Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan regulasi anyar di bidang kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026.

Aturan yang disahkan pada 11 Maret 2026 ini menandai perubahan penting dalam tata kelola layanan kesehatan yang kini dirancang lebih terintegrasi dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Dokumen resmi tersebut diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Salinannya tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara dan mulai menjadi rujukan kebijakan nasional.

Perpres ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 416. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah sistem pengelolaan kesehatan yang dilakukan secara berlapis, melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan secara terkoordinasi.

Peran pemerintah desa kini diperkuat dengan kewenangan khusus dalam menyelenggarakan layanan kesehatan sesuai lingkup tugasnya, tetapi tetap mengacupada arah kebijakan nasional.

“Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya Kesehatan dan sumber daya Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” bunyi Pasal 1 poin 2 dalam peraturan tersebut.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, pemerintah pusat diberi kewenangan pengawasan yang lebih kuat. Ketentuan dalam Pasal 20 mengatur bahwa sanksi dapat diberikan kepada pemerintah daerah maupun desa, mulai dari teguran hingga disinsentif, apabila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan tidak selaras dengan strategi nasional atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan afirmatif berupa penguatan fasilitas layanan, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, pemanfaatan teknologi, serta dukungan pembiayaan untuk menjamin pemerataan akses kesehatan.

Lampiran regulasi yang sangat rinci juga mengatur pembagian tugas lintas kementerian dalam berbagai sektor kesehatan. Cakupannya meliputi layanan bagi ibu, bayi, anak, remaja, hingga lansia, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, penanganan penyalahgunaan zat adiktif, layanan transfusi darah dan transplantasi organ, hingga penanganan kondisi darurat seperti bencana dan wabah.

Dengan diberlakukannya aturan ini, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional resmi dicabut. Kebijakan baru ini dihadirkan untuk menyesuaikan sistem kesehatan nasional dengan dinamika kebutuhan serta kerangka hukum yang lebih mutakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 20 November 2025.

Dilansir dari laman Sekretariat Negara, SMA Unggul Garuda hadir sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mendukung prioritas pembangunan nasional, khususnya di bidang sains dan teknologi. Lulusan sekolah ini diarahkan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terbaik pada bidang-bidang unggulan.

"SMA Unggul Garuda adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan unggul dan inklusif untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi serta dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik,” disebutkan dalam Perpres yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

Perpres menyebutkan SMA Unggul Garuda mengusung tiga pilar utama yakni akses merata bagi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan geografis, pembentukan karakter kepemimpinan masa depan Indonesia, serta prestasi akademik dan pengabdian masyarakat.

Penyelenggaraan sekolah ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), terdiri atas SMA Unggul Garuda baru dan SMA Unggul Garuda transformasi.

SMA Unggul Garuda Baru

SMA Unggul Garuda baru adalah SMA Unggul Garuda yang dibangun baru dan dikelola oleh pemerintah pusat dengan kriteria khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul di bidang sains dan teknologi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“Kurikulum SMA Unggul Garuda baru mengacu pada standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kurikulum pengayaan [yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi],” disebutkan pada Pasal 10 ayat (1).

SMA Unggul Garuda baru terbuka bagi calon peserta didik yang berasal dari seluruh Indonesia, yang penerimaannya mempertimbangkan aspek kemampuan akademis, latar belakang ekonomi, asal geografis, dan daya tampung sekolah.

“Seleksi penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda baru sebagaimana dimaksud meliputi jalur beasiswa dan jalur reguler,” bunyi Pasal 16.

SMA Unggul Garuda Transformasi

Sementara itu, SMA Unggul Garuda transformasi adalah SMA Unggul Garuda yang meliputi SMA atau madrasah aliyah (MA) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat dengan pengayaan sehingga peserta didiknya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik.

“SMA Unggul Garuda Transformasi dipilih dari SMA/MA yang memenuhi kriteria paling sedikit (1) berlokasi di Indonesia, memiliki akreditasi A, dan memiliki prestasi di tingkat regional, nasional, dan/atau internasional,” ketentuan pada Pasal 18 ayat (1).

SMA/MA ini diberikan pengayaan oleh Kemendiktisaintek meliputi setidaknya program pelatihan manajemen sekolah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dan pembinaan peserta didik SMA Unggul Garuda transformasi.

Pendanaan serta Pemantauan dan Evaluasi

Di dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2025 juga dituangkan mengenai ketentuan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SMA Unggul Garuda yang diamanatkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan dilaporkan kepada Presiden.

“Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SMA Unggul Garuda paling sedikit enam bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan,” ketentuan Pasal 20 ayat (1).

Terkait pendanaan, pada Pasal 21 ditegaskan bahwa penyelenggaraan SMA Unggul Garuda dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menyiapkan regulasi untuk mengalihkan kewenangan peradilan pajak dari semula di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).

Regulasi dimaksud akan berbentuk Peraturan Presiden (Pepres) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026.

Pembentukan regulasi itu didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.26/PUU/XXI/2023 atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Rancangan Perpres itu akan mengatur ihwal Pengalihan Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Pengalihan itu diharapkan berlaku akhir tahun ini.

"Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Desember 2026 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi," dikutip dari salinan Keppres No.38/2025, Selasa (3/2/2026).

Adapun nantinya proses pengalihan kewenangan pengadilan pajak di bawah lembaga eksekutif ke yudikatif itu dilakukan secara bertahap, yakni berupa persiapan pengalihan serta pelaksanaan pengalihan.

Untuk diketahui, pemrakarsa rancangan Perpres itu yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 2023 lalu, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman pada sidang pleno menyebut dalam putusannya, pihak MK memberi waktu sampai dengan 31 Desember 2026 untuk melakukan transisi sistem peradilan tersebut.

"Menyatakan sepanjang frasa “Departemen keuangan” dalam 5 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” kata Anwar Usman mengutip dari channel youtube MK, Kamis (25/5/2023).

Dengan putusan ini sehingga Pasal 5 ayat (2) UU nomor 14 tahun 2002 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh 'Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2026."

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) merespon inisiatif pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam rangka menjamin kesejahteraan ojek online (ojol). Perpres rencnanya akan mengatur status hingga tarif ojol.

Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra untuk mengoptimalkan manfaat model hubungan kerja kemitraan antara platform dan mitra pengemudi.

“Sebagai contoh, GoTo sepenuhnya memenuhi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan berkoordinasi erat bersama Kementerian Ketenagakerjaan dalam keberhasilan mengimplementasikan Bonus Hari Raya [BHR] pertama kalinya tahun ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi yang memastikan penghargaan atas kinerja mitra dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan.

Saat ini, GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan.

Di samping pengaturan status pengemudi ojol, GoTo terus berupaya mendorong kesejahteraan mitra. Ade menegaskan bahwa fokus utama GoTo saat ini adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip.

Dengan mendorong layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi layanan dengan harga terjangkau, permintaan dapat terus tumbuh dan pada akhirnya turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.

Meski demikian, GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional.

Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia.

“Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama,” tuturnya.

Ade menegaskan pihaknya juga siap memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres, baik melalui maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan akan mengeluarkan regulasi berupa Perpres yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online pada tahun ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang meminta agar perusahaan besar penyedia jasa ojek daring untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Regulasi ini disebutnya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

“Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada, tinggal beberapa yang masih kami harus cari titik temunya,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemensesneg, Jumat (24/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambahkan skema penetapan kandidat Dewan Komisioner alias Dekom Lembaga Penjamin Simpanan oleh panitia seleksi (pansel) dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.97/2025.

Ada yang menarik dalam beleid baru tersebut, selain telat diunggah di JDIH Sekretariat Negara alias Setneg, aturan ini menjadi ‘pembenaran’ atau basis legalitas masuknya nama Anggito Abimanyu sebagai calon anggota Dekom LPS. Padahal, sebelumnya pansel telah menyetorkan nama-nama lainnya.

Anggito Abimanyu saat ini telah dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Dia menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Adapun, dalam beleid terbaru tersebut, Prabowo menambahkan 3 ayat krusial dalam pasal 3 yang sebelumnya tidak diatur dalam Perpres No.3/2025. Penambahan 3 ayat itu mengubah secara fundamental mekanisme penjaringan kandidat oleh pansel LPS.

Sebagai catatan, dalam beleid yang lama, pansel dibentuk paling lama 3 bulan sebelum berakhirnya jabatan Dekom LPS.

Namun dalam aturan yang baru, Prabowo memberikan kewenangan kepada dirinya untuk menambahkan calon Dekom LPS ke DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi:

Dalam hal terdapat kemendesakan, terhadap calon anggota Dewan Komisioner yang telah diusulkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan penambahan.

Mekanisme penambahannya sendiri diatur dalam Pasal 3 ayat 5. Pasal itu menyatakan bahwa penambahan calon anggota dewan komisioner dilakukan oleh presiden melalui pansel yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Aturan ini kemudian dikuatkan dalam pasal 3 ayat 6: Penetapan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari ketentuan ayat (2) dan Pasal 4.

Artinya, tidak perlu mekanisme jangka waktu 3 bulan untuk menambahkan calon dewan komisioner LPS, asalkan syaratnya adalah dalam kondisi mendesak.

Adapun aturan ini telah berlaku sejak tanggal 18 September 2025. Sementara itu, Anggito Abimanyu Cs menjalani fit and proper test pada tanggal 22 September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Boston Furniture Industries Tbk. (SOFA) melalui anak usahanya melakukan ekspansi usaha ke bisnis pengelolaan sampah dan pembangkit listrik sejalan dengan proyek waste to power yang sedang digiatkan pemerintahan Presiden Prabowo.

Direktur PT Boston Furniture Industries Tbk. (SOFA) Dimas Adiyasa Wiryaatmaja menyampaikan bahwa anak usaha perusahaan, PT Pratama Satya Prima telah melakukan penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha.

Hal itu tertuang dalam akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Pratama Satya Prima No.91 tanggal 15 Oktober 2025. Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Karina Leonita dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dengan nomor pendaftaran No.AHU-0242418.AH.01.11.TAHUN 2025 pada 15 Oktober 2025.

Dimas memaparkan PT Pratama Satya Prima melakukan penambahan dua kegiatan usaha. Pertama, pengelolaan sampah atau waste management. Kedua, pembangkit listrik atau power plants.

Mengutip keterbukaan informasi perusahaan, 16 Oktober 2025, dua bidang usaha itu mencakup treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya, pemulihan material barang logam, produksi kompos sampak organik, serta pemulihan material barang bukan logam.

Selain itu, anak usaha SOFA juga akan bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, hingga pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kegiatan usaha.

“Dengan adanya kegiatan usaha baru yang ditambahkan tersebut, tidak menghentikan kegiatan usaha yang sekarang dijalankan oleh Perseroan dan juga PSP akan tetap beroperasi secara normal.”

Langkah itu berbarengan dengan bergulirnya proyek waste to power atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Pada 13 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto telah meneken beleid mengenai program pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy (WTE). Pengolahan sampah ini akan dijadikan energi terbarukan seperti listrik, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk lainnya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Aturan ini ditetapkan sebagai langkah strategis mengatasi darurat sampah nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Dalam pertimbangannya, pemerintah mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton per tahun, tetapi sekitar 60,99% di antaranya belum terkelola dengan baik.

Kondisi ini dinilai menyebabkan pencemaran, gangguan kesehatan masyarakat, serta risiko darurat lingkungan, terutama di kawasan perkotaan.

Perpres ini mengatur bahwa pengolahan sampah menjadi energi terbarukan (PSE) dapat dilakukan melalui empat jenis pengolahan, yakni PSE listrik (PSEL), pembangkit listrik berbasis sampah, PSE bioenergi pengolahan menjadi energi biomassa atau biogas, PSE bahan bakar minyak terbarukan; dan produk ikutan lainnya.

Pemerintah menerbitkan aturan ini dengan tujuan mengatasi darurat sampah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, menangani timbulan sampah agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, dan mendorong prinsip polluter pays atau tanggung jawab penghasil sampah terhadap limbah yang dihasilkan.

Penyelenggaraan PSEL dilakukan di kabupaten/kota yang memiliki kapasitas sampah minimal 1.000 ton per hari, didukung oleh ketersediaan lahan dan alokasi APBD untuk pengelolaan serta retribusi kebersihan. Pemerintah daerah juga diwajibkan menyiapkan lahan pembangunan PSEL dan menyusun regulasi pendukung di tingkat daerah.