PT TASPEN (Persero) menyodorkan bukti bahwa pensiunan tetap bisa produktif.

Bukti mereka sampaikan lewat kisah inspiratif Djumadi Bin Djoyosukarno, seorang pensiunan yang tetap produktif berwirausaha di usia senja.

Djumadi saat ini produktif dengan berdagang bebek goreng. Videonya sempat beredar di media sosial.

Djumadi adalah salah satu penerima manfaat pensiun.

Beberapa waktu lalu ia pernah kehilangan ponsel. Masalah itu membuatnya tidak dapat melakukan proses autentikasi.

Namun, kondisi tersebut tidak menghambat penerimaan manfaat pensiunnya, yang tetap disalurkan secara lancar oleh TASPEN.

Djumadi, yang kini menjalani hari tuanya dengan berwirausaha, menegaskan bahwa kelancaran pembayaran manfaat pensiun menjadi fondasi bagi aktivitas ekonominya.

"Alhamdulillah, setiap bulan saya menerima pensiun dari TASPEN dengan lancar. Biasanya, di awal bulan saya mengambil manfaat pensiun tersebut langsung di bank (mitra bayar TASPEN) terdekat dari rumah, jaraknya sekitar tiga kilometer," ungkapnya.

Menanggapi kisah tersebut, Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyatakan bahwa cerita seperti Bapak Djumadi adalah tujuan utama dari pelayanan TASPEN.

"Kisah Bapak Djumadi adalah cerminan dari misi kami untuk memastikan setiap peserta purna tugas dapat menikmati masa tua yang produktif dan mandiri. Kami berkomitmen penuh untuk menyalurkan hak peserta secara aman, tepat waktu, dan mudah diakses di seluruh Indonesia," ujar Henra.

Sejalan dengan transformasi layanan, TASPEN juga terus mendorong pemanfaatan aplikasi Andal by TASPEN sebagai sarana layanan digital bagi peserta. Hal ini menjadi relevan ketika Bapak Djumadi mengalami kehilangan ponsel yang biasa digunakan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait proses layanan.

Melalui aplikasi Andal by TASPEN, proses autentikasi tetap dapat dilakukan dengan mudah, kapan saja dan di mana saja, tanpa harus bergantung pada satu perangkat pribadi. Peserta dapat menggunakan perangkat keluarga atau memperoleh pendampingan melalui mitra bayar terdekat, sehingga layanan tetap inklusif, adaptif, dan ramah bagi seluruh lapisan peserta.

Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan nasional Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui penguatan layanan jaminan sosial, pemanfaatan teknologi digital, serta pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan, TASPEN berperan aktif menghadirkan rasa aman dan ketenangan bagi ASN dan pensiunan dalam menata masa depan. Komitmen ini diwujudkan dengan memastikan perlindungan yang berkelanjutan, manfaat pensiun yang terjaga, serta kepastian layanan yang memungkinkan peserta menjalani kehidupan yang lebih sejahtera, aman, dan bermartabat di seluruh Indonesia.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) soal penyesuaian nilai mata uang atau redenominasi rupiah. Wacana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang diundangkan pada 3 November 2025.

Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya. Wacana ini mirip dengan sanering atau pemotongan nilai mata uang yang dilakukan pemerintah di era Presiden Sukarno lewat Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965. Dua metode itu sama-sama mengurangi jumlah digit dalam nominal rupiah. Lantas apa perbedaannya?

Pertama redenominasi dilakukan untuk efisiensi mata uang tanpa membuat daya beli atau purchasing power rupiah anjlok. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan contohnya adalah penyesuaian nominal Rp 1.000 yang setelah redenominasi menjadi Rp 1. Dengan uang Rp 1, masyarakat masih bisa membeli barang dengan nilai Rp 1000. “Redenominasi tidak membuat purchasing power rupiah menurun,” ujarnya.

Sedangkan sanering di era Soekarno adalah pemotongan mata uang yang sekaligus menurunkan purchasing power dari rupiah. Nilai dari mata uang ikut turun. Meskipun masyarakat menggenggam uang baru, daya beli uang tersebut anjlok secara drastis karena harga barang tetap tinggi. Misal uang nilai Rp 1.000, ketika nilainya dipotong, uang baru itu tak lagi bisa membeli barang dengan nilai yang sama.

Perbedaan selanjutnya adalah pada tujuannya. Tujuan utama redenominasi, mengutip laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, adalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam transaksi serta efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan. Sedangkan kebijakan sanering di era 1965 dilakukan untuk mengurangi peredaran rupiah dan mengatasi masalah hiperinflasi.

Meski demikian, Celios menilai redenominasi rupiah belum diperlukan di kondisi ekonomi saat ini. Musababnya, butuh biaya tinggi untuk redenominasi yang harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi.

Selain itu, redenominasi rupiah juga bisa jadi masalah ketika pemahaman masyarakat tak seragam. Sebagai contoh, jika suatu barang seharusnya disederhanakan harganya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1, tetapi pedagang tetap menjual barangnya seharga Rp 1.000 karena tidak paham, hal ini secara efektif menaikkan harga barang seribu kali lipat.