Grab meluncurkan 13 fitur baru berbasis kecerdasan buatan atau AI lewat acara bertajuk GrabX 2026. Ada yang berfungsi mendampingi pengemudi, dan ada juga yang membantu pengguna berbelanja.

“Saya percaya AI harus bekerja paling keras untuk orang-orang yang paling membutuhkannya. Saya sangat antusias bahwa produk yang kami luncurkan hari ini di GrabX seperti memiliki pendamping pintar di sisi pengguna,” kata Chief product Officer Grab Philipp Kandal dalam acara GrabX 2026 di Jakarta, Rabu (8/4).

Ada 13 fitur baru yang diluncurkan, dengan sembilan di antaranya tersedia di Indonesia. Rinciannya sebagai berikut:

1. Group Ride

Fitur yang sudah ada di Indonesia ini bisa membantu pengguna hemat hingga 40% biaya perjalanan dibandingkan bepergian sendiri jika memiliki rute yang sama. AI Grab mengatur seluruh perjalanan secara cerdas agar paling efisien, dan tarif setiap penumpang dihitung berdasarkan faktor seperti jarak tempuh, kondisi lalu lintas, serta waktu perjalanan.

2. Grab More

Fitur yang sudah ada di Indonesia ini membuat penggunanya bisa memesan makanan di merchant berbeda dengan satu ongkos kirim.

3. Grab Shopping Agent

Fitur ini sudah tersedia di Indonesia dan merupakan turunan dari AI Assistant yang fokus ke belanja. Pengguna bisa mengirim daftar, foto, atau voice note, lalu sistem akan langsung menyusun keranjang belanja dari berbagai merchant, termasuk alternatif produk jika diperlukan.

4. Personalised Travel Experience

Fitur ini baru akan diluncurkan di Indonesia pada kuartal III 2026. Fitur ini bisa membantu pengguna, dengan memberikan informasi dan pengingat yang dibutuhkan saat berada di suatu tempat, mulai dari pengingat paspor, informasi konter check in hingga pembaruan gate keberangkatan penerbangan.

5. Discover by Grab

Fitur ini baru akan dihadirkan di Indonesia pada akhir tahun. Fitur ini bisa memberikan panduan saat berada di kota baru atau menjelajahi lingkungan sekitar untuk mengetahui makanan autentik dan mempelajari preferensi penggunanya dengan memberikan rekomendasi terbaik.

6. Cloud Printer

Fitur ini baru akan ada di Indonesia pada April . Fitur ini bisa memudahkan merchant karena pesanan tercetak otomatis saat masuk dan staf dapur cukup memindai kode QR pada tiket yang tercetak untuk memunculkan notifikasi pengambilan setelah makanan siap.

7. Tap to pay

Fitur ini baru akan tersedia di Indonesia pada akhir 2026. Dengan adanya fitur ini maka akan membuat ponsel Grab Merchant menjadi terminal pembayaran contactless tanpa perangkat khusus, pengaturan yang rumit, dan pendaftaran yang panjang.

8. Driver AI Assistant

Fitur ini sudah ada di Indonesia dan bisa menjadi pendamping pintar bagi pengemudi untuk memandu agar berkendara lebih efisien dan berpenghasilan lebih banyak.

9. Grab Maps for Consumer

Fitur yang sudah ada di Indonesia ini bisa membantu penggunanya untuk menentukan kapan waktu untuk berangkat dan bisa menghitung estimasi waktu dan harga Grab. Bahkan bisa menghitung biaya tol dan waktu tempuh jika berkendara sendiri.

Semua fitur tersebut diluncurkan di GrabX untuk panduan yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan tanpa hambatan, dan pemberdayaan bisnis.

Untuk konsumen, fitur Group Ride memudahkan hingga empat orang berbagi kendaraan dengan mengoordinasikan penjemputan dan pembagian biaya.

Sementara GrabMaps memungkinkan pengguna menemukan fasilitas terdekat seperti pengisian daya untuk kendaraan listrik dan tempat parkir, bahkan menyediakan peta dalam ruangan untuk navigasi di mal dan gedung.

Bagi para turis, fitur seperti Pengalaman Perjalanan yang Dipersonalisasi dan Discover bisa membantu mengurangi kerepotan saat bepergian. Ini mulai dari memudahkan proses di bandara dengan pengingat pembaruan penerbangan atau persyaratan kartu kedatangan, hingga menampilkan ulasan dan rekomendasi kuliner lokal.

Untuk mitra merchant dan pengemudi, tersedia fitur baru untuk pemberdayaan bisnis. Mitra merchant dapat menggunakan alat seperti Virtual Store Manager dan Cloud Printer yang memanfaatkan perangkat keras untuk mengotomatiskan alur kerja toko dengan menggunakan visi komputer berbasis AI untuk memantau kebersihan dan lalu lintas pengunjung, serta secara otomatis menyinkronkan pesanan makanan antara bagian depan dan dapur.

Sementara itu, mitra pengemudi dapat menggunakan chatbot Driver AI Assistant sebagai pendamping pintar untuk mendapatkan saran secara real-time yang membantu mereka berkendara lebih efisien dan meningkatkan pendapatan harian.

Semua fitur ini didukung oleh Grab Intelligence Layer yang merupakan infrastruktur AI perusahaan yang dibangun dari wawasan atas 20 miliar perjalanan dan pesanan. “Teknologi ini mengubah sinyal dunia nyata seperti dampak hujan terhadap lalu lintas atau aktivitas real-time di toko merchant menjadi fitur yang mempermudah pengambilan keputusan dan mengotomatiskan tugas manual,” kata Kandal.

Grab mengumumkan bahwa besaran Bonus Hari Raya atau BHR tahun ini maksimal Rp 850 ribu untuk mitra pengemudi ojol dan Rp 1,6 juta bagi driver taksi online.

Besaran BHR yang paling rendah juga meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Untuk pengemudi ojol naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 150 ribu, sedangkan taksi online menjadi Rp 200 ribu.

“BHR 2026 merupakan bentuk penghargaan tulus Grab kepada seluruh mitra pengemudi dengan produktivitas tinggi yang setiap hari melayani masyarakat Indonesia,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi kepada Katadata.co.id, Selasa (3/3).

“Melalui BHR 2026, kami ingin memastikan dukungan yang berdampak langsung dan benar-benar dirasakan oleh para mitra pengemudi, khususnya pada bulan yang penuh berkah ini,” Neneng menambahkan.

Grab akan memberikan BHR kepada 400 ribu pengemudi ojol dan taksi online tahun ini. Pemberian Bonus Hari Raya berdasarkan indikator tingkat produktivitas mitra, termasuk jumlah dan konsistensi penyelesaian order, serta kualitas pelayanan. Pendekatan berbasis produktivitas ini, kata Neneng, bertujuan memastikan apresiasi diberikan secara proporsional sesuai partisipasi mitra dalam ekosistem yang fleksibel.

Sebagai platform dengan model kemitraan yang memberikan kebebasan bagi mitra untuk menentukan waktu dan intensitas aktivitasnya, Grab memahami bahwa pola partisipasi bersifat dinamis.

Berdasarkan data internal per Desember 2025, dari sekitar 3,7 juta mitra yang terdaftar, mitra yang menerima setidaknya satu order di aplikasi dalam satu bulan berjalan berkisar antara 700 ribu hingga 800 ribu mitra pengemudi. Jumlah ini bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan kebutuhan, preferensi, serta tingkat partisipasi masing-masing individu.

“Karakter fleksibel inilah yang menjadi ciri utama ekosistem gig economy. Oleh karena itu, kebijakan BHR dirancang dengan mengacu pada data produktivitas aktual mitra, sehingga implementasinya tetap proporsional, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak dalam ekosistem,” kata Neneng.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada akhir pekan lalu (27/2) juga telah menyampaikan bahwa skema BHR perlu mempertimbangkan karakter fleksibilitas model kemitraan di sektor ekonomi digital.

“Sesuai tahun lalu, tentu kami harus fair dan memahami kondisi fleksibilitas dari bisnis ini, maka BHR itu kan harus sesuai dengan keaktifan mereka (mitra pengemudi). Orang yang memang full time dengan orang yang part-time itu harusnya berbeda. Model bisnisnya berbeda dengan pekerja biasa,” ujar Yassierli.

Grab mengumumkan bahwa besaran Bonus Hari Raya atau BHR tahun ini maksimal Rp 850 ribu untuk mitra pengemudi ojol dan Rp 1,6 juta bagi driver taksi online.

Besaran BHR yang paling rendah juga meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Untuk pengemudi ojol naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 150 ribu, sedangkan taksi online menjadi Rp 200 ribu.

“BHR 2026 merupakan bentuk penghargaan tulus Grab kepada seluruh mitra pengemudi dengan produktivitas tinggi yang setiap hari melayani masyarakat Indonesia,” kata Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi kepada Katadata.co.id, Selasa (3/3).

“Melalui BHR 2026, kami ingin memastikan dukungan yang berdampak langsung dan benar-benar dirasakan oleh para mitra pengemudi, khususnya pada bulan yang penuh berkah ini,” Neneng menambahkan.

Grab akan memberikan BHR kepada 400 ribu pengemudi ojol dan taksi online tahun ini. Pemberian Bonus Hari Raya berdasarkan indikator tingkat produktivitas mitra, termasuk jumlah dan konsistensi penyelesaian order, serta kualitas pelayanan. Pendekatan berbasis produktivitas ini, kata Neneng, bertujuan memastikan apresiasi diberikan secara proporsional sesuai partisipasi mitra dalam ekosistem yang fleksibel.

Sebagai platform dengan model kemitraan yang memberikan kebebasan bagi mitra untuk menentukan waktu dan intensitas aktivitasnya, Grab memahami bahwa pola partisipasi bersifat dinamis.

Berdasarkan data internal per Desember 2025, dari sekitar 3,7 juta mitra yang terdaftar, mitra yang menerima setidaknya satu order di aplikasi dalam satu bulan berjalan berkisar antara 700 ribu hingga 800 ribu mitra pengemudi. Jumlah ini bersifat dinamis dan dapat berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan kebutuhan, preferensi, serta tingkat partisipasi masing-masing individu.

“Karakter fleksibel inilah yang menjadi ciri utama ekosistem gig economy. Oleh karena itu, kebijakan BHR dirancang dengan mengacu pada data produktivitas aktual mitra, sehingga implementasinya tetap proporsional, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak dalam ekosistem,” kata Neneng.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada akhir pekan lalu (27/2) juga telah menyampaikan bahwa skema BHR perlu mempertimbangkan karakter fleksibilitas model kemitraan di sektor ekonomi digital.

“Sesuai tahun lalu, tentu kami harus fair dan memahami kondisi fleksibilitas dari bisnis ini, maka BHR itu kan harus sesuai dengan keaktifan mereka (mitra pengemudi). Orang yang memang full time dengan orang yang part-time itu harusnya berbeda. Model bisnisnya berbeda dengan pekerja biasa,” ujar Yassierli.

Pemerintah menetapkan Bonus Hari Raya sebesar 25% dari rata-rata pendapatan selama 12 tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rata-rata pengemudi ojol memperoleh BHR Rp 150 ribu.

Sementara itu, rerata pengemudi taksi online meraih Bonus Hari Raya Rp 200 ribu. “Ini pengemudi yang aktif,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3).

Besaran Bonus Hari raya sebesar 25% dari rata-rata pendapatan selama 12 tahun terakhir, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/3/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi. Angka ini meningkat dibandingkan tahun lalu 20%.

Akan tetapi, besaran BHR diserahkan kepada aplikator, dengan menyesuaikan pada kategori dan keuangan perusahaan. Merujuk pada pemberian BHR tahun lalu, perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive menetapkan kriteria pengemudi taksi online dan ojol yang akan menerima Bonus Hari Raya, dengan nilai yang berbeda-beda.

Airlangga mengatakan ada 850 ribu pengemudi ojol dan taksi online yang akan menerima BHR. GoTo Gojek Tokopedia dan Grab akan memberikan Bonus Hari Raya kepada 400 ribu mitra pengemudi taksi online dan ojol.

Kedua aplikator bernuansa hijau itu menggelontorkan anggaran untuk BHR masing-masing Rp 100 miliar sampai Rp 110 miliar tahun ini. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 50 miliar.

Sementara itu, Maxim akan memberikan BHR kepada 51.000 mitra pengemudi taksi online dan ojol tahun ini. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun lalu 1.000 orang.

Kemudian inDrive bakal memberikan Bonus Hari Raya atau BHR kepada sekitar 500 mitra pengemudi taksi online dan ojol.

Airlangga menyebutkan total anggaran yang digelontorkan aplikator untuk memberikan BHR kepada mitra pengemudi taksi online dan ojol tahun ini Rp 220 miliar. “Nilainya dua kali dibandingkan tahun lalu sekitar Rp 105 miliar – Rp 110 miliar,” kata dia.

Pemerintah mendorong penyaluran BHR kepada mitra pengemudi taksi online dan ojol dapat dilakukan lebih awal, yakni mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Hal ini bertujuan membantu para mitra dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga daya beli jelang Hari Raya.

Pemerintah menetapkan besaran Bonus Hari Raya atau BHR untuk mitra pengemudi taksi online dan ojol yakni 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Angka ini meningkat dibandingkan Ramadan tahun lalu yakni 20% dari rerata penghasilan setahun terakhir.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran atau SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/3/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Bonus Hari Raya diberikan dalam bentuk uang tunai. “Pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi,” bunyi SE itu dibacakan Menaker Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3).

Pemerintah mengimbau kepada para gubernur untuk mengingatkan perusahaan aplikasi di wilayah masing-masing, agar memberikan BHR Keagamaan. Selain itu, para gubernur diminta menginstruksikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan surat edaran itu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada 850 ribu pengemudi ojol yang akan menerima BHR. GoTo Gojek Tokopedia dan Grab akan memberikan Bonus Hari Raya kepada 400 ribu mitra pengemudi taksi online dan ojol.

Kedua aplikator bernuansa hijau itu menggelontorkan anggaran untuk BHR masing-masing Rp 100 miliar sampai Rp 110 miliar tahun ini. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun lalu Rp 50 miliar.

Sementara itu, Maxim akan memberikan BHR kepada 51.000 mitra pengemudi taksi online dan ojol tahun ini. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun lalu 1.000 orang.

Kemudian inDrive bakal memberikan Bonus Hari Raya atau BHR kepada sekitar 500 mitra pengemudi taksi online dan ojol.

Airlangga menyebutkan total anggaran yang digelontorkan aplikator untuk memberikan BHR kepada mitra pengemudi taksi online dan ojol tahun ini Rp 220 miliar. “Nilainya dua kali dibandingkan tahun lalu sekitar Rp 105 miliar – Rp 110 miliar,” kata dia

Pemerintah mendorong penyaluran BHR kepada mitra pengemudi taksi online dan ojol dapat dilakukan lebih awal, yakni mulai H-14 dan paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Hal ini bertujuan membantu para mitra dalam memenuhi kebutuhan serta menjaga daya beli jelang Hari Raya.

Denpasar (ANTARA) -

Pemerintah Provinsi Bali memperluas pengembangan ekosistem transportasi umum termasuk non trayek salah satunya taksi listrik berbasis baterai untuk mendukung pariwisata lebih ramah lingkungan.

“Kami berusaha membangun ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Bali dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta di sela peluncuran sinergi Green Smart Mobility (SM)-Koperasi (Taksi) Komotra Bali di Denpasar, Bali, Jumat.

Menurut dia, kolaborasi tersebut menjawab regulasi yang ada di Bali terkait usia kendaraan angkutan non trayek seperti taksi maksimal 10 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

“Jadi dua ini tercapai, semangat untuk transformasi dan semangat melaksanakan regulasi tentang peremajaan angkutan,” ucapnya.

Ia berharap momentum tersebut menjadi bagian untuk memperbaiki wajah transportasi di Pulau Dewata sekaligus membangun citra pariwisata Bali lebih ramah lingkungan melalui kendaraan listrik.

Selain itu, memperkuat jenama (branding) pariwisata Bali di mata wisatawan dan menekankan peningkatan kapasitas pengemudi yang perlu diperbarui berkala.

Saat ini, jasa transportasi non trayek (taksi) di Pulau Dewata dilaksanakan oleh enam koperasi yang bergerak jasa angkutan dan satu badan usaha.

Sementara itu, Managing Director Green SM Indonesia Deny Tjia mencermati peluang besar sinergi dengan koperasi angkutan lainnya guna mendukung regulasi pemerintah terkait transportasi ramah lingkungan.

“Kolaborasi strategis dengan koperasi angkutan di Bali bisa menyukseskan elektrifikasi kendaraan di Bali,” ucapnya.

Saat ini, layanan transportasi taksi menggunakan kendaraan listrik di Bali itu dilaksanakan dengan koperasi lokal tersebut menggunakan mobil listrik pabrikan Vietnam yang bertransmisi matik.

Untuk akses layanan angkutan kendaraan listrik itu salah satunya melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui ponsel pintar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Grab menyampaikan Bonus Hari Raya atau BHR bagi pengemudi taksi online dan ojol tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pesaing Gojek ini memberikan bonus untuk mitra pengemudi taksi online berkisar Rp 50 ribu - Rp 1,6 juta, sementara driver ojol Rp 50 ribu - Rp 850 ribu.

"Grab melanjutkan Bonus Hari Raya (BHR) dengan komitmen yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam acara Buka Puasa Bersama di Jakarta, Kamis (26/2). Ia belum mau memerinci apa yang dimaksud dengan 'komitmen yang lebih baik', baik dari sisi nilai maupun lainnya.

Akan tetapi, salah satunya yakni menyediakan hadiah umroh untuk beberapa mitra pengemudi. Dalam acara kali ini, Grab memberikan hadiah umroh langsung kepada lima mitra pengemudi.

"Untuk mitra yang lainnya, akan ada seperti mekanisme (untuk mendapatkan umroh)," kata Neneng.

Dalam acara sebelumnya, Neneng menjelaskan bahwa BHR akan diberikan kepada mitra pengemudi taksi online dan ojol yang berprestasi.

Grab memastikan BHR diberikan kepada mitra pengemudi taksi online dan ojol berdasarkan kinerja yang tercatat di aplikasi. Sebagai gambaran, Grab menerapkan sistem BHR berbasis keadilan dan kinerja pada tahun lalu, dengan sejumlah indikator utama, di antaranya:

• Status Mitra Aktif, yakni aktif menerima dan menyelesaikan order dalam periode tertentu
• Tingkat penyelesaian order yang konsisten
• Kepatuhan terhadap aturan Grab, termasuk bebas dari pelanggaran serius seperti fraud
• Rating dan umpan balik pelanggan yang mencerminkan kualitas layanan

Berdasarkan kriteria tersebut, Grab membagi penerima BHR ke dalam beberapa kategori, dengan besaran yang berbeda-beda antara lain:

• Mitra Jawara: Rp 255 ribu – Rp 850 ribu
• Mitra Ksatria: Rp 100 ribu
• Mitra Pejuang: Rp 100 ribu
• Mitra Anggota: Rp 50 ribu

Nilai BHR yang diberikan untuk mitra pengemudi taksi online berkisar Rp 50 ribu - Rp 1,6 juta, sementara driver ojol Rp 50 ribu - Rp 850 ribu.

Pemberian BHR merupakan bagian dari dukungan berkelanjutan Grab senilai Rp100 miliar yang dibagi dalam tiga program utama. Selain BHR, investasi ini mencakup iuran BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi mitra berprestasi, serta Grab Academy untuk memberdayakan mitra pengemudi dan mitra usaha mengembangkan keterampilan agar tetap produktif dan mampu naik kelas di era ekonomi digital.

Grab menyebutkan jumlah mitra pengemudi taksi online dan ojol aktif harian mencapai 3,7 juta. Sebanyak 19% - 20% atau 700 ribu - 800 ribu di antaranya merupakan driver yang hanya mengambil order satu per bulan.

Grab menyebutkan jumlah mitra pengemudi taksi online dan ojol aktif harian mencapai 3,7 juta. Pesaing Gojek ini juga mengungkapkan ciri-ciri mitra driver yang bisa meraup Rp 10 juta lebih per bulan.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi menyampaikan lebih dari 80% mitra pengemudi ojol yang bergabung, tidak menjadikan pekerjaan driver transportasi online ini sebagai penghasilan utama. Selain itu, 67% lebih driver taksi online tidak mengandalkan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama.

"Dari 3,7 juta mitra yang terdaftar, sebanyak 700 ribu sampai 800 ribu di antaranya 'narik' minimal satu kali dalam sebulan," kata Neneng dalam acara Buka Puasa Bersama di Jakarta, Kamis (26/2). Jumlah ini mencapai 19% - 20% dari total.

Neneng kemudian menyebutkan ciri-ciri mitra pengemudi ojol yang bisa mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 10 juta per bulan, rata-rata mengambil order 28 per hari. "Biasanya yang menjadikan pekerjaan driver ojek online sebagai sumber nafkah utama," katanya.

Data internal Grab pada Desember 2025 juga menunjukkan, rata-rata pengemudi ojol yang mengambil 15 order per hari, bisa meraup pendapatan Rp 4 juta sampai Rp 10 juta per bulan.

Sementara itu, driver ojol yang meraih Rp 1 juta - Rp 4 juta per bulan, retata mengambil enam order per bulan. Selain itu, ada yang meraih penghasilan kurang dari Rp 1 juta per bulan, karena rerata mengambil empat order per hari.

Neneng juga mengungkapkan ciri-ciri mitra pengemudi taksi online yang meraup Rp 10 juta per bulan, yakni rata-rata mengambil 11 order per hari. Sementara itu, driver yang mendapatkan Rp 4 juta sampai Rp 10 juta per bulan, rerata 'narik' tujuh order per hari.

Sedangkan mitra pengemudi taksi online yang meraih Rp 1 juta sampai Rp 4 juta per bulan, rerata mengambil lima order per hari. Lalu, driver yang meraih kurang dari Rp 1 juta rerata mengambil kurang dari empat order per hari.

Oleh karena itu, Neneng menegaskan bahwa profesi sebagai pengemudi ojol maupun taksi online merupakan pekerjaan yang fleksibel. Menurut dia, peluang kerja ini juga menjadi bantalan ekonomi, sebab sekitar 50% dari mereka merupakan korban PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja.

Gojek memblokir permanen akun penumpang yang diduga berbuat mesum bersama kekasihnya dalam taksi online Gocar di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang videonya viral beredar.

Manajemen Gojek menyebut penumpang Gocar tersebut terbukti melanggar aturan sehingga akunnya diblokir permanen.

"Berdasarkan investigasi tersebut terbukti penumpang melakukan pelanggaran. Akun penumpang tersebut telah kami lakukan suspend atau pemblokiran permanen," kata Head of Corporate Affairs ODS, Rosel Lavina dalam keterangannya, Minggu (15/2) dikutip Detik Finance.

Rosel mengatakan langkah tegas ini untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, pemblokiran tersebut untuk memastikan ekosistem perusahaan aman dan bebas dari tindak asusila serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

"Gojek berkomitmen menghadirkan ekosistem yang aman untuk pelanggan maupun mitra driver. Hal ini diwujudkan lewat serangkaian langkah preventif serta penindakan yang tegas atas pelaku pelanggaran," imbuhnya.

Gojek juga mengimbau kepada mitra driver untuk dapat melaporkan adanya pelanggaran melalui kanal resmi, salah satunya halaman bantuan di aplikasi Gojek Driver.

"Pada situasi darurat, mitra driver maupun pelanggan dapat menggunakan tombol darurat di aplikasi yang terhubung langsung dengan Unit Darurat/Satgas Gojek yang siap merespon 24 jam," ucap Rosel.

Seorang driver berinisial AR membagikan pengalaman mengangkut sejoli penumpang yang diduga mesum selama perjalanan.

Dalam video yang viral beredar, AR menerima orderan dari wilayah Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Baru setengah perjalanan, ia mengaku curiga lantaran penumpang wanita terus-menerus tiduran dan meletakkan kepalanya pada bagian paha laki-laki.

Untuk memastikan rasa curiganya, AR pun mencoba menggeser spion bagian tengah mobilnya dan mendapati keduanya melakukan tindakan asusila.

"Saya mulai nundukin spion tengah, saya nundukin spion tengah. Baru mulai saya tegur," terang AR kepada wartawan, Kamis (12/2).

Menurut AR, kedua penumpangnya itu sempat tak menggubris tegurannya. Namun, setelah ditegur kembali dengan nada tinggi, penumpang perempuan mulai beranjak bangun.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menuntut Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pengemudi ojek online (ojol), bukan Bonus Hari Raya (BHR).

Ketua SPAI Lily Pujiati meminta SE tahun ini menjadi peraturan yang mengikat tentang pemberian THR kepada pekerja platform pengemudi ojol, taksol, kurir dan pengantaran.

Lily menuturkan, selama ini alasan Kemnaker tidak memberikan THR kepada pengemudi ojol adalah karena status sebagai mitra.

“Padahal, realitas sehari-hari status hubungan yang tercipta antara perusahaan platform dengan pengemudi adalah hubungan kerja,” tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Hubungan kerja tersebut terlihat dari pekerjaan pengantaran penumpang, barang dan makanan yang mendapatkan upah/pendapatan disertai adanya sanksi bila perintah pengantaran tidak diselesaikan.

Dengan demikian, ketiga unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah dan perintah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 13/2003 Ketenagakerjaan, telah terpenuhi di dalam aplikasi pengemudi ojol.

Alih-alih THR, saat ini Kemnaker memang berencana melanjutkan aturan BHR seperti tahun sebelumnya.

“Padahal kita ingat bahwa Surat Edaran Menaker soal BHR hanya sekedar imbauan. Akhirnya platform justru mengakali aturan tersebut atas nama produktivitas dengan membuat berbagai syarat yang diskriminatif,” tambahnya.

Lily memandang, kriteria yang tidak adil itu meliputi ketentuan per bulan dan selama 12 bulan terakhir yaitu berupa kerja 200 jam online, 25 hari kerja, rating penyelesaian order 90% dan lainnya.

Kriteria tersebut sekilas masuk akal, tetapi menjadi mustahil karena tidak ada order dari platform yang dapat dijalankan pengemudi karena skema tarif hemat dan promo seperti Bike Hemat dan Gacor Berbayar.

Pengemudi ojol yang tidak berlangganan program tersebut, sulit untuk mendapat order. Kalaupun berlangganan, ada biayanya hingga Rp20.000 per hari.

Maka untuk menjamin tunjangan layak, SPAI menuntut THR sebesar 1 kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tanpa syarat yang wajib dibayarkan platform seperti Gojek, Grab, Maxim, Shopee Food, InDrive, Lalamove, Deliveree, Borzo, dan lainnya kepada setiap pengemudinya.

“Bagi platform yang melanggar, pemerintah wajib memberi sanksi tegas,” tutup Lily.

Jika menengok catatan Bisnis pada 2025, Kemnaker mengimbau perusahaan layanan transportasi berbasis daring untuk memberikan BHR kepada pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melalui Surat Edaran No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

“Bonus hari raya keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi,” tulis Yassierli dalam surat edaran, dikutip Rabu (12/3/2025).

Dalam surat edaran tersebut, pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik akan memperoleh bonus secara proposional sesuai kinerja, berupa uang tunai dengan perhitungan 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Sementara itu, pengemudi dan kurir yang tidak termasuk kategori tersebut akan menerima BHR keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.

Komisi yang diambil aplikator atas layanan pengantaran orang atau ojol disebut akan turun dari 20% menjadi 10%. Bagaimana aturan di negara lain?

Dalam draf rancangan Perpres Ojol yang dilihat Katadata.co.id dan juga dilaporkan oleh Reuters, komisi yang diambil aplikator dari pendapatan pengemudi ojek online untuk layanan pengantaran orang, akan turun dari 20% menjadi 10%.

Katadata.co.id mengonfirmasi bocoran draf rancangan Perpres Ojol itu kepada Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia membenarkan bahwa regulasi ini akan mengatur besaran komisi aplikator dan skema jaminan sosial bagi pengemudi.

Namun Prasetyo mengatakan penerbitan Perpres ojol menunggu tercapainya penggabungan usaha atau merger Gojek dan Grab.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum dapat memastikan apakah penurunan komisi 10% diatur dalam Perpes Ojol, mengingat beleid ini masih dikaji oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg.

“Persentasenya belum bisa saya sampaikan,” kata Dudy saat ditemui di kompleks DPR, Jakarta, Selasa (20/1).

Katadata.co.id juga meminta tanggapan Gojek, Grab, dan inDrive mengenai kabar bocoran Perpres Ojol tersebut, namun belum ada respons.

Sedangkan Government Relations Manager Maxim Indonesia Rafi Assagaf mengatakan perusahaan mendukung penerapan skema komisi yang bersifat fleksibel dengan rentang batas 15% hingga 20%. "Tidak ditetapkan sebagai komisi yang rigid/ mutlak. Hal ini selaras dengan model bisnis transportasi online," kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (20/1).

Komisi itu, kata dia, digunakan untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan dua aplikasi yang kompleks ,baik aplikasi untuk penumpang maupun untuk mitra pengemudi, termasuk di dalamnya adalah sistem peta, navigasi, dan pembayaran.

Selain itu, komisi berperan penting dalam memastikan operasional layanan yang stabil selama 24 jam, mencakup pemrosesan volume besar permintaan perjalanan dan pembayaran, penyediaan dukungan teknis, serta perlindungan keamanan dan kerahasiaan data. Komisi juga mendukung pengelolaan sistem pembayaran dan aktivitas pemasaran guna menjaga ketersediaan layanan secara luas.

Bagaimana aturan soal komisi aplikator di negara lain? Katadata.co.id mengumpulkan data dari beberapa sumber, dengan hasil sebagai berikut:

Malaysia mengatur besaran komisi maksimal 20% lewat E-hailing Services Guidelines 2018. Sedangkan di India, Motor Vehicle Aggregator Guidelines menyebutkan bahwa pengemudi harus menerima setidaknya 80% dari tarif pada setiap perjalanan, sebagaimana dikutip dari The Indian Express.

Di Indonesia, komisi yang diambil aplikator dari pendapatan mitra pengemudi ojol atas layanan pengantaran orang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022.

Potongan aplikator atas layanan pengantaran orang maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.

Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:

• Asuransi keselamatan tambahan
• Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
• Dukungan pusat informasi
• Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
• Bantuan lainnya dalam situasi tertentu

Namun Malaysia sudah menerbitkan aturan Gig Workers Act 2025. UU ini menerima Royal Assent atau persetujuan resmi raja pada Desember 2025 dan digazette sebagai aturan yang sah, meski belum efektif diberlakukan.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Sumber Manusia Malaysia, aturan itu mendefinisikan pekerja gig atau gig workers adalah pekerja yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan berbasis tugas/jasa yang sifatnya fleksibel, jangka pendek, atau per proyek, biasanya melalui platform digital.

Contoh pekerja gig yakni pengemudi taksi online, ojol, kurir, freelancer desain, penulis konten, penerjemah, fotografer, perawat lepas hingga musisi panggilan.

Regulasi itu menyebutkan semua platform dan perusahaan yang melibatkan pekerja lepas, termasuk Grab dan Foodpanda, harus menyediakan kontrak yang secara jelas menyatakan standar minimum untuk ketentuan pembayaran, pengaturan kerja, cakupan asuransi, dan prosedur pemutusan hubungan kerja.

Untuk mengekang praktik tidak adil, UU itu melarang perubahan tarif sepihak, penonaktifan akun secara sewenang-wenang, dan pembatasan pekerjaan multi-platform.

Sementara di Thailand, terdapat Royal Decree on Digital Platform Services pada 2025. Pemerintah mewajibkan aplikator mendaftarkan kendaraan sebagai angkutan umum dan mengharuskan mitra memiliki surat izin mengemudi (SIM) khusus angkutan umum.

Aturan itu diberlakukan untuk memastikan keamanan dan keandalan platform yang berdampak pada keamanan negara, kesehatan, lingkungan, energi, komunikasi, transportasi, logistik, dan utilitas publik. Pemerintah Thailand juga mengatur biaya layanan sesuai dengan aturan tarif transportasi yang berlaku.

Lalu di Vietnam, operasional transportasi daring diatur melalui Decree 10/2020/ND-CP. Regulator mewajibkan kendaraan seperti taksi online untuk menunjukkan tanda taksi di depan kaca bagian depan mobil.

Vietnam juga menerbitkan Decree No.126/2020/ND-CP yang mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN 10% untuk transportasi online. Vietnam tidak mengatur tarif atau diserahkan kepada mekanisme pasar.

Bocoran Peraturan Presiden atau Perpres ojol beredar. Isinya disebut-sebut memuat besaran komisi yang diambil oleh aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive, serta kewajiban mereka untuk membayarkan sebagian asuransi kesehatan hingga jaminan hari tua.

Dua sumber Reuters melaporkan, Presiden Prabowo mempertimbangkan agar Perpres ojol itu memuat kewajiban aplikator membayarkan tunjangan finansial dan sosial kepada mitra pengemudi taksi dan ojek online.

Sumber Reuters di industri transportasi online khawatir kewajiban-kewajiban itu akan meningkatkan pengeluaran tahunan perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive. "Sebagian besar pemain di industri ini tidak dapat mempertahankan perubahan ini," kata dia dikutip dari Reuters, Rabu (14/1) malam.

Sumber kedua di industri yang sama juga mengingatkan bahwa kewajiban membayar biaya asuransi dapat menurunkan margin, serta mengurangi jumlah pengemudi taksi dan ojek online yang menjadi mitra.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi belum mau berkomentar banyak mengenai hal itu. "Perpres ojol akan kami cek dulu. Ini karena kemarin diminta oleh Danantara untuk mempercepat prosesnya," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/1).

Katadata.co.id mengonfirmasi bocoran rancangan Perpres ojol itu kepada Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive, namun belum ada tanggapan.

Berikut bocoran rancangan Perpres ojol yang dirangkum dari laporan Reuters dan pernyataan pemerintah sebelumnya:

Komisi Turun Jadi 10%

Reuters melaporkan rancangan Perpres ojol memuat wacana penurunan komisi yang diambil oleh aplikator dari pengemudi ojek online atas layanan pengantaran orang, dari 20% menjadi 10%.

Besaran komisi yang diambil oleh aplikator kepada mitra pengemudi ojek online diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Potongan aplikator maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.

Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:

• Asuransi keselamatan tambahan
• Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
• Dukungan pusat informasi
• Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
• Bantuan lainnya dalam situasi tertentu

Komisi yang diatur oleh Kemenhub hanya mencakup layanan pengantaran orang, sedangkan untuk barang dan makanan berada di ranah Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi. Kementerian Komdigi tidak mengatur komisi yang diambil oleh aplikator untuk pengantaran barang dan makanan.

Sedangkan kelompok pengemudi taksi dan ojek online terbagi menjadi dua kubu terkait besaran komisi. Gabungan Aksi Roda Dua alias Garda Indonesia, APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI dan GEPPAK organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan, dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menginginkan besarannya menjadi 10%.

Sementara itu, Unit Reaksi Cepat atau URC Bergerak dan Koalisi Ojol Nasional alias KON mengingatkan besarannya tetap 20%. Mereka khawatir permintaan layanan akan turun, jika aplikator mengubah kebijakan harga buntut penurunan komisi.

Aplikator Wajib Bayar Penuh Iuran JKK dan JKM Mitra Ojol

Menurut laporan Reuters, aplikator akan diminta membayarkan penuh asuransi kecelakaan dan kematian mitra pengemudi taksi dan ojek online. Nilainya diperkirakan sekitar US$ 1 atau Rp 16.880 per bulan untuk setiap mitra pengemudi, yang jumlahnya diperkirakan tujuh juta.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Oktober 2025, mengatakan bahwa Perpres ojol yang tengah dibahas berfokus kepada perlindungan mitra pengemudi taksi dan ojek online, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “(Mengatur) fasilitas kemanfaatan untuk pengemudi, yang sekarang kami sudah berikan, seperti fasilitas JKK dan JKM Nanti ada hal-hal lain yang teknis,” kata dia.

Setidaknya ada 320 ribu pengemudi ojol dan taksi online yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2025. Jumlahnya relatif sedikit dibandingkan total peserta 39 juta.

Ada dua jenis penerima manfaat JKK dan JKM, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, yakni:

1. Bukan Penerima Upah atau BPU, seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer, petani, sopir angkot, pedagang, nelayan hingga pengemudi taksi online dan ojol
2. Penerima Upah atau PU, untuk peserta yang menerima upah, gaji, dan imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta, karyawan BUMN, dan lainnya.

Jika merujuk pada sistem kemitraan seperti saat ini, maka pengemudi taksi online dan ojol, termasuk dalam BPU. Besaran iurannya menurut PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKM dan JKK, sebagai berikut:

• JKK: 1% dari penghasilan. Nominalnya Rp 10 ribu – Rp 207 ribu
• JKM: sekitar Rp 6.800 per bulan
• Jaminan Hari Tua atau JHT: 2% dari penghasilan. Nominalnya Rp 20 ribu – Rp 414 ribu

Pada medio September 2025, Airlangga menyampaikan pemerintah memberikan diskon iuran JKK dan JKM 50% kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dari kelompok pekerja BPU termasuk pengemudi taksi online, ojol, sopir logistik, dan kurir. Hal ini masuk dalam Paket Ekonomi Akselerasi 2025.

"Mereka hanya perlu membayar sesuai dengan paketnya. Kalau tidak salah Rp 10.800. Kami memberikan diskon 50%,” kata Airlangga, pada September 2025. Sisanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Diskon iuran JKK dan JKM itu diberikan selama enam bulan. Melalui program ini, peserta mendapat perlindungan berupa:

• Santunan kematian hingga 48 kali upah
• Santunan cacat 56 kali upah
• Beasiswa pendidikan bagi dua anak Rp 174 juta
• Manfaat JKM total Rp 42 juta

Airlangga tidak memerinci siapa yang menanggung iuran JKK dan JKM pengemudi taksi online dan ojol setelah periode enam bulan diskon, apakah dibebankan kepada aplikator atau driver? Jika ditanggung oleh perusahaan seperti Gojek dan Grab, maka aplikator akan membayarkan iuran jutaan mitra pengemudi.

Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan iuran JKK dan JKM yang tidak ditanggung, berimplikasi pada rendahnya tingkat kepesertaan.

“Di sisi lain, biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, cicilan motor, hingga pulsa masih sepenuhnya ditanggung oleh pekerja. Pendapatan pun sangat bergantung pada insentif yang dapat berubah sewaktu-waktu,” ujar dia, pada November 2025.

Oleh karena itu, menurut dia perlu ada regulasi yang lebih komprehensif, seimbang, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem transportasi online.

“Tujuan kita bukan hanya memberikan pelindungan bagi pekerja platform (seperti driver ojol), tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha bagi perusahaan aplikator, serta memberikan kepastian tarif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar dia.

Driver Ojol Bebas Berserikat

Sesuai rancangan Perpres, Afriansyah Noor mengatakan pekerja platform juga dijamin kebebasan berserikat dan berorganisasi. Selain itu, diberikan ruang dialog melalui forum komunikasi antara serikat pekerja dan perusahaan.

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan diskusi bersama para pihak yang terlibat. seperti pekerja, perusahaan penyedia jasa alias aplikator, dan pemangku kepentingan lain terkait materi muatan dalam Perpres tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Berbasis Platform Digital.

Reuters juga melaporkan bahwa rancangan Perpres ojol mengatur kebebasan berserikat.

Pemerintah Bisa Tinjau Isi Perjanjian Aplikator dengan Mitra Driver Ojol

Reuters melaporkan, salah satu isi rancangan Perpres ojol yakni pemerintah bisa meninjau perjanjian antara perusahaan dengan mitra pengemudi taksi dan ojek online. Selain itu, melindungi hak mitra untuk berserikat.

Selama ini ada asosiasi pengemudi transportasi online yang menginginkan status berubah dari mitra menjadi karyawan, meski ada juga yang menolak.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya berharap Perpres yang akan diterbitkan Presiden Prabowo itu nantinya bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dengan mitra pengemudi.

“Kami ingin memastikan lewat aturan, ada transparansi terkait hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara. Kami ingin memastikan juga, kerja itu mendapatkan kesempatan untuk memberikan aspirasi,” kata Menteri Yassierli dalam media briefing di Jakarta, pada Oktober 2025.

Ia mengatakan pemerintah masih menunggu informasi lebih lanjut terkait penyusunan Perpres ojol, karena melibatkan sejumlah kementerian strategis. “Ditargetkan dapat segera dirilis,” Yassierli menambahkan.

Tunjangan Finansial untuk Driver Ojol

Reuters melaporkan aplikator juga harus memberikan tunjangan finansial kepada mitra pengemudi. Tidak ada keterangan lebih lanjut terkait hal ini, namun pemerintah sempat meminta aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive untuk memberikan Bonus Hari Raya alias BHR, yang mirip dengan Tunjangan Hari Raya atau THR untuk karyawan.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, BHR pada tahun ini hanya diberikan kepada mitra berprestasi. Hal ini sejalan dengan prinsip berbasis kinerja yang diterapkan perusahaan.

Ia menjelaskan, BHR 2026 menjadi bagian dari program Grab untuk Indonesia, yakni dukungan berkelanjutan senilai Rp100 miliar yang dibagi dalam tiga program utama. “Yang mendapat BHR sama juga, semua yang memiliki prestasi. Total alokasinya satu paket dengan program lainnya dalam Rp 100 miliar,” kata Neneng saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/1).

Selain BHR, investasi Rp 100 miliar mencakup BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi mitra berprestasi, serta Grab Academy untuk memberdayakan mitra pengemudi dan mitra usaha mengembangkan keterampilan agar tetap produktif dan mampu naik kelas di era ekonomi digital.

Neneng mengatakan, mitra pengemudi yang tidak masuk kategori berprestasi bisa jadi tidak akan menerima BHR pada 2026. Namun, ia menilai kebijakan ini dimaksudkan sebagai insentif agar mitra meningkatkan kinerja. “Semua yang berprestasi yang memang mendapatkan BHR,” ujar Neneng.

Meski belum memerinci besaran nominal maupun jumlah penerima BHR 2026, Grab memastikan sistem penilaian akan tetap berbasis kinerja yang tercatat di aplikasi, sebagaimana kebijakan tahun-tahun sebelumnya.