JAKARTA, iNews.id  -  Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, kembali menyuarakan penolakannya terhadap rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah. Ia menilai pemangkasan nol pada mata uang sama sekali tidak memberikan solusi, tidak mendesak untuk diterapkan, dan justru berpotensi memicu kebingungan di tengah masyarakat.

“Saya tolak redenominasi. Ini kebijakan kosmetik. Cuma potong nol, tapi masalah ekonomi tetap. Untuk apa? Nggak ada gunanya!” kata Darmadi, Jumat (14/11/2025).

“Ekonomi Belum Stabil, Kok Malah Mau Potong Nol?”

Darmadi menegaskan bahwa pemerintah keliru jika tetap ingin menjalankan kebijakan ini sekarang.

“Inflasi masih labil, nilai tukar juga belum stabil. Justru kalau dipaksakan sekarang, itu bisa bikin pasar panik. Timing-nya salah total,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut tidak memberikan dampak signifikan bagi sektor ekonomi karena tidak memperkuat daya saing industri, tidak mendorong investasi, dan tidak berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Rakyat butuh harga stabil, bukan gonta-ganti angka. Ini kebijakan elitis yang nggak nyentuh kebutuhan masyarakat,” desaknya.

“Risiko Harga Kacau! UMKM Bisa Mati Berdiri!”

Dengan nada tegas, Darmadi mengingatkan adanya potensi kekacauan harga jika pemotongan nol dilakukan mendadak.

“Di pasar itu beda sama teori. Harga bisa kacau balau! Dari Rp 12 ribu jadi 12 rupiah, nanti pedagang bisa bulatkan jadi 15. Siapa yang rugi? Rakyat kecil, UMKM, pedagang pasar!” ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa kondisi psikologis pasar domestik sangat peka, sehingga perubahan nilai nominal bisa memicu:

kebingungan besar-besaran, kenaikan harga secara perlahan, munculnya inflasi terselubung,hingga membuka peluang manipulasi harga. “Percayalah, ini bisa jadi bencana harga. Jangan main-main!” kata Darmadi.

Darmadi juga menyoroti sisi inefisiensi anggaran negara. “Mesin ATM harus diganti, sistem bank di-upgrade, toko harus ganti label harga, negara cetak uang baru,  totalnya triliunan. Untuk apa? Buat potong nol tiga biji? Itu pemborosan!” sentilnya.

Menurutnya, dana sebesar itu akan lebih berguna jika dialokasikan untuk kebutuhan pangan, penguatan infrastruktur UMKM, atau menjaga stabilitas harga.

Ia turut mengingatkan bahwa pelaku pasar global dapat salah menafsirkan redenominasi sebagai sinyal negatif terkait kondisi ekonomi Indonesia.

“Investor asing bisa kira ekonomi kita lagi darurat. Ini bisa picu outflow. Rupiah justru makin tersungkur. Ini risiko yang sangat serius!” katanya.

Darmadi kembali menegaskan untuk menolak wacana redenominasi. “Saya tolak keras redenominasi! Semua masalah ekonomi kita bukan karena nol kebanyakan. Tapi karena produktivitas rendah, impor tinggi, dan banyak sektor belum efisien. Itu yang harus dibenahi!”

Ia meminta pemerintah segera menghentikan pembahasan tentang redenominasi dan beralih fokus pada persoalan utama yang memengaruhi ekonomi nasional.

“Jangan lempar isu yang bikin gaduh. Fokus perbaiki ekonomi real, bukan utak-atik angka di uang!” tutupnya.

Editor: Komaruddin Bagja

JAKARTA, iNews.id - Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai rencana redenominasi rupiah sudah saatnya direalisasikan. Dia menyebut, gagasan tersebut telah lama dibahas dan memiliki urgensi yang kuat, namun harus dijalankan dengan persiapan matang dan koordinasi lintas lembaga.

“Sebenarnya ide redenominasi itu sudah lama sekali. Dan yang setahu saya itu ide juga sudah muncul dari Bank Indonesia sudah lama sekali. Jadi memang itu ada urgensi ya,” ujar Sunarsip saat ditemui di Jakarta dikutip, Jumat (14/11/2025).

Dia menegaskan, implementasi redenominasi harus dilakukan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta seluruh otoritas terkait, mulai dari regulasi hingga infrastruktur teknis. Menurutnya, kondisi saat ini jauh lebih siap dibanding satu dekade lalu.

“Kalau menurut saya sih segera jadi, segera direalisasikan. Tapi harus bergerak bersama-sama nih. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah di Kementerian Keuangan mempersiapkan infrastrukturnya,” ucapnya.

Sunarsip menjelaskan, dominasi transaksi digital kini mengurangi hambatan teknis, termasuk biaya pencetakan uang baru.

“Sekarang sudah banyak kan uang digital. Sehingga efek cost tambahan untuk mencetak uang itu sekarang mungkin sudah lebih berkurang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu,” tuturnya.

Namun, dia menilai edukasi ke masyarakat menjadi elemen penting, terutama untuk meluruskan pemahaman yang sering salah kaprah antara redenominasi dan sanering.

“Ini bukan Sanering. Kalau Sanering betul-betul kita punya uang seribu tinggal serupiah. Kalau sekarang ya, kalau redenominasi kan nggak ya,” ucapnya.

Terkait potensi dampak inflasi, Sunarsip menyebut kemungkinan kenaikan harga hanya akan terjadi pada masa transisi awal karena faktor psikologis masyarakat.

“Pada awal-awal mungkin akan ada karena sekologis masyarakat akan kebawa itu. Tetapi pada akhirnya itu akan kembali normal,” tuturnya.

Dia menjelaskan, sebagian masyarakat mungkin terdorong untuk berbelanja lebih cepat karena khawatir uangnya tidak laku setelah penyesuaian nilai nominal.

Sunarsip menilai, kekhawatiran pembulatan harga ke atas akan jauh lebih kecil dibanding masa lalu karena sebagian besar harga kini sudah berbentuk angka bulat, terutama akibat pertumbuhan transaksi digital.

“Coba perhatiin ya. Sudah jarang sekali itu, sekarang itu rata-rata harga barang itu sudah bulet,” tuturnya.

Sunarsip menyatakan, sistem perbankan dan Bank Indonesia semestinya sudah mampu menyesuaikan jika kebijakan ini benar-benar dijalankan secara konsisten. Namun, regulasi dan payung hukum harus disiapkan terlebih dahulu.

“Semestinya sudah ya. Bukan siap. Semestinya bisa diarahkan untuk mempersiapkan diri kalau memang konsisten mau dijalankan sejak hari ini,” katanya.

Menurutnya, perubahan pada sistem pencatatan perbankan dan teknologi informasi dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat jika perencanaannya dimulai sejak awal.

Dengan demikian, Sunarsip menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dan kerja bersama dengan DPR serta otoritas keuangan.

“Yang penting adalah disiapkan sejak sekarang, konsisten dijalankan, dijelaskan kira-kira manfaatnya apa,” ucapnya.

Editor: Aditya Pratama

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut, kebijakan tersebut membutuhkan waktu dan persiapan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

“Redenominasi memerlukan timing dan persiapan yang lebih lama. Untuk saat ini, kami lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 12 November 2025.

Bank Indonesia dan pemerintah sebelumnya memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025–2029. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah berdasarkan usulan BI, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 3 November 2025. RUU tersebut ditargetkan rampung pada 2027.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, redenominasi bertujuan menyederhanakan jumlah digit rupiah tanpa mengubah daya beli maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. “Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 10 November 2025.

Denny mengatakan pelaksanaan redenominasi akan memperhatikan berbagai aspek, termasuk stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, serta kesiapan hukum, logistik, dan teknologi informasi. Ia menambahkan BI tetap berkomitmen menjaga kestabilan nilai rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama proses tersebut berlangsung.

“Proses redenominasi akan dirancang secara matang dengan koordinasi lintas lembaga, termasuk pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai manfaat redenominasi yang disebut akan mempermudah pencatatan keuangan belum terbukti secara empiris. Menurut dia, keuntungan redenominasi lebih bersifat psikologis dan simbolik.

Ia menyoroti risiko yang bisa muncul selama masa transisi. “Ketika uang lama dan baru beredar bersamaan, bisa timbul kebingungan di masyarakat, potensi kesalahan administrasi, bahkan peluang kecurangan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu, 9 November 2025.

Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini

IBARAT mengganti baju di tengah hujan deras. Ini yang terjadi ketika pemerintah menggulirkan rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal mata uang rupiah. Rencana salin wajah ini mengemuka ketika rupiah mengalami depresiasi, tertekan oleh banyak faktor. Dari turunnya kepercayaan investor, tak sebandingnya pendapatan devisa ekspor dengan belanja valuta asing, hingga terkereknya nilai tukar dolar.

Rencana redenominasi tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Aturan yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 Agustus 2025 itu menyatakan pemerintah sedang merancang undang-undang tentang perubahan harga rupiah.

Tujuan redenominasi menurut aturan tersebut ada empat, yaitu menggapai efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas rupiah.

Tak main-main, dalam peraturan yang dia teken, Menteri Purbaya menyatakan rancangan undang-undang tentang redenominasi akan diselesaikan pada 2027. Secara teknis, bentuknya berupa pemangkasan nominal rupiah dengan skala tertentu.

Sebagai contoh, jika pemerintah memutuskan redenominasi per seribu rupiah, yang terjadi adalah perubahan nilai mata uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Ringkas kata, terjadi penghapusan tiga angka nol dalam setiap pecahan rupiah. Secara nominal, ada perubahan angka. Namun, secara riil, nilai tukar uang terhadap barang tak berubah. Misalnya, harga es krim sekarang Rp 2.000, nanti hanya Rp 2 per batang.

Jika dirunut ke belakang, wacana redenominasi sudah mengemuka sejak 2010. Bahkan pemerintah sempat menetapkan rencana ini dalam revisi Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah pada 2013, yang kemudian mentok di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketika itu banyak yang menolak redenominasi karena masalah waktu dan kesiapan. DPR mengingatkan, redenominasi mempersyaratkan stabilitas pertumbuhan ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik yang kokoh. Tanpa dasar yang kuat, perubahan nilai mata uang bisa menyebabkan guncangan pada ekonomi.

Selain itu, ada kekhawatiran terjadi inflasi akibat penyesuaian nilai uang tak sejalan dengan harga barang. Sebagai contoh, harga barang awalnya Rp 1.400 per buah. Ketika redenominasi berlaku, harga seharusnya Rp 1,4 per buah. Namun pedagang malah membulatkan ke atas, menjadi Rp 1,5 dengan alasan pecahan Rp 0,4 tidak tersedia. Hal ini yang menjadi salah satu dasar pengkajian dan berujung pada pembatalan rencana redenominasi.

Yang tak kalah krusial adalah ketakutan publik akan pengalaman pada era Orde Lama, 1950-1960. Ketika itu Presiden Sukarno menggunting nilai rupiah (sanering) karena terjadi hiper-inflasi. Akibatnya, banyak orang miskin mendadak karena duitnya "digunting" pemerintah. Padahal yang terjadi berbeda dengan redenominasi karena sanering menurunkan nilai uang secara riil. Sebagai contoh, uang Rp 1.000 nilainya hanya setara dengan Rp 1. Padahal harga barang di pasaran masih Rp 1.000 sehingga si pemilik uang tak bisa lagi berbelanja.

Bagi pemerintah dan sebagian kalangan, redenominasi penting untuk meningkatkan harkat derajat rupiah. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini rupiah masuk daftar world top ten weakest currency bersama mata uang sejumlah negara di Afrika. Dengan memangkas beberapa digit nol, nilai rupiah di mata dunia bisa lebih berharga. Begitu pandangan pemerintah.

Namun beberapa ekonom mengingatkan, jika tanpa perhitungan dan pengawasan yang jelas, redenominasi mempertaruhkan banyak hal, dari anggaran produksi mata uang baru hingga dampak terhadap ekonomi, seperti inflasi. Jangan sampai hanya demi gengsi, semua jadi merugi.

Baik-buruknya redenominasi rupiah bagi publik bisa Anda baca pada tulisan "Tanda Tanya Manfaat Redenominasi Rupiah" dan "Maju-Mundur Redenominasi Rupiah". ●

KEPALA Pelaksana Bidang Operasional BPI Danantara Dony Oskaria menilai rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan redenominasi rupiah telah didasarkan oleh kajian yang mendalam.

“Enggak usah dikhawatirkan, semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik. Enggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat,” kata Dony di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 11 November 2025.

Dony juga menekankan Danantara tidak khawatir dengan rencana tersebut. Sebab, menurut dia, apa pun yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan. Sehingga mustahil bagi Dony yang juga Kepala BP BUMN itu, pemerintah mengambil suatu kebijakan tanpa dipikirkan dengan baik.

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mempengaruhi nilai tukarnya. Wacana redenominasi rupiah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

PMK tersebut resmi diundangkan pada 3 November 2025 dan diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” demikian dikutip dari dokumen PMK, Jumat, 7 November 2025.

Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan empat urgensi pembentukan RUU. Pertama, efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Kedua, untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Selanjutnya untuk menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Terakhir adalah untuk meningkatkan kredibilitas rupiah.

Anastasya Lavenia Yudi dan Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait rencana redenominasirupiah Rp1.000 jadi Rp1. Menurutnya, rencana itu bisa berdampak ke inflasi.

Airlangga menjelaskan bahwa rencana redenominasi rupiah belum dibahas secara mendalam oleh pemerintah. Namun, diakui hal itu pasti akan memiliki dampak terhadap inflasi.

“Kita belum bahas, tentu nanti lah kita bahas,” ujar Airlangga saat ditemui iNews.id di kantornya, Senin (10/11/2025).

Lebih lanjut, Airlangga tak memastikan dampak inflasi itu apakah akan menimbulkan kenaikan inflasi atau tidak.

“Ya pasti akan berdampak (inflasi).. kita belum bahas ya,” ucapnya singkat.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. RUU tersebut merupakan inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia (BI) dan ditargetkan rampung paling lambat pada 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjelaskan bahwa redenominasi adalah langkah strategis untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa.

Adapun Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pelaksanaan redenominasi harus dilakukan secara bertahap dan memperhatikan kesiapan berbagai aspek, mulai dari stabilitas ekonomi, kondisi sosial-politik, hingga kesiapan hukum dan infrastruktur sistem pembayaran.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyebutkan bahwa proses redenominasi akan dikoordinasikan bersama pemerintah dan DPR, dan pelaksanaannya akan menunggu momentum yang tepat.

“Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi,” ujar Ramdan.

Editor: Puti Aini Yasmin

EKONOM Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana redenominasi sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam memprioritaskan yang esensial, yaitu memperbaiki produktivitas nasional dalam rangka mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.“Indonesia tidak butuh ilusi stabilitas dalam bentuk nominal baru. Indonesia butuh realitas pertumbuhan yang bermakna bagi rakyat,” ucap Syafruddin dalam keterangan tertulis pada Ahad, 9 November 2025. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mempengaruhi nilai tukarnya. Wacana redenominasi rupiah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.Dia menilai, redenominasi tidak akan berpengaruh terhadap daya beli, pendapatan riil, atau penciptaan lapangan kerja.Syafruddin berpendapat, narasi bahwa redenominasi akan mempermudah pencatatan dan pembukuan tidak pernah disertai bukti empiris yang menunjukkan perubahan nominal bakal meningkatkan investasi atau menaikkan pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, keuntungan yang dijanjikan lebih bersifat psikologis dan simbolik.Di banyak negara, kata Syafruddin, redenominasi dilakukan karena kebutuhan mendesak seperti hiperinflasi. Namun, Indonesia saat ini tidak berada dalam situasi itu. Sementara itu, menurut Syafruddin, redenominasi membutuhkan biaya besar. Sebab, negara harus mencetak ulang seluruh uang kertas dan koin. Selain itu, sistem perbankan harus memperbaiki software dan sistem pencatatan.Dosen Departemen Ekonomi itu menyebutkan, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan energi politik dan fiskal untuk urusan yang tidak memberikan nilai tambah langsung. Jika pemerintah ingin memperkuat rupiah, maka fundamental ekonomi harus diperkuat. Hal ini dilakukan dengan menekan inflasi, perkuat neraca perdagangan, dan mengelola utang secara berhati-hati.Syafrrudin menyarankan pemerintah agar memperbaiki total faktor produktivitas dalam rangka menggenjot pertumbuhan ekonomi. “Produktivitas nasional tidak akan membaik hanya karena angka di mata uang dirapikan. Yang dibutuhkan adalah efisiensi birokrasi, kepastian hukum, dan kebijakan yang mendorong pelaku usaha untuk berkembang,” ujar dia.Rencana redenominasi tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. PMK tersebut resmi diundangkan pada 3 November 2025 dan diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” demikian dikutip dari dokumen PMK, Jumat, 7 November 2025. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan empat urgensi pembentukan RUU.Pertama, efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Kedua, untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Selanjutnya untuk menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Terakhir adalah untuk meningkatkan kredibilitas rupiah.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) soal penyesuaian nilai mata uang atau redenominasi rupiah. Wacana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang diundangkan pada 3 November 2025.

Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya. Wacana ini mirip dengan sanering atau pemotongan nilai mata uang yang dilakukan pemerintah di era Presiden Sukarno lewat Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965. Dua metode itu sama-sama mengurangi jumlah digit dalam nominal rupiah. Lantas apa perbedaannya?

Pertama redenominasi dilakukan untuk efisiensi mata uang tanpa membuat daya beli atau purchasing power rupiah anjlok. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan contohnya adalah penyesuaian nominal Rp 1.000 yang setelah redenominasi menjadi Rp 1. Dengan uang Rp 1, masyarakat masih bisa membeli barang dengan nilai Rp 1000. “Redenominasi tidak membuat purchasing power rupiah menurun,” ujarnya.

Sedangkan sanering di era Soekarno adalah pemotongan mata uang yang sekaligus menurunkan purchasing power dari rupiah. Nilai dari mata uang ikut turun. Meskipun masyarakat menggenggam uang baru, daya beli uang tersebut anjlok secara drastis karena harga barang tetap tinggi. Misal uang nilai Rp 1.000, ketika nilainya dipotong, uang baru itu tak lagi bisa membeli barang dengan nilai yang sama.

Perbedaan selanjutnya adalah pada tujuannya. Tujuan utama redenominasi, mengutip laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, adalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam transaksi serta efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan. Sedangkan kebijakan sanering di era 1965 dilakukan untuk mengurangi peredaran rupiah dan mengatasi masalah hiperinflasi.

Meski demikian, Celios menilai redenominasi rupiah belum diperlukan di kondisi ekonomi saat ini. Musababnya, butuh biaya tinggi untuk redenominasi yang harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi.

Selain itu, redenominasi rupiah juga bisa jadi masalah ketika pemahaman masyarakat tak seragam. Sebagai contoh, jika suatu barang seharusnya disederhanakan harganya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1, tetapi pedagang tetap menjual barangnya seharga Rp 1.000 karena tidak paham, hal ini secara efektif menaikkan harga barang seribu kali lipat.

EKONOM Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana pemerintah melakukan penyesuaian nilai mata uang atau redenominasi rupiah belum tepat diterapkan. Menurut dia, perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, keuangan negara dan masyarakat saat ini.

Musababnya, butuh biaya tinggi untuk redenominasi yang harus ditanggung oleh negara dan swasta. “In this economy, nampaknya masih tidak diperlukan redenominasi rupiah,” ucap Huda kepada Tempo, Sabtu, 8 November 2025.

Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya. Wacana redenominasi rupiah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut resmi diundangkan pada 3 November 2025.

Huda menilai bila redenominasi rupiah diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi sekarang, swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi. Biaya yang ditanggung negara dan swasta adalah percetakan uang baru hingga peralihan sistem.

Selain itu, ia menilai ada risiko redenominasi ini gagal dan bisa menyebabkan inflasi. Kegagalan ini dikarenakan pemahaman terkait dengan redenominasi yang timpang di masyarakat. Warga di Jakarta mungkin lebih mudah memahami, namun bagaimana dengan masyarakat di daerah lain. Pemahaman yang berbeda, menurut Huda, bisa menimbulkan kenaikan harga. Sehingga inflasi akan meningkat tajam dan daya beli semakin tertekan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang dipaparkan dalam PMK 70 merupakan RUU luncuran usulan Kemenkeu yang kerangka regulasinya ditargetkan selesai dibahas pada 2026. Berdasarkan PMK tersebut dijelaskan empat urgensi pembentukan RUU redenominasi. Pertama, efisiensi perekonomian dapat dicapai melalui peningkatan daya saing nasional. Kedua, untuk menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional. Selanjutnya untuk menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Terakhir adalah untuk meningkatkan kredibilitas rupiah.

Huda menilai narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter atau Bank Indonesia, meskipun di satu sisi pemerintah juga bisa mengusulkan kepada parlemen UU terkait dengan redenominasi rupiah. Di PMK terdahulu juga dimasukkan namun belum dibahas dan disetujui hingga saat ini. “Jadi lead isu ini di bidang moneter bukan fiskal atau Kemenkeu,” ujarnya.