Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan produksi padi di wilayah setempat pada 2026 naik hingga 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sekaligus mempertegas komitmen pemprov sebagai lumbung pangan nasional yang berkelanjutan

"Peningkatan ini tidak hanya bagaimana kita memaksimalkan produksi padi dan beras di Jawa Timur, tapi juga kita ingin menjadi bagian yang bisa membawa Indonesia bukan hanya berketahanan pangan tapi berkedaulatan pangan berkelanjutan," Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Gerakan Panen dan Percepatan Tanam di Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jumat.

Berdasarkan data Angka Tetap BPS Tahun 2025, Jatim mencatat luas panen sebesar 1,84 juta hektare dengan produksi padi mencapai 10,44 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Angka itu meningkat 12,60 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 9,77 juta ton.

Sementara berdasarkan rilis BPS tanggal 4 Mei 2026, potensi produksi padi Januari–Juni 2026 diperkirakan mencapai 6,62 juta ton GKG, atau meningkat sekitar 5,28 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini artinya produktivitas pertanian Jawa Timur tetap tumbuh positif dan resilien di tengah berbagai tantangan global dan perubahan iklim. Insya Allah Jatim tetap menjadi tumpuan ketahanan pangan," ungkap Gubernur Khofifah.

Guna mewujudkan target dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan) di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Modernisasi alsintan menjadi bagian yang sangat penting seperti penggunaan transplanter, rotavator, drone sprayer, hingga Combine Harvester.

Berbagai langkah strategis telah dilakukan Pemprov Jatim guna mendorong kedaulatan pangan berkelanjutan. Di antaranya adalah melakukan percepatan tanam pada lahan-lahan yang sudah selesai panen dengan memanfaatkan benih unggul bersertifikat yang tahan kekeringan.

Kemudian mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian atau alsintan agar proses panen, olah tanah, hingga tanam kembali dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Yang ketiga adalah menyusun pola tanam adaptif berbasis teknologi dan mitigasi perubahan iklim serta keempat, memperkuat pengelolaan irigasi melalui pompanisasi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan perpompaan, serta optimalisasi sumber air.

Upaya berikutnya adalah memperkuat sistem pelaporan cepat apabila terjadi bencana alam maupun serangan organisme pengganggu tanaman.

Senada dengan Gubernur Khofifah, Plh. Dirjen Tanaman Pangan Kementan RI Tin Latifah mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementan RI telah membreakdown kira-kira dalam satu tahun luasan tanah yang harus ditanam mencapai 16 juta hektare.

Jawa Timur disebutnya telah berkontribusi hingga Mei 2026 mencapai 238.000 ha dari target 1,7 juta hektare seluruh Indonesia.

Mengacu pada data BPS, dimana Semester 1 Januari-Juni, diprediksi produksi padi Jawa Timur lebih besar 5 persen daripada di 2025. Ini dengan catatan bahwa harus memitigasi jangan sampai yang sudah ditanam itu terjadi puso karena OPT maupun karena kekeringan.

"Kami sangat yakin Provinsi Jawa Timur ini peningkatan produksinya tadi yang diprediksi 5 persen, akan dapat tercapai," kata Tin Latifah.

Dalam giat panen dan percepatan penanaman padi tersebut Gubernur Jatim Khofifah didampingi oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemkab Madiun. Turut diserahkan bantuan alsintan yaitu tiga unit hand traktor singkal, empat unit cultivator, enam unit combine harvester besar, dan satu unit rotavator.

Bantuan dari Pemprov Jatim tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada Kelompok Tani Sumber Rukun sebagai salah satu perwakilan petani di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I/2026 mencatatkan performa impresif sebesar 5,96% secara tahunan (yoy), yang menempatkannya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa.

Meski demikian, terdapat sejumlah sektor usaha yang mengalami kontraksi, sehingga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah setempat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan capaian tersebut merupakan bukti ketahanan fondasi ekonomi daerah di tengah dinamika global. Secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), ekonomi Jawa Timur juga tumbuh 1,25% dibandingkan dengan triwulan IV/2025.

“Alhamdulillah, di tengah tantangan global yang masih dinamis, ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh tertinggi se-Jawa dan melampaui nasional. Ini patut kita syukuri sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat fondasi ekonomi daerah,” ujar Khofifah, Jumat (8/5/2026).

Struktur ekonomi Jawa Timur masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 31,45%, disusul sektor perdagangan sebesar 18,77%, dan sektor pertanian sebesar 10,51%.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dipacu oleh sektor jasa lainnya yang melesat 13,44%, seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata pada awal tahun. Selain itu, sektor akomodasi serta makan dan minum turut terkerek oleh implementasi program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 20,33%. Hal ini didorong oleh realisasi belanja pegawai untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN 2026 serta penyaluran belanja barang dan jasa melalui program MBG.

Hingga kuartal I/2026, Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa dengan porsi 25,16%. Di tingkat nasional, Jawa Timur menyumbang 14,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Evaluasi Kinerja Sektoral Jatim

Meskipun mencatatkan pertumbuhan tahunan yang tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan catatan terkait performa beberapa sektor secara kuartalan. Statistisi Ahli Madya BPS Jawa Timur, Nurul Andriana, menjelaskan adanya kontraksi pada sektor konstruksi sebesar 6,93% (qtq), meskipun secara tahunan masih tumbuh 7,12% (yoy).

"Kontraksi pada sektor lapangan usaha konstruksi ini terjadi karena banyak proyek yang belum dimulai secara fisik di awal tahun. Sebagian besar baru memasuki tahap perencanaan atau merupakan proyek multi-years yang sedang dalam proses transisi konstruksi," ungkap Nurul.

Nurul menambahkan bahwa pertumbuhan tahunan di beberapa sektor dipicu oleh program strategis seperti rehabilitasi sekolah hingga pengembangan koperasi desa. Namun, pola ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap belanja pemerintah yang realisasinya belum berdampak langsung pada awal tahun.

Di sisi lain, beberapa sektor mencatatkan rapor merah. Pengadaan listrik dan gas menjadi sektor dengan penurunan terdalam, yakni -5,96% (qtq) dan -5,62% (yoy). Sektor pertambangan dan penggalian juga terkoreksi masing-masing sebesar 4,78% (qtq) dan 4,56% (yoy).

"Penurunan pada pengadaan listrik dan gas disebabkan oleh berkurangnya penyaluran gas ke segmen industri ritel serta korporat non-PLN," tambah Nurul.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Pemprov Jawa Timur terus mengandalkan strategi Misi Dagang dan Investasi. Hingga awal 2026, misi dagang ke Jawa Tengah mencatatkan transaksi Rp3,15 triliun, DKI Jakarta Rp5,74 triliun, dan potensi pasar Malaysia sebesar Rp15,25 triliun.

Khofifah menegaskan bahwa misi dagang tetap menjadi instrumen vital untuk memperluas pasar produk lokal. Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang menjaga Jawa Timur tetap kondusif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus berkolaborasi menjaga Jawa Timur tetap aman dan produktif sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pungkas Khofifah.

Surabaya (ANTARA) - Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Indonesia membutuhkan sistem pangan yang kuat dan mandiri.

Ketergantungan pada impor beras dan fluktuasi harga pangan global menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program ketahanan pangan pemerintah bukan sekadar target produksi, melainkan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Menjawab urgensi tersebut, pemerintah menargetkan penambahan empat juta hektare luas panen baru dan peningkatan produksi beras, hingga 10 juta ton dalam lima tahun ke depan. Langkah itu menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan perluasan kawasan food estate dan modernisasi pertanian.

Program ketahanan pangan itu diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, sekaligus menyiapkan sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan krisis global. Pendekatannya menekankan integrasi antarwilayah dan komoditas dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan petani.

Pemerintah menetapkan Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah prioritas pengembangan pangan nasional.

Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, disiapkan sebagai kawasan produksi pangan terpadu dengan potensi lahan sekitar satu juta hektare. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan dermaga menjadi langkah awal memperlancar distribusi hasil panen di kawasan timur Indonesia.

Pemerintah juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 150 ribu hektare pada 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek itu dikembangkan berdasarkan evaluasi terhadap program sebelumnya yang menghadapi kendala produktivitas dan pengelolaan lahan gambut.

Pendekatan baru diarahkan agar pengelolaan kawasan lebih berorientasi pada karakter lahan mineral serta melibatkan petani lokal secara aktif. Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur juga menjadi bagian dari pengembangan pangan tahap berikutnya, dengan fokus pada komoditas unggulan, seperti jagung, sorgum, dan hortikultura.

Berbicara soal keberhasilan ketahanan pangan, Jawa Timur layak menjadi rujukan utama bagaimana sebuah provinsi mampu mentransformasi sektor pertanian menjadi pilar ekonomi yang kokoh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Jawa Timur tercatat sebagai produsen padi tertinggi nasional dengan produksi lebih dari 9 juta ton gabah kering giling per tahun.

Angka itu bukan sekadar prestasi statistik, melainkan bukti konkret bahwa sinergi kebijakan, teknologi, dan partisipasi petani dapat menghasilkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Keberhasilan Jawa Timur dibangun atas fondasi sistem pertanian terpadu yang menghubungkan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam satu ekosistem produksi.

Model itu memungkinkan efisiensi sumber daya, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani. Limbah pertanian dari sektor tanaman, misalnya, dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara kotoran ternak menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Siklus ini menjaga kesuburan tanah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor.

Selain itu, yang lebih mengesankan adalah adopsi teknologi pertanian presisi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan program pertanian cerdas yang memanfaatkan drone untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida.

Pada Kabupaten Lamongan, salah satu lumbung padi Jawa Timur, teknologi drone telah diterapkan di ribuan hektare sawah dengan hasil menghemat biaya operasional hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan efektivitas aplikasi pupuk tepat sasaran.

Inovasi serupa juga dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi melalui sistem monitoring kelembapan tanah berbasis internet of things (IoT).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mengembangkan sistem monitoring yang menghubungkan sensor kelembapan tanah dan pH dengan platform Thingspeak dan aplikasi Telegram untuk pemantauan real-time.

Sementara di Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, telah diujicobakan sistem penyiraman otomatis berbasis panel surya yang dilengkapi sensor kelembapan tanah.

Kemudian di Ngawi, terdapat proyek "Ngawitekno AgriCheck" yang mengintegrasikan sensor, controler, dan perangkat monitoring untuk memantau kesehatan lahan pertanian.

Teknologi itu memungkinkan petani menentukan jadwal irigasi optimal berdasarkan data kondisi tanah secara real-time, sehingga konsumsi air bisa ditekan hingga 40 persen, tanpa mengorbankan produktivitas. Meski sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan uji coba, keberhasilan proyek-proyek contoh itu membuka peluang replikasi lebih luas di masa depan.

Inovasi teknologi tersebut berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan petani. Gabungan kelompok tani (gapoktan) di Jawa Timur tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, tetapi telah bertransformasi menjadi unit bisnis yang solid.

Melalui program kemitraan strategis dengan BUMD pangan atau koperasi desa, diharapkan gapoktan mampu mengakses permodalan dengan bunga rendah, memperoleh jaminan pasar, dan mendapatkan harga yang lebih adil. Sistem itu secara signifikan memperkuat daya tawar petani terhadap tengkulak dan stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Pencapaian lain yang patut dicatat adalah diversifikasi pangan lokal. Jawa Timur tidak terjebak dalam monokultur padi. Komoditas, seperti jagung, ubi kayu, dan kedelai dikembangkan secara simultan, menciptakan ketahanan pangan yang tidak bergantung pada satu komoditas.

Program diversifikasi itu juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani, terutama di lahan-lahan yang kurang cocok untuk padi. Hasilnya, tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Model Jawa Timur membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak melulu soal membuka lahan baru seluas-luasnya. Intensifikasi dengan pendekatan teknologi dan kelembagaan yang kuat justru menghasilkan produktivitas lebih tinggi, dengan jejak lingkungan lebih rendah.

Pendekatan itu yang kini menjadi acuan pemerintah pusat dalam mengembangkan food estate di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

Hasil evaluasi lintas kementerian menunjukkan pengembangan food estate perlu diarahkan dengan tata kelola lebih terintegrasi. Pemerintah memastikan setiap kawasan pangan baru memiliki dukungan penuh terhadap aspek irigasi, jalan produksi, permodalan, dan akses pasar.

Strategi baru menekankan pentingnya pendekatan berbasis kawasan dan data, di mana setiap proyek disesuaikan dengan potensi sumber daya dan komoditas unggulan lokal.

Pemerintah menyiapkan penguatan rantai pasok dengan melibatkan BUMDes, koperasi tani, dan swasta nasional. Sistem pemasaran digital serta market intelligence berbasis data akan menjadi penopang utama distribusi pangan yang efisien dan terpantau.

Pengembangan teknologi pertanian digital, penggunaan benih unggul, serta pelatihan manajemen usaha tani menjadi bagian dari strategi nasional.

Integrasi dengan sektor pendidikan dan riset pertanian juga diperkuat agar inovasi yang lahir di perguruan tinggi dapat langsung diterapkan di lapangan. Dengan memperkuat rantai dari hulu ke hilir, pemerintah berharap sistem pangan nasional dapat lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi global.

Copyright © ANTARA 2025