IDXChannel - Perum Bulog berencana menyiapkan proposal pemberian tunjangan bagi TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk beras. Usulan ini disampaikan untuk memanfaatkan stok beras pemerintah yang melimpah.

Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, mengatakan pihaknya akan menyusun proposal tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran pemerintah dan kondisi fiskal.

"Ya mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu berkaitan juga ke ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," kata Febby Novita saat dijumpai di Kantor Bulog, Jakarta Selatan pada Senin (11/5/2026).

Menurut Febby, skema penyaluran beras sebagai tunjangan sebenarnya sudah diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia timur. Di daerah tersebut, Bulog telah menyalurkan beras untuk kebutuhan ASN.

"Karena sebenarnya saat ini sudah ada tuh di daerah timur, yang kita salurin beras-beras untuk ASN-nya," lanjutnya.

Sebelumnya, wacana tunjangan ASN menggunakan beras disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyerapan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini melimpah.

"Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu waktu kita masih kecil-kecil,” ujar Rizal beberapa waktu lalu.

(Febrina Ratna Iskana)

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan usulan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan disalurkan melalui skema Beras Natura.

Rizal mengusulkan agar aparatur negara seperti TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) kembali memperoleh jatah beras natura dari pemerintah, di tengah stok beras Bulog yang sedang melimpah.

Usulan itu disampaikan Rizal sebagai salah satu strategi mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) agar pasokan di pasar meningkat dan harga beras bisa lebih terkendali di kisaran harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan skema pemberian beras dalam bentuk barang sebagai bagian dari tunjangan atau fasilitas pegawai negara.

Skema ini pernah lazim diterapkan pemerintah pada masa lalu, ketika sebagian kebutuhan pangan anggota TNI, Polri, maupun pegawai negeri dipenuhi melalui distribusi langsung beras dari gudang pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Menurut Rizal, opsi tersebut kini kembali relevan mengingat stok beras Bulog berada pada level sangat tinggi dan membutuhkan percepatan penyaluran agar tidak hanya menumpuk di gudang.

Ia menjelaskan Bulog saat ini tengah menjalankan strategi distribusi secara luas dengan melibatkan banyak unsur pemerintah dan swasta melalui pola koordinasi pentahelix.

"Penyaluran beras itu melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Contoh umpamanya penyaluran beras SPHP kami libatkan TNI, Polri, Pemda, kemudian teman-teman pengusaha bahkan sampai dengan ritel-ritel modern, Alfamart, Indomaret, termasuk RPK-RPK (Rumah Pangan Kita) yang kita miliki," ujarnya.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini menjadi salah satu instrumen utama Bulog untuk menyalurkan beras medium ke masyarakat melalui jaringan distribusi resmi agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak.

Namun, dengan stok yang kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, Bulog menilai dibutuhkan terobosan tambahan agar serapan beras di gudang bisa segera mengalir ke pasar dan ke kelompok penerima lain.

Rizal mengatakan jika usulan beras natura itu disetujui, jenis beras yang akan disalurkan adalah beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Sejauh ini usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah. Namun Bulog memberi sinyal opsi distribusi nonpasar perlu dibuka lebih luas agar limpahan stok beras nasional tidak berubah menjadi beban penyimpanan di tengah produksi padi yang masih tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, mengusulkan agar TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) kembali mendapatkan tunjangan beras (natura).

Rizal mengusulkan skema tersebut karena saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog melimpah.

“Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu waktu kita masih kecil-kecil,” ujar Rizal saat ditemui di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/5/2026).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Direktur Utama PT Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, saat ditemui di sela-sela penyaluran 350.000 bantuan paket sembako untuk buruh pada peringatan Hari Buruh Sedunia di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut Rizal, jenis beras yang akan digunakan dalam program tersebut merupakan jenis medium.

Namun, ia belum menyampaikan lebih lanjut mengenai usulan tersebut apakah sudah disampaikan kepada pihak pemerintah.

“Berasnya medium, beras medium,” tutur Rizal.

Di luar gaji pokok, PNS memang berhak mendapatkan tunjangan yang diperoleh.

Di antara bentuk tunjangan itu adalah beras (natura) dan uang (innatura).

Selain untuk PNS, tunjangan pangan itu juga diberikan negara untuk anggota TNI dan Polri berikut keluarga mereka.

Mengenai besaran tunjangan diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang.

Dalam ketentuan itu disebutkan, PNS, TNI, dan Polri aktif berhak mendapatkan 10 kilogram beras atau uang senilai 10 kilogram beras seharga Rp 8.074 per kilogram.

Pada kesempatan tersebut, Rizal mengungkapkan stok CBP di gudang Bulog sampai hari ini sudah mencapai 5,2 juta ton.

Sementara, kapasitas gudang Bulog hanya 3,7 juta ton.

Untuk memenuhi kebutuhan penampungan itu Bulog menyewa gudang dari pihak swasta.

Di sisi lain, Bulog juga tengah membangun 100 gudang di berbagai daerah terpencil dan meningkatkan kapasitas beberapa gudang yang sudah ada.

“Sekarang sedang proses dan nanti diprioritaskan untuk di pulau-pulau terdepan,” ucap Rizal.

KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan adanya tunjangan beras (natura) bagi ASN, anggota TNI, dan Polri.

Stok beras nasional yang melimpah masih cukup untuk mengadakan kembali program natura.

"Mumpung beras Bulog itu berlimpah, kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu waktu kita masih kecil," kata Rizal dikutip dari Kontan, Rabu (6/5/2026).

Bulog telah mengajukan gagasan ini ke pemerintah. Bila disetujui, distribusi bisa segera dilakukan.

"Mudah-mudahan kalau memang dapat restu. Dulu-dulu kita TNI, Polri, maupun ASN itu dapat natura," jelasnya.

Sementara itu, Bulog bekerja sama dengan berbagai pihak untuk distribusi merata beras ke seluruh wilayah.

Hal ini dilakukan untuk menjaga harga eceran tertinggi (HET) tak naik.

"Bahkan sampai dengan retail-retail modern, Alfamat, Indomaret, termasuk RPK-RPK yang kita miliki. Ini kita lakukan untuk percepat penyaluran," ungkap Rizal.

Bila HET naik, Bulog segera melakukan operasi pasar untuk kembali menstabilkannya.

Stok beras capai 5 juta ton

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi capaian pemerintah dimana cadangan beras mencapai 5 juta ton lebih.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari ke depan. Bahkan setiap bulan produksi beras kita mencapai 5,7 juta ton," ungkap Rajiv dikutip dari Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Capaian ini padahal ditarget empat tahun, namun selesai dalam jangka 1,5 tahun saja.

"Presiden Prabowo kasih target empat tahun tahun swasembada beras, tetapi Menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa," ujarnya.

Diharapkan stok beras bisa ditingkatkan lagi karena gejolak global yang menimbulkan ketidakpastian.