JAKARTA - PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) membeberkan lima capaian strategis untuk menjawab tantangan ganda sektor energi global, yaitu menjamin ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Langkah ini menjadi fondasi dalam kontribusi perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan target nasional menuju Net Zero Emission (NZE).

Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, menekankan bahwa dunia tengah menghadapi dua tantangan utama yang harus dijawab secara beriringan. "Di satu sisi, kita harus memastikan ketahanan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, transisi menuju energi rendah karbon juga harus dipercepat. Ini adalah tantangan yang membutuhkan keseimbangan, visi, dan yang terutama, kemitraan," ujarnya dalam pembukaan forum teknologi ASIA-TECH 2025 di Jakarta, dikutip Senin (13/10).

Sebagai bagian dari Subholding Refining & Petrochemical Pertamina, KPI berkomitmen penuh memainkan peran strategis dalam mendorong transisi energi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Komitmen ini sejalan dengan target Pemerintah Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat.

Untuk mewujudkannya, Taufik memaparkan lima pencapaian kunci KPI. Pertama, pelaksanaan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan. Proyek strategis ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga dirancang untuk menghasilkan bahan bakar bersih berstandar tinggi setara Euro V, yang lebih ramah lingkungan.

Kedua, pengembangan Green Refinery, termasuk produksi Sustainable Aviation Fuel (PertaminaSAF) dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) di Kilang Cilacap. Inisiatif yang memanfaatkan minyak jelantah dan minyak sawit ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pelopor energi hijau di kawasan. "Ini adalah langkah nyata dalam mendiversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," tegas Taufik.

Strategi ketiga adalah optimalisasi melalui digitalisasi dan operational excellence. KPI menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk predictive maintenance dan efisiensi energi. Penerapan teknologi mutakhir ini bertujuan menciptakan operasi kilang yang lebih kompetitif, andal, dan rendah emisi.

Keempat, KPI aktif memperkuat kolaborasi regional. Perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai mitra teknologi, investor, serta perusahaan minyak nasional (NOC) di kawasan. Kemitraan ini difokuskan untuk mendorong inovasi katalis, fleksibilitas bahan baku, dan memperkuat ketahanan rantai pasok.

Mendukung langkah strategis KPI, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor hilir minyak dan gas bumi.

"Modernisasi infrastruktur melalui rekayasa dan teknologi menjadi kunci menuju ketahanan energi dan masa depan rendah karbon," jelas Laode dalam kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, dengan proyeksi peningkatan permintaan gas alam global pada 2026, Indonesia perlu mengoptimalkan strategi hilirisasi, memperluas jaringan pipa, dan membangun virtual pipeline cluster untuk memperkuat distribusi energi bersih.

Forum ASIA-TECH 2025 yang diselenggarakan oleh Euro Petroleum Consultants (EPC) berkolaborasi dengan KPI pada 8-9 Oktober 2025, menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan industri untuk bertukar wawasan dan menjalin kemitraan guna menghadapi dinamika tantangan energi global ke depan.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar minimal 8,5-10,5%. Presiden KSPI yang juga Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut usulan itu bertujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menjamin kesejahteraan para pekerja.

Menurut Iqbal, angka tuntutan tersebut bukan hanya perkiraan, tetapi berdasarkan perhitungan objektif mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2024. Putusan itu menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus memperhitungkan kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu.

"Cara paling efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan menaikkan konsumsi, dan hal itu bisa terwujud jika upah pekerja ikut naik," ujar Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan usulan kenaikan upah bukan hanya soal angka nominal tetapi merupakan langkah strategis untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Iqbal menyoroti tren deflasi yang terjadi pada Agustus 2025 sebagai sinyal melemahnya konsumsi rumah tangga, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

Sebab itu, pihaknya meminta pemerintah tidak menetapkan upah secara sepihak tanpa melibatkan unsur pekerja. "Jika suara buruh diabaikan, kami siap melakukan aksi nasional," tegasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun KSPI, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 mencapai 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,1-5,2%. Dengan menjumlahkan dua indikator tersebut, kenaikan ideal upah minimum adalah sekitar 8,46%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8,5%.

Ia juga menyinggung kebijakan tahun sebelumnya di mana pemerintah menggunakan indeks tertentu sebesar 0,9 dalam penetapan upah minimum. Tahun ini, KSPI mengusulkan indeks 1,0 karena kondisi ekonomi dinilai lebih baik ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

"Kami realistis. Buruh tidak menuntut berlebihan. Justru kami memperhitungkan kemampuan ekonomi nasional dan kondisi aktual di lapangan," tegas Said Iqbal.

JAKARTA - Temuan pelanggaran ribuan kios , distributor, dan pengecer pupuk subsidi yang bermasalah di berbagai daerah di Indonesia diungkap oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman . Ia menyebut, total sebanyak 2.039 kios diketahui memainkan harga pupuk bersubsidi hingga 18–20% dari harga seharusnya, yang menyebabkan kerugian besar bagi para petani.

“Masih ada keluhan dari petani-petani di seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2.039 kios, distributor, dan pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut,” ujar Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, praktik curang tersebut semula hanya tercatat sebanyak 30 kasus dalam satu tahun terakhir. Namun setelah pengembangan, jumlahnya melonjak dan merugikan petani hingga Rp600 miliar per tahun.

"Ini permainan sudah lama. Selama satu tahun terakhir yang dicabut ada 30-an. Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia ternyata ribuan. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu Rp600 miliar per tahun. Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan? Kalau 10 tahun kan Rp6 triliun," ungkapnya.

Amran menilai tindakan ini sangat merugikan para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi dalam menjaga produktivitas pertanian.

"Kasihan petani kita. Ada 160 juta petani yang harus kita jaga. Petani padi saja ada 116 juta dengan keluarganya. Mereka pahlawan pangan kita. Karena pupuk adalah, kalau manusia, darahnya pertanian. Tanpa pupuk kita tidak bisa tingkatkan produksi," ucap Amran.

JAKARTA - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyebutkan, beban utang proyek kereta cepat ' Whoosh ' Jakarta-Bandung tidak dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (12/10/2025) malam.

Namun, pihaknya telah berbicara dengan kementerian terkait agar dicarikan skema jalan keluar terkait beban keuangan dari proyek kereta cepat. Diketahui beban utang proyek kereta cepat whoosh telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.

"Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi, beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujar Prasetyo saat ditemui usai Ratas.

Ia menilai moda transportasi kereta cepat membantu aktivitas masyarakat dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya. Prasetyo pun mengungkap keinginan agar kereta cepat bisa sampai ke Surabaya, Jawa Timur.

"Karena faktanya whoosh juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," tambahnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyatakan, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah opsi untuk membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) keluar dari tekanan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Dony menjelaskan, penyelamatan KAI dari jeratan utang proyek kereta cepat ini dilakukan agar keberlanjutan operasional KAI tetap terjaga, tanpa mengorbankan manfaat ekonomi yang telah dihasilkan dari beroperasinya kereta cepat.

"Kita ingin KCIC berjalan baik karena ini memberikan dampak juga terhadap perekonomian, dengan trafik yang terus meningkat, capai 20 ribu per hari. Di satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan dari PT KAI itu sendiri, karena KCIC juga bagian dari KAI," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Kamis (9/10).

Dony mengatakan, saat ini Danantara tengah mengkaji dua alternatif strategi penyelamatan yang kini telah diusulkan ke pemerintah. Pertama penambahan ekuitas (equity injection), atau opsi kedua alih status infrastruktur menjadi milik pemerintah.

"Ada beberapa alternatif termasuk di dalamnya, infrastruktur kita pikirkan juga apakah ini kita jadikan Badan Layanan Umum (BLU) dan segala macam. Tetapi intinya kita ingin KCIC berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita ingin kualitas kereta api Indonesia sebagai perusahaan yang melayani publik semakin baik," tambahnya.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund ( IMF ) memperingatkan, utang pemerintah (publik) secara global bakal melewati Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dalam lima tahun ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala IMF, Kristalina Georgieva.

Ia menyebutkan tren ini sebagai realitas yang mengejutkan bagi pembuat kebijakan di seluruh dunia. Sebagai informasi utang publik merujuk pada total utang yang dimiliki oleh pemerintah, sektor bisnis, dan rumah tangga.

Georgieva mengungkap, lonjakan pinjaman ini didorong oleh defisit fiskal, warisan saat pandemi, dan meningkatnya biaya bunga baik di negara maju maupun negara berkembang.

"Utang publik secara global diproyeksikan melebihi 100% dari PDB dunia pada tahun 2029,” kata Georgieva dalam pidato yang disiarkan di saluran resmi YouTube IMF.

Dia memperingatkan, bahwa kenaikan utang berisiko meningkatkan biaya, mendorong naiknya suku bunga, membatasi pengeluaran, dan melemahkan kemampuan pemerintah global untuk menahan guncangan. Peringatan ini muncul di tengah melonjaknya utang federal AS, dimana Washington terus mengalami defisit meskipun suku bunga tinggi.

Hingga Oktober, utang AS telah mencapai rekor USD37 triliun, atau sekitar 125% dari PDB, dengan pembayaran bunga kini menjadi salah satu pengeluaran federal terbesar, melampaui belanja sektor pertahanan.

Pemerintahan Presiden Donald Trump melakukan pembelaan bahwa utang tersebut sangat vital untuk pertumbuhan dan program domestik. Sementara itu para kritikus mengingatkan bahwa semua itu berisiko menyebabkan krisis fiskal.

IMF sebelumnya memperingatkan bahwa pengeluaran yang tidak terkendali dapat meningkatkan biaya pinjaman global dan mengguncang pasar negara berkembang.

Komentar Georgieva muncul bersamaan dengan peringatan yang lebih luas tentang ekonomi global, yang menurutnya berjalan “lebih buruk daripada yang kita butuhkan,”. Ia juga menyoroti bahwa pergeseran struktural yang mendalam dalam geopolitik, teknologi, dan demografi telah membuat ketidakpastian ekonomi menjadi “hal baru yang normal”.

"Ketahanan global belum sepenuhnya diuji. Dan ada tanda-tanda mengkhawatirkan bahwa ujian itu mungkin akan datang,” kata Georgieva.

Apa yang diungkapkan olehnya merujuk pada sinyal bahaya yang terus meningkat – termasuk lonjakan harga emas, yang mencapai rekor USD4.000 per ons pada Rabu, dan valuasi saham AS yang melambung, mengingatkan pada gelembung dotcom 25 tahun lalu.

Georgieva juga memberikan wanti-wanti tentang dampak tarif Trump, dengan mengatakan bahwa “efek penuhnya masih belum terlihat.”

Dalam Outlook Juli 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai sebesar 3,0% pada 2025 dan 3,1% pada 2026, sedikit di atas perkiraan sebelumnya. IMF memperingatkan bahwa tekanan fiskal, fragmentasi perdagangan, dan harga aset yang tinggi dapat menggagalkan pemulihan kecuali pemerintah membatasi defisit dan membangun kembali cadangan. Georgieva mengatakan pembaruan baru akan dirilis minggu depan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming beserta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman pribadinya, di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam (12/10/2025).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional.

Presiden Prabowo juga menyoroti implementasi kebijakan terbaru pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diatur melalui peraturan pemerintah.

“Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita. Termasuk tadi membahas mengenai hasil dari Peraturan Pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor,” tutur Menteri Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Senin (13/10/2025).



Selain membahas isu strategis di sektor keuangan, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari agenda rutin yang digelar secara berkala oleh Presiden untuk mengevaluasi dan memperbarui pelaksanaan program pemerintahan.

“Malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu, kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para Menteri,” ujar Prasetyo dalam keterangannya.

Menurut Menteri Pras, dalam pertemuan itu Presiden juga memberikan arahan dan pembaruan mengenai capaian program-program prioritas pemerintah di berbagai sektor.

“Pertama beliau seperti biasa mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah. Tapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” imbuh Prasetyo.



Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk terus memantau secara langsung pelaksanaan kebijakan ekonomi dan memastikan langkah-langkah strategis pemerintah berjalan selaras dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi.

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah sedang mengkaji usulan dari DPR RI untuk menaikkan status Perum Bulog menjadi setara kementerian atau lembaga.Usulan perubahan status Bulog ini muncul dari pandangan anggota DPR yang menginginkan penggabungan Bulog dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) .

"Nanti kita kaji ya, nanti kita kaji dulu ya," tegas Prasetyo kepada awak media usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara IV, Jakarta, Minggu (12/10).

Prasetyo menegaskan, bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat peran Bulog, terutama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Ia menyebut bahwa dalam beberapa waktu terakhir Bulog menunjukkan kinerja positif dengan tingkat serapan yang tinggi.

"Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki, dan Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog. Dan minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan, supaya mengantisipasi kalau produksi kita melimpah baik beras maupun jagung, supaya itu juga bisa diserap oleh Bulog," jelasnya.

Prasetyo menambahkan, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam menjaga stabilitas nasional. "Intinya adalah kita betul-betul mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu," tambah Prasetyo.

"Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya InsyaAllah aman," pungkasnya.

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) diproyeksikan berpotensi terkoreksi dalam sepekan ke depan akibat tekanan katalis global. Kebijakan tarif baru AS terhadap China diperkirakan meningkatkan ketegangan perdagangan dan memicu kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global. Ketegangan AS-China juga berpotensi menaikkan harga emas sebagai safe haven.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Hari Rachmansyah menegaskan, faktor-faktor eksternal ini bisa memicu aksi profit taking dan risiko keluarnya dana asing (foreign outflow) dari pasar saham domestik.

"IHSG diprediksi berpotensi koreksi menguji support di 8.150 dengan resistance terdekat 8.272. Pelaku pasar disarankan bersikap defensif, fokus pada saham berfundamental kuat, dan menerapkan strategi buy on weakness secara selektif," sarannya.

Ia menambahkan potensi koreksi IHSG ini terjadi setelah sepanjang pekan lalu (6–10 Oktober 2025) berhasil menguat dengan mencatatkan rekor tertinggi (ATH) baru di level 8.272 pada Kamis 9 Oktober 2025. ATH baru ini mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global akibat shutdown pemerintah AS dan fluktuasi harga komoditas.

"Meskipun tercatat ada net sell asing sebesar Rp1,3 triliun, tekanan jual tersebut berhasil diimbangi oleh kuatnya minat beli investor domestik, terutama pada saham-saham konglomerat seperti RAJA, TINS, CUAN, dan CDIA yang menjadi penggerak utama indeks," tandas Hari.

Sentimen Global dan Domestik Pekan Lalu

Hari pun merinci sejumlah sentimen dari global dan domestik yang membuat IHSG bergerak di zona positif pada pekan lalu.

Dari global, terang Hari, sepanjang pekan ini pasar saham Amerika Serikat mengalami koreksi cukup tajam di tengah berlanjutnya shutdown pemerintah yang menunda rilis data ekonomi resmi. Indeks S&P 500 melemah sekitar 2,7%, Nasdaq turun 3,5%, sementara Dow Jones terkoreksi 1,9%, dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap ancaman tarif impor baru terhadap China.

Meski sempat mencetak rekor tertinggi di awal pekan berkat dorongan saham teknologi, tekanan jual kembali meningkat menjelang akhir pekan.

"Memasuki pekan depan, fokus investor akan tertuju pada dimulainya musim laporan keuangan (earnings season) yang diawali oleh Citigroup dan JPMorgan, yang diperkirakan dapat menahan laju koreksi indeks. Namun secara keseluruhan, pasar AS masih berpotensi melanjutkan pelemahan secara mingguan di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan tensi perdagangan yang meningkat."

Sementara itu dari domestik, jelasnya, sejumlah isu domestik diperkirakan akan memengaruhi pergerakan pasar Indonesia. Pemerintah berencana mengalihkan sisa dana Rp15 triliun yang belum terserap, terutama dari BTN yang baru menyalurkan sekitar 19%, ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat likuiditas sektor perbankan di daerah.

Di sisi lain, kebijakan baru yang membuka peluang bagi koperasi dan UMKM untuk mengelola tambang hingga 2.500 hektar dinilai dapat memperluas partisipasi ekonomi masyarakat di sektor sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan enam smelter beserta aset sitaan negara kepada PT Timah (TINS) sebagai langkah konkret dalam pemberantasan tambang ilegal.

Proyeksi dan Rekomendasi

Berbicara tentang potensi market pada pekan ini (13-17 Oktober 2025), Hari memperkirakan pergerakan IHSG akan dibayangi oleh sejumlah katalis global yang berpotensi menekan sentimen pasar. Tekanan diperkirakan muncul di awal pekan seiring kebijakan tarif baru yang diterapkan pemerintahan Trump terhadap China, yang dapat meningkatkan ketegangan perdagangan dan menimbulkan kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan global.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China juga berpotensi mendorong kenaikan harga emas sebagai aset lindung nilai. Kombinasi faktor eksternal tersebut dapat memicu aksi profit taking dan meningkatkan risiko terjadinya arus keluar dana asing (foreign outflow) dari pasar saham domestik dalam jangka pendek.

"IHSG berpotensi koreksi menguji support di 8.150 dengan resist terdekat 8.272. Pelaku pasar disarankan bersikap defensif, fokus pada saham berfundamental kuat, serta menerapkan strategi buy on weakness secara selektif," jelas Hari.

Berikut rekomendasikan strategi investasi yang berfokus pada saham-saham pilihan:

1. Buy CDIA (Entry: 2,320, Target Price (TP): 2,670 dan Stop Loss (SL): 2,140). Sepanjang pekan terakhir, CDIA mencatat net buy asing Rp536 miliar, menandakan minat beli yang solid. Selama bertahan di atas EMA-5, saham ini berpotensi melanjutkan tren naik, didukung sentimen positif dari langkah perusahaan memperkuat kendali pada dua anak usahanya di sektor pelayaran, CSI dan MIM, dengan trading plan:

2. Buy ANTM (Entry: 3,310, Target Price (TP): 3,600 dan Stop Loss (SL): 3,190). Sepanjang pekan terakhir ANTM mencatat net buy asing sebesar Rp135 miliar, didorong oleh sentimen positif dari kenaikan harga emas yang signifikan akibat meningkatnya ketidakpastian global. Kondisi ini memberikan peluang bagi saham ANTM untuk melanjutkan potensi penguatan dalam waktu dekat. Dengan Trading plan.

3. Buy SSIA (Entry: 2,090, Target Price (TP): 2,320 dan Stop Loss (SL): 1,970). SSIA mulai menunjukkan perubahan arah dengan pergerakan harga yang berbalik ke tren uptrend, didukung oleh meningkatnya minat investor besar serta sentimen positif dari pengembangan proyek kawasan industri Subang Smartpolitan. Proyek ini menjadi katalis utama karena diharapkan menarik investasi dari berbagai sektor, termasuk otomotif dan manufaktur, yang dapat meningkatkan kinerja penjualan lahan dan pendapatan perusahaan ke depan. Dengan trading plan

4. Buy Obligasi PBS38 dan PBS3. Instrumen pendapatan tetap juga menarik untuk diperhatikan pekan ini di saat ketidakpastian yang tinggi. Bagi investor yang ingin memperoleh imbal hasil maksimal, seri PBS38 dengan YTM 6,73% dapat menjadi pilihan utama karena menawarkan return kompetitif dengan tenor panjang. Sementara itu, untuk investor yang lebih mengutamakan fleksibilitas dengan tenor jangka pendek, seri PBS3 dengan YTM 4,62% tetap memberikan peluang menarik.

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mulai memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai negeri sipil di berbagai lembaga federal menyusul kriris anggaran yang memicu penutupan layanan pemerintahan.

Langkah itu menandai realisasi ancaman Trump untuk memangkas jumlah aparatur dan belanja pemerintah di tengah krisis fiskal yang belum terpecahkan. Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut.

"Ini akibat kebijakan yang dipengaruhi Demokrat. Mereka yang memulai masalah ini," ujar Trump dikutip dari Reuters, Minggu (12/10).

Pemangkasan pegawai dilakukan di berbagai lembaga, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat, Dinas Pajak (IRS), Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan, serta Divisi Keamanan Siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security). Namun, juru bicara masing-masing lembaga belum dapat memastikan jumlah pasti pegawai yang terkena PHK.

Menurut data Departemen Kehakiman, sedikitnya 4.200 pegawai dari tujuh lembaga telah menerima surat pemutusan kerja. Di antaranya, 1.400 orang berasal dari Departemen Keuangan dan lebih dari 1.100 pegawai di Departemen Kesehatan.

Trump diketahui telah menargetkan pemangkasan sekitar 300.000 pegawai sipil federal sepanjang tahun ini sebagai bagian dari program efisiensi birokrasi. Ia juga memerintahkan pembekuan dana infrastruktur senilai lebih dari 28 miliar dolar AS bagi negara bagian yang dikenal sebagai basis Demokrat, seperti New York, California, dan Illinois.

Sementara itu, kebuntuan anggaran di Kongres masih berlanjut. Meskipun Partai Republik menguasai dua kamar legislatif, mereka tetap membutuhkan dukungan Demokrat di Senat untuk meloloskan rancangan anggaran baru. Demokrat menolak memberikan suara tanpa jaminan kelanjutan subsidi asuransi kesehatan bagi 24 juta penerima manfaat program Affordable Care Act atau Obamacare.

Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menuding pemerintahan Trump sengaja menggunakan nasib pegawai federal sebagai alat tawar politik. “Setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terluka, dan setiap layanan publik yang lumpuh adalah akibat dari keputusan Partai Republik sendiri,” ujarnya.

Serikat pekerja federal telah melayangkan gugatan hukum atas kebijakan PHK tersebut. Mereka menilai langkah itu ilegal karena dilakukan saat status shutdown masih berlaku. Pemerintah menanggapi dengan meminta pengadilan menolak gugatan itu. Sidang dijadwalkan pada 15 Oktober mendatang.

Secara hukum, pemerintah federal diwajibkan memberi pemberitahuan minimal 60 hari sebelum PHK, meski aturan itu bisa dipersingkat menjadi 30 hari dalam kondisi darurat. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan menentang langkah Trump tersebut. "Apapun status mereka bekerja tanpa gaji atau dirumahkan pegawai federal menjalankan tugas penting bagi masyarakat," kata Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat.

Ratusan ribu pegawai kini menghadapi ketidakpastian gaji dan pekerjaan. Sebagian diperintahkan tetap bekerja tanpa bayaran, sementara lainnya dilarang masuk kantor sama sekali. Jika krisis anggaran tak segera teratasi, sekitar dua juta personel militer aktif juga berpotensi tidak menerima gaji pada pertengahan bulan ini.

Kebijakan PHK juga meluas ke berbagai lembaga teknis seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), Departemen Energi, dan Departemen Dalam Negeri. Media lokal melaporkan, banyak kantor pemerintahan yang kini beroperasi dengan tenaga terbatas, bahkan sebagian tutup total.

Sementara itu, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA) turut terkena imbas. Lembaga ini sebelumnya menjadi sasaran kemarahan Trump setelah menolak klaim kecurangan dalam Pemilu 2020 yang dimenangkannya Joe Biden.

Meski begitu, Departemen Perhubungan dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dipastikan tidak masuk daftar lembaga yang terkena pemangkasan. Namun, tanpa kejelasan penyelesaian politik di Kongres, krisis anggaran dan PHK massal ini berpotensi menyeret perekonomian Amerika ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam.

JAKARTA - Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia menilai performa kementerian di bawah kepemimpinan Bahlil belum menunjukkan perbaikan di sektor ini.

Fabby menyebut, ada tiga indikator utama yang mencerminkan lemahnya kinerja tersebut, yakni pencapaian target produksi minyak, bauran energi terbarukan, dan efisiensi subsidi energi. Ketiganya, kata dia, justru memperlihatkan tren memburuk karena masih buruknya iklim investasi di sektor energi Indonesia.

"Karena leadership-nya jelek dianggap (investor). Jadi menurut saya ini harus sekali Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri ESDM," ujarnya saat dihubungi SindoNews, Minggu (12/10/2025).

Menurut dia lifting minyak menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Juni 2025, lifting minyak tercatat sebesar 608.000 barel per hari hanya sedikit di atas target APBN sebesar 605.000 barel per hari. Namun, capaian tersebut tidak mencerminkan keberhasilan karena target tersebut sudah diturunkan dari tahun ke tahun.

Target lifting minyak sempat ditetapkan 703.000 barel per hari pada 2022, lalu turun menjadi 660.000 barel per hari pada 2023, kemudian 635.000 barel per hari pada 2024, dan kini kembali terkoreksi menjadi 605.000 barel per hari.

"Kalau kemudian targetnya tinggi, sesuai dengan target yang dicanangkan pemerintah, lalu kemudian bisa dicapai, nah itu baru kita angkat topi. Lifting capai target APBN karena target yang ditetapkan rendah, kalau mencapai target rendah bukan prestasi," katanya.

Dia mengatakan menurunnya lifting minyak tidak semata soal teknis, tetapi menggambarkan mandeknya investasi di sektor hulu migas. Ia menilai sejumlah kebijakan Menteri ESDM justru memperburuk iklim investasi, termasuk kebijakan pembatasan kuota impor BBM oleh operator SPBU swasta yang menambah beban biaya pelaku usaha.

"Akhirnya kan lebih baik mereka keluar dari Indonesia, dan itu akan terjadi. Shell sudah bilang mereka hengkang dari Indonesia awal tahun depan," ujar dia.

Fabby juga menyoroti meningkatnya proyeksi anggaran subsidi energi pada 2026 yang mencapai lebih dari Rp210 triliun. Ia menilai lonjakan subsidi itu menunjukkan belum tercapainya kemandirian energi nasional karena produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

"Kalau subsidi minyak tahun depan naik dibanding 2025, itu artinya produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional. Impor masih tinggi, terutama untuk BBM dan LPG," jelasnya.

Selain migas, sektor energi terbarukan juga belum menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, namun hingga semester I-2025 baru terealisasi sekitar 16 persen.

"Produksi minyak tidak naik, target bauran energi terbarukan tidak tercapai, subsidinya naik. Artinya kinerja sektor ESDM itu nggak terlalu bagus di bawah menteri sekarang," pungkas Fabby.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Dana Moneter Internasional (IMF) memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.

Purbaya menyebut IMF menilai Indonesia sebagai salah satu bright spot di tengah perubahan struktural yang melanda perekonomian dunia, termasuk pergeseran geopolitik, kemajuan teknologi, serta dinamika demografi global.

"IMF memandang Indonesia sebagai "bright spot" di tengah ketidakpastian global. Reformasi kelembagaan, pembentukan Danantara, hilirisasi SDA, dukungan likuiditas, optimalisasi generasi muda, serta keberhasilan meredam keresahan publik merupakan kunci keberhasilan," ungkap Purbaya lewat unggahan di akun resmi Instagram @menkeuri, Minggu (12/10/2025).

Menurut IMF sejumlah negara kini menghadapi lonjakan utang publik dan meningkatnya aspirasi generasi muda terhadap kesempatan kerja, namun Indonesia dinilai mampu menghadapi tantangan tersebut dengan baik.

IMF memandang reformasi kelembagaan, pembentukan lembaga pengelola investasi Danantara, hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta kebijakan dukungan likuiditas menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.

Selain itu, keberhasilan pemerintah meredam keresahan publik serta kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan dengan tetap menjaga disiplin fiskal turut menjadi nilai tambah dalam kepemimpinan ekonomi Indonesia.

"Indonesia dinilai resilien dan berpeluang besar mencapai pertumbuhan tinggi. Fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten dijaga, serta sektor swasta yang adaptif dan tangguh menjadi faktor kunci," tulis Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen dan rasio utang di bawah 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia juga menyoroti peran swasta yang semakin diperkuat melalui belanja fiskal yang efektif, pemberian insentif usaha, serta percepatan deregulasi. Purbaya menambahkan, basis uang (base money) tumbuh sekitar 13 persen secara tahunan (yoy) pada September 2025, antara lain karena penempatan Rp200 triliun dana negara berbunga rendah di bank-bank Himbara.

Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi cash management untuk menjaga likuiditas kas negara agar tetap aman sesuai prinsip disiplin fiskal, namun tetap produktif mendorong perekonomian.

Purbaya menegaskan, prioritas jangka pendek pemerintah adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mengembalikan sentimen positif publik. "Keyakinan publik terus dibangun, terutama generasi muda terhadap lapangan kerja dan masa depan ekonomi," pungkas Purbaya.

JAKARTA - Sebanyak 23 khadimatul masjid dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah. Keberangkatan ini merupakan bagian dari program kolaborasi antara Masjid Istiqlal, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Aqua, yang secara resmi dilepas di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Program ini merupakan tahun kedua penyelenggaraan inisiatif penghargaan bagi para khadimatul masjid mereka yang selama ini berjasa menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan rumah ibadah. Para penerima manfaat dipilih dari masjid-masjid di berbagai daerah atas dedikasi dan ketulusan mereka dalam melayani jamaah.

Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. K.H. Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut. Ia menilai kolaborasi antara lembaga keagamaan dan sektor swasta menjadi contoh nyata kerja sama dalam menebar manfaat bagi masyarakat.

"Program ini tidak hanya memberi kesempatan beribadah, tetapi juga penghargaan atas pengabdian yang sering luput dari perhatian. Mereka menjaga rumah Allah dengan hati yang tulus," ujar Prof. Nasaruddin Umar dalam keterangannya, Minggu (12/10).

Wakil Ketua Umum DMI, Rudiantara menilai inisiatif ini sejalan dengan visi DMI menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Ia menekankan pentingnya memperkuat peran sosial masjid, termasuk memperhatikan kesejahteraan para pengurusnya.

"Khadimatul masjid memiliki peran penting agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman. Tanpa mereka, suasana masjid tidak akan seindah yang kita rasakan," kata Rudiantara.

Sementara, Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, menyatakan dukungan terhadap program ini merupakan wujud komitmen sosial perusahaan dalam mendorong kolaborasi lintas sektor. Ia berharap inisiatif tersebut dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin terus berkolaborasi dengan berbagai lembaga keagamaan dalam kegiatan yang membawa manfaat bagi umat," ujarnya.

Direktur Pengembangan Bisnis Istiqlal Global Fund, Deva Rachman, menambahkan kemitraan ini tidak berhenti pada program umrah. Ke depan, kerja sama akan berlanjut dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi umat, Masjid Hijau dan Sehat, serta berbagai pelatihan sosial yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan kolaborasi ini memberi dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat," kata Deva.