Jakarta, CNBC Indonesia - Proses redenominasi yang tengah dirancang pemerintah tak akan mengubah harga atau nilai mata uang rupiah terhadap suatu barang. Berbeda dengan sanering, yang merupakan kebijakan untuk memotong nilai mata uang rupiah secara riil untuk menurunkan daya beli masyarakat.

"Redenominasi itu bukan sanering ya bukan pemotongan," tegas Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menegaskan hal itu saat menunjukkan proses redenominasi yang akan dilakukan di Indonesia, bila sudah ada dasar hukumnya, yakni Undang-undang tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) yang harus diselesaikan pembahasannya oleh pemeirntah dan DPR.

Oleh sebab itu, Perry menekankan, ketika nantinya redenominasi betul-betul diberlakukan di Indonesia, maka satu buah kopi harganya tak akan berubah meski digit nol dalam rupiah dihilangkan.

"Kami beli kopi satu gelas pakai uang lama Rp 25 ribu, bisa dengan uang baru Rp 25 dan itu prosesnya harus paralel. Itu perlu kurang lebih lima sampai enam tahun dari sejak UU nya kemudian selesai," ungkap Perry.

Perry menekankan, meski begitu, hingga kini BI belum memprioritaskan pemberlakukan redenominasi di Indonesia, karena fokus utama masih tercakup dengan stabilitas kurs serta mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Fokus kami adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan, oleh karena itu di sini kemarin saya sampaikan ke komisi XI bicara masalah redenominasi jawabannya kami fokus stabilitas dan pertumbuhan, sedangkan redenominasi tahapannya panjang," papar Perry.

REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara terkait dengan rencana redenominasi rupiah. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan, wacana redenominasi adalah kebijakan yang sudah lama direncanakan.

Menurut Eddy, saat ini transaksi finansial sudah banyak yang dilakukan di atas level Rp1 juta. "Jadi memang lebih simple untuk melakukan pencatatan," ujar Eddy dalam Media Gathering di Ubud, Bali, Sabtu (15/11/2025).

Eddy menilai, saat ini sejumlah transaksi perdagangan di level ritel pun kerap menyederhanakan tiga angka nol terakhir pada harga produknya. Sehingga, menurutnya, beberapa masyarakat pun secara tidak langsung sudah terbiasa dengan praktik itu.

Menurut Eddy, kebijakan redenominasi juga tidak sama dengan kebijakan sanering atau pemotongan nilai mata uang. Dia mengatakan, redenominasi hanya merupakan penyederhanaan nominal tanpa mengurangi daya belinya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak menyusun strategi teknis redenominasi rupiah. Ia menyatakan kewenangan penuh berada di Bank Indonesia, sementara Kementerian Keuangan hanya menyiapkan kerangka regulasi yang masuk dalam program legislasi.

Purbaya mengatakan redenominasi bukan bagian dari mandat Kemenkeu dan seluruh proses pelaksanaan akan berada di bawah otoritas BI. “Redenominasi itu bukan kewenangan Kementerian Keuangan, nanti Bank Indonesia yang akan menyelenggarakannya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Ia menjelaskan pencantuman isu redenominasi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dilakukan karena Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 yang disetujui DPR dan BI. “Kami hanya menaruh di situ saja. Konon, ‘strategi Anda apa?’ saya enggak tahu. Bank Sentral yang akan menjalankan itu,” kata Purbaya.

Saat ini RUU Redenominasi menjadi RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI dengan target penyelesaian pada 2027. Rencana tersebut juga tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 yang memuat empat RUU prioritas, termasuk RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.

PMK tersebut mencantumkan sejumlah alasan urgensi pembentukan RUU Redenominasi, seperti peningkatan efisiensi ekonomi, penguatan stabilitas nilai rupiah, menjaga daya beli masyarakat, serta memperbaiki kredibilitas rupiah di tingkat internasional.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di tengah derasnya arus informasi global, kita sering kali membandingkan nilai mata uang antarnegara. Ketika kita berkunjung ke luar negeri dan kemudian menukar uang Rp 1 juta, ternyata kita hanya mendapatkan sekitar US$ 60. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa rupiah sangat lemah.

Padahal, secara ekonomi, nilai mata uang tidak sekadar ditentukan oleh berapa banyak angka nol di belakangnya, melainkan oleh daya beli, stabilitas harga, dan kepercayaan publik. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa terlalu banyak nol pada rupiah kerap menimbulkan kesan kurang efisien, bahkan memengaruhi persepsi terhadap kekuatan ekonomi Indonesia.

Harga-harga barang di Indonesia terkesan "mahal" secara nominal, padahal nilainya relatif kecil. Sekadar contoh, selembar uang Rp100.000 di Indonesia setara dengan sekitar US$ 6, yaitu angka yang sangat kecil untuk ukuran nominal "seratus ribu".

Dari sinilah muncul wacana redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai nominal uang tanpa mengubah daya belinya. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1, atau Rp100.000 menjadi Rp100. Nilainya tetap sama, tetapi jumlah nol dihapus untuk mempermudah sistem transaksi dan memperindah tampilan rupiah sebagai simbol ekonomi nasional.

Redenominasi bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kepercayaan diri bangsa. Karena kondisi ini akan mencerminkan kematangan ekonomi, efisiensi administrasi, serta kesiapan Indonesia memasuki era ekonomi modern. Namun, seperti halnya kebijakan moneter lain, redenominasi tidak bebas risiko. Kebijakan ini harus dilandasi kondisi makroekonomi yang stabil dan komunikasi publik yang matang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Banyak orang keliru menganggap redenominasi sama dengan sanering. Padahal, keduanya berbeda secara mendasar, baik dari sisi tujuan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Sanering adalah kebijakan pemerintah untuk memotong nilai uang dalam rangka mengendalikan inflasi atau mengatasi krisis fiskal.

Akibatnya, daya beli masyarakat turun karena uang yang mereka pegang nilainya berkurang. Sanering dilakukan ketika situasi ekonomi tidak stabil, inflasi tinggi, dan pemerintah terdesak untuk menekan jumlah uang beredar. Indonesia pernah mengalami sanering pada akhir tahun 1950an melalui kebijakan Pemerintah Soekarno.

Saat itu, uang kertas pecahan Rp500 dan Rp1.000 "dipotong" nilainya menjadi sepersepuluh, dengan alasan mengendalikan inflasi pascakemerdekaan dan pembiayaan perang. Kebijakan ini membuat masyarakat kehilangan sebagian besar nilai uangnya. Kondisi ini menimbulkan trauma psikologis yang panjang.

Sebelumnya Indonesia pernah pula melakukan devaluasi dengan pengguntingan nilai uang. Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara pernah membuat kebijakan yang dikenal dengan gunting Syarifudin. Pada masa tersebut, ada jenis mata uang yang beredar di Indonesia.

Ketiga mata uang tersebut adalah Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank, serta mata uang yang digunakan ketika NICA (Belanda) berada di Indonesia pascakemerdekaan atau selama masa revolusi fisik.

Menurut kebijakan itu, "uang merah" (uang NICA) dan uang De Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas digunting menjadi dua. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayar tiga puluh tahun kemudian dengan bunga 3% setahun.

Sebaliknya, redenominasi justru dilakukan dalam kondisi ekonomi stabil. Tujuannya bukan memotong nilai, melainkan menyederhanakan nominal. Daya beli masyarakat tetap sama, harga-harga tetap sama, hanya cara penulisannya yang berubah.

Perbedaan ini sangat penting dipahami agar masyarakat tidak salah persepsi. Redenominasi adalah langkah modernisasi moneter, sementara sanering adalah langkah darurat untuk menstabilkan krisis. Maka dari itu, wacana redenominasi sering muncul saat ekonomi tumbuh stabil, bukan ketika sedang gonjang-ganjing.

Wacana redenominasi telah bergulir lama sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BI berpendapat, redenominasi akan membuat sistem pembayaran lebih efisien, mempermudah transaksi, dan meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang nasional. Bahkan saat itu, BI juga menyinggung akan kembali memunculkan mata uang 1 sen sebagai nilai nominal terkecil. Namun, rencana ini tak kunjung terealisasi.

Alasannya sederhana yaitu nilai rupiah yang terlalu banyak nol dianggap tidak efisien untuk kegiatan ekonomi modern. Dalam sistem akuntansi, data transaksi, maupun mesin kasir digital, banyaknya nol dapat meningkatkan potensi kesalahan input, memperlambat proses, serta menambah beban sistem. Selain itu, BI juga menilai bahwa penyederhanaan rupiah akan mempermudah perbandingan nilai antarnegara, sehingga memperkuat posisi rupiah dalam perdagangan internasional.

Namun, pemerintah saat itu memilih menunda rencana tersebut karena menilai kondisi ekonomi belum sepenuhnya siap. Inflasi masih relatif tinggi, sosialisasi belum menyeluruh, dan masyarakat berpotensi bingung. Kini, di tengah era digitalisasi ekonomi dan kestabilan makro yang relatif terjaga, pembahasan tentang redenominasi mulai mengemuka lagi. Pertanyaan besarnya: apakah sekarang waktunya Indonesia melangkah?

Salah satu negara yang tergolong relatif sukses melakukan redenominasi adalah Turki. Setelah persiapan tujuh tahun, mulai 1 Januari 2005, pada awal tahun anggaran, Turki melakukan redenominasi terhadap lira. Redenominasi dilakukan di awal tahun anggaran dengan tujuan agar semua catatan pembukuan keuangan negara dan perusahaan langsung menggunakan mata uang baru dengan angka nominal yang lebih kecil.

Korea Selatan sempat merencanakan redenominasi pada akhir 1990-an, namun ditunda karena kekhawatiran publik terhadap inflasi pascakrisis finansial Asia. Sementara itu, Zimbabwe menjadi contoh kegagalan ekstrem. Negara ini melakukan redenominasi hingga tiga kali, tetapi semuanya gagal karena dilakukan di tengah hiperinflasi. Dalam kasus Zimbabwe, redenominasi justru memperparah krisis dan menghancurkan kepercayaan terhadap mata uang nasional.

Berdasarkan pengalaman beberapa negara dapat disimpulkan bahwa redenominasi hanya bisa berhasil jika ekonomi stabil, inflasi rendah, dan masyarakat percaya pada pemerintah. Tanpa itu, kebijakan ini hanya akan menimbulkan kepanikan.

Indonesia saat ini memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Inflasi terkendali di kisaran 3-4 persen per tahun, pertumbuhan ekonomi tetap positif, dan nilai tukar rupiah cenderung stabil. Secara teori, kondisi ini cukup ideal untuk memulai proses redenominasi.

Terdapat beberapa alasan kuat mengapa redenominasi penting. Pertama, efisiensi transaksi dan sistem keuangan. Terlalu banyak nol memperumit sistem pembayaran, akuntansi, dan pengelolaan data keuangan. Dalam dunia digital, setiap angka tambahan berarti ruang memori dan potensi kesalahan yang lebih besar.

Kedua, redenominasi akan meningkatkan citra dan daya saing rupiah. Secara psikologis, mata uang dengan nominal sederhana lebih mudah dipahami dan lebih "berkelas". Investor asing sering menilai nominal rupiah yang panjang sebagai simbol lemahnya daya beli, meski

Dalam era cashless society, redenominasi akan mempermudah transaksi digital, mempercepat pembukuan, dan meningkatkan transparansi anggaran. Redenominasi akan menjadi bagian dari modernisasi sistem moneter nasional.

Secara teori, redenominasi bersifat netral terhadap nilai ekonomi. Artinya, tidak ada perubahan pada daya beli, pendapatan nasional, atau jumlah uang beredar. Nilai tukar tetap sama, hanya nominalnya yang berubah.

Namun, dampak nyata terasa pada efisiensi ekonomi. Penyederhanaan nominal mempermudah pencatatan, mempercepat transaksi, dan menurunkan potensi kesalahan administrasi. Misalnya, di sektor perbankan, laporan keuangan yang biasanya memuat angka miliaran hingga triliunan akan lebih ringkas dan mudah dibaca.

Dampak lain adalah peningkatan kepercayaan diri ekonomi. Negara yang melakukan redenominasi dengan sukses biasanya mengalami peningkatan persepsi positif dari masyarakat internasional. Rupiah yang baru, lebih sederhana, dan elegan, dapat menjadi simbol kematangan ekonomi Indonesia.

Meski demikian, efek psikologis harus diantisipasi. Masyarakat yang belum memahami konsep redenominasi bisa salah paham karena mengira uangnya "dipotong" seperti pada era sanering. Karena itu, komunikasi publik menjadi aspek terpenting dari keberhasilan redenominasi.

Bagi dunia usaha, redenominasi memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada biaya adaptasi. Perusahaan harus mengganti sistem kasir, memperbarui perangkat lunak akuntansi, mencetak ulang label harga, dan menyesuaikan pelaporan keuangan. Biaya ini tidak kecil, terutama bagi usaha mikro dan kecil.

Namun, di sisi lain, redenominasi membawa keuntungan jangka panjang. Sistem akuntansi menjadi lebih sederhana, transaksi lebih cepat, dan pelaporan keuangan lebih transparan. Investor asing juga cenderung menyambut baik, karena nominal yang sederhana memudahkan perbandingan antarnegara dan meningkatkan kredibilitas ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, dunia usaha akan menikmati efisiensi tinggi, sementara biaya adaptasi hanya bersifat sementara.

Meskipun menarik secara konseptual, implementasi redenominasi memerlukan kesiapan luar biasa. Terdapat empat tantangan utama yang akan dihadapi. Pertama, kesiapan sistem keuangan mulai dari bank, Perusahaan, dan sistem pembayaran harus menyesuaikan.

Tantangan kedua ialah edukasi dan sosialisasi publik. Redenominasi akan gagal jika masyarakat tidak memahami perbedaannya dengan sanering. Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan yang tak kalah mudahnya. Terakhir ialah stabilitas makro dan politik. Redenominasi hanya bisa dilakukan ketika inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi positif, dan kepercayaan publik tinggi.

Keberhasilan redenominasi akan menjadi penanda bahwa Indonesia telah meninggalkan masa lalu yang penuh ketidakpastian, dan melangkah menuju masa depan yang lebih efisien dan transparan. Namun, kebijakan ini tidak boleh terburu-buru. Redenominasi yang gagal akan menimbulkan kebingungan, bahkan keresahan sosial. Karenanya, setiap langkah harus disertai komunikasi yang kuat dan konsistensi kebijakan ekonomi.

Redenominasi adalah refleksi dari keyakinan sebuah bangsa terhadap dirinya sendiri. Ketika negara percaya bahwa ekonominya stabil, sistemnya efisien, dan rakyatnya siap, maka penyederhanaan rupiah menjadi simbol kemajuan, bukan ancaman.

Indonesia kini berada pada titik di mana redenominasi bukan lagi sekadar wacana teknis, melainkan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Jika dilakukan dengan hati-hati, redenominasi akan memperkuat rupiah, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta memperkokoh martabat bangsa di mata dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membangkitkan kembali rencana redenominasi rupiah yang pernah bergulir di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Purbaya berencana menyiapkan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 lewat undang-undang baru pada 2027. Recana itu ia ungkap lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

"RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada 2027," bunyi PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya.

Purbaya menitipkan tugas ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab redenominasi.

Ia menyiapkan redenominasi rupiah demi efisiensi perekonomian.

Purbaya juga menjadikan redenominasi rupiah sebagai strategi menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian nasional, nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah.

Lalu, apa itu redenominsasi rupiah?

Situs resmi Bank Indonesia (BI) menjelaskan redenominasi rupiah sebagai penyederhanaan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan alat pembayaran atau uang.

Penyederhanaan hanya dilakukan dengan menghilangkan sejumlah angka nol di uang. Redenominasi tidak mengubah nilai dari uang tersebut.

Misalnya, uang Rp100 ribu akan diganti dengan uang Rp100. Namun, nilai dua uang itu setara.

Jika Rp100 ribu bisa dipakai membeli satu potong kemeja, maka Rp100 juga bisa dipakai membeli satu potong kemeja.

Redenominasi rupiah sering disalahpahami sebagai sanering. Berbeda dari redenominasi yang berupa penyederhanaan angka di uang, sanering berupa pemotongan nilai uang.

Redenominasi tidak memengaruhi daya beli masyarakat karena hanya angka di uang yang disederhanakan. Adapun sanering memengaruhi daya beli masyarakat karena mengubah nilai uang.

Redenominasi dilakukan saat inflasi berada di kisaran yang rendah dan pergerakannya stabil, pertumbuhan ekonomi terjaga, stabilitas harga terjaga, kondisi moneter dan sistem keuangan stabil, ada kebutuhan dan kesiapan masyarakat, serta kondisi sosial dan politik stabil.

Sementara itu, sanering dilakukan saat kondisi perekonomian tidak sehat. Pemotongan nilai uang lewat sanering diharapkan bisa memuihkan ekonomi.

Rencana Purbaya melakukan redenominasi rupiah bukan hal baru. Wacana ini sudah bergulir sejak 2013.

Rencana itu kembali mencuat di era Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo. Pada Desember 2016, Agus meminta restu Presiden ke-7 RI Jokowi untuk mendukung proses penyelesaian UU Redenominasi Uang Rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga pernah merencanakan redenominasi rupiah pada 2023. Bahkan, ia menyebut BI sudah menyiapkan desain dan bentuk baru rupiah.

"Masalah desainnya, kemudian juga masalah tahapannya, itu juga kami sudah siapkan sejak dari dulu secara operasional dan kemudian bagaimana bentuk, langkah-langkahnya," ujar Perry kala itu.

Meski demikian, rencana-rencana itu belum kunjung terwujud. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut redenominsi rupiah butuh waktu bertahun-tahun.

"Seluruh mata uang di dunia ini yang nolnya cukup banyak, seperti Turki, karena pernah alami inflasi sangat tinggi. Sehingga, redenominasi lebih meyakinkan apabila fondasi ekonomi terjaga dengan baik. Kalaupun dilakukan, butuh tujuh tahun agar transisi ini bisa berhasil," kata Sri Mulyani saat masih menjabat Menteri Keuangan pada 19 Desember 2016.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) soal penyesuaian nilai mata uang atau redenominasi rupiah. Wacana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang diundangkan pada 3 November 2025.

Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya. Wacana ini mirip dengan sanering atau pemotongan nilai mata uang yang dilakukan pemerintah di era Presiden Sukarno lewat Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965. Dua metode itu sama-sama mengurangi jumlah digit dalam nominal rupiah. Lantas apa perbedaannya?

Pertama redenominasi dilakukan untuk efisiensi mata uang tanpa membuat daya beli atau purchasing power rupiah anjlok. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan contohnya adalah penyesuaian nominal Rp 1.000 yang setelah redenominasi menjadi Rp 1. Dengan uang Rp 1, masyarakat masih bisa membeli barang dengan nilai Rp 1000. “Redenominasi tidak membuat purchasing power rupiah menurun,” ujarnya.

Sedangkan sanering di era Soekarno adalah pemotongan mata uang yang sekaligus menurunkan purchasing power dari rupiah. Nilai dari mata uang ikut turun. Meskipun masyarakat menggenggam uang baru, daya beli uang tersebut anjlok secara drastis karena harga barang tetap tinggi. Misal uang nilai Rp 1.000, ketika nilainya dipotong, uang baru itu tak lagi bisa membeli barang dengan nilai yang sama.

Perbedaan selanjutnya adalah pada tujuannya. Tujuan utama redenominasi, mengutip laman Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, adalah menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam transaksi serta efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan. Sedangkan kebijakan sanering di era 1965 dilakukan untuk mengurangi peredaran rupiah dan mengatasi masalah hiperinflasi.

Meski demikian, Celios menilai redenominasi rupiah belum diperlukan di kondisi ekonomi saat ini. Musababnya, butuh biaya tinggi untuk redenominasi yang harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi.

Selain itu, redenominasi rupiah juga bisa jadi masalah ketika pemahaman masyarakat tak seragam. Sebagai contoh, jika suatu barang seharusnya disederhanakan harganya dari Rp 1.000 menjadi Rp 1, tetapi pedagang tetap menjual barangnya seharga Rp 1.000 karena tidak paham, hal ini secara efektif menaikkan harga barang seribu kali lipat.