AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN) yang dinilai melanggar peraturan AFPI usai melibatkan personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk melakukan penagihan kepada nasabah.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan pihaknya telah menelusuri kronologi laporan fiktif yang diterima Damkar Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT TIN serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus tersebut.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ujar Entjik S. Djafar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan hasil penelusuran, ia menuturkan bahwa PT TIN merupakan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga yang dipekerjakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah.

Dalam konteks tersebut, PT TIN menjalankan fungsi operasional penagihan sebagai mitra eksternal dari Indosaku. Kedua perusahaan merupakan anggota AFPI.

Sebagai tindak lanjut, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT TIN sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dinilai telah melanggar Peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Asosiasi juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Entjik mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi Pedoman Perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Ia menyampaikan bahwa asosiasi juga tengah melakukan peninjauan ulang menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Pihaknya pun berkomitmen untuk menjaga standard perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami juga berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” imbuh Entjik.

Pada Kamis (23/4) sore, seorang pelaku yang diduga merupakan debt collector pindar memberikan laporan kejadian kebakaran palsu atau "prank" kepada Damkar Kota Semarang.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menuturkan, terdapat laporan masuk melalui call center Damkar mengenai adanya kebakaran di sebuah warung nasi goreng.

Setelah dilakukan penelusuran, pemilik warung menduga bahwa laporan tersebut merupakan ulah debt collector atau penagih utang yang hendak menekan dirinya.

“Kami konfirmasi ke pemilik warung. Dia menyebut laporan itu dibuat oleh debt collector pinjol untuk menakut-nakuti karena persoalan utang pinjaman online," kata Tantri.

Damkar Kota Semarang pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku “prank" kepada kepolisian.

Pada Sabtu (25/4), pelaku akhirnya mendatangi Kantor Dinas Kebakaran Kota Semarang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung.

Meski secara pribadi telah menerima permohonan maaf pelaku, Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang Ade Bhakti menekankan bahwa keputusan untuk mencabut atau melanjutkan laporan ada di tangan pimpinan institusi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku).

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan bahwa sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bagi AFPI, PT TIN telah melanggar peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Kemudian, AFPI juga tengah melakukan reviu menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Entjik menjelaskan bahwa langkah itu adalah bagian dari komitmen AFPI untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi pedoman perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Oleh karena itu, AFPI mendukung penuh langkah pengawasan dan arahan yang diberikan oleh OJK, serta memastikan seluruh anggota AFPI menindaklanjutinya secara cepat dan tegas di lapangan.

Sebagai asosiasi resmi industri pinjaman daring (Pindar) yang ditunjuk oleh OJK, AFPI berkomitmen menjaga standar perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tutupnya.

Sebelumnya, OJK telah memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

"OJK juga meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Teknologi Internasional Nusantara (TIN) telah memberhentikan pekerjanya yang melakukan teror laporan kebakaran palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran di Semarang saat menjalankan tugas sebagai penagih utang (debt collector/DC).

Operasional Manager PT TIN Venantius Harry menegaskan, perusahaan tidak pernah memerintahkan oknum debt collector tersebut untuk melakukan penagihan utang ke debitur menggunakan cara laporan kebakaran palsu.

Tindakan tersebut bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik yang berlaku serta tidak semestinya dilakukan terhadap instansi layanan darurat.

Dok. Damkar Kota Semarang Ilustrasi petugas Damkar kena order fiktif debt collector. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menilai aksi penagih utang (debt collector) yang membuat orderan fiktif ambulans hingga pemadam kebakaran (damkar) untuk mendatangi rumah debitur, harus diproses hukum.

"Kami menyesalkan kejadian ini. Tindakan oknum tersebut di luar kendali dan tidak mencerminkan kebijakan maupun praktik operasional perusahaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Harry mengakui, tindakan tersebut tentu akan menimbulkan kegelisahan dan ketidaknyamanan, khususnya bagi pihak yang terdampak langsung.

Atas dasar itu, lanjut Harry, perusahaan mengambil langkah untuk memecat oknum debt collector tersebut serta memberikan sanksi internal atas pelanggaran yang dilakukan.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Dinas Pemadam Kebakaran di Semarang dan masyarakat luas. Kejadian ini menjadi evaluasi serius bagi kami untuk memperbaiki sistem pengawasan di lapangan," ucapnya.

Secara khusus, manajemen perusahaan juga menyampaikan permintaan maaf kepada PT Indosaku Digital Teknologi, yang dalam hal ini adalah perusahaan pengguna jasa perusahaan.

Dia melanjutkan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan seluruh proses operasional, termasuk mekanisme penagihan berjalan profesional, beretika, dan sesuai ketentuan hukum serta regulasi yang ada.

"Kami juga akan memperketat implementasi dan pengawasan SOP guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang," kata dia.

Selain itu, terhadap laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang kepada oknum tersebut, perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Prinsipnya, kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan penanganan kasus berlangsung sesuai koridor hukum dan berjalan transparan," tuturnya.