Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggunaan drone besar oleh pemerintah sebagai alat angkut logistik secara terbatas menyisakan pertanyaan khususnya terkait batas ketinggian, hingga faktor keamanan.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan, hingga saat ini penggunaan drone besar untuk pengiriman logistik di Indonesia masih berada pada tahap uji coba.

Menurutnya, pengoperasian drone logistik tidak hanya berbicara mengenai teknologi, tetapi juga soal keekonomian. Biaya transportasi darat di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan moda udara.

“Drone itu walaupun drone tetap saja itu termasuk biaya udara,” kata Alvin kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Selain faktor biaya, prosedur pengangkutan barang melalui udara juga dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan transportasi darat. Persyaratan keamanan dan kemasan barang harus memenuhi standar penerbangan, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas operasional.

Persoalan terbesar lainnya berada pada aspek keselamatan dan tata kelola ruang udara. Alvin menjelaskan penggunaan drone logistik berskala besar akan banyak melibatkan penerbangan antarkota.

Kondisi itu membutuhkan pengaturan koridor udara, batas ketinggian operasional, prosedur keadaan darurat, hingga lokasi khusus untuk lepas landas dan pendaratan.

“Nah, antarkota ini harus diatur dulu ruang udaranya, ketinggiannya maksimal berapa, kemudian koridornya, kemudian jika terjadi kondisi darurat, prosedurnya bagaimana, tempat pendaratan dan tempat take-off drone itu di mana,” ujarnya.

Dia menilai Indonesia masih belum memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk mendukung operasional drone logistik secara masif.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan aturan terkait frekuensi radio, sertifikasi operator, sertifikasi pesawat tanpa awak, hingga standar pengoperasian darurat.

Kemudian, apakah drone yang digunakan ini remotely piloted atau secara autonomous alias sama sekali tidak ada pilotnya, hanya diprogramkan saja.

Dia juga menyoroti persoalan infrastruktur pendukung yang belum siap. Drone logistik berbadan besar membutuhkan area operasional steril dari kabel listrik, bangunan tinggi, hingga permukiman padat karena risiko kebisingan dan hembusan angin.

“Nah ini yang saya nilai masih belum cukup diatur di Indonesia, bahkan di Jakarta pun yang sudah disiapkan untuk operasi taksi terbang, ini juga belum ada perdanya tentang tempat tinggal landas dan mendarat drone-drone itu. Jadi masih banyak PR-nya,” ujar Alvin.

Di sisi lain, kebutuhan pengembangan drone logistik mulai mendapat relevansi seiring tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Distribusi barang ke daerah terpencil masih menghadapi biaya logistik tinggi dan keterbatasan konektivitas.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan drone dinilai dapat menjadi solusi distribusi cepat untuk barang bernilai tinggi, kebutuhan medis, hingga logistik di wilayah bencana. Namun, implementasi teknologi itu diperkirakan tidak akan langsung menggantikan moda transportasi konvensional.

Dominasi angkutan laut yang menembus lebih dari 500 juta ton per tahun menunjukkan kebutuhan distribusi massal tetap bertumpu pada moda berkapasitas besar dan berbiaya rendah. Drone logistik kemungkinan lebih berperan sebagai pelengkap untuk rute tertentu yang sulit dijangkau.

Karena itu, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menghadirkan teknologi baru, melainkan memastikan teknologi tersebut memiliki model bisnis yang layak, aman, dan dapat terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

Tahap sertifikasi HY100 menjadi awal penting bagi industri penerbangan tanpa awak nasional. Akan tetapi, jalan menuju operasional komersial drone logistik dalam skala besar masih panjang, terutama karena regulasi dan infrastruktur Indonesia belum sepenuhnya siap mengikuti percepatan teknologi tersebut.

JAKARTA - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyoroti sejumlah risiko dari intervensi Danantara dalam industri ojek online (ojol) . Terutama terkait potensi konsolidasi besar yang dapat mengarah pada monopoli pasar.

Dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026) ISEAI menyebut masuknya Danantara ke struktur pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), serta potensi keterlibatan dalam Grab, memicu spekulasi merger antara dua perusahaan raksasa tersebut.

"Jika Danantara bertindak sebagai jembatan untuk merger Grab-Gojek, maka akan tercipta entitas gabungan yang menguasai 91% pasar Indonesia," tulis ISEAI.

Ungkap Risiko, MODANTARA Minta Batas Potongan Platform 8% Ditinjau Kembali



Menurut ISEAI, kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah mendorong penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen untuk melindungi pengemudi. Namun di sisi lain, potensi dominasi pasar oleh satu entitas justru berisiko merugikan konsumen akibat minimnya persaingan harga.

"Jika Danantara hanya fokus pada penurunan komisi tanpa memperbaiki struktur biaya industri, maka investasi negara di GOTO atau Grab akan mengalami capital loss yang masif," kata ISEAI.

Dalam skenario terburuk, lanjutnya, pemerintah bahkan bisa dipaksa melakukan bailout apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban finansial, demi mencegah dampak sosial dari hilangnya mata pencaharian jutaan pengemudi.

Prabowo Teken Aturan Potongan Aplikator 8%, Driver Ojol: Semoga Aplikator Patuh



Di sisi lain, ISEAI juga memaparkan skenario positif jika intervensi Danantara diiringi dengan konsolidasi industri. Melalui merger, perusahaan dapat menghilangkan perang subsidi, meningkatkan efisiensi skala besar, serta mengamankan data mobilitas dan finansial masyarakat sebagai aset strategis nasional.

"Dalam skenario merger, meskipun potongan komisi hanya 8 persen, efisiensi dari hilangnya persaingan bisa membuat perusahaan tetap profit. Namun, hal ini menuntut pengawasan super ketat agar efisiensi tersebut tidak justru dibebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk tarif perjalanan yang mahal," lanjut ISEAI dalam laporannya.

TEHERAN - Negara-negara Arab tidak ingin melanjutkan perang melawan Iran . Mereka memilih mendesak AS untuk menggelar perundingan dengan Iran. Negara-negara Arab mengalami trauma akibat perang selama 40 hari dengan Iran.

Trauma Dibombardir Drone dan Rudal, Ini 7 Alasan Negara-negara Arab Tolak Perang Iran Jilid II

1. Tidak Mau Jadi Target Serangan Balasan Iran

Namun, terlepas dari seruan ini, respons dari sebagian besar wilayah tersebut sangat terkendali. Bahkan mitra dekat pun tampak enggan untuk terlibat, termasuk negara-negara Teluk yang telah merasakan dampak perang di wilayah mereka sendiri.

Iran mengklaim hanya menargetkan infrastruktur militer, serta personel Amerika dan Israel yang ditempatkan di negara-negara tersebut, tetapi beberapa video yang beredar online menunjukkan realitas yang berbeda. Di antara targetnya adalah bangunan tempat tinggal, bandara, dan hotel, yang mengakibatkan beberapa korban jiwa dan banyak korban luka.

Meskipun demikian, pemerintah negara-negara Teluk memilih untuk tidak melakukan pembalasan. Sebaliknya, mereka telah mengambil sikap defensif, yang mencerminkan perhitungan strategis yang lebih luas tentang risiko eskalasi.

2. Mengusung Pertahanan Udara Positif

Fahd Al Shelemy, seorang kolonel purnawirawan di angkatan darat Kuwait, menggambarkan pendekatan ini sebagai "pertahanan udara positif." Negara-negara Teluk, jelasnya, mencegat rudal dan drone sambil sengaja menghindari serangan langsung terhadap Iran.

Alasan di baliknya berakar pada kekhawatiran jangka panjang dan keinginan untuk menghindari perang gesekan, di mana kedua belah pihak mengalami kerusakan berkepanjangan tanpa kemenangan yang menentukan.

“Jika Anda melihatnya, inilah tepatnya yang saat ini sedang dilakukan Iran terhadap kita, dan ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan,” kata Al Shelemy kepada RT.

3. Bukan Perang Negara-negara Arab

Namun keraguan itu lebih dalam daripada strategi militer.

“Banyak orang di sini mengatakan bahwa ini adalah perang Israel-Iran. Ini bukan perang kita, dan karena itu kita seharusnya tidak terlibat,” jelasnya.

“Dan poin lainnya adalah kurangnya kepercayaan pada pemerintahan Amerika. Pada suatu saat mereka mungkin menghentikan perang, lalu meninggalkan kita menghadapi perang gesekan seperti yang terjadi antara Iran dan Irak pada tahun 1980,” tambahnya.

Kekhawatiran ini bukan tanpa preseden. Selama bertahun-tahun, aliansi Amerika di kawasan ini sering bergeser sebagai respons terhadap perubahan kepentingan. Mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak, adalah sekutu lama Washington hingga Musim Semi Arab tahun 2011, ketika ia akhirnya didesak untuk mundur. Demikian pula, pasukan Kurdi di Suriah, yang memainkan peran kunci dalam perang melawan ISIS bersama Amerika Serikat, kemudian mendapati diri mereka terekspos setelah penarikan AS.

4. Takut dengan Milisi yang Jadi Proksi Iran

Bagi negara-negara Teluk, contoh-contoh ini memperkuat risiko terlalu bergantung pada jaminan eksternal. Terlibat dalam perang bisa berarti dibiarkan sendirian dalam konfrontasi berkepanjangan dengan Iran.

Al Shelemy percaya pendekatan saat ini telah terbukti efektif dan "kurang merusak."

"Hal itu menghasilkan lebih sedikit korban dan mencegah perang skala penuh, terutama mengingat fakta bahwa kita memiliki milisi yang mendukung Iran yang hanya berjarak kurang dari 20 kilometer dari kota-kota kita."

Kedekatan itu merupakan faktor penting. Milisi yang didukung Iran yang beroperasi di seluruh wilayah tersebut menghadirkan ancaman langsung, yang dapat dengan cepat meningkat jika negara-negara Teluk mengambil tindakan ofensif. Kehadiran Muslim Syiah di beberapa negara Teluk, seperti Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi, juga dapat berkontribusi pada ketidakstabilan mengingat hubungan mereka, dan terkadang loyalitas mereka, kepada Iran.

5. Mengutamakan Perdamaian

Salam Abdel Samed, seorang ahli hukum internasional yang berbasis di Dubai, menggemakan perspektif Al Shelemy, memuji pemerintah UEA karena tidak terlibat dalam konflik terbuka dengan Iran.

“Negara-negara Teluk tidak pernah agresif atau militer. Mereka tidak. Telah menjadi pusat stabilitas ekonomi dan perdamaian, jadi melibatkan diri dalam perang sama sekali tidak masuk akal,” ujarnya.

“Inilah mengapa pendekatan yang dipilih adalah untuk membela diri secara efektif terhadap agresi apa pun. Para pemimpin cukup bijaksana untuk tidak melibatkan diri dalam reaksi yang tidak terukur.”

6. Stabilitas Ekonomi Jadi Segalanya

Pertimbangan ekonomi juga sangat berpengaruh. Ekonomi negara-negara Teluk sangat terkait dengan pasar global, dan stabilitas sangat penting bagi kemakmuran mereka. Perang, sebaliknya, mengancam infrastruktur, perdagangan, dan kepercayaan investor.

Namun demikian, Abdel Samed memperingatkan bahwa setelah konflik berakhir, hubungan dengan Iran tidak akan sama lagi.

“Apa yang telah dilakukan Iran terhadap negara-negara Teluk tidak akan pernah dilupakan. Negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan internasional, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian besar yang menimpa mereka. Hukum internasional memang mendukung klaim tersebut.”

Kerugian finansial bagi negara-negara Teluk sudah sangat besar. Selain menderita kerusakan infrastruktur yang sangat besar, perang di Iran telah mengakibatkan gangguan produksi minyak yang menyebabkan kerugian hingga $1,2 miliar dalam pendapatan ekspor harian. Konflik tersebut juga menyebabkan pembatalan 40.000 penerbangan dan kerugian besar di sektor pariwisata yang diperkirakan mencapai $600 juta per hari.

7. Masa Depan Hubungan dengan Iran Akan Terus Memburuk

Sebuah sumber di dalam pemerintahan Uni Emirat Arab, yang berbicara dengan syarat anonim, setuju bahwa hubungan dengan Iran telah rusak secara fundamental.

“Tindakan mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Tanggapannya tidak harus bersifat militeristik. Hal itu dapat dilakukan dengan cara lain, tetapi dampaknya pasti akan terasa.”

Memang, tanda-tanda respons semacam itu sudah mulai muncul. Qatar dan Arab Saudi telah mengusir beberapa diplomat Iran, sementara UEA dilaporkan telah menutup rumah sakit Iran dan sedang mempertimbangkan untuk membekukan aset Iran.

Abu Dhabi tidak berencana untuk berhenti sampai di situ. Anwar Gargash, penasihat Presiden Mohammed Bin Zayed, mengatakan dalam sebuah tweet di X bahwa Iran salah memperhitungkan biaya agresinya terhadap negara-negara Teluk.

“Agresi brutal Iran terhadap negara-negara Teluk Arab membawa dampak geopolitik yang mendalam, dan hal itu menjadikan ancaman Iran sebagai poros utama dalam pemikiran strategis Teluk, sekaligus memperkuat kekhususan keamanan Teluk dan kemerdekaannya dari konsep tradisional keamanan Arab,” tulisnya.

“Karena rudal dan drone serta retorika agresif Iran adalah milik Iran.” “Dan hasilnya adalah untuk memperkuat kemampuan nasional kita dan keamanan bersama Teluk, serta untuk memperkokoh kemitraan keamanan kita dengan Washington,” tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). RI 1 meminta potongan platform aplikator di bawah 10 persen, tepatnya 8 persen.

Modantara menghormati perhatian Presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Bagi industri, mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital. Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung.

"Rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dengan platform aplikator menjadi maksimum 8 persen adalah kebijakan yang terlalu drastis, terlalu dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik yang bisa menghentikan denyut nadi ekonomi digital Indonesia, jika diterapkan tanpa kajian dan diskusi mendalam," kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (3/5/2026).

Agung mengingatkan pemerintah untuk meninjau kembali secara menyeluruh angka bagi hasil platform yang diubah menjadi 8 persen, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihaknya meyakini, niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru.

"Kami memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, namun kebijakan yang baik harus berpijak pada data, realitas ekonomi, dan keberlanjutan ekosistem," ucap Agung.

Bisnis.com, JAKARTA - Batu bara masih mempertahankan posisinya sebagai sumber listrik terbesar di dunia sepanjang 2025, menunjukkan bahwa percepatan energi bersih belum sepenuhnya mampu menggantikan dominasi bahan bakar fosil dalam sistem kelistrikan global.

Berdasarkan data Ember Energy, produksi listrik dunia mencapai 31.779 terawatt-jam pada 2025. Dari jumlah tersebut, batu bara menyumbang sekitar 32,97% atau hampir sepertiga total pembangkit global.

Porsi itu menjadikan batu bara sebagai sumber tunggal terbesar, melampaui masing-masing kontribusi energi rendah karbon secara individual.

Gas alam menempati posisi kedua dengan pangsa 21,77%, diikuti tenaga air 14%, nuklir 8,85%, tenaga surya 8,70%, dan angin 8,50%.

Secara agregat, bahan bakar fosil masih mendominasi bauran listrik dunia dengan kontribusi sekitar 57%. Kondisi ini menandakan banyak negara masih mengandalkan pembangkit konvensional demi menjaga pasokan listrik dasar dan biaya energi tetap kompetitif.

Dominasi batu bara dan gas juga mencerminkan benturan antara agenda penurunan emisi dengan kebutuhan energi yang stabil, khususnya di negara berkembang yang permintaan listriknya terus meningkat.

Di sisi lain, sumber energi rendah karbon mulai memperbesar peran dengan kontribusi kolektif 43% terhadap listrik global. Pertumbuhan tercepat datang dari tenaga surya dan angin.

Tenaga surya mencatat capaian baru dengan pangsa 8,7%, sedikit melampaui angin sebesar 8,5%. Hal itu menunjukkan percepatan pembangunan kapasitas surya dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, tenaga air masih menjadi sumber energi terbarukan terbesar dengan porsi 14%, walau pertumbuhannya cenderung lebih lambat akibat keterbatasan lokasi dan isu lingkungan.

Sementara itu, Energi Nuklir tetap memegang peran penting karena mampu menyediakan listrik beban dasar secara stabil, berbeda dengan surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca.

Dengan tren saat ini, tenaga surya dan angin diperkirakan terus mengejar dominasi batu bara dalam beberapa dekade mendatang. Namun hingga 2025, batu bara masih menjadi tulang punggung listrik global.

Peringkat Sumber Listrik (%)

1. Batu Bara (32,97%)

2. Gas (21,77%)

3. Hidro (14,00%)

4. Nuklir (8,85%)

5. Surya (8,70%)

6. Angin (8,50%)

Bisnis.com, JAKARTA — Peluncuran QRIS di China diyakini mampu mempermudah transaksi dan mendorong efisiensi pembiayaan negara. Kendati begitu, manfaatnya baru akan optimal jika sejumlah risiko dapat dikelola dengan baik.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan, implementasi QRIS antarnegara Indonesia–China sangat strategis lantaran menunjukkan bahwa standar pembayaran Indonesia kini mulai jadi jaringan pembayaran global.

“Ini menunjukkan bahwa standar pembayaran nasional Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi mulai menjadi bagian dari jaringan pembayaran global,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Josua menambahkan, langkah ini memperkuat kedaulatan sistem pembayaran. Pasalnya, transaksi warga Indonesia di China maupun sebaliknya dapat dilakukan melalui kanal yang terhubung dengan standar Indonesia dan diawasi otoritas masing-masing.

Sistem ini juga diarahkan untuk memakai mata uang lokal sehingga ketergantungan pada dolar AS, kartu asing, penukaran uang tunai, dan biaya konversi dapat berkurang.

Selain itu, lanjut dia, Bank Indonesia (BI) telah menegaskan bahwa kerja sama dengan bank sentral China, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri kedua negara ditujukan untuk membuat pembayaran lebih lancar, efisien, dan inklusif, sekaligus mendukung perdagangan, pariwisata, dan investasi kedua negara.

Hal ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menempatkan perluasan QRIS antarnegara sebagai bagian dari agenda menjaga kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital lintas negara.

Namun, Josua menyebut bahwa manfaat tersebut hanya akan optimal jika BI dan industri mampu mengelola risikonya secara ketat. Dia menuturkan, risiko utama berasal dari perbedaan aturan antarnegara, model bisnis penyedia jasa pembayaran, standar teknis kode QR, struktur biaya, pertukaran data, keamanan transaksi, pelindungan konsumen, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Mengingat China memiliki ekosistem pembayaran digital yang sangat besar, Josua menilai bahwa Indonesia juga perlu memastikan hubungan kerja sama tetap seimbang, tidak menimbulkan ketergantungan baru, dan tidak mengurangi kendali Indonesia atas data, standar, pengawasan, serta penyelesaian transaksi.

Menurutnya, industri perlu memperkuat keamanan siber, kesiapan sistem, mekanisme pengaduan, pemantauan transaksi mencurigakan, dan kejelasan kurs yang digunakan agar masyarakat merasa aman.

“Jadi, QRIS Indonesia-China bukan hanya inovasi pembayaran, tetapi juga ujian tata kelola. Semakin besar keterhubungan lintas negara, semakin penting disiplin pengawasan, keamanan, dan perlindungan kepentingan nasional,” pungkasnya.

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara ( IKN ) kembali menerima komitmen investasi untuk pengembangan proyek komersial di Ibukota baru . Ada dua perusahaan yang resmi berinvestasi pada awal tahun 2026, satu perusahaan asal Korea dan dari perusahaan lokal.

PT Dian Jaya Indonesia, perusahaan real estate yang merupakan anak usaha dari Dian Development Co., Ltd. asal Korea Selatan, berencana mengembangkan proyek apartemen dan hotel di WP KIPP Sub WP 1B, tepatnya di kawasan Pusat Pendidikan (Education Precinct) dengan sub zona campuran kepadatan tinggi.

Proyek yang dikerjakan oleh perusahaan induk yang berbasis di Korea ini rencananya mulai dibangun pada triwulan IV tahun 2026 di atas lahan seluas ±33.201 meter persegi dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp1,15 triliun.

3 Investor Baru IKN Siap Tanam Investasi, Bangun Mal hingga Fasilitas Olahraga



Sementara itu, PT Biru Makmur Abadi akan mengembangkan fasilitas sport center dan restoran di kawasan KIPP 1C. Berlokasi di sekitar kompleks SMA Taruna Nusantara dan Universitas Gunadarma, proyek ini diharapkan dapat mendukung aktivitas kawasan pendidikan sekaligus memperkaya fasilitas publik bagi masyarakat.

Pembangunan direncanakan dimulai pada triwulan IV tahun 2026 dengan luas lahan ±16.387 meter persegi dan estimasi investasi sebesar Rp50 miliar.



Secara keseluruhan, penandatanganan PKS antara Otorita IKN dan keuda perusahaan ini mencatatkan total estimasi nilai investasi sebesar Rp1,2 triliun, dengan total kontribusi yang akan dibayarkan mencapai Rp3.923.650.500.

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Timeline: Tidak Ada yang Mangkrak



"Kehadiran proyek apartemen, hotel, pusat olahraga, dan restoran ini tidak hanya menambah ragam fasilitas perkotaan di IKN, tetapi juga memperkuat ekosistem kawasan agar semakin siap menjadi kota yang hidup, produktif, dan inklusif," ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Wakil Direktur PT Dian Jaya Indonesia, Cheong Seung Hwa menyampaikan, optimismenya terhadap pengembangan IKN. Ia berpandangan bahwa IKN akan menjadi kota modern yang dirancang sejak awal pembangunan.

"Kami tertarik berinvestasi di IKN karena kawasan ini dirancang sebagai smart city modern dengan kepastian regulasi, insentif fiskal, serta potensi peningkatan nilai properti dan bisnis yang signifikan di masa depan," ungkapnya.

Sementara itu, Abdul Rohman, Direktur PT Biru Makmur Abadi juga melihat IKN sebagai peluang strategis untuk investasi jangka panjang. Karena proyek yang digarap sejak Presiden ke- 7 Joko Widodo itu punya konsep yang selaras dengan perkembangan zaman.

"Kami melihat IKN sebagai peluang investasi jangka panjang yang strategis. Konsep kota cerdas dan hijau yang diusung pemerintah sangat relevan dengan tren global," pungkasnya.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemanfaatan batu bara untuk sumber daya pembangkit listrik tenaga uap tak boleh dikesampingkan.

Menurut dia, pemanfaatan batu bara masih diperlukan Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional supaya tak mengalami kenaikan.

"Saya putuskan, saya bilang batu bara jalan aja dulu. Ini bicara tentang survival mode. Kita bicara tentang efisiensi. Jangan kita korbankan rakyat kita dengan harga listrik yang besar,” jelas Bahlil dikutip dari Antara, Minggu (3/5/2026).

Kementerian ESDM mencatat produksi batu bara nasional mencapai 790 juta ton tahun 2025.

Kebutuhan domestik baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan, mencapai sekitar 254 juta ton.

Lalu ada 514 juta ton di ekspor ke luar negeri untuk menambah devisa negara.

Bahkan, negara-negara di Eropa berminat membeli batu bara dari Indonesia.

"Sekarang Amerika buka opsi batu bara. Di Eropa membuka opsi batu bara, ada minta ke kita untuk 20 juta ton per tahun," kata Bahlil.

Ketahanan energi nasional jadi fokus pemerintah saat ini.

Minyak Rusia segera datang

Sementara itu, Bahlil mengungkapkan jika impor minyak dari Rusia segera datang.

Masuknya minyak dari Rusia akan menjamin ketahanan energi nasional.

“Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk ya,” ujar Bahlil, Sabtu (2/5/2026)

Tetapi, Bahlil tak merinci mengenai berapa barrel minyak yang akan datang dari Rusia.

Dijelaskan bahwa minyak mentah tersebut akan diolah di kilang dalam negeri.

Pemerintah saat ini fokus pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) mulai solar dan bensin dengan berbagai nilai oktan.

Situasi geopolitik seperti ini membuat pemerintah wajib mengamankan stok BBM.

"Dalam keadaan kondisi kayak begini negara harus menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Itu jauh lebih penting," ujarnya.

Selain BBM, stok gas elpiji nasional di atas batas minimum.

Hal ini membuat pemerintah memastikan elpiji aman.

"Sampai dengan sekarang stok LPG kita semuanya di atas standar minimum nasional,” ucap Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Di tengah rapuhnya kualitas pasar kerja global yang disorot Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), kemunculan kecerdasan buatan (AI) kini menjadi tantangan baru yang berpotensi mempercepat tekanan terhadap tenaga kerja, khususnya di sektor jasa dan ekonomi digital.

ILO dalam laporan terbarunya tentang digitalisasi dunia kerja menyebut AI memang membawa peluang besar dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Teknologi ini memungkinkan robot menggantikan manusia dalam pekerjaan berbahaya, kotor, dan repetitif, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan pemantauan keselamatan di tempat kerja.

Namun, ILO juga mengingatkan adopsi AI menghadirkan risiko baru, mulai dari potensi kegagalan sistem, ancaman siber, hingga berkurangnya pengawasan manusia akibat ketergantungan pada otomatisasi.

Selain itu, sistem kerja berbasis algoritma dinilai dapat meningkatkan tekanan kerja, memicu stres, kelelahan, dan gangguan kesehatan mental pekerja.

Di luar aspek K3, disrupsi AI juga mulai terasa pada struktur pasar tenaga kerja. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai AI memperketat persaingan dan menggeser pekerja, terutama di sektor jasa digital.

"Dengan kemunculan AI, ini menambah kompetisi bagi pekerja, terutama freelancer di sektor digital. Mereka yang sebelumnya bekerja di ekosistem digital mulai tergeser, digantikan AI," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan kelompok yang terdampak kehadiran AI bukan hanya pekerja berupah rendah, tetapi juga tenaga kerja semi-terampil seperti UX designer hingga software engineer. Padahal, kelompok ini sebelumnya menikmati lonjakan permintaan saat ekonomi digital berkembang pesat pada 2016 hingga 2023.

"Sekarang justru mereka tersisih di pasar tenaga kerja. Ini mengkhawatirkan karena terjadi di sektor jasa modern yang sebelumnya menjadi andalan," ujarnya.

Bhima menambahkan untuk sektor padat karya seperti tekstil, dampak AI masih relatif terbatas karena tetap mengandalkan tenaga kerja fisik. Namun tekanan besar justru terjadi di sektor jasa perkotaan berbasis digital.

Ia menekankan perlunya penyesuaian sistem pendidikan dan pelatihan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan AI, bukan bersaing dengannya. Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial dinilai krusial.

"Profil tenaga kerja makin bergeser ke informal dengan kualitas yang lebih rendah. Jaring pengaman sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan harus menyesuaikan," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai disrupsi AI tidak hanya berdampak pada jumlah pekerjaan, tetapi juga komposisi tugas dalam pekerjaan.

"AI, terutama generatif, tidak hanya menggantikan tugas rutin, tapi juga sebagian tugas kognitif. Yang terjadi seringkali bukan langsung hilangnya pekerjaan, tapi pergeseran tugas yang kemudian menurunkan kebutuhan tenaga kerja," ujarnya.

Menurut Yusuf, dalam jangka pendek hingga menengah, laju substitusi tenaga kerja berpotensi lebih cepat dibanding penciptaan pekerjaan baru. Hal ini dipicu oleh cepatnya adopsi teknologi, rendahnya mobilitas tenaga kerja antar sektor, serta belum siapnya sistem pelatihan ulang.

Ia juga menyoroti dampak AI, terutama pada pekerja dengan keterampilan menengah seperti administrasi dan layanan pelanggan, kelompok yang selama ini menjadi penopang kelas menengah.

"Kalau segmen ini tertekan, dampaknya tidak hanya ke pasar tenaga kerja, tapi juga ke konsumsi dan stabilitas sosial," katanya.

Dalam konteks Indonesia, Yusuf melihat adanya efek ganda: sektor informal dan pekerjaan manual masih menjadi penyangga dalam jangka pendek, tetapi sektor jasa modern di perkotaan justru lebih rentan terdampak.

"Kalau tidak ada intervensi kebijakan, kita bisa melihat polarisasi pasar tenaga kerja-pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan rendah tetap ada, tapi lapisan menengah menyusut," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memberikan komentar terkait isu pembelian saham ojek online (ojol). Danantara memastikan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap beragam peluang sebagai upaya melaksanakan mandat untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami dalam memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol). Salah satu tujuannya adalah menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10–20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurutnya, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan.

Namun demikian, yang paling utama, ia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi tersebut.

"Paling pertama adalah menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen, sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, ia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan tersebut.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak berbicara, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Penampilan spesial konser musik di ajang Jogja Financial Festival, 22-23 Mei mendatang, akan menghadirkan Ari Lasso, Happy Asmara, hingga Juicy Lucy. Konser spesial itu bisa disaksikan secara gratis.

Penampilan Happy Asmara dan Ari Lasso bisa disaksikan secara gratis pada hari pertama Jogja Financial Festival yang akan berlangsung di Jogja Expo Center, Yogyakarta, 22 Mei mendatang.

Sementara hari kedua, 23 Mei, penonton yang hadir di Jogja Financial Festival bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy dan Silet Open Up.

Penampilan Comedy Live Show Lapor Pak dan ⁠Comedy Live Show Arisan Financial, dan Kiky Saputri juga akan menghibur penonton di kedua hari Jogja Financial Festival tersebut.

Jogja Financial Festival bakal digelar selama tiga hari pada 22-24 Mei 2026 di Jogja Expo Center dan Kampus UGM, Yogyakarta. Peserta bisa mendaftar secara gratis.

Jogja Financial Festival hadir sebagai sebuah platform yang mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor keuangan-mulai dari pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat luas-untuk berdiskusi, berbagi perspektif.

Selain itu, mendorong peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat khususnya anak muda.

Jogja financial festival menghadirkan Business Talk dan Educational Class. Pada sesi Business Talk rencananya dihadiri para tokoh pejabat negara.

Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, hingga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Lalu dari pihak tuan rumah akan hadir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Pengusaha papan atas sekaligus Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung juga hadir berbagi pengalamannya merintis bisnis hingga besar seperti sekarang. Tak ketinggalan juga perwakilan akademisi akan hadir Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia.

Selebriti dan pengusaha Raffi Ahmad juga akan hadir untuk melakukan inspirational talks.

Jogja Financial Festival juga akan menyajikan acara Jogja Run D City yang berlangsung pada 24 Mei.

Ayo, kita serbu Jogja Financial Festival pada 22, 23, 24 Mei. Acaranya gratis, buruan klik di sini untuk mendaftar!

Bisnis.com, JAKARTA - Harga batu bara acuan (HBA) pada periode pertama Mei 2026 kompak menguat untuk semua jenis kalori batu bara.

HBA terbaru ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia lewat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 179.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan Untuk Periode Pertama Bulan Mei Tahun 2026.

Berdasarkan keputusan tersebut, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Mei 2026 naik 3,03% menjadi US$106,57 per ton. Pada periode kedua April 2026, HBA kalori ini berada di level US$103,43 per ton.

Sementara itu, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR menguat ke level US$79,56 per ton. HBA jenis batu bara ini naik tipis dibandingkan periode kedua April 2026 senilai US$77,71 per ton.

Untuk batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, HBA dipatok sebesar US$55,66 per ton. Menguat 5,34% dibandingkan harga acuan pertengahan April 2026 di angka US$52,84 per ton.

HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR juga naik ke level US$38,76 per ton. Harga acuan itu naik dari posisi periode pertengahan April 2026 di angka US$38,30 per ton.

Daftar HMA Mineral Logam Periode Pertama Mei 2026

Sementara itu, harga acuan mineral logam juga mengalami kenaikan pada awal Mei 2026.

Harga mineral logam acuan (HMA) nikel dipatok US$17.802,14 per dmt, naik 5,13% dibandingkan periode pertengahan April 2026 yang seharga US$16.933,57.

Kemudian, HMA kobalt juga naik tipis dari US$55.852,86 per dmt pada periode kedua April 2026 menjadi US$55.854,29 per dmt pada periode pertama Mei 2026.

HMA timbal naik menjadi US$1.921,43 per dmt dari bulan sebelumnya US$1.874,50 per dmt. HMA seng naik menjadi US$3.375,39
per dmt dari bulan sebelumnya US$3.145,71 per dmt.

HMA tembaga juga menguat dari US$12.134,21 per dmt bulan sebelumnya menjadi US$12.950,04 per dmt pada awal Mei ini.

Sementara itu, HMA aluminium juga naik ke US$3.609,46 per dmt dari bulan sebelumnya di harga US$3.407,96 per dmt.