Bisnis.com, JAKARTA — Densus 88 Anti-teror Polri telah menangkap delapan orang terduga anggota jaringan teroris Jamaah Anshoru Daulah (JAD) yang terafiliasi ISIS di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Mayndra Eka Wardhana mengatakan penangkapan dilakukan sekitar pukul 01.30 WITA hingga 03.30 WITA di Poso dan Parigi Moutong, Sulteng pada Rabu (6/5/2026).

“Densus 88 AT Polri telah melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap delapan orang jaringan Jamaah Anshoru Daulah yang terafiliasi kepada jaringan global ISIS di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Mayndra dalam keterangan tertulis, Rabu (6/5/2025).

Dia merincikan delapan tersangka kasus teroris yang ditangkap itu R (32), AT (29), RP (32), ZA (37), A (43), A (46), S (47), dan DP (39). Kedelapan orang tersangka ini diduga terlibat dalam aktivitas penyebaran propaganda terorisme melalui media sosial.

Propaganda di media sosial termasuk mengunggah dan membagikan konten berupa gambar, tulisan, maupun video yang berkaitan dengan paham radikal dan terorisme.

Selain aktivitas propaganda digital, para tersangka juga diduga terlibat dalam berbagai aktivitas terorisme lainnya yang saat ini masih didalami oleh penyidik.

“Densus 88 AT Polri masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap kedelapan tersangka tersebut,” tambahnya.

Adapun, Mayndra menambahkan operasi merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan Polri untuk menekan paham terorisme di Tanah Air.

"Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan aparat dalam mencegah penyebaran paham radikal dan menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman tindak pidana terorisme," pungkasnya.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang pesimistis dengan situasi bangsa Indonesia dan menyerukan untuk kabur. Prabowo menyebut stabilitas keamanan di Indonesia diakui secara global.

Presiden Prabowo menyebut program hilirisasi sebagai perjalanan panjang dan bersejarah dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengibaratkan hilirisasi sebagai long march atau perjalanan panjang bangsa Indonesia yang penuh tantangan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Ia menyinggung berbagai dinamika sejarah yang dinilai menjadi hambatan dalam konsolidasi nasional.

"Hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan satu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march satu bangsa," ujarnya.

Prabowo juga menyinggung sejumlah peristiwa pemberontakan dan konflik internal di masa lalu, seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik Maluku Selatan (RMS), PGRS/Paraku, serta PRRI-Permesta.

Menurutnya, berbagai gejolak tersebut menjadi bagian dari ancaman yang menghambat stabilitas dan persatuan bangsa.

"Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan-pemberontakan," katanya.

Selain menyoroti masa lalu, Prabowo juga mengomentari narasi pesimistis terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia menolak anggapan yang menggambarkan situasi nasional dalam kondisi gelap. Dia justru menilai Indonesia berada dalam posisi yang relatif aman dan stabil.

Ia bahkan menanggapi secara sarkastik pihak-pihak yang ingin meninggalkan Indonesia, dengan menyatakan bahwa mereka dipersilakan angkat kaki jika merasa tidak percaya dengan situasi dalam negeri.

"Ada yang mau kabur? Kabur saja. Mau ke mana? Silakan," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo menekankan pentingnya melihat kondisi Indonesia secara objektif, termasuk dalam hal stabilitas keamanan yang menurutnya mendapat pengakuan global.

"Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang," pungkas Prabowo.

Bisnis.com, BANDUNG — Realisasi investasi Jawa Barat pada triwulan I/2026 mencapai Rp76,8 triliun atau berkontribusi sekitar 15,4% terhadap total investasi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai capaian tersebut perlu dijaga melalui penguatan iklim usaha yang kondusif.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjadi katalisator bagi pelaku usaha guna mendorong realisasi investasi yang lebih optimal.

“Kalau ada kendala, saya suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi, termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada,” ujarnya di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (23/4/2026).

Di sisi lain, realisasi investasi sektor hilirisasi di Jawa Barat tercatat Rp13 triliun pada periode yang sama, menempatkan provinsi ini di posisi ketiga nasional. Capaian tersebut masih berada di bawah Sulawesi Tengah (Rp24,1 triliun) dan Maluku Utara (Rp18,6 triliun), tetapi lebih tinggi dibandingkan Nusa Tenggara Barat (Rp12,9 triliun) dan Kepulauan Riau (Rp9,6 triliun).

Secara nasional, investasi hilirisasi masih didominasi wilayah luar Jawa dengan porsi 75,5% atau setara Rp111,4 triliun. Kendati demikian, kontribusi Jawa Barat dinilai tetap signifikan sebagai basis industri manufaktur dan pengolahan.

Dedi menekankan keberlanjutan investasi sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni konektivitas infrastruktur, stabilitas keamanan, serta kemudahan perizinan. “Harapannya ini salah satunya terus mendorong konektivitas infrastruktur, keamanan, kemudian seluruh perizinan yang tidak boleh ribet,” katanya.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil, termasuk melalui pengetatan izin tambang dan pembangunan perumahan di kawasan rawan bencana. Ia menyebut tingkat pelanggaran dalam proses investasi kini cenderung menurun.

“Sekarang relatif semakin baik, tingkat pelanggarannya semakin turun, tidak seperti tahun pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus mendorong kemudahan investasi, salah satunya melalui penguatan konektivitas antarwilayah.

“Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menarik investasi. Pertama, Pak Gubernur memberikan stimulus dengan membangun konektivitas jalan,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga membuka peluang bagi investor yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Sektor pariwisata disebut akan menjadi salah satu fokus pengembangan seiring peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

“Selain itu, kemudahan perizinan terus kita berikan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ning Wahyu Astutik menyebut kondusivitas iklim usaha untuk mendorong perekonomian.

Ning mengatakan, peran ini harus diambil oleh semua pihak tidak hanya asosiasi, tapi juga pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) juga media untuk membentuk persepsi publik mengenai kondusivitas iklim usaha di tatar pasundan.

"Perannya sangat besar ya, apa lagi media merupakan salah satu pilar fundamental," ucap Ning, Kamis (18/2/2026).

Hal ini, kata dia, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat kompleks, bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi, percepatan penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan investasi.

Pasalnya, dunia usaha memerlukan kepastian hukum, stabilitas keamanan dan iklim sosial yang tenang dan rasional.

Ia menilai Jawa Barat memiliki tantangan iklim usaha yang kompleks, mulai dari persoalan upah, investasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga restrukturisasi industri.

Sehingga, perlu adanya peran bersama untuk menjawab tantangan ini melalui kolaborasi antarpihak. Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat bisa diakselerasi.

Ning juga mengingatkan dengan kondisi geopolitik yang tidak berpihak pada sektor usaha domestik, dia berharap ada keberpihakan market Tanah Air terhadap produk lokal.

"Potensinya sangat besar, jika ceruk itu bisa dioptimalkan bisa jadi industri kita bisa tetap tumbuh meski diterpa masalah politik global," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta pertahanan negara dalam pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Pernyataan Presiden itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai menghadiri agenda taklimat Presiden Prabowo kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Menurutnya, pengarahan Presiden bersifat umum, namun memiliki penekanan khusus kepada masing-masing institusi.

“Pengarahan secara umum intinya beliau meminta untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban, juga pertahanan negara dan geopolitik. Ini tidak jauh berbeda dengan arahan pada rakornas di Sentul sebelumnya, tetapi lebih spesifik untuk Polri dan TNI,” ujar Tito.

Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta stabilitas geopolitik nasional agar agenda pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Terkait adanya evaluasi terhadap kinerja TNI dan Polri, Tito menyebut Presiden lebih menekankan penguatan peran dan kepercayaan publik. Salah satu pesan utama yang disampaikan Presiden, kata dia, adalah bahwa kekuatan bangsa terletak pada tingkat kepercayaan rakyat kepada negara.

“Disampaikan bahwa kekuatan bangsa ini terletak pada trust rakyat kepada negara. Karena itu TNI harus menjadi tentara rakyat dan Polri harus menjadi polisi rakyat, yang didukung dan dicintai oleh rakyat,” kata Tito.

Menurutnya, TNI dan Polri yang mendapatkan dukungan serta kepercayaan masyarakat akan menjadi institusi yang kuat dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta Rapim TNI dan Polri yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026.

Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi dan penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung agenda strategis pemerintah.

Rapat pimpinan ini diikuti oleh lebih dari 650 peserta yang terdiri atas jajaran pimpinan TNI dan Polri serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Kehadiran lintas institusi tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mempererat koordinasi dan soliditas antar-lembaga negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama jajaran pimpinan utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Sabtu (17/1/2026).

Teddy mengatakan bahwa pertemuan tersebut dihadiri Panglima dan Wakil Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

“Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Panglima Tertinggi TNI memberikan sejumlah arahan strategis kepada pucuk pimpinan TNI,” ujarnya dalam unggahan itu.

Dia melanjutkan bahwa arahan tersebut mencakup penguatan strategi pertahanan dan keamanan nasional, sekaligus pembahasan rencana geostrategi Indonesia ke depan.

Presiden Ke-8 RI itu, kata Teddy, dalam pertemuan tersebut didampingi oleh Menteri Pertahanan, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet RI. Pertemuan rutin ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara di tengah dinamika keamanan regional dan global.

Pemerintah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan soliditas TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta stabilitas keamanan nasional, sejalan dengan arah kebijakan pertahanan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Arahannya sebagai Panglima Tertinggi kepada pucuk pimpinan TNI terkait strategi pertahanan dan keamanan, serta rencana geostrategi mendatang,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan Amerika Serikat memicu reaksi hati-hati dari para sekutu Washington. Gelagat sekutu AS itu sekaligus membuka perbedaan sikap global atas penggunaan kekuatan militer dan supremasi hukum internasional.

Melansir Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), di Asia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand memilih tidak mengecam tindakan tersebut. Negara-negara itu menekankan pentingnya diplomasi, dialog, dan stabilitas.

Sementara itu, Filipina merespons dengan menyinggung pertimbangan keamanan mendasar Washington, sembari tetap menyerukan agar semua pihak menghormati hukum internasional.

Sikap moderat tersebut kontras dengan respons keras dari negara lain, sekaligus memperlihatkan jurang perbedaan antara mitra Washington dan negara-negara yang secara terbuka menentang langkah AS.

China mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai penggunaan kekuatan secara terang-terangan, serta mendesak Washington untuk berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain.

Negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Vietnam, dan Indonesia, yang memiliki hubungan dengan AS dan China, menyatakan keprihatinan mendalam namun tetap menghindari kecaman langsung.

Kritik paling keras datang dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang pada Oktober lalu sempat menyambut Presiden Donald Trump dalam perundingan perdamaian Thailand-Kamboja.

Anwar menyerukan pembebasan Maduro dan menyebut langkah AS sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta penggunaan kekuatan yang melawan hukum terhadap negara berdaulat.

Selandia Baru, anggota aliansi intelijen Five Eyes, dalam pernyataan singkat menyatakan berdiri bersama rakyat Venezuela dalam upaya mereka meraih masa depan yang adil, demokratis, dan sejahtera, tanpa menyebut Amerika Serikat.

Para sekutu AS banyak menyinggung supremasi hukum dan kerangka hukum internasional, mencerminkan kecemasan regional yang lebih luas, terutama risiko konflik di masa depan yang melibatkan China dan Taiwan, serta kekhawatiran atas Korea Utara.

Ketakutan tersebut kian menguat setelah Pyongyang melakukan uji coba rudal hipersonik tak lama setelah penangkapan Maduro.

Sementara itu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut pihaknya akan terus menekankan pentingnya pemulihan demokrasi di Venezuela secepat mungkin.

“Jepang secara konsisten menghormati nilai dan prinsip fundamental seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum," ujar Takaichi

Sikap hati-hati tersebut juga mencerminkan pertimbangan praktis. Tahun lalu, sejumlah sekutu AS di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan, berhasil mengamankan kesepakatan dagang yang mengurangi ancaman kenaikan tarif AS setelah berbulan-bulan negosiasi.

Pada saat yang sama, negara-negara tersebut sangat bergantung pada AS dalam hal keamanan. Jepang, khususnya, tengah menghadapi ketegangan yang meningkat dengan China menyusul pernyataan Takaichi terkait potensi aksi militer atas Taiwan, sehingga membuat kritik terbuka terhadap langkah Washington di Amerika Selatan menjadi semakin sulit.

Sikap Negara Eropa

Pola serupa juga terlihat di Eropa, dengan banyak sekutu Trump menghindari kecaman langsung. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan kembali dukungan terhadap hukum internasional dan menyatakan Inggris akan membahas situasi tersebut dengan pihak AS.

Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rakyat Venezuela yang terbebas dari kediktatoran Maduro sebagai pihak yang hanya bisa bersukacita.

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyatakan tindakan AS sebagai respons yang sah atas apa yang disebut kantornya sebagai ancaman terhadap keamanan AS melalui perdagangan narkoba.

Namun, dia menambahkan bahwa intervensi militer bukanlah jalan yang tepat untuk mengakhiri rezim totaliter.

Menurut Kepala Ekonom Asia Pasifik Natixis SA Alicia Garcia Herrero, sikap enggan tersebut menandai pergeseran yang mengkhawatirkan. Menurutnya, komitmen Barat terhadap tatanan berbasis aturan setidaknya tampak selektif.

Dia menambahkan, meskipun China dan Rusia secara terbuka menentang langkah AS, keduanya berpotensi menyambut melemahnya pembatasan internasional, yang dapat mendorong ambisi geopolitik mereka ketika AS tersita perhatiannya.

“Gejolak ini menandai bukan hanya berakhirnya sebuah rezim, tetapi juga erosi stabilitas global yang lebih luas, ketika kepentingan praktis mengalahkan nilai-nilai yang telah mapan dan meningkatkan risiko kekacauan lanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan harapan dan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto yang berusia 74 tahun pada Kamis (17/10/2025).

Dedi Mulyadi memberikan pesan berisi doa dan harapan bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dia berharap agar Presiden Prabowo dapat memperkuat sektor pangan, pendidikan, industri, dan ekonomi nasional.

"74 tahun yang lalu, Bapak terlahir dari sebuah keluarga yang memiliki visi ekonomi, visi sosial, dan visi kebangsaan yang kuat dengan bingkai nasionalisme yang kokoh. Semoga ketahanan pangan terus meningkat, pendidikan berkualitas akan tumbuh di Indonesia, stabilitas keamanan terjaga, produktivitas industri tumbuh, ekonomi terus mengalami peningkatan, dan akhirnya rakyat Indonesia mengalami kesejahteraan," katanya, Jumat (18/10/2025).

Kini Presiden Prabowo memimpin Indonesia dengan cita-cita besar untuk membangun bangsa. Dedi Mulyadi juga mendoakan agar Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

"Selamat ulang tahun buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga Bapak senantiasa sehat, terus kokoh, membawa mengibarkan merah putih di belantara dunia," katanya.

Dedi menutup pesan dengan komitmennya terhadap ketahanan pangan nasional. "Salam hormat dari saya, dari hamparan sawah yang setiap hari kami urus demi menjaga ketahanan pangan nasional," pungkasnya.

Profil Singkat Prabowo

Jenderal TNI Purnawirawan H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir pada 17 Oktober 1951. Dia adalah anak dari Soemitro Djojohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah.

Ayah Prabowo merupakan seorang pakar ekonomi dan juga politisi Partai Sosialis Indonesia yang saat itu baru saja selesai menjabat sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Natsir pada April 1952. Sedangkan Ibunya bernama Dora Marie Sigar atau yang dikenal dengan nama Dora Soemitro, asal Sulawesi Utara.

Setelah kelahiran Prabowo Subianto tak lama kemudian ayahnya, Soemitro diangkat kembali menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Sebagai informasi, Prabowo memiliki dua kakak perempuan, bernama Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan seorang adik laki-laki bernama Hashim Djojohadikusumo.

Prabowo merupakan cucu dari Margono Djojohadikusumo yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama.