KUDUS - Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebagai bagian dari upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus terus digalakkan. Kali ini menyasar 128 rumah direnovasi dan dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp8,9 miliar.

Program RSLH tahap 1 pada 2026 ini, menjangkau empat kecamatan di Kabupaten Kudus, meliputi Bae (24 rumah), Dawe (25 rumah), Jati (23 rumah), dan Kaliwungu (56 rumah). Masing-masing rumah direnovasi atau dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp70 juta per unit.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis, 23 April 2026. Acara seremoni penyerahan dari PT Djarum dan Polytron ini dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Guido One Tuwan, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan kecamatan dan desa setempat.

Kartijo, salah satu penerima bantuan RSLH, warga Desa Margorejo, Kecamatan Dawe terharu saat menerima rumah miliknya telah direnovasi. Dia mengatakan kondisi rumah sebelumnya kerap membuat keluarganya merasa tidak nyaman, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan deras, air sering masuk karena atap bocor di beberapa bagian. Kami hanya bisa menampung air seadanya dan berharap tidak semakin parah. Sekarang rumah kami sudah jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat berterima kasih kepada PT Djarum dan Polytron atas bantuan ini. Semoga program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” kata Kartijo yang berprofesi sebagai terapis.

Lihat video: Prabowo Percepat Pembangunan Huntara & Huntap: Korban Bencana Sumatra Harus Punya Hunian Layak



Sementara, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengapresiasi program RSLH yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa program RSLH merupakan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Selain meningkatkan derajat masyarakat, program ini langsung menyentuh masyarakat. Secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas,” tutur Sam’ani.

General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan penyerahan RSLH kepada 128 warga Kudus merupakan wujud kontribusi berkelanjutan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, juga kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan momentum 75 tahun perjalanan perusahaannya menjadi refleksi sekaligus penguat komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata, termasuk penyediaan hunian layak serta mendorong pembangunan Kota Kudus menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dibangun dengan standar aman, nyaman, dan sehat. Desain hunian disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, serta dilengkapi dengan pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi yang baik,” ujar Budiharto.

Keberhasilan program RSLH juga tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hunian yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Program RSLH menerapkan intervensi menyeluruh sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari penguatan nilai gotong royong.

Di sisi lain, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi Guido One Tuwan mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam program ini sejalan dengan nilai inti dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari perjalanan bisnis.

“Kami ingin keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program RSLH 2026, kami berharap rumah yang lebih layak dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi titik awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima,” ucap Guido.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pelaksanaan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Tito menegaskan bahwa Program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Dia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.

Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi ini sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, yang menjadi rujukan penting dalam perencanaan program perumahan.

Program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. BNPP optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026.

Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, target penyelesaian dipercepat agar manfaat segera dirasakan masyarakat.

“September tahun ini kita harus selesaikan. Kalau boleh jangan sampai akhir tahun,” kata Maruarar dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, pembangunan hunian di perbatasan menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kehadiran negara.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto jelas, negara harus hadir di perbatasan. Kita ingin warga di sana merasa percaya diri, bermartabat, dan tidak sendirian,” kata Maruarar.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk program bedah rumah. Dana tersebut berasal dari sekitar 80 persen anggaran Kementerian Perumahan yang mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 400.000 unit rumah pada 2026. Sebanyak 15.000 unit di antaranya difokuskan untuk kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP Tito Karnavian mengatakan, program ini tidak hanya berdampak pada perbaikan fisik. Pembangunan hunian dinilai juga memperkuat nasionalisme dan mendorong ekonomi lokal.

“Saya mengingatkan ada efek ekonomi yang juga akan berputar di sana ya, dengan lapangan kerja tadi,” kata Tito.

Program ini difokuskan pada wilayah perbatasan strategis, termasuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Filipina. Pemerintah menargetkan pelaksanaan dimulai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, pemerintah menggunakan data dari m Badan Pusat Statistik. Program ini berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan, backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tinggi. “Data menunjukkan backlog rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan sangat tinggi. Bahkan di salah satu kabupaten mencapai sekitar 85 persen,” kata Amalia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp20 juta (per rumah) kan (totalnya) sekitar Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujar dia.

Ia menambahkan pelaksanaan program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Menurut dia, besaran bantuan dapat lebih tinggi untuk wilayah tertentu seperti Maluku Utara dan Papua karena faktor biaya konstruksi yang lebih mahal.

Selain meningkatkan kualitas hunian, Ara menilai program tersebut juga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.

“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ucap Ara.

Ia menjelaskan perputaran ekonomi akan terjadi melalui aktivitas pembangunan, mulai dari kebutuhan bahan material, jasa angkutan, hingga tenaga kerja lokal.

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perbatasan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SULUT - Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kunjungan itu sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang. Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, BNPP mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro. Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara.

Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan. “Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," katanya.

Maruarar mengatakan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” katanya.

Melalui sinergi BNPP dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk merenovasi 80 rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat.

Maruar Sirait yang akrab disapa Ara menjelaskan, program perbaikan tersebut melibatkan sejumlah pihak, antara lain PT Astra International Tbk (ASII), Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi 'Boy' Thohir, serta Presiden Komisaris PT Harum Energy Tbk (HRUM) Lawrence Barki.

“Kita akan merenovasi 80 rumah lagi, 30 (unit) dari Astra. Kemudian, dari Pak Boy Thohir dan Lawrence Barki ada 50 rumah beserta dengan lorong dan mural-muralnya,” kata Ara di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Politikus Gerindra itu menegaskan, renovasi rumah di kawasan itu akan diupayakan selaras dengan program gentingisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Ya, kita usahakan semuanya pakai genting,” kata Ara.

Ara menekankan, pelaksanaan program Kampung Gotong Royong Menteng Tenggulun dijadwalkan dimulai pada Sabtu (28/3/2026). “Saya minta dimulai sesudah Idulfitri, 28 Maret 2026 hari Sabtu jam 15.00 WIB. Yang direnovasi 50 rumah dan 23 UMKM akan dibina,” kata dia.

Dia mengungkapkan adanya dukungan pendanaan untuk program tersebut. Dukungan ada termasuk dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Muhammad Ali.

“Tadi juga luar biasa, pak Kasal menitip pesan sama saya untuk support Rp 200 juta,” ucap Ara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa penataan kawasan dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sektor perbankan, pelaku corporate social responsibility (CSR), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta.

Sri menambahkan, selain renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), penataan kawasan juga mencakup pembenahan lorong atau gang sempit permukiman serta pengembangan destinasi wisata kuliner berbasis UMKM. Menteng Tenggulun akan dijadikan proyek percontohan “Kampung Gotong Royong” yang mengusung konsep hunian sehat sekaligus penguatan ekonomi masyarakat setempat.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan bedah rumah warga tidak layak huni di Bogor. Aksi sosial tersebut sebagai kepedulian kepada masyarakat kurang mampu yang rumahnya tak layak huni.

Bedah rumah tersebut dilakukan Kapolri di tengah upayanya berjuang keras bersama TNI atas Perintah Presiden Prabowo Subianto menangani korban bencana alam Sumatera.

Melalui Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia, Kapolri merenovasi rumah milik Ujang, warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Ujang yang pekerjaannya Buruh Tani Serabutan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kapolri. ”Terima kasih Bapak Polri atas hadiah Program Bedah Rumahnya kepada saya. Ini sangat bermanfaat untuk saya, semoga Bapak Kapolri senantiasa sehat selalu dan mendapat keberkahan atas kepedulian dan kebaikan serta perhatiannya,” ungkapnya, Jumat (19/12/2025).

Dede Irawan tetangga Ujang juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri. Warga Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor menyebut, pembangunan rumah tersebut sangat bermanfaat bagi Ujang yang bekerja sebagai buruh tani serabutan.

"Kami juga sebagai tetangga atau warga ini juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Jenderal, setahu kami selali Pak Ujang ini sebatangkara dan pekerjaan buruh tani serabutan, beliau juga sakit-sakitan, ini kan sangat bermanfaat buat Pak Ujang dan masyarakat di Desa Sukamakmur ini sangat senang dan menyambut baik kepedulian Bapak Kapolri kepada warga di sini,” tutur Dede.

Bisnis.com, BATAM — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kepulauan Riau menuntaskan 80% progres pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bintan hingga pertengahan November 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kepala Dinas Perkim Kepulauan Riau (Kepri) Said Nursyahdu mengatakan bahwa tahun ini, Pemprov Kepri merehabilitasi 40 unit rumah yang tersebar di delapan desa dan dua kelurahan di wilayah tersebut.

"Program ini didanai APBD Kepri 2025 dan menjadi program strategis untuk mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo," ujar Said, Sabtu (15/11/2025).

Spesifikasi bangunan RTLH meliputi ukuran 5x4 meter, atap spandek, lantai semen acian, jendela aluminium, serta pintu kayu. Rumah juga dilengkapi partisi dalam sebagai ruang kamar.

Material dinding disesuaikan lokasi, di mana batako untuk rumah di darat, sementara hunian pesisir menggunakan Glass Reinforced Concret karena kebutuhan anggaran yang lebih besar pada struktur tiang.

Said mengungkapkan bahwa beberapa unit harus dibangun ulang total karena kondisi bangunan lama sudah sangat tidak layak. Dia juga menegaskan bahwa bantuan RTLH bersifat stimulan.

"Pemerintah memberikan pokok bangunan. Untuk kamar mandi atau dapur, penerima melanjutkan sendiri," jelasnya.

Selain Bintan, pembangunan RTLH 2025 juga berjalan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Program ini berlangsung sejak Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada pekan ketiga Desember 2025.

Dengan percepatan ini, Pemprov Kepri menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kualitas permukiman serta memperkuat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah kepulauan. (239)