Jakarta: Kota Bekasi dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Namun, di balik tingginya peluang kerja, biaya hidup di Bekasi juga tergolong paling mahal di Tanah Air.

Pertanyaannya, dengan UMK Kota Bekasi 2026 yang hampir menyentuh Rp6 juta, apakah pendapatan tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup?

Biaya hidup di Bekasi berdasarkan data BPS

Berdasarkan data Survei Biaya Hidup (SBH) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, Bekasi masuk dalam daftar daerah dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia.

Mengutip laman Ruang Menyala, SBH merupakan survei pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Dari hasil survei tersebut, total biaya hidup di Bekasi tercatat mencapai Rp16.888.587.

Angka tersebut mencakup pengeluaran konsumsi sebesar Rp3.336.718 dan pengeluaran non-konsumsi sebesar Rp782.450.

UMK 2026 bekasi hampir Rp6 Juta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan UMK dan UMSK 2026 untuk seluruh kabupaten/kota. Dari hasil penetapan tersebut, Kota Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat, dengan nilai hampir menyentuh Rp6 juta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penetapan UMK 2026 mengikuti usulan dari masing-masing daerah.

"Kami mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten/kota. Baik upah minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral," kata Gubernur Dedi Mulyadi dilansir Antara.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025. Adapun UMK Kota Bekasi 2026 ditetapkan sebesar Rp5.999.443.

Apakah UMK 2026 Bekasi cukup?

Dengan UMK yang hampir Rp6 juta, Bekasi memang menawarkan upah minimum tertinggi di Jawa Barat.

Namun, jika dibandingkan dengan tingginya biaya hidup, pengelolaan keuangan tetap menjadi kunci agar pendapatan tersebut benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 di sejumlah kantong industri utama Pulau Jawa membawa konsekuensi pemotongan pajak bagi para pekerja.

Pasalnya, besaran upah minimum di wilayah-wilayah tersebut telah resmi melampaui ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/2016, batas PTKP diatur sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi lajang. Sementara jika sudah punya tanggungan maka ditambah Rp4,5 juta pertanggungan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, UMK 2026 sejumlah daerah di Jakarta, Bodetabek, kawasan industri Jawa Barat, Banten, hingga Ring 1 Jawa Timur telah masuk dalam radar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi mencatatkan diri sebagai pemegang rekor UMK tertinggi dengan nilai Rp5.999.443. Angka ini ditempel ketat oleh Kabupaten Bekasi (Rp5.938.885) dan Kabupaten Karawang (Rp5.886.853).

Selain tiga kawasan industri tersebut, wilayah lain di Tanah Pasundan yang upah minimumnya menembus batas PTKP meliputi Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, hingga Ibu Kota Provinsi, Kota Bandung, yang bertengger di angka Rp4.737.678.

Bergeser ke barat, dominasi upah tinggi juga terjadi di Provinsi Banten. Seluruh wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan), Kota Cilegon, Kabupaten Serang, hingga Kota Serang kini memiliki UMK di atas Rp4,6 juta hingga Rp5,4 juta. Artinya, buruh lajang di wilayah ini otomatis menjadi Wajib Pajak.

Sementara itu di ujung timur Jawa, fenomena serupa terjadi di kawasan 'Ring 1' Jawa Timur. Kota Surabaya memimpin dengan UMK sebesar Rp5.288.796, diikuti oleh daerah penyangga industri seperti Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto yang seluruhnya kompak berada di level Rp5,1 juta-an.

Kondisi ini kontras dengan situasi di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Di dua provinsi ini, belum ada satu pun kabupaten/kota yang menyentuh angka Rp4,5 juta. Kota Semarang sebagai yang tertinggi di Jateng 'hanya' mencatatkan UMK Rp3.701.709, sedangkan Kota Yogyakarta berada di angka Rp2.827.593.

Dengan demikian, pekerja dengan gaji UMK di Jateng dan DIY masih aman dari potongan PPh 21, berbeda nasib dengan rekan-rekan mereka di kawasan metropolitan Jakarta, Banten, Jabar, dan Surabaya Raya.

Daftar Lengkap Daerah di Jawa dengan UMK 2026 di Atas PTKP:

Jakarta

1. UMP: Rp5.726.876

Jawa Barat

1. Kota Bekasi: Rp5.999.443

2. Kabupaten Bekasi: Rp5.938.885

3. Kabupaten Karawang: Rp5.886.853

4. Kota Depok: Rp5.522.662

5. Kota Bogor: Rp5.437.203

6. Kabupaten Bogor: Rp5.161.769

7. Kabupaten Purwakarta: Rp5.052.856

8. Kota Bandung: Rp4.737.678

Banten

1. Kota Cilegon: Rp5.469.922

2. Kota Tangerang: Rp5.399.405

3. Kota Tangerang Selatan: Rp5.247.870

4. Kabupaten Tangerang: Rp5.210.377

5. Kabupaten Serang: Rp5.178.521

6. Kota Serang: Rp4.665.927

Jawa Timur

1. Kota Surabaya: Rp5.288.796

2. Kabupaten Gresik: Rp5.195.401

3. Kabupaten Sidoarjo: Rp5.191.541

4. Kabupaten Pasuruan: Rp5.187.681

5. Kabupaten Mojokerto: Rp5.176.101

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan segera mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan sudah ada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu pengumuman kenaikan upah.

Sama seperti setiap tahunnya, UMP setiap wilayah di Indonesia terus meningkat, dengan besaran yang beragam. Informasi yang banyak dinanti di antaranya adalah UMP Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, hingga Mei 2025, Jawa Barat memiliki penduduk hingga 50.759.000 jiwa, terbesar dari keseluruhan populasi Indonesia sebesar 284.438.800 jiwa. Pada 2025 sendiri, UMP Jawa Barat berada di angka Rp2.191.232, naik 6,5% dari UMP Jawa Barat 2024 sebesar Rp2.057.495.

Untuk UMP 2026, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tidak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah. Hasilnya, upah setiap daerah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah, tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Hingga saat ini, belum diketahui berapa persen kenaikan UMP yang akan terjadi, termasuk di Jawa Barat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Jika hal itu benar, UMP Jawa Barat akan naik ke angka sekitar Rp2.285.455.

Kalangan buruh menuntut kenaikan UMP hingga 6%. Jika hal tersebut diikuti, UMP Jawa Barat akan naik menjadi sekitar Rp2.322.706. Meski begitu, dengan besaran kenaikan tersebut, beberapa daerah industri, seperti Bekasi dan Karawang, terancam tidak mengalami kenaikan upah. Hal tersebut terjadi karena saat ini upah minimum kabupaten/kota (UMK) di beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat ada yang jauh melebihi UMP.

Sebagai informasi, UMK tertinggi di Jawa Barat pada 2025 ada di Kota Bekasi senilai Rp5.690.752,95 dan UMK terendah ada di Kota Banjar dengan upah minimum senilai Rp2.204.754,48. Berbanding terbalik dengan Kota Bekasi, Kota Banjar bukan merupakan kota industri dan hanya memiliki sedikit pabrik berskala besar.

Berikut daftar UMK dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat pada 2025:

• Kota Bekasi : Rp5.690.752,95
• Kabupaten Karawang : Rp5.599.593,21
• Kabupaten Bekasi : Rp5.558.515,10
• Kota Depok : Rp5.195.721,78
• Kota Bogor : Rp5.126.897,22
• Kabupaten Bogor : Rp4.877.211,17
• Kabupaten Purwakarta : Rp4.792.252,92
• Kota Bandung : Rp4.482.914,09
• Kota Cimahi : Rp3.863.692,00
• Kabupaten Bandung : Rp3.757.284,86
• Kabupaten Bandung Barat : Rp3.736.741,00
• Kabupaten Sumedang : Rp3.732.088,02
• Kabupaten Sukabumi : Rp3.604.482,92
• Kabupaten Subang : Rp3.508.626,53
• Kabupaten Cianjur : Rp3.104.583,63
• Kota Sukabumi : Rp3.018.634,94
• Kota Tasikmalaya : Rp2.801.962,82
• Kabupaten Indramayu : Rp2.794.237,00
• Kabupaten Tasikmalaya : Rp2.699.992,26
• Kota Cirebon : Rp2.697.685,47
• Kabupaten Cirebon : Rp2.681.382,45
• Kabupaten Majalengka : Rp2.404.632,62
• Kabupaten Garut : Rp2.328.555,41
• Kabupaten Ciamis : Rp2.225.279,16
• Kabupaten Pangandaran : Rp2.221.724,19
• Kabupaten Kuningan : Rp2.209.519,29
• Kota Banjar : Rp2.204.754,48

(Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) pada bulan November ini. Kenaikan ini turut dinantikan pekerja kawasan industri seperti di Cikarang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

UMK Cikarang pada 2025 mengikuti besaran upah minimum di Kabupaten Bekasi yang sebesar Rp5,55 juta. Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.

Apabila tuntutan buruh yang meminta upah minimum naik hingga 10,5% terwujud, maka UMK Kabupaten Bekasi 2026 dapat menyentuh Rp6,14 juta.

Secara historis, besaran UMK di Cikarang terus naik mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menilik lima tahun terakhir, UMK Cikarang pada 2020 ditetapkan naik Rp351.874 menjadi Rp4.498.000.

Selanjutnya, UMK Cikarang naik Rp293.843 menjadi Rp4.791.843 pada 2021. Pada 2022, Bisnis mencatat tidak terdapat kenaikan upah minimum di Cikarang.

Selanjutnya pada 2023, UMK kawasan industri ini naik Rp345.732 menjadi Rp5.137.575, lantas menjadi Rp5.219.263 atau naik Rp81.688 pada 2024. Pada 2025, UMK Cikarang menyentuh Rp5.58.515 atau naik Rp339.252.

Namun demikian, UMK Cikarang bukan merupakan yang tertinggi di Indonesia, bahkan di Jawa Barat. UMK Cikarang masih lebih rendah dengan UMK Kota Bekasi yang menyentuh Rp5,69 juta, serta kurang dari Kabupaten Karawang yang memiliki UMK Rp5,59 juta.

Dengan begitu, Cikarang atau Kabupaten Bekasi menempati posisi ketiga dalam daftar UMK tertinggi di Jawa Barat. Posisi yang sama juga berlaku dalam skala nasional, yang mana Cikarang mengungguli DKI Jakarta yang memiliki upah minimum Rp5,39 juta pada 2025.

Sementara itu, potensi kenaikan upah minimum di kabupaten/kota di Indonesia masih terbuka lebar.

Berikut daftar UMK di Jawa Barat 2026 jika ditetapkan naik 10,5%:

1. Kota Bekasi – dari Rp5.690.752 menjadi Rp6.288.538
2. Kabupaten Karawang – dari Rp5.599.593 menjadi Rp6.186.551
3. Kabupaten Bekasi – dari Rp5.558.515 menjadi Rp6.143.664
4. Kabupaten Purwakarta – dari Rp4.792.252 menjadi Rp5.295.430
5. Kabupaten Subang – dari Rp3.508.626 menjadi Rp3.877.534
6. Kota Depok – dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.741.787
7. Kota Bogor – dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.664.321
8. Kabupaten Bogor – dari Rp4.877.211 menjadi Rp5.389.308
9. Kabupaten Sukabumi – dari Rp3.604.482 menjadi Rp3.982.950
10. Kabupaten Cianjur – dari Rp3.104.583 menjadi Rp3.430.371
11. Kota Sukabumi – dari Rp3.018.634 menjadi Rp3.336.589
12. Kota Bandung – dari Rp4.482.914 menjadi Rp4.954.599
13. Kota Cimahi – dari Rp3.863.692 menjadi Rp4.270.378
14. Kabupaten Bandung Barat – dari Rp3.736.741 menjadi Rp4.128.592
15. Kabupaten Sumedang – dari Rp3.732.088 menjadi Rp4.123.958
16. Kabupaten Bandung – dari Rp3.757.284 menjadi Rp4.152.305
17. Kabupaten Indramayu – dari Rp2.794.237 menjadi Rp3.087.656
18. Kota Cirebon – dari Rp2.697.685 menjadi Rp2.981.950
19. Kabupaten Cirebon – dari Rp2.681.382 menjadi Rp2.962.934
20. Kabupaten Majalengka – dari Rp2.404.632 menjadi Rp2.657.119
21. Kabupaten Kuningan – dari Rp2.209.519 menjadi Rp2.442.517
22. Kota Tasikmalaya – dari Rp2.801.962 menjadi Rp3.096.170
23. Kabupaten Tasikmalaya – dari Rp2.699.992 menjadi Rp2.983.492
24. Kabupaten Garut – dari Rp2.328.555 menjadi Rp2.573.554
25. Kabupaten Ciamis – dari Rp2.225.279 menjadi Rp2.459.930
26. Kabupaten Pangandaran – dari Rp2.221.724 menjadi Rp2.455.501
27. Kota Banjar – dari Rp2.204.754 menjadi Rp2.436.751