KONAWE UTARA - Komandan Kodim (Dandim) 1430/Konawe Utara, Letkol Kav Kuswara, turun langsung membantu rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Hasruddin (39), warga Desa Amolame, Kecamatan Andowia, Sabtu (25/4/2026). Ia tak canggung memegang alat dan bekerja berdampingan bersama personel Satgas TMMD serta warga setempat.

Rehabilitasi RTLH merupakan salah satu sasaran fisik utama dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 1430/Konut. Program ini ditujukan untuk memastikan masyarakat kurang mampu memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman.

"Melalui TMMD ini, kami ingin membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan membangun rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan," kata Kuswara dalam keterangannya dikutip, Minggu (26/4/2026).

Selain pembangunan rumah, TMMD juga menyasar peningkatan infrastruktur desa seperti pembukaan dan peningkatan akses jalan penghubung Desa Amolame–Andowia, serta penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor sebagai bagian dari program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, TMMD ke-128 juga menghadirkan sejumlah program nonfisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari penyuluhan bela negara, sosialisasi bahaya narkotika, hingga edukasi penanganan stunting untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Hasruddin, penerima bantuan RTLH, mengaku terharu atas bantuan yang diterimanya. Baginya, pembangunan rumah tersebut menjadi harapan baru bagi keluarganya untuk hidup lebih layak.

"Saya tidak menyangka rumah saya bisa dibangun seperti ini. Terima kasih kepada bapak Dandim dan semua anggota yang sudah membantu," tuturnya.

Partisipasi aktif warga sekitar dalam proses pembangunan semakin mempertegas sinergi antara TNI dan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi wajah nyata kemanunggalan TNI-rakyat yang terus dijaga melalui program TMMD.

Diketahui, TMMD Kodim 1430/Konawe Utara menargetkan pembangunan lima unit RTLH, pembangunan sumur bor untuk kebutuhan air bersih, pembukaan akses jalan desa, serta pelaksanaan berbagai program sosial kemasyarakatan.

Dengan progres yang terus berjalan, TMMD di Konawe Utara diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat fondasi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa secara berkelanjutan.

KUDUS - Program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) sebagai bagian dari upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kudus terus digalakkan. Kali ini menyasar 128 rumah direnovasi dan dibangun ulang dengan total biaya mencapai Rp8,9 miliar.

Program RSLH tahap 1 pada 2026 ini, menjangkau empat kecamatan di Kabupaten Kudus, meliputi Bae (24 rumah), Dawe (25 rumah), Jati (23 rumah), dan Kaliwungu (56 rumah). Masing-masing rumah direnovasi atau dibangun ulang dengan anggaran sekitar Rp70 juta per unit.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis, 23 April 2026. Acara seremoni penyerahan dari PT Djarum dan Polytron ini dihadiri Bupati Kudus Sam’ani Intakoris, General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi (Polytron) Guido One Tuwan, jajaran pemerintah kabupaten bersama dinas terkait, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan kecamatan dan desa setempat.

Kartijo, salah satu penerima bantuan RSLH, warga Desa Margorejo, Kecamatan Dawe terharu saat menerima rumah miliknya telah direnovasi. Dia mengatakan kondisi rumah sebelumnya kerap membuat keluarganya merasa tidak nyaman, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan deras, air sering masuk karena atap bocor di beberapa bagian. Kami hanya bisa menampung air seadanya dan berharap tidak semakin parah. Sekarang rumah kami sudah jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman untuk ditempati. Saya sangat berterima kasih kepada PT Djarum dan Polytron atas bantuan ini. Semoga program seperti ini terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang terbantu,” kata Kartijo yang berprofesi sebagai terapis.

Lihat video: Prabowo Percepat Pembangunan Huntara & Huntap: Korban Bencana Sumatra Harus Punya Hunian Layak



Sementara, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengapresiasi program RSLH yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dia menegaskan bahwa program RSLH merupakan bentuk sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Selain meningkatkan derajat masyarakat, program ini langsung menyentuh masyarakat. Secara tidak langsung, juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus diperkuat agar dampaknya semakin luas,” tutur Sam’ani.

General Manager Community Development PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan penyerahan RSLH kepada 128 warga Kudus merupakan wujud kontribusi berkelanjutan perusahaan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, juga kesejahteraan masyarakat.

Dia menegaskan momentum 75 tahun perjalanan perusahaannya menjadi refleksi sekaligus penguat komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menghadirkan program-program sosial yang berdampak nyata, termasuk penyediaan hunian layak serta mendorong pembangunan Kota Kudus menjadi lebih maju dan berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami berharap dapat menghadirkan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga dibangun dengan standar aman, nyaman, dan sehat. Desain hunian disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, serta dilengkapi dengan pengaturan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi yang baik,” ujar Budiharto.

Keberhasilan program RSLH juga tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hunian yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus mendukung kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Program RSLH menerapkan intervensi menyeluruh sehingga penerima manfaat tidak perlu mengeluarkan biaya dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari penguatan nilai gotong royong.

Di sisi lain, Finance Director PT Hartono Istana Teknologi Guido One Tuwan mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam program ini sejalan dengan nilai inti dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dari perjalanan bisnis.

“Kami ingin keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui program RSLH 2026, kami berharap rumah yang lebih layak dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi titik awal bagi kehidupan yang lebih baik bagi para penerima,” ucap Guido.

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meluncurkan program penyaluran bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Pelaksanaan program ini melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis malam (23/4/2026).

Tito menegaskan bahwa Program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Dia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito.

Dia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

Lihat video: SUMATRA BANGKIT! Mendagri Tito Targetkan Pemulihan Tuntas 3 Tahun



“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” paparnya.

Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Dia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi ini sebagai terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis data menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, yang menjadi rujukan penting dalam perencanaan program perumahan.

Program bedah rumah 15.000 RTLH ini diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. BNPP optimistis pembangunan perbatasan akan semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perbatasan dapat rampung paling lambat September 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pelaksanaan program tersebut akan dimulai setelah data sasaran dari Badan Pusat Statistik (BPS) selesai diserahkan dan diverifikasi.

“Kalau seminggu (verifikasi) dapat, berarti awal Mei ya harusnya kita bisa (mulai pembangunan). Paling lambat September tahun ini kita harus selesaikan,” kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan program itu mencakup 17 provinsi dan 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan negara.

Program diprioritaskan untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ara mengatakan bedah rumah dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menjadi bagian dari target nasional merenovasi 400.000 rumah.

“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujarnya.

Menurut dia, waktu pelaksanaan program BSPS rata-rata memerlukan empat hingga lima bulan sejak proses pendataan dan verifikasi selesai dilakukan.

“Kami mengerjakan itu rata-rata 4 bulan sampai 5 bulan prosesnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemerintah ingin pelaksanaan program di wilayah perbatasan berjalan cepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Ara menambahkan program 15.000 unit tersebut awalnya dialokasikan sebanyak 10.000 rumah, namun kemudian dinaikkan untuk memperluas perbaikan kondisi hunian warga di kawasan perbatasan.

“Kita tidak mau tanggung-tanggung, makanya saya tambah deh jangan cuma 10.000, 15.000. (Rumah-rumah) Ini kan paling depan, halaman depan kita kan berbatasan dengan halaman depan tetangga kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemerintah menilai peningkatan kualitas hunian di kawasan perbatasan juga diperlukan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan wilayah negara.

Menurutnya, percepatan pelaksanaan penting dilakukan agar masyarakat di kawasan perbatasan segera merasakan manfaat program tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SULUT - Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan tersebut untuk menyerahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1.000 unit melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kunjungan itu sekaligus peninjauan kondisi warga terdampak banjir bandang. Tito menegaskan program perumahan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan perbatasan yang sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat keadilan sosial, ketahanan wilayah, serta menumbuhkan rasa kebangsaan masyarakat perbatasan, khususnya di Kabupaten Sitaro.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kami hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir juga karena program rumah tidak layak huni. Tahun ini, Kementerian PKP mengalokasikan 1.000 unit RTLH untuk Sitaro,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, BNPP mengusulkan penanganan 700 unit RTLH di kawasan perbatasan Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Usulan tersebut disetujui Menteri PKP dan diperkuat dengan tambahan 300 unit di luar kawasan perbatasan, sehingga total bantuan perumahan bagi Kabupaten Sitaro mencapai 1.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan relokasi 98 rumah pascabanjir di lahan seluas 2,5 hektare yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sitaro. Tito menambahkan, secara nasional pemerintah mengalokasikan 15.000 unit bedah rumah khusus untuk kawasan perbatasan negara.

Lonjakan tersebut dinilai sangat besar dimana sebelumnya belum terdapat alokasi khusus RTLH untuk wilayah perbatasan. “Salah satunya Kepulauan Sitaro, terlebih daerah ini baru terdampak banjir bandang. Dari total 400 ribu unit program perumahan nasional, 15 ribu dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan yang luar biasa, karena sebelumnya perbatasan selama ini tidak ada,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Peningkatan RTLH di Kabupaten Sitaro. “Atas arahan Presiden, kami mendukung penuh langkah BNPP RI. Mulai minggu depan kita siapkan segera 1.000 rumah untuk dilakukan bedah rumah, dari tidak layak huni menjadi layak huni di Pulau Sitaro," katanya.

Maruarar mengatakan, terdapat tiga pertimbangan utama penetapan alokasi program di Kabupaten Sitaro, yakni posisi strategis Sitaro sebagai wilayah perbatasan negara, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi berdasarkan data statistik, serta dampak banjir bandang yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. “Tiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat kami pertanggungjawabkan,” katanya.

Melalui sinergi BNPP dan Kementerian PKP, program bedah rumah di Sitaro diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan. Lebih dari sekadar perbaikan hunian, langkah ini menegaskan kehadiran negara yang berkelanjutan dalam memperkuat kesejahteraan, ketahanan sosial, dan rasa kebangsaan di wilayah terdepan Indonesia.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan

Medan (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan alokasi BSPS untuk 2026 itu terdiri dari 8.825 unit wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di perkotaan.

"Setiap anggaran negara yang digunakan dalam program itu harus dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya," ujar Menteri PKP Maruarar saat meninjau di Kabupaten Toba, Selasa.

Ara, sapannya, mengatakan di Toba terdapat 46 unit rumah yang diusulkan sebagai calon penerima BSPS. Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Balige sebanyak 20 unit, Kecamatan Porsea 14 unit, dan Kecamatan Bonatua Lunasi 12 unit.

Menurut dia, verifikasi langsung di lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran yang mendapatkan penerima manfaat.

"Untuk itu masyarakat juga diimbau untuk aktif mengawasi serta segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti video dan foto serta laporkan segera ke kementerian PKP," ucapnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan, sekaligus berdialog dengan masyarakat.

"Langkah itu dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Selain itu turut disosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Kementerian PKP menyatakan pelaksanaan Program BSPS di Sumatera Utara direncanakan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih layak huni, sehat, dan aman.

Secara nasional Program BSPS menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia, sebagai langkah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

SERANG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menunjukan empati dan kepedulian luar biasa terhadap orang yang membutuhkan. Pada momen perayaan Natal 2025, Kapolri melakukan bedah rumah milik Marsah atau Mbah Marsah,75, janda lansia dhuafa yang hidup sebatangkara.

Program Bedah Rumah dari Kapolri yang digagas Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia ini berlokasi di Kabupaten Serang, tepatnya Kampung Tubui, Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung. Selain tidak layak huni, rumah Mbah Marsah juga tidak memiliki listrik.

Selama proses bedah rumah, Mbah Marsah menetap di rumah kontrakan sampai pembangunan selesai. Saat ini, rumah Mbah Marsah sudah dipasangi listrik sendiri agar tidak menumpang penerangan dari tetangganya.

"Terima kasih Bapak Kapolri, matur sembah nuwon mugi-mugi panjenengan sehat diparingi keberkahan", tutur Mbah Marsah Senin 29/12/2025.

Menurut warga setempat yang juga tetangga dekat Mbah Marsah, diketahui Mbah Marsah buta huruf alias tidak bisa baca tulis dan tinggal sendiri tanpa sanak saudara alais sebatangkara.

"Kami mewakili Kampung Tubui Desa Waringinkurung mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas perhatiannya kepada Mbah Marsah, Beliau ini sebatangkara dan buta huruf, tidak bisa baca tulis dari kecil harap maklum umur beliau sudah 75 orang kampung jadi ngomongnya bahasa asli kampung,” ungkap Sahroni.



Rumah Mbah Marsah sebelum bedah rumah. Foto/istimewa

Menurut Sahroni, selain memasangkan listrik, Kapolri juga membuatkan sumur bor atau mesin air sehingga tidak perlu numpang listrik dan mandi ke orang lagi.

Acara serah terima kunci rumah Mbah Marsah dilaksanakaan Minggu, 28 Desember 2025 secara sederhana disaksikan Ketua RT dan RW serta warga setempat.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan bedah rumah warga tidak layak huni di Bogor. Aksi sosial tersebut sebagai kepedulian kepada masyarakat kurang mampu yang rumahnya tak layak huni.

Bedah rumah tersebut dilakukan Kapolri di tengah upayanya berjuang keras bersama TNI atas Perintah Presiden Prabowo Subianto menangani korban bencana alam Sumatera.

Melalui Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia, Kapolri merenovasi rumah milik Ujang, warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Ujang yang pekerjaannya Buruh Tani Serabutan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Kapolri. ”Terima kasih Bapak Polri atas hadiah Program Bedah Rumahnya kepada saya. Ini sangat bermanfaat untuk saya, semoga Bapak Kapolri senantiasa sehat selalu dan mendapat keberkahan atas kepedulian dan kebaikan serta perhatiannya,” ungkapnya, Jumat (19/12/2025).

Dede Irawan tetangga Ujang juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri. Warga Desa Sukamakmur, Kabupaten Bogor menyebut, pembangunan rumah tersebut sangat bermanfaat bagi Ujang yang bekerja sebagai buruh tani serabutan.

"Kami juga sebagai tetangga atau warga ini juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Jenderal, setahu kami selali Pak Ujang ini sebatangkara dan pekerjaan buruh tani serabutan, beliau juga sakit-sakitan, ini kan sangat bermanfaat buat Pak Ujang dan masyarakat di Desa Sukamakmur ini sangat senang dan menyambut baik kepedulian Bapak Kapolri kepada warga di sini,” tutur Dede.

Banyumas (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan semangat gotong royong menjadi kunci keberhasilan program renovasi rumah rakyat agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Saat penyerahan secara simbolis rumah warga yang direnovasi melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di Desa Dawuhan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Menteri PKP mengapresiasi peran berbagai pihak yang ikut membantu mewujudkan rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah.

“Terima kasih kepada PT Astra International dan Yayasan Buddha Tzu Chi yang sudah ikut membangun rumah untuk rakyat. Kita jaga bersama agar semua program pemerintah dan CSR (Corporate Social Responsibility) dilaksanakan dengan baik, transparan, dan tanpa penyimpangan,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah memprioritaskan perbaikan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai Rp8 triliun pada tahun 2026.

Dari total 26,3 juta rumah yang belum layak huni, kata dia, sebagian besar akan menjadi sasaran program renovasi.

“Delapan puluh persen anggaran kementerian akan digunakan untuk memperbaiki rumah rakyat agar menjadi layak huni. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat miskin,” kata Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan program renovasi rumah rakyat menjadi bukti meningkatnya kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap pemerintah.

“Partisipasi dunia usaha luar biasa. Dari CSR Astra dan Buddha Tzu Chi saja sudah ada sekitar 30.000 unit rumah yang dibangun, dengan total nilai hampir Rp1 triliun. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dan Presiden Prabowo,” katanya.

Menurut dia, peningkatan kepercayaan itu juga tercermin dari kenaikan anggaran Kementerian PKP yang tahun depan naik dua kali lipat menjadi Rp10 triliun, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dinilai transparan dan akuntabel.

“Presiden memberikan kepercayaan lebih kepada Kementerian PKP karena kinerjanya baik, serapan anggarannya tinggi, dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat,” kata Qodari.

Dalam acara tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala KSP Muhammad Qodari berkesempatan menyerahkan secara simbolis rumah yang telah direnovasi tersebut.

Ditemui usai acara, Menteri Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan target renovasi rumah rakyat tidak layak huni dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit pada tahun depan.

“Ini menunjukkan keberpihakan beliau kepada rakyat miskin yang rumahnya tidak layak huni,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah pada tahun 2025 merenovasi sekitar 45 ribu rumah rakyat menjadi layak huni melalui program gotong royong renovasi rumah rakyat.

Menurut dia, program tersebut akan diperluas secara signifikan pada tahun depan dengan dukungan anggaran dari DPR.

Selain renovasi rumah, kata dia, pemerintah juga memberikan perhatian kepada masyarakat yang belum memiliki rumah.

Dari total sekitar 9,9 juta rakyat yang belum memiliki tempat tinggal, lanjut dia, pemerintah meningkatkan program rumah subsidi secara signifikan.

“Biasanya 220 ribu rumah subsidi, tahun ini naik jadi 350 ribu rumah,” katanya.

Menurut dia, kebijakan Presiden Prabowo juga mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggratiskan biaya Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPATB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dulu BPATB dan PBG itu bayar, sekarang gratis untuk rakyat berpenghasilan rendah. Kuotanya pun naik drastis, dari dua ribuan menjadi 350 ribu per tahun,” katanya menegaskan

Menteri PKP mengatakan langkah tersebut merupakan wujud konkret semangat gotong royong dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil dalam mewujudkan tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Banyumas Sakty Suprabowo mengatakan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Banyumas yang direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 500 unit dan tersebar di 21 desa, sedangkan Astra merenovasi 165 unit di enam desa.

“Renovasi dari Buddha Tzu Chi yang sudah selesai 132 unit, sedangkan bantuan dari Astra sudah selesai tiga unit,” katanya

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025