bank Indonesia dijadwalkan mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur pada Rabu, 19 November 2025.

Helmi menjelaskan sejumlah alasan di balik prediksi suku bunga tersebut. Pertama, dia mengatakan saat ini perbedaan bunga obligasi antara Indonesia dan Amerika Serikat cukup ketat. Kedua, adanya aliran modal keluar dari pasar domestik. “Di awal November masih terjadi outflow dari pasar obligasi dan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia,” kata Helmi kepada wartawan saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta, Selasa, 18 November 2025.

Meski demikian, Helmi mengatakan suku bunga acuan masih bisa turun hingga dua kali lagi. Ia memprediksi penurunan pertama akan terjadi pada Desember yaitu menjadi 4,50 persen. Kemudian penurunan berikutnya adalah pada Maret 2026 yaitu menjadi 4,25 persen. Menurut Helmi, inflasi inti diperkirakan akan tetap stabil dan tidak jauh dari target BI, yakni 2,5 plus minus 1 persen.

Terpisah, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) merekomendasikan agar Bank Indonesia menahan BI-Rate di level 4,75 persen. Ekonom LPEM UI Teuku Riefky mengatakan, Indonesia memasuki kuartal terakhir 2025 dengan inflasi yang terus meningkat, tekanan eksternal yang kembali muncul, dan kehati-hatian investor yang semakin meningkat.

“Inflasi umum naik pada Oktober karena harga pangan tetap tinggi akibat gangguan pasokan terkait cuaca dan harga emas yang naik terus mendorong kenaikan komponen inti,” ucap Riefky dalam Seri Analisis Makroekonomi pada Selasa, 18 November 2025. LPEM UI juga menyoroti arus modal keluar yang meningkat. Riefky menjelaskan, hal ini didorong oleh kekhawatiran yang meningkat terkait risiko fiskal, terutama setelah rencana pemerintah untuk mengambil alih utang kereta cepat Whoosh.

Pada Rapat Dewan Gubernur Oktober lalu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen. Bank sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility di level 3,75 persen dan suku bunga lending facility di level 5,5 persen. “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Oktober 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate tetap sebesar 4,75 persen,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers daring pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Bank Indonesia telah memangkas BI Rate sebanyak lima kali sepanjang 2025. Sejak Januari 2025, BI menurunkan BI Rate secara bertahap mulai dari 6 persen pada awal tahun menjadi 5,75 persen pada pada Januari, 5,5 persen pada Mei, 5,25 persen pada Juli, 5,00 persen pada Agustus, dan 4,75 persen pada September 2025.

BANK Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan atau 2026 hanya 5,33 persen. Proyeksi itu sedikit lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5,4 persen.

Asumsi makro itu disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. “Untuk pertumbuhan ekonomi 2026 sesuai perkiraan-perkiraan kami adalah 5,33 persen,”ucapnya, Rabu, 12 November 2025.

Dalam proyeksi tersebut, Perry memaparkan bahwa bank sentral sudah mempertimbangkan penurunan ekonomi global termasuk negara mitra kerja utama Indonesia. Serta mempertimbangkan langkah-langkah dukungan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat penurunan suku bunga.

Perry menilai ke depan masih ada ruang penurunan suku bunga. Pertimbangan lain yang juga telah dihitung adalah kebijakan BI melakukan ekspansi likuiditas moneter, pemberian insentif likiditas makro prudential maupun program moneter seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen di tahun 2026. Perry mengatakan bahwa BI juga melihat kemungkinan dapat menembus target tersebut tergantung koordinasi dan kecepatan realisasi stimulus fiskal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.

Semakin cepat pengeluaran fiskalnya itu bisa dilakukan pertumbuhan bisa saja mencapai 5,4 persen. “Kami masih menggunakan pola pengeluaran APBN yang selama ini dan ke depan kami melihat bahwa pengeluaran fiskal bisa lebih cepat dan bisa juga mencapai 5,4 persen sebagaimana target APBN,” tutur Perry.

Selain itu, bank sentral juga memprediksi inflasi tahun depan di kisaran 2,62 persen dan masih dalam batas sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Bank Indonesia memprediksi nilai tukar rupiah pada 2026 berada di kisaran Rp 16.430 per dolar Amerika Serikat.

BANK Indonesia (BI) mencatat kinerja keuangan positif sepanjang tahun ini. Hingga September 2025, anggaran tahunan Bank Indonesia (ATBI) tercatat surplus sebesar Rp 77,9 triliun. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, hingga akhir tahun, surplus anggaran diperkirakan masih akan terjaga meski sedikit menurun menjadi Rp 68,7 triliun. “Sampai September 2025 surplusnya Rp 77,9 triliun, dan hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 68,7 triliun,” ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu, 12 November 2025.Perry menjelaskan, surplus tersebut didasarkan dari total penerimaan yang diperkirakan mencapai Rp 234,38 triliun, sementara pengeluaran BI hanya sekitar Rp 165,7 triliun hingga akhir 2025. Efisiensi terbesar tercatat pada dua komponen utama, yakni anggaran kebijakan dan anggaran operasional.Ia mengatakan, pada pos anggaran kebijakan, BI memproyeksikan penerimaan Rp 176,24 triliun dan pengeluaran Rp 140,95 triliun. Dengan demikian, surplus dari komponen ini diperkirakan mencapai Rp 35,2 triliun. Di sisi lain, ia melanjutkan, anggaran operasional juga mencatat kinerja positif dengan surplus Rp 33,3 triliun yang terdiri dari hasil penerimaan Rp 58 triliun dan pengeluaran Rp 24,7 triliun.Perry menambahkan, kondisi keuangan yang sehat tersebut ikut memperkuat posisi permodalan BI. “Rasio modal kami hingga akhir 2025 dipastikan akan berada di atas 10 persen,” katanya.

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut, kebijakan tersebut membutuhkan waktu dan persiapan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

“Redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama. Untuk saat ini, kami lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 12 November 2025.

Bank Indonesia dan pemerintah sebelumnya memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025–2029. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah berdasarkan usulan BI, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 3 November 2025. RUU tersebut ditargetkan rampung pada 2027.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, redenominasi bertujuan menyederhanakan jumlah digit rupiah tanpa mengubah daya beli maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. “Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 10 November 2025.

Denny mengatakan pelaksanaan redenominasi akan memperhatikan berbagai aspek, termasuk stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta kesiapan hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ia menambahkan BI tetap berkomitmen menjaga kestabilan nilai rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama proses tersebut berlangsung.

“Proses redenominasi akan dirancang secara matang dengan koordinasi lintas lembaga, termasuk pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai manfaat redenominasi yang disebut akan mempermudah pencatatan keuangan belum terbukti secara empiris. Menurut dia, keuntungan redenominasi lebih bersifat psikologis dan simbolik.

Ia menyoroti risiko yang bisa muncul selama masa transisi. “Ketika uang lama dan baru beredar bersamaan, bisa timbul kebingungan di masyarakat, potensi kesalahan administrasi, bahkan peluang kecurangan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu, 9 November 2025.

Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melaporkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sejak awal tahun sampai akhir Oktober 2025. BI telah memborong surat utang pemerintah hingga Rp 270 triliun.

BI memborong surat utang yang diterbitkan pemerintah tersebut di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah. “Sejak Januari 2025 Bank Indonesia telah memberi SBN sebesar Rp 269,97 triliun atau dibulatkan Rp 270 triliun posisi hingga 30 Oktober 2025,” dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Bank Indonesia, Jakarta, 3 November 2025.

Dari Rp 270 triliun itu, Perry memaparkan, pembelian dari program debt switching dengan pemerintah sebesar Rp 199,9 triliun. Langkah pembelian itu merupakan sinergi kebijakan moneter dan fiskal.

Perry menjelaskan pembelian SBN merupakan bagian dari empat langkah moneter BI. Langkah lain yang juga ditempuh adalah penurunan suku bunga. Seperti diketahui, Bank Sentral telah memangkas suku bunga pada Juli, Agustus dan September masing-masing 25 basis poin. Terakhir, kata Perry Bank Indonesia memotong suku bunga menjadi 4,75 persen pada September 2025.

Dengan demikian, suku bunga acuan atau BI-rate telah turun 6 kali sejak September 2024. Selain itu, kebijakan moneter lainnya adalah melakukan stabilisasi nilai tukar serta intervensi rupiah hingga ke pasar luar negeri atau off shore yang menjual instrumen keuangan seperti di pasar Non-Deliverable Forward (NDF).

Sebelumnya Bank Indonesia sempat mengumumkan bakal memborong SBN dari pasar sekunder setelah ada kesepakatan dengan Kementerian Keuangan. Pada 2025 bank sentral menargetkan jumlahnya tak hanya Rp 100 triliun, tapi bisa menembus Rp150 triliun.