IDXChannel—PT ALTO Network meluncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab, solusi pengelolaan aktivitas transaksi dan interactive assistant untuk meningkatkan layanannya kepada klien yang menggunakan jasa ALTO.

ASKARA Connect adalah platform operasional terintegrasi yang dirancang untuk membantu klien ALTO dalam pengelolaan aktivitas transaksi harian. Termasuk monitor transaksi secara real-time.

Lalu mengelola proses dispute dan claim, proses settlement, menangani manajemen ticketing, dan mendeteksi potensi fraud lebih cepat dan efisien. Platform terintegrasi ini diperuntukkan bagi klien pengguna layanan ALTO. Terutama divisi-divisi yang bertugas menangani transaksi switching.

“Buat semua karyawan klien yang terlibat mengelola transaksi. Sehingga semua divisi yang terlibat ini dapat berkolaborasi di situ (ASKARA Connect),” ujar Chief Business Officer ALTO Network Rangga Wiseno dalam peluncuran ASKARA Connect & ASKARA Collab, Kamis (9/4/2026).

Sebagai pengingat, perbankan dan perusahaan jasa keuangan menggunakan layanan switching dari penyedia jasa seperti ALTO Network untuk melayani transaksi antarbank dan antarlembaga/antaraplikasi.

Transfer dan pembayaran dalam satu bank yang sama dapat menggunakan sistem pembayaran yang sama. Sementara transfer antarbank dan pembayaran transaksi dari dua bank yang berbeda akan membutuhkan ‘jaringan luar’, seperti yang disediakan ALTO Network.

Sehingga, pada tiap transaksi transfer maupun pembayaran antarbank dan antaraplikasi, terdapat infrastruktur tersendiri yang memerlukan penanganan tersendiri di tiap-tiap bank dan lembaga.

Dalam hal ini, ASKARA Connect berfungsi untuk mempermudah tim operasional klien-klien ALTO Network (bank, fintech, dll) dalam menangani aktivitas transaksi yang menggunakan layanan switching di jaringan ALTO Network.

Rangga mengatakan pembuatan platform ASKARA Conncect dan interactive assistant ASKARA Collab berdasarkan masukan yang dilaporkan oleh klien ALTO Network selaku pengguna layanan switching.

“Hal yang paling sering kami dengar adalah di belakang transaksi itu ada banyak orang, banyak divisi untuk menjaga kelancaran transaksi konsumen. Hal yang pertama muncul adalah, bagaimana kami dengan jumlah transaksi jutaan sehari bisa mendapatkan real insight,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, platform ASKARA Connect menampilkan aktivitas transaksi switching secara real-time yang dilakukan nasabah klien. Platform ini juga dapat digunakan oleh beberapa orang tanpa harus berpindah halaman.

“Jadi klien kami bisa mengakses keseluruhan life cycle pembayaran (transaksi masuk hingga diterima penerima). Karena ketika terjadi kegagalan, nol sekian persen saja sebenarnya itu berjumlah ribuan nasabah, kan?” lanjut Rangga.

Platform ini menampilkan 16 kategori transaksi, tingkat keberhasilan transaksi pembayaran/transfer, tingkat kegagalan transaksi, tingkat transaksi tertunda (suspect), hingga jumlah transaksi pembayaran per detik secara real time.

Sementara ASKARA Collab adalah interactive assistant untuk menangani komplain dari nasabah, memungkinkan klien untuk mengotomatisasi pembuatan tiket, memantau status tiket, memantau transaksi real-time, hingga mengirimkan pengingat jadwal maintenance jaringan.

Untuk tahap pertama, ASKARA Collab tersedia di WhatsApp. Asisten interaktif ini berfungsi sebagai mesin yang membantu klien ALTO Network dalam menangani dan mengelola komplain dari nasabahnya.

“Sebelumnya kami pernah coba dengan email, banyak yang tidak suka. Chat juga tidak suka. Klien paling banyak suka WhatsApp karena lebih cepat dan beroperasi 24/7,” tuturnya.

Ke depan, Rangga mengatakan inovasi yang dilakukan ALTO Network akan mengarah pada dukungan blueprint sistem pembayaran yang telah dibuat Bank Indonesia.

“Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana memproses transaksi dengan cepat, tetapi bagaimana memastikan seluruh proses di belakangnya. Mulai dari monitoring, koordinasi, hingga penanganan kendala bisa berjalan secara terintegrasi dan efisien.”

(Nadya Kurnia)

IDXChannel—PT ALTO Network mencatatkan pertumbuhan jumlah transaksi sebesar 75 persen secara tahunan hingga Maret 2026. Pada periode tersebut, penyedia layanan switching ini menangani 30 juta transaksi per hari.

CEO ALTO Network Gretel Griselda mengatakan dari pertumbuhan jumlah transaksi tersebut, mayoritas disumbang oleh transaksi QRIS. Lalu disusul oleh transaksi transfer antarbank, penarikan tunai ATM, pembayaran kartu debit, dan pembayaran bill.

“Satu tahun terakhir perekonomian dan finansial Indonesia cukup bergejolak, ditambah sekarang perang bergejolak. Namun, transaksi via ALTO menunjukkan peningkatan. Tren masih sama dan tidak berubah,” jelasnya, Kamis (9/4/2026).

Berdasarkan data transaksi melalui jaringan ALTO, kata Gretel, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Terlihat dari pertumbuhan transaksi QRIS yang tumbuh hingga 89 persen (secara tahunan) hingga Maret 2026.

Meskipun begitu, masyarakat juga cenderung menahan belanja, terlihat dari penurunan pada rata-rata nilai transaksi per ticket (pembelian).

Misalnya, jika dulu konsumen membayar Rp100.000 dalam satu kali transaksi, kini nilainya menurun menjadi Rp80.000 per transaksi. Penurunan nilai transaksi per pembelian ini tercatat mencapai 16 persen secara tahunan.

Sampai dengan kuartal pertama 2026, ALTO juga mengelola 70 juta kartu dan lebih dari 50.000 jaringan ATM di seluruh Indonesia. ALTO juga melayani 50 persen dari seluruh bank digital di Indonesia.

Kemudian, negara mitra yang masuk dalam jaringan cross-border (lintas negara) via QRIS bertambah tiga. Yakni China, Jepang, dan Korea Selatan. Saat ini, ALTO melayani lebih dari 120 klien yang terdiri dari bank konvensional, bank digital, e-wallet, e-commerce, dan sebagainya.

(Nadya Kurnia)

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati pelaksanaan transaksi pertukaran utang atau debt switch Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder pada 2026 dengan nilai mencapai Rp 173,4 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyatakan kesepakatan itu dicapai beberapa hari lalu dan merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengelola pembiayaan negara sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan.

“Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati untuk melaksanakan transaksi pertukaran utang atau debt switch di pasar sekunder pada tahun 2026 sebesar Rp 173,4 triliun,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/2).

Ia mengatakan, debt switch atau penukaran utang merupakan transaksi SBN di pasar sekunder yang dilakukan secara market based atau mengikuti mekanisme pasar. Suminto memastikan pelaksanaan pertukaran utang ini tetap mengedepankan integritas dan disiplin pasar agar memastikan tidak terjadi distorsi terhadap mekanisme perdagangan SBN.

Kurangi Tekanan Pasokan di Pasar Primer

Melalui skema ini, pemerintah akan melakukan pertukaran SBN yang dimiliki BI, sehingga berdampak pada penurunan jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui mekanisme lelang. Suminto mengatakan, dengan berkurangnya tekanan pasokan di pasar primer, stabilitas imbal hasil (yield) SBN diharapkan tetap terjaga.

“Kami memastikan pelaksanaan debt switch ini tetap menjaga integritas dan disiplin pasar. Dengan pertukaran tersebut, jumlah penawaran SBN di pasar primer, khususnya melalui lelang, akan menurun sehingga dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN,” ujarnya.

Suminto mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu instrumen pengelolaan utang yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global, sekaligus memperkuat koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk melanjutkan ‘burden sharing’ dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026. BI akan melanjutkan pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan skema debt switching senilai Rp173,4 triliun.

Debt switching adalah skema pembelian surat utang lama yang telah masuk jatuh tempo dengan surat utang baru tenor yang lebih panjang. Skema ini pernah dijalankan pemerintah, termasuk untuk membiayai APBN tahun lalu. Pada waktu itu, total debt switching yang dilakukan oleh BI menembus angka Rp246,6 triliun atau 74,25% dari total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang tahun 2025.

Pada tahun fiskal 2026, kesepakatan untuk melibatkan kembali BI dalam pembiayaan APBN terjadi ketika ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Apalagi, pemerintah juga memiliki tantangan besar dalam pembiayaan anggaran tahun ini, mulai dari target pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20% hingga sepinya investor surat utang negara (SUN) yang tampak dari menurunnya jumlah penawaran atau incoming bids dalam 4 kali lelang yang berlangsung pada Januari hingga 18 Februari 2026 lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Terkait hal itu, menurut Perry, BI telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun. Tidak sampai di situ, Perry mengatakan bahwa bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar keuangan.

Dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026. Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya dalam Rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pekan lalu.

Kesepakatan BI dan Kemenkeu

Menariknya, tidak membutuhkan waktu lama setelah pernyataan Perry di RDG, pada Jumat 20 Februari 2026, Kemenkeu dan BI telah berkoordinasi dan menyepakati sejumlah poin penting, salah satunya adalah keterlibatan bank sentral untuk mendukung pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan debt switch.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025. "Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Apa Risiko dari Debt Switching?

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.

Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.

"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.

Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko. "Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.

"Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sepakat untuk melanjutkan skema debt switching atau pengalihan utang jatuh tempo tahun ini senilai Rp173,4 triliun.

Langkah tersebut disepakati dalam rapat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) pada Jumat (20/2). Tujuannya, untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali. 

Dalam rapat pekan lalu, Kemenkeu dan BI menyepakati pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh bank sentral dari pasar sekunder dilakukan secara terukur dan mengikuti mekanisme pasar.

Selanjutnya, pembelian dilakukan dari pelaku pasar serta melalui skema pertukaran surat utang secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah.

"Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar," bunyi pernyataan tersebut.

Pada 2026, transaksi pertukaran SBN direncanakan mengikuti jumlah surat utang yang jatuh tempo sebesar Rp173,4 triliun dan akan dilakukan secara bertahap sebelum jatuh tempo. Mekanisme serupa sebelumnya telah dilakukan pada 2021, 2022, dan 2025.

Kemenkeu dan BI menyatakan penerbitan dan pembelian SBN akan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta tetap menjaga disiplin pasar. Kedua lembaga juga akan terus berkoordinasi dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan pasar keuangan domestik maupun global.

Pemerintah menargetkan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan defisit tersebut akan dipenuhi melalui pembiayaan utang maupun non-utang, termasuk penerbitan SBN di pasar domestik dan global serta penarikan pinjaman.

"Defisit APBN 2026 diarahkan sekitar 2,68 persen dari PDB, dengan pembiayaan defisit akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Pembiayaan utang akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara di pasar domestik dan pasar global, serta penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri," demikian pernyataan resmi hasil rapat koordinasi tersebut.

Rapat koordinasi yang dihadiri Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Perry Warjiyo beserta jajaran itu merupakan bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan.

Koordinasi tersebut juga merupakan pelaksanaan amanat sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Bank Indonesia, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemerintah menyatakan penerbitan SBN dilakukan dengan pengelolaan portofolio utang yang menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko utang untuk menjaga struktur utang tetap sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, BI mengarahkan kebijakan moneter 2026 untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain melalui operasi moneter yang menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta transaksi pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memastikan kebijakan debt switching atau tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang akan kembali berlaku pada tahun ini.

Targetnya senilai Rp173,4 triliun. Jumlah itu setara dengan SBN yang jatuh tempo tahun ini. Selain itu, BI juga akan terlibat lebih aktif untuk membeli surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder di tengah tren penurunan minat investor terhadap surat utang negara.

Dua poin itu adalah bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan BI Tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026).

Menariknya dalam kesepakatan terbaru antara kedua otoritas, mereka tidak lagi menggunakan istilah burden sharing sebagai bagian dari strategi pembiayaan fiskal meski substansinya sama dengan tahun 2025 lalu.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025.

"Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Borong SBN di Awal Tahun

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Burden Sharing Tahun 2025

Skema berbagi beban atau burden sharing yang awalnya untuk penanganan pandemi Covid-19 itu, kini mulai bergeser untuk memastikan program-program prioritas eksekutif bisa tercapai.

Dalam catatan Bisnis, BI dan pemerintah menerapkan skema burden sharing saat pandemi melanda Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang alias Perppu No.1/2020, BI ikut membiayai APBN yang saat itu fokus untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Keikutsertaan BI adalah dengan di antaranya membeli Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah. Kebijakan itu berjalan hingga beberapa tahun setelahnya guna memastikan ekonomi Indonesia pulih dari riak-riak pagebluk.

Pembelian SBN itu lalu berlanjut pada 2025, atau sekitar dua tahun setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencabut status pandemi Covid-19. Namun, kini orientasinya berubah. Burden sharing yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan program-program prioritas pemerintah.

Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.

Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.

"Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga rendah, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit.

Utamanya, sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo. Sampai dengan data terbaru, BI menyebut telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.

Gubernur BI pertama yang dilantik untuk dua periode itu menjelaskan, sebagian dana dari pembelian surat utang pemerintah itu untuk penempatan atau pendanaan program-program prioritas Presiden Prabowo, yakni untuk menciptakan 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bank sentral dan otoritas fiskal menyepakati beban pembagian burden sharing untuk bunga utang. "Separuh-separuh kita sepakatnya. Kami sudah sepakat misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan kami BI sama-sama 2,9%. Murah kan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9%, dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%," papar Perry.

Kemudian, Perry menjelaskan formulasi burden sharing itu berupa bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya dibagi dua.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memastikan kebijakan debt switching atau tukar guling utang jatuh tempo dengan utang baru bertenor lebih panjang akan kembali berlaku pada tahun ini.

Targetnya senilai Rp173,4 triliun. Jumlah itu setara dengan SBN yang jatuh tempo tahun ini. Selain itu, BI juga akan terlibat lebih aktif untuk membeli surat berharga negara atau SBN di pasar sekunder di tengah tren penurunan minat investor terhadap surat utang negara.

Dua poin itu adalah bagian dari Koordinasi Antara Kebijakan Fiskal dan Moneter antara Kementerian Keuangan dan BI Tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026).

Menariknya dalam kesepakatan terbaru antara kedua otoritas, mereka tidak lagi menggunakan istilah burden sharing sebagai bagian dari strategi pembiayaan fiskal meski substansinya sama dengan tahun 2025 lalu.

"Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity)," demikian tulis keterangan resmi BI dan Kemenkeu, Sabtu (21/2/2026).

Baik otoritas moneter maupun otoritas fiskal menjelaskan bahwa pembelian SBN oleh Bank Indonesia dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Adapun pelaksanaan transaksi debt switch SBN tahun 2026 direncanakan sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 triliun dan dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021, 2022, dan 2025.

"Kemenkeu dan BI berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat."

Borong SBN di Awal Tahun

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan telah membeli SBN Rp39,92 triliun per 18 Februari 2026, termasuk pembelian di pasar sekunder sebesar Rp20,23 triliun.

Dia menekankan bahwa kebijakan akomodatif dari sisi otoritas moneter dan fiskal turut memberikan daya dorong yang signifikan terhadap perekonomian. Perry menyatakan bank sentral terus menggulirkan stimulus melalui kebijakan suku bunga longgar serta ekspansi likuiditas di pasar.

Terkait ekspansi likuiditas, dia mencontohkan BI telah menurunkan posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp819,50 triliun pada 18 Februari 2026.

Selain itu, BI juga telah memberi insentif likuiditas makroprodensial (KLM) sebesar Rp427,5 triliun kepada perbankan hingga minggu pertama Februari 2026. Perinciannya, alokasi pada lending channel sebesar Rp357,9 triliun serta interest rate channel sebesar Rp69,6 triliun.

Langkah moneter ini berjalan beriringan dengan kucuran stimulus fiskal yang disiapkan oleh pemerintah. Adapun, pemerintah memberi diskon transportasi jelang Idulfitri dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng senilai Rp11,92 triliun.

Lebih lanjut, Perry menyoroti peran krusial dari realisasi berbagai program andalan pemerintah yang kini mulai berjalan di lapangan seperti MBG hingga KDMP.

"Realisasi dari program-program pemerintah, baik program-program untuk kesejahteraan dan pembangunan manusia seperti MBG, KDMP maupun yang lain, maupun juga program-program untuk mendorong sektor riil, hilirisasi dari Danantara, maupun yang lain yang akan mendorong investasi," katanya.

Burden Sharing Tahun 2025

Skema berbagi beban atau burden sharing yang awalnya untuk penanganan pandemi Covid-19 itu, kini mulai bergeser untuk memastikan program-program prioritas eksekutif bisa tercapai.

Dalam catatan Bisnis, BI dan pemerintah menerapkan skema burden sharing saat pandemi melanda Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang alias Perppu No.1/2020, BI ikut membiayai APBN yang saat itu fokus untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Keikutsertaan BI adalah dengan di antaranya membeli Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah. Kebijakan itu berjalan hingga beberapa tahun setelahnya guna memastikan ekonomi Indonesia pulih dari riak-riak pagebluk.

Pembelian SBN itu lalu berlanjut pada 2025, atau sekitar dua tahun setelah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencabut status pandemi Covid-19. Namun, kini orientasinya berubah. Burden sharing yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan program-program prioritas pemerintah.

Pada rapat dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa burden sharing kini dilakukan sebagai sinergi antara bank sentral dan pemerintah dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.

Perry memastikan burden sharing dilakukan dengan prudent. Dia memastikan langkah penambahan likuiditas dengan pembelian SBN dilakukan dengan kaidah kebijakan moneter. Teranyar, dia melaporkan bank sentral telah membeli SBN pemerintah sekitar Rp200 triliun.

"Kami update dan [sampai] kemarin kami telah membeli SBN sebesar Rp200 triliun, data terbaru kemarin termasuk untuk debt switching," ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (3/9/2025).

Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, terang Perry, adalah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga rendah, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan agar bisa mendorong penyaluran kredit.

Utamanya, sektor-sektor prioritas pemerintah yang sejalan dengan program Prabowo. Sampai dengan data terbaru, BI menyebut telah mengguyur insentif likuiditas perbankan sebesar Rp384 triliun.

Gubernur BI pertama yang dilantik untuk dua periode itu menjelaskan, sebagian dana dari pembelian surat utang pemerintah itu untuk penempatan atau pendanaan program-program prioritas Presiden Prabowo, yakni untuk menciptakan 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bank sentral dan otoritas fiskal menyepakati beban pembagian burden sharing untuk bunga utang. "Separuh-separuh kita sepakatnya. Kami sudah sepakat misalnya untuk pendanaan perumahan rakyat itu bebannya Bu Menkeu [Sri Mulyani] dan kami BI sama-sama 2,9%. Murah kan? Sehingga bisa menurunkan biaya bunga fiskal 2,9%, dan kemudian untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah 2,15%," papar Perry.

Kemudian, Perry menjelaskan formulasi burden sharing itu berupa bunga SBN tenor 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan kemudian, sisanya dibagi dua.

Bank Indonesia (BI) membuka peluang kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Skema ini sebelumnya pernah dilakukan pemerintah pada Pandemi Covid-19 dengan skema lainnya, yaitu burden sharing.

Apa perbedaan antara debt switching dan burden sharing?

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan debt switching dan burden sharing memiliki mekanisme dan konsekuensi yang berbeda, baik dari sisi struktur utang maupun risiko fiskal.

Menurut Yusuf, debt switching pada dasarnya merupakan strategi mengganti utang lama pemerintah dengan utang baru yang memiliki bunga lebih rendah.

“Debt switching itu sebenarnya utang-utang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah diganti dengan utang baru yang secara umum bunganya relatif lebih kecil,” ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Rabu (4/2).

Ia mencontohkan, jika pemerintah memiliki utang lama senilai Rp 1 triliun dengan bunga 10% per tahun, maka melalui debt switching utang tersebut bisa ditukar dengan surat utang baru yang memiliki bunga lebih rendah, misalnya 5%.

“Jadi yang memegang utang pemerintah sebesar Rp 1 triliun itu nanti diganti dengan ketentuan baru, dengan bunga yang lebih murah,” katanya.

Penurunan bunga tersebut dimungkinkan karena risiko ekonomi dinilai lebih rendah dibanding saat utang lama diterbitkan, misalnya pada masa pandemi ketika ketidakpastian tinggi sehingga kupon surat utang lebih mahal. Selain bunga yang lebih rendah, Yusuf menyebut tenor surat utang dalam skema debt switching biasanya ikut disesuaikan menjadi lebih pendek.

“Dengan debt switching biasanya tenornya itu dipendekin, dengan konsekuensi jatuh tempo utangnya lebih cepat,” ujarnya.

Ia menduga langkah ini selaras dengan fokus pemerintah yang ingin menggeser pembiayaan ke tenor pendek hingga menengah.

“Nah, kenapa kemudian pemerintah akhirnya bekerja sama dengan BI, saya kira memang karena saat ini pemerintah masih mempunyai utang-utang yang bunganya relatif tinggi, sehingga mereka harus melakukan penyesuaian,” kata Yusuf.

Berbeda dengan debt switching, skema burden sharing tidak mengganti utang lama, melainkan berbagi beban bunga antara pemerintah dan bank sentral.

Yusuf mencontohkan, jika ada utang dengan beban bunga Rp 10 triliun, maka sebagian beban bunga ditanggung pemerintah dan sebagian lagi oleh BI.

“Misalnya ada utang dengan bunga Rp 10 triliun, pemerintah dan BI berbagi beban. Bunga sebesar Rp 5 triliun ditanggung pemerintah, Rp 5 triliun ditanggung BI. Jadi, bedanya di sana, burden sharing itu pembagian beban saja,” katanya.

Dengan kata lain, burden sharing menurunkan tekanan biaya utang dengan membagi pembayaran bunga, sedangkan debt switching menurunkan biaya dengan menerbitkan utang baru yang lebih murah.

Sama-sama Memiliki Risiko

Meski demikian, Yusuf menilai kedua skema tetap memiliki risiko. Pada burden sharing, BI menanggung sebagian kewajiban yang dapat memengaruhi neraca keuangannya.

“BI nantinya punya tanggungan yang harus dibayarkan, yang harus diambil dari neraca uangnya BI. Dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan,” ujarnya.

Untuk debt switching, risikonya terletak pada tenor yang lebih pendek sehingga pengelolaan pembiayaan harus lebih hati-hati.

“Tenornya lebih pendek sehingga manajemen anggarannya juga harus lebih hati-hati, karena situasi ekonomi jangka pendek itu bisa sangat berubah,” kata Yusuf.

Ia menambahkan, saat ini pendekatan yang dilakukan lebih mengarah pada kolaborasi fiskal dan moneter, ketimbang penerapan burden sharing secara agresif seperti pada masa pandemi.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk kemungkinan melakukan debt switching. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi instrumen utama, disertai penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menjaga likuiditas.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) membuka opsi untuk melanjutkan kebijakan menukar tenor surat utang pemerintah atau debt switching untuk memperpanjang nafas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN 2026.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan kebijakan moneter, termasuk menutup kemungkinan kembalinya skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan anggaran.

Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal dan kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19, ketika Kementerian Keuangan dan BI memakai skema burden sharing.

Oleh karena itu, dia memastikan Kementerian Keuangan tidak akan meminta bank sentral untuk kembali membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

"Tidak, bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar," ujar Purbaya dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, yang mana BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19, termasuk pembelian SBN dengan bunga 0%.

"Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021," katanya.

Debt Switch Terbuka Lebar

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.

Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Saran Ekonom

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.

Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.

"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.

Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko.

"Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.

"Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar membutuhkan transparansi dari penukaran utang atau debt switching antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan yang diperkirakan berlanjut pada tahun ini.

Apalagi, Gubernur BI Perry Warjiyo sempat menegaskan bahwa opsi debt switching masuk dalam menu program moneter tahun ini, bersanding dengan operasi pasar lain seperti pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," ungkap Perry usai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Selasa (27/1/2026).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja.

Dia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah menjadi terbatas.

"Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata," jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Kendati demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukanlah solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya.

Dia mewanti-wanti agar pemerintah dan BI tidak terlalu agresif. Jika pasar membaca langkah ini sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pada bank sentral alias fiscal dominance maka dampaknya bisa menjadi bumerang berupa kenaikan premi risiko.

"Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai alat manajemen risiko, bukan jalan pintas menutup defisit. Menurutnya, transparansi dan disiplin kebijakan menjadi mutlak agar yield SBN tetap terjaga kompetitif, seperti pada Triwulan IV/2025 yang sempat menyentuh 6,01%.

"Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit," pungkasnya.

Hingga saat ini, BI dan Kementerian Keuangan masih mematangkan detail terkait volume hingga tenor debt switching 2026.

Deputi Gubernur BI Terpilih Thomas Djiwandono mengaku bahwa skema debt switching ini nantinya akan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.

"Hal-hal seperti itu sudah dihitung. Koordinasi dengan Ditjen PPR [Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko] baik sekali, jadi itu tidak akan memengaruhi market," ucap Thomas di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Rekam Jejak Debt Switching

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Debt switching utang pemerintah kepada BI sudah sempat dilakukan pada tahun lalu. Saat itu, Kementerian Keuangan dan BI utang burden sharing sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025 dibayar melalui mekanisme debt switching.

Burden sharing sendiri merupakan kebijakan yang diambil akibat pandemi Covid-19. Lewat kebijakan tersebut, Bank Indonesia (BI) diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan.

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.

Pada tahun lalu, bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025, yang porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching sebesar Rp246,6 triliun atau melebihi disepakati di awal.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) telah membuka opsi untuk memperpanjang skema tukar utang atau debt switching dengan pemerintah untuk pembiayaan anggaran tahun 2026.

Skema tersebut akan 'memperpanjang nafas' fiskal pemerintah yang tahun ini harus menanggung utang jatuh tempo di kisaran Rp833,96 triliun atau naik dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp800-an triliun.

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Skema ini merupakan bagian dari sinergi antara otoritas moneter dan fiskal, apalagi pemerintah saat ini sedang menghadapi risiko pembengkakan defisit anggaran.
Meski demikian, ada isu independensi BI jika terlalu melibatkan bank sentral dalam pembiayaan APBN.

Pada tahun 2025 lalu misalnya, bank sentral telah membeli surat berharga negara (SBN) senilai Rp332,1 triliun yang artinya 74,25% atau senilai Rp246,6 triliun dilakukan dengan skema tersebut.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.

Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Beban Fiskal Membengkak

Di sisi lain, beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang.

Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun.

Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang.

Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

BI Kehilangan Independensi?

Sinergi otoritas moneter dan fiskal diprediksi semakin kuat menyusul penetapan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Independensi bank sentral jadi pertaruhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang terpilih menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya berharap Thomas nantinya dapat membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

“Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih mengharapkan wakil menteri saya yang terpilih [Thomas Djiwandono], namanya teman,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan bahwa masuknya sosok fiskal seperti Thomas ke dalam Bank Indonesia bukan bertujuan agar pemerintah mendominasi kebijakan moneter.

Sebaliknya, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif.

“Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026, sebagai salah satu instrumen ekspansi likuiditas dalam kerangka bauran kebijakan moneter tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Rekam Jejak 2025

Sebagai catatan, sinergi BI dan pemerintah melalui pembelian SBN terbukti agresif sepanjang tahun lalu. Bank sentral mencatat total pembelian SBN mencapai Rp332,1 triliun sepanjang 2025.

Dari total likuiditas yang diguyur ke pasar obligasi tersebut, porsi terbesar dilakukan melalui mekanisme debt switching dengan pemerintah, yakni mencapai Rp246,6 triliun.

Langkah ini tidak berhenti di tutup tahun lalu, otoritas moneter tercatat masih melanjutkan pembelian SBN sebesar Rp23,7 triliun sejak awal tahun hingga 23 Januari 2026.

"Pembelian SBN tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar dan konsisten dengan program moneter yang ditempuh Bank Indonesia," ujarnya.

Perry menjelaskan bahwa likuiditas yang dipasok melalui pembelian SBN ini secara tidak langsung turut mendukung pendanaan program ekonomi strategis pemerintah.

"Dalam kaitan ini, sebagian SBN dimaksud dipergunakan pemerintah untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Astacita, seperti perumahan dan KMP, Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.