JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan potensi ekonomi yang hilang apabila proyek tanggul laut tidak dibangun mencapai USD368 miliar atau setara Rp6.396 triliun.

AHY menjelaskan perhitungan dampak ekonomi tersebut diukur dari potensi hilangnya sejumlah industri yang berlokasi di wilayah pesisir Jawa, potensi hilangnya area persawahan masyarakat, kampung-kampung nelayan, hingga aset-aset properti yang berpotensi terpendam banjir rob.

"Potensi kerugian ekonomi 27 persen terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius," ujarnya dalam acara Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa di Jakarta, Senin (4/5/2026).

AHY mengatakan bahwa ancaman banjir rob di wilayah pesisir Jawa mengancam 20 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah populasi mencapai 55 juta penduduk. Sementara yang dihidup di wilayah pesisir dan menjadi paling rentan sebesar 26 persen dari jumlah populasi tersebut.

Adapun dampak terhadap produktivitas pangan juga juga mengancam apabila banjir rob melanda. Sebab dari jumlah luasan sawah di Jawa yang seluas 1,5 juta hektare, sekitar 115 ribu hektar berada di wilayah pesisir.

"Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius. Dijaga jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang semakin buruk," tambahnya.

AHY menyebutkan kondisi pesisir jawa saat ini dihadapkan oleh 2 tantangan sekaligus. Pertama penurunan muka tanah yang mencapai 20 cm per tahun, dan kedua kenaikan air laut yang mencapai 1,2 cm per tahun. Sehingga sampai pada titiknya, pesisir utara Jawa berpotensi akan tenggelam jika tidak ada penanganan sejak dini.

"Ini juga mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga, dan kembali saya juga mengingatkan bahwa ini berpotensi pada terjadinya bencana yang lebih buruk dan fatal," pungkasnya.

Sudarsono Soedomo

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB University

INDONESIA saat ini berada dalam persimpangan jalan yang kritis. Di satu sisi, pemerintah secara agresif menawarkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan regulasi untuk menarik investasi global.

Namun, di sisi lain, muncul gejala mengkhawatirkan yang berpotensi menjadi 'hantu' baru bagi stabilitas proyek investasi: penegakan hukum lingkungan yang tidak berbasis sains dan berujung pada ketidakpastian hukum yang masif.

Akhir-akhir ini, narasi mengenai tuntutan ganti rugi kerusakan lingkungan hidup telah menciptakan kegaduhan di kalangan pelaku usaha.

Bukan karena para investor tersebut anti-lingkungan atau enggan memikul tanggung jawab, melainkan karena cara perhitungan kerugian yang diterapkan telah jauh menyimpang dari prinsip keadilan dan logika ekonomi, bahkan cenderung menjadi alat pemerasan yang terselubung.

Distorsi Permen LH No. 7 Tahun 2014

Akar permasalahan ini berpulang pada distorsi penerapan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014. Seharusnya, regulasi ini menjadi pedoman teknis untuk mengkalkulasi dampak kerusakan.

Namun dalam praktiknya, contoh angka-angka yang tercantum di dalamnya seringkali dipaksa masuk ke dalam skenario penegakan hukum seolah-olah merupakan tarif tetapan (fixed tariff) yang bersifat kaku.

Yang lebih memprihatinkan adalah kompetensi pihak-pihak yang melakukan penghitungan. Seringkali, proses ini dilakukan oleh oknum atau tim yang tidak memiliki keahlian teknis mendalam di bidang ekonomi lingkungan, hidrologi, atau toksikologi.

Hasilnya adalah angka-angka kerugian yang 'fantastis' dan tidak masuk akal akibat terjadinya double counting bahkan triple counting. Sebagai contoh, dalam satu kasus, biaya pemulihan lahan dihitung, lalu ditambah lagi nilai jasa ekosistem yang seharusnya sudah terakomodasi dalam biaya pemulihan tersebut.

Total nominal tuntutan yang melambung tinggi ini tidak hanya memukul arus kas perusahaan, tetapi juga merusak kepastian return on investment (ROI) yang telah diproyeksikan.

Kriminalisasi Korban dan Prediksi El Nino

Dinamika ini menjadi semakin berbahaya ketika penegakan hukum lingkungan dijadikan alat untuk mencari 'kambing hitam' atas bencana alam. Momentum banjir bandang di Sumatera beberapa waktu lalu adalah contoh nyata.

Alih-alih mengkaji faktor alam dan tata ruang yang kompleks, aparat penegak hukum dengan mudahnya menunjuk sejumlah pihak sebagai penyebab dan menuntut ganti rugi lingkungan dengan nilai yang sangat tinggi.

Ancaman ini akan membesar seiring dengan datangnya fenomena El Nino tahun ini. Potensi maraknya kebakaran lahan menjadi time bomb bagi para investor sektor lahan.

Dalam banyak kasus sebelumnya, logika hukum dibalik: pemegang hak atas tanah—yang justru menjadi korban kebakaran—dituduh sebagai pelaku dan dipaksa menanggung biaya kerusakan lingkungan yang tidak mereka perbuat.

Logika 'pencemar membayar' (polluter pays principle) berubah menjadi 'siapa yang kebakaran, dia yang membayar'. Hal ini menciptakan risiko liability yang tidak terukur (unlimited liability) bagi investor, di mana mereka tidak hanya berhadapan dengan risiko bisnis, tetapi juga risiko sistem peradilan yang tidak dapat diprediksi.

Darurat Validitas Ilmiah

Isu kerugian lingkungan di Indonesia telah memasuki fase darurat validitas. Jika negara ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai tuan rumah investasi yang ramah lingkungan namun berkeadilan, maka diperlukan langkah transformasi yang radikal.

Pertama, penerapan Permen LH 7/2014 harus dihentikan penggunaannya sebagai 'buku tarif'. Setiap kasus kerusakan lingkungan harus diperlakukan sebagai kasus unik yang memerlukan kajian ilmiah spesifik, bukan sekadar 'copy-paste' rumusan angka.

Kedua, dan ini adalah poin paling krusial, proses penghitungan kerugian lingkungan harus melibatkan lembaga ilmiah independen, bahkan jika perlu melibatkan lembaga internasional yang memiliki standar kredibilitas tinggi. Pengadilan tidak boleh lagi menerima 'pakar' yang memberikan kesaksian tanpa dasar metodologi yang dapat diverifikasi secara internasional.

Kesimpulan bagi Investor

Bagi investor papan atas, situasi ini mengirimkan sinyal peringatan yang jelas: risiko investasi di Indonesia kini tidak lagi bersifat komersial semata, tetapi juga bersifat regulatory risk yang acak. Sebelum berinvestasi, khususnya di sektor ekstraktif dan berbasis lahan, diperlukan due diligence hukum yang sangat ketat terhadap potensi tuntutan kerugian lingkungan.

Pemerintah harus segera menyadari bahwa investasi membutuhkan kepastian, bukan ketakutan. Jika tuntutan kerugian lingkungan terus diperlakukan sebagai alat tekanan yang tidak ilmiah, maka Indonesia bukan hanya akan kehilangan investasi baru.

Tetapi juga akan mengusir investasi yang sudah ada. Keadilan bagi lingkungan hidup tidak boleh dicapai melalui cara yang tidak adil bagi pelaku usaha.

JAKARTA - Honda sedang sakit. Sangat sakit. Dan penyakitnya ini mahal sekali: mencapai 2,5 triliun Yen, atau sekitar USD15,7 miliar. Kalau dirupiahkan, angkanya bikin pusing: Rp266,9 triliun.

Itu adalah nilai penurunan aset (impairment charge) yang harus ditanggung raksasa otomotif Jepang ini. Penyebab utamanya? Mereka agresif mengejar proyek mobil listrik (EV), lalu panik, dan akhirnya membatalkan proyek-proyek itu tepat sebelum diluncurkan.

Kabar buruknya tidak berhenti di situ. Beban ini diprediksi akan menyeret Honda ke jurang kerugian tahunan pertamanya dalam 70 tahun terakhir sejak mereka menjadi perusahaan terbuka.

Ini adalah buah dari keterlambatan pabrikan Jepang. Saat Tesla dan jagoan China seperti BYD sudah berlari kencang jualan mobil listrik yang dikendalikan peranti lunak, Honda baru pemanasan.



Sebenarnya, Chief Executive Officer Toshihiro Mibe pernah pasang target berani: 40 persen jualan Honda tahun 2030 harus dari mobil listrik.

Belakangan, target itu direvisi jadi 20 persen saja. Honda sempat berharap banyak pada dua model dari seri 0 EV mereka, ditambah Acura RSX listrik yang sedianya meluncur di Amerika Serikat tahun depan. Semua dibatalkan. Strategi dirombak ulang.

Tapi, masalah Honda bukan cuma soal listrik. Bisnis inti mobil berbahan bakar bensin (internal combustion engine/ICE) mereka juga sedang megap-megap.

Divisi otomotif Honda sudah mencatat kerugian empat kuartal berturut-turut. Ini masa paceklik terpanjang sejak bencana tsunami Fukushima 15 tahun silam. Di Amerika Serikat—pasar terbesar mereka—penjualan tahun lalu cuma naik 0,5 persen.

Penjualan mobil Honda di Indonesia juga turun 35 persen. Pangsa pasar mereka tergerus dengan kedatangan mobil China. Di kuartal I (Q1) 2026, penjualan Honda lagi-lagi turun. Hanya, menjual 13.530 unit dibandingkan 22.336 unit di Q1 2025.

Honda memang masih menempati posisi kelima merek mobil terlaris, di bawah Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motors, dan Suzuki. Tapi, merek China (BYD) terus mendekat.

Yang paling mengerikan adalah di China. Di negara itu, penjualan Honda anjlok selama 24 bulan berturut-turut! Tahun 2025 lalu, mereka hanya jualan sekitar 647.000 unit, turun 24 persen. Padahal di 2023, mereka masih bisa jualan 1,2 juta unit.

Orang China tidak lagi tertarik mobil bensin tradisional. Mereka memilih mobil listrik pintar buatan dalam negeri.

Akibatnya bisa ditebak: pabrik Honda di China menganggur.

Bulan Juni ini, Honda terpaksa akan menyetop operasi satu pabrik mobil bensinnya yang dikelola bersama Guangzhou Automobile Group (GAC). Tahun depan, satu pabrik lagi yang dikelola bersama Dongfeng Motor Group juga kemungkinan besar akan dihentikan.

Kapasitas produksi bensin Honda di China akan dipangkas separuh, dari 960.000 unit per tahun menjadi cuma 480.000 unit. Secara total, kapasitas produksi mereka di sana tinggal 720.000 mobil setahun. Mundur teratur.

Lalu apa kabar proyek mobil canggih kerja sama Honda dengan Sony? Namanya Afeela 1. Harusnya ini jadi kartu truf Honda mengejar ketertinggalan teknologi peranti lunak.

Nasibnya sama saja: dibatalkan. Maret lalu, perusahaan patungan Sony Honda Mobility mengumumkan penyetopan pengembangan mobil itu. Uang pesanan konsumen di California akan dikembalikan penuh.



Kini, sekitar 400 karyawan di perusahaan patungan itu kebingungan nasib. Sony dan Honda beralih membahas pemanfaatan asisten kecerdasan buatan (AI) dan sistem audio Afeela 1 untuk produk non-mobil.

Lalu bagaimana Honda bertahan saat ini?

Sayangnya, di pasar mobil hibrida pun—pasar yang sedang naik daun untuk menjembatani bensin dan listrik—Honda tertinggal. Varian hibrida mereka minim. Tidak ada pilihan hibrida untuk model truk, minivan, atau SUV besar. Padahal pesaingnya panen di segmen ini.

Bulan Mei ini, jajaran direksi Honda dijadwalkan mengumumkan perombakan strategi besar-besaran bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Kita tunggu saja, apakah perombakan struktur riset dan pengembangan (R&D) yang dilakukan Mibe bisa mengobati penyakit kronis Honda, atau mereka justru makin tertinggal di arena balap otomotif masa depan.

Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengajak warga di kawasan transmigrasi mengoptimalkan peluang untuk mengekspor komoditas durian, baik beku maupun segar, ke China.

Ia pun menekankan pentingnya hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah, sekaligus mendorong optimalisasi ekspor durian dalam bentuk segar yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi di pasar internasional.

“Permintaan durian di pasar global, khususnya Tiongkok sangat besar. Nilai durian segar bahkan bisa hampir dua kali lipat dibandingkan produk beku. Ini menjadi peluang besar yang harus kita manfaatkan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan komoditas durian adalah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Mentrans Iftitah memimpin langsung pelepasan ekspor 459 ton durian senilai Rp42,5 miliar yang berasal dari 11 kawasan transmigrasi yang ada di kabupaten tersebut pada Kamis (16/4). Dalam kesempatan tersebut, ia juga meninjau proses pengemasan durian yang akan dipasarkan ke luar negeri.

Ia mengatakan, keberhasilan ekspor durian tersebut merupakan hasil dari penguatan ekosistem ekonomi berbasis kawasan, yang kini menjadi arah baru kebijakan transmigrasi.

Selain durian, ia menuturkan bahwa kelapa juga memiliki prospek ekspor yang menjanjikan dengan permintaan mencapai 4 miliar butir atau senilai sekitar Rp110 triliun per tahun di China. Sementara produksi domestik di Negeri Tirai Bambu tersebut hanya mencapai 1 miliar butir.

Untuk mengoptimalkan potensi ekspor tersebut, pemerintah nantinya akan mengembangkan koridor ekonomi hortikultura di Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong.

Sebagian besar wilayah Parigi Moutong sendiri merupakan kawasan transmigrasi dan eks-transmigrasi yang telah berkembang menjadi sentra produksi hortikultura.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) juga membuka peluang kolaborasi dengan investor dan mitra internasional untuk memperkuat rantai pasok, infrastruktur, serta akses pasar bagi komoditas unggulan daerah.

“Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi menciptakan ekosistem ekonomi berbasis kawasan yang mampu menghasilkan komoditas unggulan berdaya saing global,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Putusan itu sebagaimana tertuang dalam Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK. Keputusan tersebut diambil oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota.

Dalam hal ini, permohonan dilakukan dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Stiawan. Pemohon menyebut adanya ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara.

Pemohon meminta MK menyatakan frasa ‘kerugian keuangan negara’ dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD RI dan tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. Pemohon juga meminta kerugian negara itu ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah dan dinilai oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

“Sepanjang tidak dimaknai bahwa pembuktian kerugian keuangan negara tidak bersifat eksklusif dan tertutup hanya pada hasil pemeriksaan lembaga audit tertentu, melainkan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dan dinilai secara independen oleh hakim dalam proses peradilan pidana,” bunyi petitum pemohon sebagaimana dilansir, Sabtu (4/4/2026).

Lihat video: BPK Selamatkan Uang Negara Rp43,3 Triliun pada Semester II 2024



Sementara itu, MK berpandangan kerugian negara itu sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi atau lembaga yang berwenang. Menurut MK, lembaga yang berwenang menghitung itu adalah BPK karena selaras dengan penjelasan Pasal 603 UU 1/2023.

“Dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” bunyi pertimbangan MK.

Hakim MK menjelaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Kewenangan BPK dalam hal ini adalah menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara dimaksud memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum atas tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

Oleh karena itu, MK menilai dalil pemohon yang mempertanyakan standar penilaian kerugian negara, dan mengenai siapa yang berwenang untuk menetapkan suatu kerugian negara tidak beralasan dengan hukum. MK mengatakan permohonan pemohon seluruhnya tidak beralasan menurut hukum.

“Dalil para Pemohon berkenaan dengan ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai siapa yang berwenang menetapkan kerugian, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil audit tersebut mengikat hakim dalam proses pembuktian pada frasa “merugikan keuangan negara” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga menempatkan unsur delik pada ruang tafsir yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi adalah tidak beralasan menurut hukum,” tegas MK.

Permohonan dua mahasiswa itu pun ditolak MK untuk seluruhnya. “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.

Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyebutkan lembaga tersebut hingga kini telah mengeluarkan sekitar 20 ribu izin edar khusus untuk berbagai macam jenis produk jamu, bahkan telah banyak mendapatkan pengakuan dunia.

"Kami sudah mengeluarkan 20 ribu izin edar khusus untuk jamu. Ini berarti jamu Indonesia banyak sekali dan sudah diakui dunia," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Taruna Ikrar mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar agar produk-produk jamu buatan Indonesia bisa semakin mendunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek kesehatan.

"Jadi Indonesia punya jamu terbesar di dunia," ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan potensi yang ada tersebut hendaknya diamplifikasi. Dengan kata lain, lanjut dia, peluang ini harus diperluas atau ditingkatkan, meskipun hanya produk lokal tetapi dapat memberikan pengaruh secara global.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan produk lokal lainnya, seperti rendang dan rempah-rempah, yang memiliki potensi besar dan keunggulan sehingga dapat mendongkrak produk Indonesia menembus pasar internasional.

Bahkan khusus rendang yang merupakan masakan atau kuliner khas Minangkabau meraih peringkat pertama pada 2025 sebagai hidangan kelapa terbaik di dunia berdasarkan platform TasteAtlas. Hal ini sekaligus menandakan pengakuan dunia atas potensi Nusantara.

"Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya," ujar Taruna Ikrar.

Sementara untuk rempah, kata dia, sebagaimana diketahui telah menjadi produk unggulan sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dulunya Indonesia diperebutkan bukan karena minyak bumi, melainkan karena rempah-rempahnya.

Pada saat bersamaan BPOM terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan terkait rempah di Tanah Air, agar tetap menjadi produk unggulan yang dapat memberikan dampak, sekaligus memberikan kontribusi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.

"Kami sempat khawatir saat BPOM Amerika menemukan kandungan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkeh yang dikirim dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun kami sudah menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga rempah itu sudah tidak bermasalah lagi," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya

Padang (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menyebutkan lembaga tersebut hingga kini telah mengeluarkan sekitar 20 ribu izin edar khusus untuk berbagai macam jenis produk jamu, bahkan telah banyak mendapatkan pengakuan dunia.

"Kami sudah mengeluarkan 20 ribu izin edar khusus untuk jamu. Ini berarti jamu Indonesia banyak sekali dan sudah diakui dunia," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Taruna Ikrar mengatakan kondisi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar agar produk-produk jamu buatan Indonesia bisa semakin mendunia dan memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek kesehatan.

"Jadi Indonesia punya jamu terbesar di dunia," ucapnya.

Kepala BPOM menegaskan potensi yang ada tersebut hendaknya diamplifikasi. Dengan kata lain, lanjut dia, peluang ini harus diperluas atau ditingkatkan, meskipun hanya produk lokal tetapi dapat memberikan pengaruh secara global.

Hal tersebut, kata dia, sama halnya dengan produk lokal lainnya, seperti rendang dan rempah-rempah, yang memiliki potensi besar dan keunggulan sehingga dapat mendongkrak produk Indonesia menembus pasar internasional.

Bahkan khusus rendang yang merupakan masakan atau kuliner khas Minangkabau meraih peringkat pertama pada 2025 sebagai hidangan kelapa terbaik di dunia berdasarkan platform TasteAtlas. Hal ini sekaligus menandakan pengakuan dunia atas potensi Nusantara.

"Ini potensi besar, sehingga bisa pula ke depannya dibuat center of excellent rendang atau semacamnya," ujar Taruna Ikrar.

Sementara untuk rempah, kata dia, sebagaimana diketahui telah menjadi produk unggulan sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dulunya Indonesia diperebutkan bukan karena minyak bumi, melainkan karena rempah-rempahnya.

Pada saat bersamaan BPOM terus berupaya menyelesaikan segala permasalahan terkait rempah di Tanah Air, agar tetap menjadi produk unggulan yang dapat memberikan dampak, sekaligus memberikan kontribusi maupun jangkauan pasar yang lebih luas.

"Kami sempat khawatir saat BPOM Amerika menemukan kandungan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada cengkeh yang dikirim dari Indonesia beberapa waktu lalu. Namun kami sudah menyelesaikan segala permasalahannya, sehingga rempah itu sudah tidak bermasalah lagi," ucap Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat capaian pengawasan obat dan makanan sepanjang 2025 dengan dampak mencegah kerugian ekonomi hingga sekitar Rp49,82 triliun. Hal ini juga mengantarkan Indonesia meraih pengakuan global melalui status WHO Listed Authority (WLA).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan capaian ini dalam konferensi pers "Jejak 2025, Arah 2026: Cerita Pengawasan dan Misi Perlindungan" di Jakarta.

"Nilai tersebut berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pengawasan, serta nilai keekonomian dari temuan hasil pengawasan, penindakan, dan patroli siber yang dilakukan BPOM," jelas Taruna, dikutip Sabtu (31/1/2026). Pengawasan yang kuat tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Sepanjang 2025, BPOM menjalankan pengawasan komprehensif dari hulu ke hilir. Pada tahap pre-market, BPOM menerbitkan 6.653 sertifikat Good Manufacturing Practice (GMP) serta 201.687 nomor izin edar obat dan makanan. BPOM juga mencatat terobosan penting dengan diterbitkannya izin edar obat generik pertama dan obat inovatif, termasuk untuk terapi kanker, melalui percepatan registrasi berbasis mekanisme reliance.

Kepercayaan internasional terhadap sistem pengawasan BPOM juga semakin menguat. BPOM dipercaya otoritas Amerika Serikat sebagai Certifying Entity untuk ekspor rempah bebas kontaminasi Cesium-137, dengan nilai ekspor mencapai sekitar Rp50,9 miliar sepanjang 2025.

Di sisi pengawasan post-market, BPOM melakukan inspeksi terhadap ribuan sarana produksi dan distribusi, serta pengujian puluhan ribu sampel obat dan makanan. Hasilnya, BPOM menjatuhkan sanksi tegas hingga pencabutan lebih dari 1.000 izin edar guna memastikan produk yang beredar aman dan bermutu.

BPOM juga mengintensifkan patroli siber di tengah pesatnya perdagangan daring. Sepanjang 2025, ratusan ribu tautan penjualan online produk ilegal berhasil ditindak, dengan potensi pencegahan kerugian ekonomi mencapai Rp49,82 triliun serta perlindungan bagi jutaan warga dari produk berbahaya.

Puncak capaian strategis BPOM ditandai dengan diraihnya status WHO Listed Authority. Status ini menjadikan BPOM sebagai otoritas regulatori negara berkembang pertama yang memperoleh pengakuan tersebut, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia di tingkat global dan mempercepat akses obat inovatif di dalam negeri.

Menyongsong 2026, BPOM berkomitmen memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, memperluas dukungan bagi UMKM, serta mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami optimistis sinergi lintas sektor akan semakin memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," ujar Taruna.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan bahwa sebanyak 50 perusahaan menyatakan minat berinvestasi di berbagai kawasan transmigrasi dengan potensi investasi senilai Rp180-240 triliun dalam empat tahun ke depan.

"Simulasi (Tim Ekspedisi Patriot/TEP) lintas kampus memperkirakan potensi investasi masuk ke kawasan transmigrasi mencapai Rp180-240 triliun dalam empat tahun ke depan," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan tim tersebut juga memproyeksikan investasi mampu menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja baru, yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah transmigrasi.

Ia menyampaikan, menurut riset TEP, sejumlah kawasan strategis yang berpotensi menjadi tujuan investasi antara lain Kawasan Transmigrasi Kaliorang di Kalimantan Timur dengan potensi di sektor tambang, sawit, dan pelabuhan.

"Kami (Kementerian Transmigrasi) juga sebetulnya sudah melakukan (penandatanganan) MoU (memorandum of understanding), contoh dengan LX International Corp dari Korea Selatan, itu mereka akan masuk investasi Rp1,2 triliun untuk pelabuhan," ucap Iftitah.

Terdapat juga rencana investasi sebesar Rp5 triliun di Kawasan Transmigrasi Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, yang memiliki potensi pengembangan pabrik gula, industri tebu, beserta bioetanol.

Sementara di Merauke, Papua Barat, investasi yang berpotensi masuk bernilai lebih dari Rp100 triliun untuk mengembangkan potensi perikanan, kelautan, dan tebu.

Berdasarkan skalanya, lanjut Iftitah, investasi senilai Rp500 juta hingga Rp3 miliar cukup untuk membangun fasilitas alat pengering produk pertanian bertenaga surya (solar dryer), maupun instalasi pengolahan minyak kelapa murni (virgin coconut oil/VCO) dan minyak atsiri pala pada skala desa.

Pada skala kawasan, investasi sebesar Rp2-10 miliar dibutuhkan untuk mengembangkan rice milling unit (RMU) atau mesin penggiling untuk komoditas singkong maupun jagung dengan kapasitas 5-10 ton per hari.

Investasi sejumlah Rp15-25 miliar dibutuhkan untuk pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM), pabrik pengolahan VCO, fasilitas cold storage (unit penyimpangan berpendingin), serta koridor logistik laut pada skala kepulauan dan berpotensi menaikkan pendapatan kawasan hingga 45-60 persen.

Sedangkan untuk klaster sawit, pabrik berkapasitas 5-30 ton tandan buah segar (TBS) per jam membutuhkan investasi Rp30-100 miliar dengan kebutuhan lahan 10-15 hektare.

Sementara, pengembangan rumah potong hewan (RPH) modern dan pengalengan ikan memerlukan investasi Rp15-50 miliar.

Iftitah mengatakan masuknya investasi penting agar kawasan transmigrasi tidak lagi menjadi wilayah yang menghasilkan komoditas dengan nilai tambah rendah, tapi dapat bertransformasi menjadi pusat ekonomi baru dengan fasilitas produksi yang terintegrasi.

Meskipun demikian, ia mengingatkan perlunya aturan dan pengawasan yang ketat agar investasi dan pengembangan ekonomi yang dilakukan tidak menjadi eksploitatif dan menimbulkan masalah lingkungan ke depannya.

"Hal-hal (potensi ekonomi) yang seperti ini yang kami cari untuk diberdayakan. Tapi, pada prinsipnya, kami juga ingin keberlanjutan. Jangan sampai nanti ada eksplorasi malah nanti merusak lingkungan," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengungkapkan nasib karyawan unit usaha syariah (UUS) usai spin off menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN) rampung dilakukan. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengatakan mereka masih diberi penugasan untuk mengurus BSN selama dua tahun ke depan.

"Sementara masih penugasan, kita kasih waktu kurang lebih dua tahun, nanti kita akan ambil keputusan setelah itu," ujar Nixon saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Selasa (18/11/2025).

Para pegawai existing tersebut hadir untuk memastikan kegiatan operasional BSN secara mulus. Secara bersamaan, BSN akan mencari pegawai baru.

"Karena hari ini kita pengen dukung BSN itu berhasil dulu. Karena masih konsolidasi mereka kan di awal-awal. Jadi butuh tenaga senior yang sekarang ada di sana, kita tempatkan di sana," pungkas Nixon.

Ia memastikan hak para pegawai eks BTN Syariah itu tetap terpenuhi. Bahkan, Nixon menyebut potensi karir di BSN jauh lebih prospektif.

"Sudah pasti potensi karirnya jauh lebih baik, karena ini rumah baru buat mereka, bisa jadi mereka lebih betah di sana gitu," kata Nixon.

Tak kurang-kurang, ia menjamin para pegawai BSN akan menerima kenaikan gaji yang sama dengan di induknya, dalam dua tahun ke depan.

"Setelah itu nanti mereka akan memutuskan sendiri sesuai kinerjanya masing-masing," ucap Nixon.

Selain itu, ia juga mengungkapkan nasib karyawan PT Bank Victoria Syariah (BVIS) yang diakuisisi BTN untuk menjadi cangkang BTN Syariah dalam rangka spin off. Nixon mengatakan, BTN merekrut karyawan BVIS yang ingin bergabung.

"Kita ambil yang memang mau ikut kita. Kalau dia nggak mau kan kita nggak bisa paksa/ Kurang lebih ada 60-70," ungkap Nixon.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah mengantongi daftar wajib pajak yang menjadi pengemplang pajak di seluruh sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, perkebunan, hingga UMKM. Data Dirjen Pajak ini diperoleh melalui penguatan sistem pengawasan dan informasi yang makin lengkap untuk mendeteksi kecurangan perpajakan.

Modus tindakan penghindaran pajak yang dilakukan para pengemplang itu pun telah ia peroleh secara detail hingga berhasil mengkalkulasi potensi kerugian negara yang bisa dicegah sebelum kejadian. Meski demikian, ia belum mengungkap detailnya.

"Yang jelas jangan sampai lagi terjadi modus-modus yang menggerus profit yang seharusnya dari sumber ekonomi di Indonesia, kemudian digerus, dilarikan ke negara-negara lain," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

"Jadi selain menggerus profit, juga menggerus basis pajak. Ini yang menjadikan hal ini menjadi signifikan, deterrent efek plus menyelamatkan basis pajak sesuai dengan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia," paparnya.

Kendati begitu, Bimo mengungkapkan sejumlah instrumen yang kini telah dimiliki negara untuk menghadapi praktik pengemplang pajak meski mereka melarikan diri dan kekayaannya ke luar negeri.

"Jadi kami melakukannya secara sistemik. Jadi kita juga mengintegrasikan sistem, mengintegrasikan data lintas institusi, kami mengkonsolidasikan informasi dari berbagai sumber, dari data ekspor bea cukai, kemudian dari data laporan keuangan wajib pajak," paparnya.

Kementerian Keuangan pun ia sebut sedang membangun Financial Reporting Single Window, yang bisa memperoleh data-data transaksi perbankan secara komplit. Data ini sebagai pelengkap dari komitmen pemerintah dan instansi lain terkait pertukaran informasi secara otomatis alias Automatic Exchange of Information (AEOI), termasuk dengan negara lain.

"Kemudian setelah kami dapat data itu tentu kita akan melakukan rekonsiliasi, kemudian analisis yang berbasis risiko untuk mendeteksi outlier-outlier dari transaksi yang memang ada abnormalities. Di tengah perbedaan yang signifikan ini kami akan melihat antara kewajaran pelaporan wajib pajak dengan referensi pasar komoditas," tutur Bimo.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa pemerintah semakin gencar memberantas rokok ilegal.

Ia mengatakan bahwa bea cukai semakin memperketat penertiban rokok ilegal dengan pendekatan penegakan hukum.

"Teman-teman bea cukai itu makin aktif untuk menertibkan. Ini banyak sekali penangkapan-penangkapan setiap hari. Nah ini yang kita tertibkan. Jadi pendekatannya adalah penegakan hukum," ujar Febrio di acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp260,39 miliar yang berasal dari total 2.478 penindakan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal per September 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan dari jumlah itu, pelanggaran terbanyak berasal dari bidang cukai, yakni 235,40 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp210 miliar hingga September 2025.

Langkah penertiban rokok ilegal tersebut juga dibarengi dengan langkah pemerintah untuk mendorong para pengusaha rokok ilegal tersebut masuk ke dalam aktivitas legal dan masuk ke dalam sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu.

"Ini kita siapkan, kita fasilitasi. Artinya kita bantu mereka untuk mereka bisa tidak lagi melakukan aktivitas ilegal, tapi menjadi legal. Nah kemudian dia masuk ke dalam kelas (cukai)," ucap Febrio.

"Sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya secara legal. Dan membayar cukai sesuatu. Seperti itu mekanismenya," sambungnya.

Dampaknya dari konversi tersebut adalah pendapatan pemerintah dari cukai rokok meningkat.

"Kalau makin banyak atau berkurang yang ilegalnya, ya pendapatan negara makin baik," ucap Febrio.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]