(Refleksi Hari Pendidikan Nasional 2026)

Hendarman

Ketua Tim Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor

TANGGAL 2 Mei kembali hadir sebagai pengingat bagi kita semua yaitu bahwa pendidikan bukan sekadar agenda rutin negara, melainkan fondasi masa depan bangsa. Tahun 2026 ini, Pemerintah melalui kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah, telah menetapkan tema Hari Pendidikan Nasional 2026, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.”

Tema yang diusung tersebut menekanan pada proses “memanusiakan manusia”. Hal tersebut merupakan sebuah gagasan klasik dari Ki Hajar Dewantara yang tetap relevan hingga hari ini. Tema tersebut juga mengindikasikan optimisme Pemerintah. Namun pertanyaannya: sejauh mana “pendidikan bermutu untuk semua” telah benar-benar terwujud?

Fondasi Sudah Dibangun

Program apa saja yang sudah direalisasikan kementerian yang mengurusi pendidikan dasar dan menengah tersebut dalam 18 bulan terakhir? Apakah program tersebut diarahkan untuk menjawab pekerjaan rumah pendidikan yang telah berlangsung lama?

Dalam kaitan ini, pemerintah telah meletakkan fondasi menuju “pendidikan bermutu untuk semua”. Berbagai capaian patut diapresiasi. Pada 2025, sebanyak 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi, dan lebih dari 288.000 sekolah telah menerima perangkat papan interaktif digital sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran.

Distribusi papan interaktif ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap paradoks lama yaitu mempercepat kemajuan di satu sisi, tetapi memperlebar kesenjangan di sisi lain jika tidak disertai pemerataan infrastruktur dasar Banyak teori pendidikan modern, termasuk pandangan Andy Hargreaves yang menempatkan guru sebagai motor utama perubahan pendidikan.

Kebijakan pemerintah tampaknya sejalan dengan pandangan tersebut. Telah dialokasikan beasiswa peningkatan kualifikasi guru hingga Rp3 juta per semester, dengan target 150.000 guru pada 2026. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam membenahi sektor pendidikan, terutama pada aspek infrastruktur dan kualitas tenaga pendidik.

Sebelum ini, realitasnya yang ada permasalahan guru menyangkut distribusi tidak merata, kualitas belum seragam, dan beban administratif masih tinggi. Program peningkatan kompetensi juga menjadi perhatian dimulai dari pembelajaran mendalam, kecerdasan artifisial, hingga kepemimpinan sekolah. Kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah progresif.

Tetapi pertanyaannya yaitu apakah pelatihan tersebut benar-benar berdampak pada praktik di kelas? Banyak reformasi pendidikan gagal bukan karena desain kebijakannya buruk, tetapi karena tidak menyentuh praktik pembelajaran sehari-hari. Yang menjadi tantangan yaitu bagaimana memastikan bahwa guru adalah “agen pembelajaran dan peradaban.”

Fokus utama lain adalah penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pendekatan ini menekankan pemahaman konseptual, bukan sekadar hafalan. Secara teoritis, ini sejalan dengan pemikiran John Dewey tentang learning by doing.

Namun, yang mungkin dapat menjadi tantangan adalah kompetensi guru yang ada, kondisi infrastruktur termasuk kelas yang memungkinkan pembelajaran terjadi dengan dinamis dan interaktif, dan bagaimana agar sistem evaluasi tidak hanya berbasis tes.

Dalam konteks Indonesia, banyak sekolah masih berjuang dengan rasio guru-murid yang tinggi dan keterbatasan sarana, pendekatan ini menghadapi tantangan serius. Tanpa kesiapan sistem, pembelajaran mendalam berisiko menjadi jargon baru tanpa perubahan substansial.

Pemerintah juga mempertimbangkan relevansi pendidikan dan dunia kerja. Data menunjukkan tingkat pengangguran usia muda di Indonesia masih relatif tinggi. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Untuk itu kementerian yang mengurusi pendidikan dasar menengah menekankan pentingnya melahirkan manusia yang “terampil, mandiri, dan bertanggung jawab.” Kebijakan melibatkan dunia usaha menjadi prioritas, disamping mewujudkan kolaborasi antara sekolah, industri, dan masyarakat masih bersifat sporadis.

Memastikan Perubahan Nyata

Menarik mencermati kebijakan Pemerintah yang menekankan pentingnya tiga hal yaitu mindset, mental, dan misi. Ini menjadi pesan yang sangat penting, dan apabila tidak terwujud justru sebaliknya akan menjadi kritik tersirat.

Sebelum ini di masa lalu, banyak kebijakan pendidikan berhenti pada capaian administratif seperti jumlah sekolah direvitalisasi, jumlah guru dilatih, atau jumlah perangkat didistribusikan. Apakah pengukuran perubahan nyata hanya diukur dari angka-angka?

Secara sederhana, perubahan nyata itu dapat dengan mudah diukur dengan berbagai indikator. Indikator tersebut juga dapat dibuktikan dan dilihat secara nyata.

Beberapa indikator tersebut, misalnya:

(1) apakah murid lebih kritis setelah melalui proses pembelajaran mendalam dan adanya Tes Kemampuan Akademik (TKA)?,

(2) apakah guru lebih reflektif setelah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam secara konseptual?, dan

(3) apakah sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi proses pembelajaran sehingga murid menjadikannya sebagai rumah kedua.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan maraknya penawaran kredit usaha rakyat (KUR) melalui tautan tidak resmi dan media sosial belakangan ini merupakan modus penipuan yang menyalahgunakan nama perseroan.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya memastikan seluruh informasi tersebut bukan berasal dari BRI dan tidak memiliki keterkaitan dengan layanan maupun operasional perusahaan.

"Seluruh proses pengajuan KUR BRI dapat diakses masyarakat melalui kantor cabang, kantor cabang pembantu, BRI Unit, Teras BRI serta BRILink Agen atau menghubungi tenaga pemasar BRI di seluruh Indonesia, dan tidak dipungut biaya apapun di awal," kata Akhmad dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, perseroan mengimbau masyarakat tidak mengakses maupun mengeklik tautan yang tidak resmi.

Selain itu, perseroan tidak pernah meminta data rahasia nasabah seperti PIN, kata sandi (password), maupun kode OTP dalam kondisi apa pun.

Setiap permintaan terhadap data tersebut dapat dipastikan merupakan indikasi penipuan.

Perseroan juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada penawaran yang menjanjikan pencairan cepat dengan syarat tidak wajar, serta selalu melakukan verifikasi informasi melalui kanal resmi BRI.

Beberapa kanal resmi seperti website www.bri.co.id, Instagram @bankbri_id, X @bankbri_id, @kontakbri, Facebook Bank BRI, hingga Contact BRI 14017/1500017.

Akhmad menegaskan bahwa perseroan secara konsisten memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat terkait literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan digital.

Selain itu, menurutnya, perseroan juga aktif berkoordinasi dengan otoritas dan pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti modus penipuan yang menyalahgunakan nama perusahaan.

Perseroan pun menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keamanan layanan perbankan dan kepercayaan masyarakat dengan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi faktor penentu kemajuan perusahaan di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kadin menyampaikan hal ini bertepatan dengan peringatan May Day 2026 di berbagai daerah, termasuk di Silang Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menepis kekhawatiran tentang penipisan persediaan senjata AS akibat perang dengan Iran. Pada 21 April, Trump mengatakan perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran adalah hal positif karena memungkinkan militer AS mengisi kembali persediaan amunisinya.

"Kita memiliki lebih dari dua kali lipat dari yang kita miliki ketika ini dimulai. Saya tidak khawatir," ujar Trump kepada wartawan ketika ditanya tentang laporan bahwa para pejabat Gedung Putih khawatir tentang pengurangan signifikan dalam persediaan AS.

Pada hari Senin, The Atlantic melaporkan, mengutip dua pejabat senior pemerintahan Trump, bahwa Wakil Presiden JD Vance telah beberapa kali mengajukan pertanyaan, secara tertutup, mengenai penggambaran Departemen Perang tentang konflik dengan Iran, dan apakah Pentagon telah objektif dalam penilaiannya terhadap persediaan rudal AS.

Reuters melaporkan pada bulan April, mengutip sumber, bahwa AS telah memberi tahu negara-negara Eropa tentang potensi penundaan pengiriman senjata karena kebutuhan untuk memprioritaskan kebutuhan militer di tengah konflik dengan Iran.

Penundaan tersebut diperkirakan akan memengaruhi beberapa negara Eropa, termasuk negara-negara Baltik dan Skandinavia.

Badan tersebut mencatat para pejabat Eropa telah mengeluh bahwa penundaan pengiriman senjata AS menempatkan mereka dalam posisi yang sulit.

Secara terpisah, CBS News melaporkan ketidakpuasan dari beberapa negara Teluk atas ketidakmampuan Washington untuk secara memadai dan cepat mengisi kembali persediaan pertahanan udara mereka di tengah serangan balasan Iran di seluruh wilayah tersebut.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua minggu.

Pembicaraan selanjutnya di Islamabad berakhir tanpa kesimpulan, dan Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu untuk mengajukan "proposal terpadu."

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) menunjukkan ketahanan bisnis yang solid pada kuartal pertama 2026. Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Perseroan berhasil mencatatkan penjualan neto konsolidasi sebesar Rp33,89 triliun, tumbuh 7% dibandingkan Rp31,56 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontribusi penjualan terbesar masih berasal dari segmen produk konsumen bermerek sebesar Rp21,39 triliun, diikuti Bogasari Rp6,75 triliun, agribisnis Rp3,62 triliun, serta distribusi Rp2,11 triliun.

Dari sisi geografis, pasar domestik tetap menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp26,76 triliun, sementara penjualan ke Asia dan Afrika mencapai Rp6,19 triliun, serta segmen lainnya sebesar Rp932,33 miliar.

Meski menghadapi tekanan dari faktor eksternal, Indofood tetap mampu menjaga marjin laba usaha di level sehat sekitar 19,3%. Namun, laba usaha tercatat turun 6% menjadi Rp6,53 triliun dari Rp6,92 triliun, terutama dipengaruhi oleh penurunan laba kurs dari aktivitas operasional.

Di sisi lain, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk justru meningkat 9% menjadi Rp2,96 triliun, dari Rp2,72 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menegaskan kemampuan Perseroan dalam menjaga profitabilitas di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi.

"Di tengah meningkatnya konflik geopolitik, Indofood tetap dapat mempertahankan kinerjanya di kuartal pertama tahun ini. Kami akan terus fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, tetap menjaga keseimbangan antara pangsa pasar dan tingkat profitabilitas, serta mempertahankan posisi neraca yang sehat," kata Anthoni Salim, Direktur Utama dan Chief Executive Officer Indofood.

Dari sisi neraca, posisi keuangan Perseroan juga menunjukkan penguatan. Total aset per Maret 2026 tercatat sebesar Rp226,51 miliar, meningkat dari Rp217,98 miliar pada Desember 2025. Liabilitas naik menjadi Rp100,93 miliar dari Rp97,74 miliar, sementara ekuitas tumbuh menjadi Rp125,57 miliar dari Rp120,23 miliar.

Dengan fundamental yang tetap kuat dan strategi yang adaptif, Indofood optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempertahankan daya saing di tengah ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati pada setiap tanggal 2 Mei.

Peringatan Hardiknas merupakan momen istimewa bagi seluruh insan pendidikan untuk mengapresiasi jasa para pejuang pendidikan serta meningkatkan semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan tanggal lahir tokoh penting kemajuan pendidikan Indonesia, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantara.

Ki Hajar Dewantara dikenal karena memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi semua kalangan, termasuk anak-anak kaum pribumi saat Indonesia masih di bawah kolonial Belanda.

Berkat jasanya, pemerintah menetapkan peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 1961 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur.

Ada beberapa titik penting dalam sejarah Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama adalah Konferensi Besar Budi Utomo (1928). Gerakan pendidikan modern di Indonesia mulai terorganisir dengan baik dengan didirikannya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908.

Pada tahun 1928, Budi Utomo mengadakan Konferensi Besar di Yogyakarta, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasionalis terkemuka. Konferensi ini menekankan pentingnya pendidikan bagi pembangunan bangsa dan memperkuat kesadaran akan perlunya Hari Pendidikan Nasional.

Hari Pendidikan Nasional Pertama (1948). Setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia pertama kali menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tahun 1948.

Penetapan ini dilakukan dalam rangka menghormati pendidikan dan peran pentingnya dalam pembangunan bangsa. Pada awalnya, Hari Pendidikan Nasional dirayakan setiap tanggal 28 Juli, yang merupakan ulang tahun pendiri Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara.

Namun, pada tahun 1959, tanggal tersebut diubah menjadi 2 Mei, bertepatan dengan hari berdirinya Badan Pendidikan Nasional (BPN) pada tahun 1948.

Jakarta (ANTARA) - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) membukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun pada kuartal I 2026 atau sebesar 595 persen dari target yang telah ditentukan oleh perseroan senilai Rp252 miliar.

Capaian kinerja perseroan ditopang oleh peningkatan signifikan produksi, optimalisasi operasional, serta perbaikan tata kelola perseroan yang berkelanjutan.

"Pada kuartal I 2026, perseroan membukukan kinerja keuangan yang solid, ditopang oleh pencapaian operasional yang signifikan, serta konsistensi strategi optimalisasi yang berkelanjutan di seluruh lini bisnis. Sehingga, mampu melampaui target laba yang ditetapkan," ujar Direktur Utama TINS Restu Widiyantoro sebagaimana keterangan resmi, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 160,5 persen year on year (yoy) menjadi Rp5,47 triliun pada kuartal I 2026, dibandingkan senilai Rp2,10 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

"Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya volume penjualan dan harga jual rata-rata logam timah," ujar Restu.

Sementara itu, EBITDA tercatat sebesar Rp2,1 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 450 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp348 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal I 2026, perseroan mencatatkan hasil positif tercermin dari beberapa rasio keuangan penting, di antaranya Quick Ratio sebesar 105,1 persen, Current Ratio sebesar 276,1 persen, Debt to Asset Ratio sebesar 6,9 persen, dan Debt to Equity Ratio sebesar 10,6 persen.

Dari sisi operasional, perseroan mencatatkan lonjakan produksi bijih timah sebesar 96 persen (yoy) menjadi 6.312 ton Sn pada kuartal I-2025, dibandingkan sebanyak 3.225 ton Sn pada periode sama tahun sebelumnya.

Restu menjelaskan peningkatan produksi didorong oleh bertambahnya unit operasi, baik Kapal Isap Produksi (KIP), Ponton Isap Produksi (PIP), maupun tambang darat kemitraan.

"Selain itu, peningkatan produksi juga ditopang oleh beroperasinya Kapal Keruk Singkep 1, perbaikan pengawasan dan pengamanan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan area produksi, serta dukungan Satuan Tugas (Satgas) dari pemerintah yang ditempatkan di perseroan," ujar Restu.

Pada kuartal I 2026, ia memastikan perseroan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan produksi.

Dari penambangan darat, lanjutnya, perseroan menambah jumlah unit operasi serta memperkuat kegiatan eksplorasi melalui pelaksanaan bor pandu untuk memastikan arah penggalian yang lebih presisi dan selaras dengan blok rencana kerja yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada penambangan laut, perseroan mengoperasikan satu unit Kapal Keruk (KK) dan terus mengoptimalkan kinerja Kapal Isap Produksi (KIP).

"Peningkatan kinerja juga didukung dengan optimalisasi fasilitas pengolahan sisa hasil pengolahan KIP guna meningkatkan efektivitas proses pengolahan, serta peningkatan produktivitas Ponton Isap Produksi (PIP)," ujar Restu.

Pada kuartal I 2026, produksi logam timah perseroan tumbuh 82 persen (yoy) menjadi 5.630 metrik ton Sn, dibandingkan sebesar 3.095 metrik ton Sn periode sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan itu, penjualan logam timah tumbuh 113 persen (yoy) menjadi 6.009 metrik ton pada kuartal I 2026, dibandingkan sebesar 2.824 ton pada periode sama tahun sebelumnya.

Adapun harga jual rata-rata logam timah sebesar 49.221 dolar AS per metrik ton, tumbuh 51 persen (yoy) dibandingkan sebesar 32.495 dolar AS per metrik ton pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal I 2026, perseroan mencatatkan penjualan logam timah yang didominasi oleh pasar ekspor sebesar 97 persen, sementara penjualan domestik sebesar 3 persen.

Sementara, enam negara tujuan ekspor utama, diantaranya China 48 persen, India 11 persen, Korea Selatan 10 persen, Italia 6 persen, Singapura 5 persen, dan Belanda 4 persen.

Pada kuartal I 2026, nilai aset perseroan tercatat tumbuh 11,62 persen (yoy) menjadi Rp15,23 triliun, dibandingkan senilai Rp13,64 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, posisi liabilitas tercatat senilai Rp5,27 triliun, atau tumbuh 1 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp5,23 triliun pada akhir 2025.

Untuk posisi ekuitas sebesar Rp9,96 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 18,4 persen (yoy) dibandingkan sebesar Rp8,41 triliun pada akhir 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Kebijakan tersebut mencakup penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan, serta kepastian kerja bagi pekerja/buruh di berbagai sektor.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan pemerintah selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, termasuk pekerja atau buruh. Prabowo pun menyampaikan sejumlah kebijakan yang menjadi “kado baru” bagi pekerja atau buruh Indonesia pada May Day 2026.

“Dalam satu tahun ini, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh,” ujar Prabowo dikutip Sabtu (2/5/2026).

Kebijakan baru tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, serta Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi ILO Convention 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Di bidang ketenagakerjaan lainnya, Prabowo juga menetapkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2026 tentang Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh. Pada kesempatan yang sama, Presiden menetapkan aktivis pekerja/buruh Marsinah sebagai Pahlawan Nasional.

Selain itu, pemerintah juga mempertegas kebijakan ketenagakerjaan melalui pembatasan alih daya atau outsourcing yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2026.

Selain kebijakan baru tersebut, Prabowo juga memaparkan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan buruh yang telah berjalan sejak tahun 2025.

Di antaranya kenaikan Upah Minimum yang signifikan (PP No. 49 Tahun 2025), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir online, serta diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja/buruh Bukan Penerima Upah seperti nelayan, petani, peternak, pengemudi, dan kurir online (PP No. 50 Tahun 2025).

Pemerintah juga meningkatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama 6 bulan, akses pelatihan kerja, dan informasi pasar kerja (PP No. 6 Tahun 2025). Program lainnya meliputi pelatihan vokasi dan produktivitas, pelatihan dan pelibatan serikat pekerja atau serikat buruh dalam pembudayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pelatihan Ahli K3 gratis, serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) periode Juni–Juli 2025.

Selain itu, pemerintah juga memperluas akses perumahan melalui program rumah subsidi bagi pekerja/buruh serta memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Setiap 1 Mei, Indonesia seperti memutar ulang pemandangan yang sama. Buruh memenuhi jalan. Spanduk dibuka. Aparat berjaga di titik-titik utama. Arus lalu lintas dialihkan. Kamera televisi dan linimasa media sosial bergerak mencari teriakan yang paling keras, wajah yang paling lejar, dan kalimat yang paling mudah dijadikan potongan berita. Setelah hari itu lewat, negara kembali pada kosakata yang sudah lama dikenalnya: stabilitas, investasi, daya saing, dan ketertiban.

Seolah-olah buruh hanya hadir setahun sekali. Seolah-olah tuntutan mereka hanya soal upah. Seolah-olah aksi mereka hanya mengganggu lalu lintas. Padahal sejarah buruh Indonesia jauh lebih panjang tinimbang berita harian dan lebih dalam daripada angka upah minimum.

Sejak masa kolonial, buruh telah menjadi salah satu sekolah politik paling awal bagi rakyat biasa. Di dalam serikat, orang belajar menulis petisi, mengatur rapat, mengumpulkan iuran, menerbitkan majalah, menyusun tuntutan, dan memaksa penguasa mendengar suara mereka. John Ingleson menunjukkan bahwa serikat buruh pada 1920-an dan 1930-an ikut membentuk bahasa perihal hak sosial, keadilan upah, perlindungan hukum, dan masyarakat sipil (Ingleson, 2014, hlm. iv).

Di situlah letak persoalannya. Negara kolonial tidak takut kepada buruh karena mereka miskin. Negara takut karena buruh bisa berorganisasi. Kemiskinan dapat dikelola dengan amal. Organisasi menuntut perundingan. Orang lapar dapat diberi nasi. Orang yang sadar haknya akan meminta aturan diubah.

Sekolah Keberanian

Tahun 1938, Perserikatan Goeroe Bantoe memakai Hari Buruh sebagai ruang pendidikan politik. Serikat itu menjelaskan pengalaman buruh di Eropa, termasuk perjuangan upah minimum, undang-undang sosial, dan pensiun bagi pekerja swasta. Mereka tahu Hindia Belanda bukan Eropa. Mereka juga tahu bahwa hak tidak pernah datang dari kemurahan hati penguasa.

Dalam pesan May Day, serikat itu menegaskan bahwa guru bantu harus sadar bahwa “hanya mereka sendiri yang dapat membuat serikat menjadi lebih kuat” (Ingleson, 2014, hlm. 298-299).

Kalimat itu pendek, tetapi tajam. Buruh tidak sedang menunggu penyelamat. Mereka sedang membangun alat kolektif agar negara dan majikan tidak memperlakukan mereka sebagai angka. Hari Buruh sejak awal bukan pesta kalender. Ia adalah latihan mengingat bahwa hak lahir dari keberanian yang terorganisasi.

Perdebatan tentang buruh juga sudah keras sejak masa kolonial. Sebagian tokoh nasionalis ingin serikat buruh tetap menjadi organisasi kerja, jauh dari politik. Sukarno menolak pandangan itu. Dalam polemik 1933, ia mengejek cara berpikir yang meneroka serikat hanya sebagai tempat mengajukan permohonan. Baginya, serikat bukan badan peminta-minta. Serikat adalah alat perjuangan pekerja untuk memperbaiki hidupnya (Ingleson, 2014, hlm. 234).

Perdebatan itu belum selesai. Setiap kali buruh bicara politik, selalu ada suara yang menyuruh mereka kembali ke pabrik. Seolah-olah harga beras, kontrak kerja, pajak, iuran kesehatan, transportasi, perumahan, dan outsourcing tidak lahir dari keputusan politik. Negara senang melihat buruh sebagai tenaga. Negara gelisah melihat buruh sebagai warga.

Demokrasi yang Pernah Diisi Buruh

Setelah kemerdekaan, buruh masuk ke panggung Republik dengan percaya diri. Titimangsa 29 Desember 1949, dua hari setelah penyerahan kedaulatan, 500 buruh tetap dan 500 buruh harian di tiga perusahaan bongkar muat kecil di Pelabuhan Belawan melakukan pemogokan. Mereka menuntut bayaran untuk hari Minggu dan hari libur nasional, upah lembur, serta komponen upah berupa beras, garam, dan minyak goreng. Pemogokan itu berakhir tiga minggu kemudian dengan perjanjian kerja bersama pertama di Indonesia pascakolonial (Ingleson, 2022, hlm. 78-79).

Peristiwa Belawan memberi pelajaran penting. Kemerdekaan politik tidak otomatis mengubah hubungan kerja. Para manajer Eropa masih membawa kebiasaan lama. Mereka mengira pekerja akan tetap tunak seperti masa kolonial. Seorang pejabat bahkan mengakui bahwa sebelum perang para pekerja “berpikir dan merasakan segala sesuatu dengan cara yang sepenuhnya berbeda” (Ingleson, 2022, hlm. 78).

Kalimat itu terdengar seperti keluhan, tetapi sebenarnya ia pengakuan. Buruh telah berubah. Mereka tidak lagi memandang majikan sebagai takdir. Mereka menuntut agar kemerdekaan masuk ke tempat kerja, bukan berhenti di pidato pejabat.

Tahun 1950-an, serikat buruh tidak hidup di pinggir demokrasi. Mereka berada di tengahnya. Mereka menulis surat kepada menteri, menekan parlemen, mengatur pemogokan, membentuk dana kesehatan, dan memperjuangkan tunjangan Lebaran. Dalam industri tekstil Bandung, Kementerian Perburuhan memperkirakan pada pertengahan 1955 terdapat 47.652 anggota SBT, 12.000 anggota Serbutsi, 7.034 anggota Perbuti, dan 3.000 anggota Sarbutsi. Sekira 70 persen dari 70.000 pekerja di sektor tekstil bermesin menjadi anggota empat serikat besar itu. Sekitar 10 persen lain bergabung dalam serikat kecil (Ingleson, 2022, hlm. 328).

Angka itu penting. Demokrasi Indonesia pernah memiliki basis sosial yang bergerak dari bawah. Pemilihan Umum bukan satu-satunya ukuran demokrasi. Pemogokan, rapat buruh, majalah serikat, dan perundingan upah juga bagian dari demokrasi. Demokrasi yang tidak memberi ruang bagi buruh akan berubah menjadi percakapan sempit di antara elit.

Orde Baru dan Buruh yang Ditertibkan

Orde Baru memahami pelajaran itu dengan cara terbalik. Rezim ini melihat gerakan buruh sebagai ancaman politik. Vedi R. Hadiz menjelaskan bahwa agenda utama koalisi Orde Baru yang didominasi tentara ialah mencegah munculnya kembali gerakan massa radikal, termasuk buruh terorganisasi. Kata kuncinya ialah “pengendalian terhadap semua jenis organisasi” (Hadiz, 1997, hlm. 61).

Orde Baru tidak hanya membungkam buruh dengan kekerasan. Ia menciptakan bahasa baru. Buruh harus menjadi pekerja. Serikat harus menjadi mitra. Konflik harus disebut perselisihan hubungan industrial. Politik harus dijauhkan dari pabrik. Pemogokan harus tampak sebagai gangguan. Negara membangun sistem yang tampak rapi, tetapi membatasi suara pekerja.

Hadiz menunjukkan bahwa pembentukan Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada 1973 menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan hubungan negara, modal, dan buruh yang eksklusif. Buruh memang “diwakili”, tetapi tidak diberi kuasa nyata. Negara menciptakan organisasi puncak bagi pemuda, petani, nelayan, dan buruh. Semua terlihat tertib. Semua kehilangan daya tekan (Hadiz, 1997, hlm. 60-61).

Warisan itu masih terasa. Banyak pejabat hari ini tetap memakai naluri Orde Baru ketika menghadapi buruh. Mereka tidak selalu melarang. Mereka mengatur, membatasi, menunda, memediasi, lalu melemahkan. Mereka berbicara tentang investasi seolah-olah buruh tidak ikut menciptakan nilai. Mereka berbicara ihwal produktivitas seolah-olah tubuh pekerja tidak punya batas.

Buruh yang Hilang dari Poster May Day

Hari Buruh juga terlalu sering dibayangkan sebagai milik buruh pabrik kota. Padahal kelas pekerja Indonesia hidup di banyak tempat: sawah, kebun sawit, pelabuhan kecil, rumah tangga, pasar, dan sektor informal. Muchtar Habibi menunjukkan bahwa perubahan agraria di Indonesia menciptakan kelas-kelas kerja di perdesaan, termasuk petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga yang bertahan melalui kerja tani, kerja upahan, migrasi, dan bantuan keluarga (Habibi, 2022, hlm. 4 dan 47).

Orde Baru membutuhkan tenaga kerja murah. Untuk itu, negara menjaga stabilitas pangan dan produksi beras. Habibi mencatat bahwa ketersediaan pekerja murah sangat strategis bagi agenda menarik modal asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Habibi, 2022, hlm. 47). Buruh pabrik dan buruh tani masuk ke mesin pembangunan yang sama. Yang satu menjaga produksi industri. Yang lain menjaga biaya hidup tetap rendah.

Maka Hari Buruh perlu keluar dari gerbang pabrik. Ia harus masuk ke desa, perkebunan, pasar, dapur, dan rumah kontrakan. Buruh bukan hanya mereka yang memakai seragam perusahaan. Buruh adalah mereka yang menjual tenaga, kehilangan kendali atas waktu, dan menanggung risiko ekonomi tanpa perlindungan cukup.

Reformasi dan Luka yang Belum Pulih

Reformasi membuka pintu. Setelah Soeharto jatuh, serikat independen muncul kembali. Namun kebebasan tidak otomatis melahirkan kekuatan. Michele Ford mencatat bahwa gerakan buruh independen muncul kembali pada 1990-an dengan dukungan aktivis LSM dan mahasiswa. Setelah 1998, serikat yang dipimpin pekerja kembali ke panggung gerakan buruh (Ford, 2009, hlm. 2).

Masalahnya, gerakan buruh pasca-Reformasi mewarisi luka panjang. Ada fragmentasi serikat. Ada jarak antara aktivis kelas menengah dan pekerja. Ada ketegangan antara perjuangan upah dan perjuangan politik. Ada warisan ketakutan terhadap kiri. Ford menulis bahwa respons pemerintah terhadap gerakan buruh independen dipengaruhi oleh keinginan memanfaatkan serikat untuk pembangunan dan “ketakutan terhadap kebangkitan kembali Politik Kiri” (Ford, 2009, hlm. 17).

Ketakutan itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berganti pakaian. Dulu ia disebut bahaya komunisme. Kiwari ia disebut gangguan investasi, penolakan fleksibilitas, atau ancaman terhadap iklim usaha. Intinya tetap sama. Negara menerima buruh selama buruh bekerja. Negara gelisah ketika buruh berpikir.

Mengembalikan Buruh ke Pusat Republik

Arkian, refleksi Hari Buruh tidak cukup berhenti pada tuntutan upah minimum. Upah penting. Walakin sejarah buruh Indonesia mengajarkan bahwa persoalannya lebih luas. Buruh menuntut hak berbicara, hak berunding, hak mogok, hak membentuk serikat, hak atas waktu, hak atas keselamatan, dan hak ikut menentukan arah ekonomi.

Negara yang takut pada buruh sebenarnya takut pada demokrasi yang bergerak di luar gedung parlemen. Ia takut pada warga yang mampu menyusun agenda sendiri. Ia takut pada kelas pekerja yang ingat bahwa Republik ini tidak dibangun hanya oleh elit, tentara, birokrat, dan pengusaha.

Hari Buruh perlu menjadi hari membaca ulang sejarah. Di sana ada guru bantu kolonial yang menolak dihina. Ada buruh Belawan yang memaksa perjanjian kerja pertama. Ada pekerja tekstil Bandung yang membangun serikat besar. Ada buruh tani yang hilang dari poster pembangunan. Ada aktivis Reformasi yang membuka kembali ruang organisasi.

Negara tidak perlu takut pada kelas pekerja. Negara harus takut pada ekonomi yang tumbuh dengan mengorbankan martabat mereka.

Jakarta (ANTARA) - Harga emas di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Sabtu pukul 07.46 WIB, menunjukkan untuk UBS turun ke Rp2.802.000, Galeri24 naik tipis jadi Rp2.788.000, sementara Antam meroket ke Rp2.911.000 per gram.

Adapun harga ketiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Jumat (1/5/2026) yakni UBS Rp2.811.000, Antam Rp2.880.000, dan Galeri24 Rp2.786.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Galeri24
0,5 gram: Rp1.462.000
1 gram: Rp2.788.000.
‎2 gram: Rp5.509.000
‎5 gram: Rp13.671.000
‎10 gram: Rp27.270.000
‎25 gram: Rp67.806.000
‎50 gram: Rp135.505.000
‎100 gram: Rp270.877.000
‎250 gram: Rp675.529.000
‎500 gram: Rp1.351.056.000
‎1.000 gram: Rp2.702.112.000

Antam
0,5 gram: Rp1.508.000
‎1 gram: Rp2.911.000
‎2 gram: Rp5.760.000
3 gram: Rp8.614.000
‎5 gram: Rp14.321.000
10 gram: Rp28.585.000
‎25 gram: Rp71.331.000
‎50 gram: Rp142.579.000
‎100 gram: Rp285.077.000

UBS
0,5 gram: Rp1.514.000
‎1 gram: Rp2.802.000
‎2 gram: Rp5.559.000
‎5 gram: Rp13.738.000
10 gram: Rp27.331.000
‎25 gram: Rp68.192.000
‎50 gram: Rp136.104.000
‎100 gram: Rp272.100.000
250 gram: Rp680.050.000
‎500 gram: Rp1.358.503.000

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dinilai berpotensi mengubah dinamika pasar energi global di tengah ketidakpastian geopolitik dan krisis pasokan minyak dunia. Langkah tersebut muncul saat kawasan Timur Tengah masih dibayangi konflik Iran-AS yang turut mengganggu distribusi energi melalui Selat Hormuz.

"UEA sedang mempersiapkan dunia pascaperang Iran di mana permintaan minyak menurun, dan kekuatan OPEC untuk mempertahankan kendali serta disiplin akan melemah," ujar Analis Energi Ember Future, Kingsmill Bond, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (1/5/2026).

UEA menyatakan keluar dari OPEC demi fokus pada kepentingan nasional dan memperluas fleksibilitas produksi minyaknya. Selama beberapa tahun terakhir, Abu Dhabi diketahui tidak puas terhadap kebijakan kuota produksi OPEC yang dianggap membatasi ambisi ekspansi energi negara tersebut.

Negara Teluk tersebut telah menggelontorkan investasi besar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dari 3 juta barel per hari menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Namun, dalam skema OPEC sebelumnya, UEA hanya diperbolehkan memproduksi sekitar 3,2 juta barel per hari meski kapasitas aktualnya telah mencapai 4,8 juta barel per hari.

Para analis menilai dampak langsung keluarnya UEA terhadap pasar energi global masih tertahan, karena distribusi minyak kawasan Teluk terganggu akibat pengetatan akses di Selat Hormuz oleh Iran. Meski demikian, UEA masih mampu mengekspor sebagian minyak melalui terminal Fujairah di Teluk Oman yang berada di luar jalur Hormuz.

Jika konflik mereda dan jalur pelayaran kembali normal, UEA diperkirakan dapat membanjiri pasar dengan tambahan produksi sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 1,5% pasokan minyak global. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan harga minyak dan memperlemah pengaruh OPEC dalam mengendalikan pasar.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai keluarnya UEA tidak akan menggoyahkan eksistensi OPEC maupun OPEC+. Mantan penasihat senior minyak Arab Saudi Mohammad al-Sabban menyebut organisasi itu masih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan stabilitas harga energi global.

OPEC telah bertahan menghadapi berbagai krisis sejak berdiri pada 1960-an, termasuk keluarnya sejumlah anggota seperti Qatar, Indonesia, Angola, dan Ekuador. Namun, keputusan UEA kali ini mencerminkan semakin dalamnya perbedaan geopolitik di kawasan Teluk, terutama antara Abu Dhabi dan Riyadh dalam memandang arah kebijakan energi dan hubungan dengan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada Mei 2026.

Bansos yang dicairkan mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan melalui PBI JKN.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tahap 2 pada Triwulan II 2026 akan dilakukan lebih cepat dari jadwal biasanya. Percepatan ini didorong oleh proses pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) volume 2 yang telah selesai diperbarui.

Lebih lanjut, hasil pemutakhiran DTSEN volume 2 ini juga menjadi landasan utama dalam proses distribusi bansos pada triwulan II 2026, dengan tujuan meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Daftar Bansos Cair Mei 2026

Berikut sejumlah bantuan sosial yang akan cair pada periode Mei 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan guna meningkatkan kualitas hidup, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Pada 2026, penyaluran PKH dilakukan setiap tiga bulan. Tahap kedua mencakup periode April hingga Juni, sehingga pencairan masih berlangsung pada Mei.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) meliputi:

Ibu hamil/nifas: Rp750.000
Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
Anak SD/sederajat: Rp225.000
Anak SMP/sederajat: Rp375.000
Anak SMA/sederajat: Rp500.000
Lansia: Rp600.000
Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
Besaran yang diterima setiap keluarga berbeda, tergantung jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT atau bantuan sembako akan diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Memasuki tahap kedua, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan. Sebelumnya, pada tahap pertama penerima memperoleh akumulasi sebesar Rp600.000 untuk tiga bulan.

Saldo BPNT disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat dibelanjakan di e-warong atau agen resmi yang bekerja sama dengan bank penyalur.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Selain bansos reguler, pemerintah juga melanjutkan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk periode ke 2 pada Mei 2026. Program ini menyasar peserta didik dari keluarga kurang mampu, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat.

Berikut rincian bantuan PIP:

PAUD: Rp450.000 per tahun
SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun
SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun
SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000 – Rp1.800.000 per tahun
Penyaluran dilakukan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) di bank penyalur seperti BRI dan BNI.

4. PBI JKN

Selain bantuan tunai dan pangan, pemerintah juga memberikan dukungan di sektor kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

Program ini menyasar masyarakat fakir miskin dan tidak mampu, di mana iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebesar Rp42.000 per orang per bulan dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN.

Dengan status sebagai peserta PBI JKN, penerima manfaat dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tanpa perlu membayar iuran bulanan.

Cara Cek Penerima Bansos Mei 2026

Masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos secara mandiri melalui kanal resmi Kemensos.

Melalui Website Kemensos
Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data wilayah sesuai KTP
Ketik nama lengkap
Isi kode captcha
Klik “Cari Data”
Melalui Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi “Cek Bansos”
Login menggunakan data NIK/KK
Pilih menu “Cek Penerima”
Masukkan data sesuai KTP
Klik “Cari Data”
Hasil pencarian akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, hingga bantuan lainnya.