JAKARTA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD menegaskan kajian rekomendasi terkait reformasi Polri telah selesai. Saat ini tim menunggu jadwal pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita sudah lapor ke Presiden bahwa kita sudah siap untuk menyampaikan laporan, tapi Presiden belum menjadwalkan, itu saja," ujar Mahfud MD kepada wartawan, Minggu (26/4/2026).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait jadwal pertemuan tersebut. Ia menilai Presiden masih disibukkan dengan berbagai agenda kenegaraan.

"Belum ada perkembangan baru, ya tentu kan tinggal nunggu kapan presiden menjadwalkan Karena beliau kita tahu sangat sibuk kita," imbuh dia.

Mahfud menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tidak membocorkan isi rekomendasi sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Meski begitu, ia memastikan hasil kajian tersebut memiliki kualitas yang baik.

"Tidak boleh ada bocoran, kita berkomitmen tidak akan menyampaikan apapun ke publik sebelum disampaikan langsung kepada Presiden. Tapi hasilnya bagus menurut saya," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah merampungkan materi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden. Rekomendasi tersebut disusun sebagai upaya perbaikan institusi Polri.

"Pokoknya itu ada 7 buku dengan 3 dokumen pengantar. Dokumen pengantar tadi ada executive summary, ada ikhtisar ringkasan yang cuma 4 itu, lalu ada pengantarnya kepada Presiden," kata Mahfud.

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) ini menjelaskan, terdapat delapan rekomendasi utama yang dituangkan dalam executive summary setebal 18 halaman. Dari delapan rekomendasi tersebut, kemudian diringkas menjadi empat poin utama.

IDXChannel – Perbaikan fundamental ekonomi serta arah reformasi yang kian jelas membuat Indonesia tetap menarik di mata investor global, meski sejumlah tantangan struktural masih perlu dibenahi.

Pandangan tersebut menjadi salah satu sorotan utama dalam ajang Prasasti Luncheon Talk yang berlangsung di Ballroom Pullman Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Acara tersebut dihadiri ratusan pejabat dan eksekutif, serta dibuka melalui keynote speech oleh Board of Advisors Prasasti yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Sejumlah tokoh turut hadir, antara lain Board of Advisors Prasasti sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda, serta mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad.

Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa kondisi global saat ini merupakan salah satu yang terberat dalam sejarah modern, bahkan melampaui krisis sebelumnya.

Namun, situasi tersebut justru memvalidasi pentingnya strategi ketahanan yang telah lama ditekankan pemerintah, khususnya dalam sektor pangan dan energi.

“Program utama yang menjadi fokus adalah food security, energy security, dan water security,” katanya.

Di sektor pangan, Hashim mengungkapkan bahwa Indonesia telah mencatat capaian signifikan dengan peningkatan cadangan beras nasional.

Saat ini, stok beras yang dikelola pemerintah telah mencapai sekitar 4 juta ton dan diproyeksikan segera meningkat menjadi 5 juta ton.

“Apapun yang terjadi, Indonesia aman untuk satu tahun ini, bahkan mungkin dua tahun,” kata Hashim.

Di sektor energi, Hashim mengakui Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap impor. Namun, upaya diplomasi tingkat tinggi dinilai telah memberikan hasil konkret dalam menjaga pasokan energi nasional.

“Kita mendapatkan suplai sekitar 100 juta barrel dari Rusia, dan ini akan mulai dikirim dalam waktu dekat. Kita juga memiliki opsi tambahan hingga sekitar 50 juta barrel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hashim menilai, kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan masih berada dalam posisi yang kuat, didukung oleh surplus neraca perdagangan serta kemandirian pembiayaan.

“Kita memiliki surplus sekitar USD27 miliar dan tidak perlu bergantung pada fasilitas pembiayaan eksternal,” ujarnya.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana manyatakan pemerintah memastikan stabilitas makro tetap terjaga sebagai fondasi utama pertumbuhan. Menurut dia, disiplin fiskal tetap menjadi prioritas.

“Sampai saat ini tidak ada niat untuk memperlebar defisit. Justru yang kita dorong adalah bagaimana belanja menjadi lebih produktif dan berdaya ungkit bagi ekonomi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi ketidakpastian global, termasuk tekanan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan.

“Kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario,” kata Eka.

Meski dihadapkan pada tekanan eksternal, pemerintah tetap mempertahankan target pertumbuhan jangka menengah dengan menitikberatkan pada penguatan struktur ekonomi serta peningkatan kualitas belanja negara.

Seiring upaya menjaga stabilitas tersebut, investor mulai menangkap sinyal perbaikan fundamental yang mendorong optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Managing Partner Ashmore Asset Management Indonesia, Arief Wana, menyampaikan, faktor pertumbuhan menjadi pertimbangan utama dalam keputusan investasi para investor global.

“Dalam enam bulan terakhir, trajectory dari growth itu sudah membaik. Money supply meningkat, interest rate turun, bond yield juga sudah turun, bond price naik, dan equity juga membaik,” katanya.

Dari sisi valuasi, pasar saham Indonesia juga dinilai relatif lebih menarik dibandingkan negara lain di kawasan. Dengan rasio price-to-earnings (PER) yang lebih rendah, pasar domestik dinilai masih menyimpan ruang kenaikan ke depan.

“Indonesia memiliki PE Ratio di 11,8 kali. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia ini murah,” kata Arief.

Meski demikian, investor tetap mencermati sejumlah risiko, terutama terkait keberlanjutan pertumbuhan dan dinamika eksternal.

Arief memperkirakan pertumbuhan laba perusahaan pada 2026 akan lebih moderat dibandingkan proyeksi awal.

“Awalnya kita melihat sekitar 12-15 persen, tapi sekarang sekitar 7 persen,” ujarnya.

Sejalan dengan pandangan investor tersebut, OJK terus memperkuat fondasi struktural guna meningkatkan daya tarik investasi pasar modal dalam negeri.

Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Henry Rialdi, menyebutkan bahwa transparansi menjadi fokus utama reformasi pasar modal.

“Salah satu isu yang disampaikan adalah adanya gap antara informasi yang tersedia dengan kebutuhan investor di pasar modal, khususnya dari sisi availability of information dan transparansi,” ujarnya.

Untuk itu, OJK terus mendorong akselerasi inisiatif-inisiatif reformasi di pasar modal domestik.

“Langkah reformasi ini kami arahkan pada tiga hal utama, yaitu transparansi, enforcement dan governance, serta pengembangan instrumen agar pasar kita lebih kompetitif,” kata Henry.

Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, termasuk penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, implementasi pengumuman daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), serta peningkatan batas minimum free float saham menjadi 15 persen.

FTSE Russell telah memberikan catatan positif dan mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market, dan tidak memasukkan Indonesia dalam Watch List.

Sementara, MSCI dalam pengumuman terbarunya mengapresiasi langkah-langkah penguatan transparansi yang dilakukan oleh otoritas pasar modal Indonesia. (Aldo Fernando)

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia Indeks Global MSCI akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terhadap saham-saham Indonesia dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI mengungkapkan pihaknya menyadari terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

Adapun dengan reformasi tersebut, MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upward migration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sekaligus memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut atas reformasi yang baru diumumkan,” kata MSCI.

MSCI juga mengungkapkan akan terus berinteraksi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, serta membuka ruang masukan dari pelaku pasar terkait sumber data dan kebijakan baru tersebut, termasuk efektivitasnya dalam penentuan free float dan penilaian investabilitas.

MSCI memperkirakan akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terkait hal ini dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Dr. Ade Adhari, S.H., M.H.

Partner Jurist Resia & Co. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Direktur Eksekutif Diponegoro Center for Criminal Law

PADA dasarnya, sistem peradilan dibangun untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, yaitu keadilan yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Keadilan substantif berfokus pada upaya untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana. Sementara itu, kebenaran materiil adalah kebenaran berdasarkan pada fakta yang benar-benar terjadi di lapangan, yang digali secara mendalam melalui proses pembuktian yang jujur dan menyeluruh.

Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pemasyarakatan terpidana. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk menanggulangi permasalahan kejahatan (Mardjono Reksodiputro:1997). Sudah seharusnya, orientasi utama dalam peradilan pidana bukan berfokus pada “apakah prosedur sudah dijalankan”, tetapi “apakah keadilan benar-benar telah ditemukan”.

Meskipun secara konseptual sistem peradilan pidana dirancang untuk mencapai keadilan yang mencerminkan kebenaran sesungguhnya, dalam praktiknya hal itu sering tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, proses peradilan berubah menjadi sekadar pemenuhan persyaratan administratif, bukan lagi untuk mencari kebenaran. Dalam beberapa kasus, bahkan muncul kesan bahwa hasil akhirnya sudah “diarahkan” sejak awal, sehingga persidangan hanya menjadi semacam formalitas untuk mengesahkan suatu putusan.

Ketika Formalitas Mengambil Alih Proses Peradilan

Dalam praktik peradilan, orientasi yang semestinya diarahkan pada pencarian kebenaran materiil sering bergeser menjadi sekadar pemenuhan prosedur administratif. Tekanan struktural dalam sistem peradilan, seperti keterbatasan jumlah hakim dibandingkan dengan banyaknya beban perkara, turut membentuk pola kerja yang lebih menekankan efisiensi daripada kedalaman pemeriksaan. Dalam situasi demikian, proses persidangan berlangsung cepat, bahkan terkadang terkesan terlalu terburu-buru, sehingga kualitas pemeriksaan menjadi kurang optimal dan lebih berorientasi pada terpenuhinya formalitas semata.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat jelas dalam dinamika persidangan. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun jaksa kerap bersifat umum dan tidak menggali substansi perkara secara mendalam. Dalam beberapa keadaan, pertanyaan diajukan hanya untuk menunjukkan bahwa tahapan pemeriksaan telah dilalui, bukan sebagai upaya untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Pola serupa juga tampak dalam pemeriksaan ahli, yang sering berlangsung singkat dan tidak menyentuh inti persoalan. Alih-alih diuji secara komprehensif, keterangan ahli justru diterima begitu saja dan berfungsi memperkuat posisi salah satu pihak tanpa adanya analisis yang mendalam.

Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan proses persidangan, misalnya dengan mendorong terdakwa untuk mengakui perbuatan atau menyarankan agar tidak menggunakan penasihat hukum maupun ahli demi mempercepat jalannya persidangan. Ungkapan seperti “sudahlah, para pihak mengaku saja” atau “cukup disampaikan secara singkat saja” menunjukkan bahwa yang dikejar bukan lagi kebenaran materiil, melainkan efisiensi formal.

Sejalan dengan kondisi tersebut, pernyataan seperti “jawaban saudara sama dengan BAP” menunjukkan bahwa jalannya pemeriksaan tidak lagi diarahkan untuk menggali informasi baru, melainkan sekadar mengulang atau menegaskan apa yang sudah ada. Padahal, dalam kerangka keadilan substantif, setiap keterangan seharusnya digali secara mendalam untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan fakta yang terjadi. Ketika pemeriksaan direduksi menjadi formalitas, berbagai aspek penting justru beresiko terabaikan dan tidak terungkap secara utuh.

Putusan yang “Sudah Terlihat Sejak Awal”

Salah satu fenomena yang mengemuka dalam praktik peradilan adalah kecenderungan bahwa arah putusan suatu perkara dapat diprediksi bahkan sejak tahap awal persidangan. Dalam beberapa kasus, terutama yang bersifat transaksional, terdapat praktik “deal” yang melibatkan aparat penegak hukum. Informasi mengenai tuntutan hingga vonis akhir tidak jarang telah beredar sebelum proses persidangan selesai. Indikasi tersebut tidak hanya muncul dari luar proses persidangan, tetapi juga dapat terbaca dari jalannya persidangan itu sendiri.

Pertanyaan yang tidak menggali, sikap yang cenderung mengarahkan, hingga respons yang menunjukkan kecenderungan tertentu menjadi tanda bahwa proses pembuktian tidak lagi berjalan secara terbuka. Dalam situasi seperti ini, persidangan kehilangan maknanya sebagai ruang untuk menemukan kebenaran dan telah berubah menjadi sekadar panggung formal untuk mengesahkan sesuatu yang telah ditentukan sebelumnya. Hakim yang seharusnya bersikap imparsial justru dalam beberapa kasus tampak telah memiliki kecenderungan sikap sebelum seluruh fakta terungkap secara utuh. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menuntut bahwa kebenaran materiil hanya dapat dicapai melalui proses yang jujur, terbuka, dan ketidakberpihakan.

Hilangnya Makna “Keadilan”

Berbagai praktik tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung bergerak ke arah formal justice, yaitu keadilan yang hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur. Dalam hal ini, yang penting adalah semua tahapan telah dilakukan sesuai aturan, tanpa memastikan apakah substansi keadilan benar-benar tercapai, sehingga membuat proses hukum memang tetap berjalan, akan tetapi menjadi kehilangan maknanya. Keadilan tidak lagi diukur dari sejauh mana kebenaran ditemukan, melainkan dari seberapa cepat perkara diselesaikan dan seberapa lengkap prosedur dipenuhi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat melihat bahwa hasil perkara tidak sepenuhnya ditentukan oleh fakta hukum, melainkan oleh faktor lain di luar itu. Terdakwa tidak lagi diposisikan sebagai subjek yang harus dinilai secara objektif, melainkan sebagai pihak yang sejak awal telah “diadili” sebelum putusan dijatuhkan. Pada titik ini, hukum tidak lagi berperan sebagai penegak keadilan, melainkan sekadar mekanisme administratif. Hal ini tentu berbahaya karena merusak prinsip dasar peradilan yang adil, yaitu imparsialitas.

Mewujudkan Keadilan Substantif di atas Formalitas

Pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada tataran teks normatif semata, melainkan harus hadir sebagai sesuatu yang hidup, tumbuh, dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat (Satjipto Rahardjo:2000). Sejalan dengan hal tersebut, gagasan hukum progresif mendorong agar hakim tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi aktif menggali nilai-nilai keadilan dalam setiap perkara. Pendekatan serupa juga terlihat dalam gagasan Jeremy Bentham dengan utilitarianismenya, maupun Roscoe Pound yang menekankan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (Roscoe Pound:1922). Semuanya mengarah pada satu titik, yaitu hukum harus memberikan manfaat nyata dan keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar kepastian prosedural.

Reformasi ini menuntut perubahan paradigma dari para aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar lebih aktif menggali fakta dan tidak sekadar menjalankan prosedur. Hukum tidak lagi dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Di sinilah pentingnya keberanian aparat penegak hukum, untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan.

Pada akhirnya, upaya mewujudkan keadilan substantif merupakan bagian dari proses humanisasi hukum. Peradilan harus menjadi ruang dialog yang hidup, di mana setiap fakta diuji secara kritis dan setiap keterangan dieksplorasi secara mendalam, bukan sekadar formalitas yang diselesaikan secepat mungkin. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dapat kembali pada tujuan hakikinya, yaitu menemukan kebenaran materiil dan mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga substantif dan bermakna bagi para pencari keadilan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta reformasi kebijakan subsidi energi harus segera dimulai di tengah situasi Perang Teluk.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan reformasi perlu segera dilakukan Indonesia lantaran tidak ada satu pun pihak yang mengetahui persis kapan konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tersebut akan berakhir.

"Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, di kemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan subsidi elpiji sebaiknya diarahkan kepada 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah atau desil 6 ke bawah. Umumnya, mereka berprofesi sebagai usaha mikro, nelayan kecil, dan buruh tani atau petani kecil.

Menurut Said, program untuk 40 persen rumah tangga yang berpendapatan rendah tersebut bisa dilaksanakan dengan beberapa opsi teknis, yakni data harus akurat serta penerima manfaat dapat menggunakan biometrik.

Said mengatakan pemerintah India telah menjalankan sistem Asdhaar berisi nomor identitas biometrik yang langsung terhubung dengan rekening perbankan penerima subsidi.

Said berpendapat keunggulan sistem tersebut sulit dimanipulasi sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyaluran bantuan subsidi elpiji melalui rekening penerima dan hanya bisa digunakan untuk transaksi membeli elpiji melalui biometrik.

Pada awal program, lanjut Said, akan dibutuhkan upaya keras, tetapi keberhasilan pendataan tersebut akan memudahkan pemerintah di kemudian hari. Lebih jauh, pemerintah akan mendapatkan bank data tentang data subsidi elpiji yang terdigitalisasi.

"Di India, dengan penduduknya lebih banyak dan program ini bisa berjalan. Harusnya di Indonesia juga bisa dijalankan," tuturnya.

Said berpendapat sebagai konsekuensi dari kebijakan subsidi elpiji yang tertutup maka penjualan elpiji 3 kilogram di pasaran dapat disesuaikan dengan harga keekonomian atau harga pasar, bukan lagi harga subsidi, sehingga beban subsidi akan berkurang.

Sementara untuk subsidi solar dan pertalite, kata dia, pendataan barcode melalui aplikasi MyPertamina harus divalidasi ulang.

PT Pertamina (Persero) harus melakukan penyesuaian data antara penikmat subsidi solar dan pertalite dengan data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK) di kepolisian.

Dengan demikian, fokus subsidi bahan bakar minyak (BBM) diprioritaskan untuk kapal nelayan kecil, alat-alat pertanian dari petani kecil, hingga sepeda motor pelaku UMKM, sehingga kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite.

Selama ini, menurut Said, para pemilik kendaraan roda empat masuk golongan penikmat subsidi yang paling banyak sehingga ke depan bisa dikecualikan untuk kendaraan niaga berpelat kuning milik perorangan yang muatannya untuk kegiatan niaga, khususnya mengangkut pangan rakyat, guna menghindari kenaikan inflasi pangan akibat transportasi.

Di sisi lain, Ketua Banggar mengingatkan para penikmat subsidi listrik juga perlu divalidasi ulang oleh PT Pembangkit Listrik Negara PLN (Persero).

Dia mengatakan PLN dapat melakukan integrasi data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga desil masyarakat yang lebih sejahtera bisa naik dan diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 Volt Ampere ke bawah.

"Sebaliknya mereka yang desilnya turun, masuk rumah tangga miskin dapat menikmati daya 900 VA ke bawah," ucap Said.

Sejalan dengan langkah itu, lanjut dia, PLN dapat mengembangkan program kompor listrik untuk rumah tangga miskin secara bertahap, sehingga rumah tangga miskin memiliki dua opsi, yakni menggunakan elpiji subsidi atau kompor listrik.

Dengan begitu, dia menyampaikan PLN dapat mengurangi biaya kompensasi listrik masyarakat yang berada di desil 7–10, yaitu kelompok rumah tangga yang berada dalam 30 persen sampai 40 persen tertinggi atau lebih sejahtera.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell mempertahankan pasar modal Indonesia di status pasar berkembang sekunder atau Secondary Emerging Market. Indeks penyedia global tersebut menyampaikan terus memantau dengan cermat reformasi integritas bursa saham RI.

"Menyusul penundaan peninjauan indeks untuk Indonesia pada Maret 2026, FTSE Russell sedang meninjau kemajuan langkah-langkah reformasi yang dirancang untuk memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola pasar secara keseluruhan," tulis FTSE Russell dalam pengumumannya, Selasa (7/4).

Pasar modal Indonesia telah melakukan serangkaian reformasi, yakni peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham, perluasan kategori klasifikasi investor, persyaratan minimum free float, serta penguatan alat pengawasan pasar.

FTSE Russell menilai langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran yang sebelumnya diidentifikasi terkait transparansi dan keandalan data.

"FTSE Russell akan terus memantau perkembangan implementasi dan berinteraksi dengan pelaku pasar untuk mengumpulkan masukan," terangnya.

Kemudian, FTSE Russell akan mengonfirmasi perlakuan terhadap sekuritas Indonesia jelang tinjauan atau rebalancing indeks pada Juni 2026 mendatang.

[Gambas:Youtube]

Adapun rebalancing dilakukan dengan mempertimbangkan kemajuan reformasi dan masukan pemangku kepentingan.

"Pada tahap ini, status Pasar Berkembang Sekunder Indonesia tetap tidak berubah. FTSE Russell tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pantauan dan akan terus memantau kemajuan reformasi serta berinteraksi dengan para pelaku pasar," kata FTSE Russell.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar modal Indonesia kini telah memiliki tingkat transparansi dan granularitas data yang lebih unggul dibandingkan sejumlah yurisdiksi global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan keunggulan tersebut tercermin dari berbagai kebijakan reformasi yang telah diimplementasikan sepanjang 2026.

"Kebijakan yang ditempuh OJK bersama SRO dalam penyelesaian 4 proposal dan telah selaras dengan standar dan praktik yang berlaku di berbagai yurisdiksi global. Indonesia bahkan telah tercatat lebih unggul dalam hal transparansi dan granularisasi informasi ini di antaranya menyediakan ketersediaan data kepemilikan saham sampai batas di atas 1 persen," ujarnya dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Senin (6/4/2026).

Hasan mengatakan, salah satu langkah konkret adalah publikasi data kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mulai tersedia sejak 3 Maret 2026. Data tersebut memungkinkan investor mengakses informasi kepemilikan saham secara lebih terbuka.

Selain itu, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) juga mengimplementasikan pengumuman High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism. Melalui skema ini, investor dapat mengidentifikasi saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau likuiditas terbatas.

Penguatan juga dilakukan pada sisi granularitas data investor. OJK telah menyetujui peningkatan klasifikasi investor menjadi 39 tipe, yang kini telah tersedia dan dipublikasikan secara rutin melalui situs BEI sejak 1 April 2026.

Di sisi lain, regulator turut mendorong peningkatan kualitas pasar melalui kebijakan kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen yang akan diterapkan secara bertahap. Aturan ini juga disertai penajaman definisi free float serta penguatan tata kelola perusahaan tercatat.

Tak hanya itu, OJK juga memperketat transparansi dengan mewajibkan pelaporan pemilik manfaat (beneficial owner) bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen atau lebih.

Hasan menegaskan, seluruh kebijakan tersebut telah diselaraskan dengan praktik terbaik global dan bahkan melampauinya dalam beberapa aspek keterbukaan data.

Ke depan, OJK bersama BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan terus memperkuat komunikasi dengan global index provider serta menghimpun masukan dari investor guna meningkatkan daya saing pasar modal domestik.

“Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat posisi pasar modal Indonesia di tingkat global,” kata Hasan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut reformasi pasar modal telah berjalan secara konkret dan terukur sejak digulirkan pada awal Februari 2026.

Empat inisiatif utama yang dirancang sebagai respons cepat terhadap masukan global index provider dan investor berhasil dituntaskan sesuai target.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, reformasi tersebut mencakup penguatan transparansi kepemilikan saham, pengelolaan risiko konsentrasi kepemilikan, peningkatan kualitas data investor, serta penguatan kebijakan peningkatan free float.

"OJK, bersama SRO dalam hal ini BEI dan KSEI sudah mengawal dan menghadirkan inisiatif atau solusi atas fokus 4 inisiatif dimaksud. Dan Alhamdulillah dapat kami informasikan bahwa per Maret kemarin, yang sesuai dengan target yang kita canangkan, seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan," katanya dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/4/2026).

Untuk transparansi kepemilikan saham, OJK kini telah membuka data kepemilikan minimal 1 persen pada seluruh perusahaan tercatat.

Hasan menyebut, kebijakan itu mulai diterapkan sejak cut off data Februari 2026 dan pembaruan data Maret telah dipublikasikan pada 1 April 2026.

Pada aspek kualitas data investor, OJK juga telah merilis granularitas data investor yang lebih rinci melalui klasifikasi tipe investor. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi struktur pelaku pasar dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Di sisi kebijakan free float telah diwujudkan melalui perubahan efektif Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham di BEI. Aturan baru ini tidak hanya mendorong peningkatan porsi saham beredar di publik, tetapi juga menyelaraskan definisi free float dengan standar regional dan global.

Hasan menjelaskan, perubahan regulasi itu juga mencakup penguatan tata kelola emiten, peningkatan kualitas penyampaian laporan keuangan, serta kewajiban sertifikasi bagi pihak yang menyiapkan laporan keuangan.

Untuk pengawasan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration), OJK bersama BEI dan KSEI mulai menyiapkan publikasi daftar saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi sebagai informasi tambahan bagi investor.

Menurutnya, daftar tersebut akan menjadi early warning bagi pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi, tanpa dikaitkan langsung dengan pelanggaran tertentu.

"Dengan selesainya seluruh empat inisiatif awal ini kami kembali menegaskan bahwa reformasi yang kita gulirkan sejak awal Februari lalu dua bulan ini akan terus kita pastikan bersifat konkret, terukur dan terus selaras dengan best practice di regional dan global," katanya.

OJK akan melanjutkan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, memperkuat komunikasi dengan investor, serta melanjutkan dialog dengan global index provider guna memastikan reformasi pasar modal nasional tetap relevan dengan kebutuhan pasar internasional.

"Dan kami juga akan secara proaktif meminta masukan dan pandangan dari para investor terkait dengan tingkat transparansi yang sudah kita hadirkan," tutur Hasan.

(DESI ANGRIANI)

Kami telah melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Swedia, Arab Saudi, Uni Eropa (UE) dan Belanda di sela-sela KTM Ke-14 WTO

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan delegasi Indonesia melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan beberapa negara guna membahas hubungan perdagangan dan investasi di sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 World Trade Organization (WTO) pada 26-29 Maret 2026 di Yaounde, Kamerun.

Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kemendag sekaligus pemimpin delegasi Indonesia, Johni Martha mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk berbagi pandangan terkait isu-isu krusial serta peningkatan kerja sama.

"Kami telah melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Swedia, Arab Saudi, Uni Eropa (UE) dan Belanda di sela-sela KTM Ke-14 WTO untuk berbagi pandangan terkait isu-isu krusial yang menjadi pembahasan di KTM Ke-14 serta peningkatan kerja sama perdagangan bilateral," ujar Johni dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya WTO dan perlunya reformasi agar makin relevan dalam situasi global saat ini.

Dalam sejumlah pertemuan bilateral tersebut, Johni didampingi Deputi Wakil Tetap RI II PTRI Jenewa/Duta Besar Rl untuk WTO Nur Rahman Setyoko dan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Kementerian Perdagangan Dina Kurniasari.

Selain membahas isu-isu KTM Ke-14 WTO, pertemuan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

Dengan UE, Belanda, Swedia dan Jerman, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan mekanisme Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) untuk membahas isu-isu dan upaya peningkatan hubungan perdagangan. Negara-negara tersebut mendukung agar proses implementasi I-EU CEPA bisa segera dilakukan.

Lebih lanjut, Johni mengatakan Indonesia dan negara-negara tersebut juga sepakat agar pelaku usaha di masing-masing negara dapat meningkatkan kerja sama antar para pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui penjajakan bisnis (business matching) ataupun promosi dagang lainnya.

Dengan Arab Saudi, kedua negara sepakat mendorong agar perundingan Indonesia-Gulf CooperationCouncil (GCC) CEPA dapat segera diselesaikan.

Secara khusus, Delegasi Swedia juga menyampaikan rencana agenda Putri Mahkota Swedia Victoria mengunjungi Jakarta pada September 2026 untuk meningkatkan investasi dan perdagangan Indonesia-Swedia.

Selain itu, delegasi dari Jerman mendorong agar Pertemuan ke-2 Joint Economic and Investment Committee (JEIC) Indonesia-Jerman dapat segera dilakukan pada kesempatan pertama.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia juga terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota

Jakarta (ANTARA) - Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 WTO yang akan digelar pada 26-29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.

Dalam keterangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Rabu, Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya akan dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.

"Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota," ujar Budi.

Sejumlah isu yang juga diperjuangkan Indonesia, antara lain, subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.

Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.

Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia.

Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.

"Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan," kata Budi.

Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.

Menurut Budi, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik (e-commerce) harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang.

Delegasi Indonesia dalam forum WTO tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha.

Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan militer, sebagai bagian dari agenda besar transformasi bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor yang ditayangkan pada Minggu (22/3/2026).

Menurut Prabowo, penguatan supremasi hukum atau rule of law merupakan fondasi utama bagi negara yang kuat dan berhasil. Oleh karena itu, pembenahan institusi penegak hukum menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

“Negara butuh lembaga penegak hukum yang profesional, bersih, tidak korup, dan penuh integritas. Itu mutlak,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan terkait tindak lanjut rekomendasi Komite Percepatan Reformasi Kepolisian yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, Presiden menyatakan bahwa seluruh masukan akan dipelajari secara serius.

Dia mengakui, dalam banyak kasus, rekomendasi reformasi kerap berhenti sebagai dokumen tanpa implementasi nyata. Namun, kali ini pemerintah akan mengambil pendekatan yang lebih selektif dan rasional dalam menindaklanjuti hasil kajian tersebut.

“Kita pelajari mana yang bisa dilakukan cepat, kita lakukan. Yang belum bisa, mungkin kita tunda. Tapi semua akan diputuskan secara rasional,” kata Prabowo.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa reformasi tidak semata bergantung pada keberadaan komite, melainkan merupakan tanggung jawab langsung pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lembaga negara.

Dalam pendekatannya, Prabowo menekankan pentingnya memberikan ruang bagi institusi untuk melakukan pembenahan internal sebelum diambil langkah lebih tegas.

Dia mengibaratkan proses tersebut seperti audit yang memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memperbaiki diri dalam jangka waktu tertentu.

“Kita kasih kesempatan. Kalau tiga bulan belum cukup, kita kasih waktu lagi. Tapi kalau tidak juga berubah, tentu akan ada tindakan,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu juga menyoroti bahwa langkah-langkah penindakan internal sudah mulai terlihat, khususnya di tubuh kepolisian, dengan adanya penindakan terhadap sejumlah perwira yang dinilai bermasalah.

Prabowo mengingatkan agar publik tidak menggeneralisasi persoalan yang terjadi di institusi penegak hukum. Menurutnya, pelanggaran seringkali dilakukan oleh oknum, namun berdampak pada citra keseluruhan lembaga.

“Setitik nila merusak susu sebelanga. Ada oknum yang punya kekuasaan, tapi ratusan ribu anggota lain terkena dampaknya,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap institusi yang mayoritas anggotanya bekerja dengan baik.

Selain kepolisian, Presiden juga menyoroti perlunya pembenahan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait pengawasan di lapangan.

Dia menyinggung maraknya aktivitas ilegal seperti pertambangan dan penyelundupan yang seharusnya dapat terdeteksi oleh aparat teritorial.

“Bagaimana bisa ada tambang ilegal kalau Babinsa, Danramil, sampai Danrem tidak tahu? Untuk apa kita punya pejabat kalau tidak tahu atau tidak mau tahu?” katanya.

Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi pelanggaran yang mencoreng institusi militer.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam masa jabatannya sebelumnya, sejumlah perwira tinggi telah diberhentikan dan kasusnya diserahkan ke aparat penegak hukum.

Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa komitmennya terhadap reformasi penegak hukum merupakan bagian dari sumpah jabatan sebagai presiden.

Dia menilai, tuntutan terhadap aparat yang bersih dan profesional bukan sekadar kehendak pimpinan, melainkan aspirasi masyarakat luas.

“Polisi yang baik dan tentara yang hebat itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, dia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan tidak hanya rekomendasi teknis, tetapi juga harapan publik.

Komitmen pembenahan institusi penegak hukum menjadi bagian dari agenda besar transformasi nasional yang diusung pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, tanpa sistem hukum yang kuat dan berintegritas, upaya pembangunan di sektor lain akan sulit mencapai hasil optimal.

Dengan pendekatan yang menggabungkan evaluasi internal, penegakan disiplin, serta implementasi rekomendasi reformasi, pemerintah berharap dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa reformasi tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan akan diarahkan pada perubahan nyata di lapangan.

“Kalau saya serius dengan sumpah saya, saya harus memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak baik, termasuk di lembaga penegak hukum,” kata Prabowo.

IDXChannel - Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Hasan Fawzi, memaparkan visi dan rencana strategis reformasi sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Dalam pemaparannya, Hasan menjelaskan bahwa reformasi integritas sektor PMDK penting dilakukan sebagai fondasi utama dalam menciptakan sektor yang terpercaya, likuid, modern, berdaya saing, serta mampu tumbuh berkelanjutan.

"Tanpa integritas yang kuat, pasar modal akan sulit menjalankan peran sentralnya sebagai sarana penggalang dana sekaligus sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan nasional jangka panjang, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan perekonomian kita," kata Hasan.

Sebagai bagian dari langkah reformasi, Hasan menyebut telah ditetapkan delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal yang bertujuan memperkuat transparansi, meningkatkan keterbukaan struktur kepemilikan saham, memperbaiki tata kelola, serta memperdalam likuiditas pasar.

Dengan langkah tersebut, pasar modal Indonesia diharapkan semakin kredibel, investable, serta mampu menjadi motor pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

"Sebagai respons kebijakan dan rumusan solusi terhadap berbagai pemetaan masalah dan tantangan struktural tersebut, kami merumuskan sebuah kerangka solusi strategis yang kami namakan Integralitas," ujarnya.

Hasan memperkenalkan kerangka strategi reformasi yang disebut Integralitas, yakni pendekatan reformasi integritas yang dilakukan secara menyeluruh.

Kerangka ini akan menjadi payung kebijakan untuk menjalankan delapan rencana aksi reformasi yang dikelompokkan dalam lima klaster utama, yakni integrasi, granularitas, likuiditas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pada klaster integrasi, fokus diarahkan pada penguatan koordinasi dan sinergi lintas lembaga, termasuk kementerian, regulator, self-regulatory organization (SRO) di pasar modal, aparat penegak hukum, serta pelaku industri.

Sementara pada klaster granularitas, reformasi akan difokuskan pada peningkatan kualitas data melalui penguatan detail informasi kepemilikan saham perusahaan terbuka serta klasifikasi investor yang lebih rinci hingga mencapai sedikitnya 28 sub-tipe investor.

Di sisi lain, pada klaster likuiditas, Hasan mengusulkan peningkatan batas minimum free float saham menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen. Upaya ini juga akan disertai dengan diversifikasi produk pasar keuangan, termasuk pengembangan instrumen berbasis surat utang, derivatif, keuangan berkelanjutan, serta bursa karbon.

Pada klaster transparansi, reformasi akan dilakukan melalui peningkatan keterbukaan informasi, termasuk pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) di balik kepemilikan saham perusahaan terbuka serta potensi afiliasi antar pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen.

Adapun pada klaster akuntabilitas, reformasi akan difokuskan pada penguatan tata kelola emiten, konsistensi penegakan hukum, serta pengembangan kebijakan demutualisasi bursa sebagai bagian dari reformasi struktural guna meningkatkan tata kelola, daya saing, dan pengembangan produk pasar keuangan di Indonesia.

"Melalui upaya penguatan integritas, transparansi, tata kelola serta penegakan hukum yang kita lakukan konsisten, disertai modernisasi infrastruktur dan juga penguatan kelembagaan, kami ingin memastikan bahwa pasar keuangan Indonesia dalam hal ini sektor PMDK tidak hanya tumbuh secara kuantitatif dalam bentuk pencapaian angka-angka semata, tetapi juga menjadi sektor yang lebih kredibel, lebih dalam, lebih likuid, lebih modern, mampu berdasarkan dan tumbuh berkelanjutan," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)