Biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun melakukan pertemuan membahas arah kebijakan ekonomi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam menjaga stabilitas nasional.

"Biasa diskusi masalah kebijakan ekonomi dan langkah-langkah oleh pemerintah dan apa yang sedang terjadi di parlemen," kata Menkeu Purbaya ditemui awak media di depan Kantor Kementerian Keuangan seusai turun dari mobil pribadinya bersama Misbakhun, di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pertemuan berlangsung akrab, menunjukkan hubungan antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR tetap harmonis dan produktif, jauh dari kesan adanya ketegangan seperti yang beredar di media.

"Tapi yang paling penting adalah, itu kan di media banyak keributan. Katanya sama Pak Misbakhun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa," ujar Purbaya menegaskan.

Menkeu mengungkapkan bahwa pertemuannya bersama Ketua Komisi XI DPR berlangsung cair, keduanya saling berbagi cerita dan makan bersama.

Purbaya menegaskan pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi, tetapi momentum memperkuat komunikasi konstruktif antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan ekonomi tetap sinkron, transparan, dan berpihak pada rakyat.

Diskusi juga menyinggung pentingnya percepatan belanja anggaran pada triwulan IV, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen dan menjaga momentum pemulihan pascapandemi.

Keduanya sepakat bahwa sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang sehat, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan global.

Menkeu juga menepis isu keributan yang sempat muncul di publik, menegaskan bahwa hubungan dengan Komisi XI DPR berjalan baik, penuh dukungan, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi Indonesia.

"Diskusi aja gimana bagusnya ke depan, gimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung. Dan Yang penting tadi menghilangkan kesan bahwa (Kementerian) Keuangan sama Komisi XI (DPR RI) berantem," ujar Purbaya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan hubungan antara dirinya dan Menkeu berjalan harmonis, tanpa ada ketegangan sebagaimana yang sempat diberitakan sebelumnya.

Ia menyampaikan bahwa pertemuan keduanya menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan menyatukan visi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional yang dijalankan pemerintah.

Misbakhun menilai langkah Menkeu Purbaya menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Saya akan memberikan dukungan yang penuh kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bagaimana beliau sukses sebagai Menteri Keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya Pak Prabowo untuk menyejahterakan rakyat," kata Misbakhun.

Komisi XI DPR RI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kepercayaan publik kepada pemerintah sudah mulai pulih, tercermin pada data Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data IKKP LPS yang ia tunjukkan saat wawancara cegat di Jakarta, Senin, indeks mengalami penguatan ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya.

“Kemarin waktu Juli, Agustus, dan September, (indeks) turun terus ke titik terendah. Inilah terjadi banyak demo. Tapi, kami lakukan kebijakan yang, mungkin agak drastis atau ceplas-ceplos bagi sebagian kalangan, tapi berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah,” ujar Purbaya.

Purbaya menyebut perbaikan kepercayaan itu didukung oleh kualitas kinerja ekonomi yang juga membaik. “Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi, ketika (ekonomi) mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah,” kata dia.

Maka dari itu, dia meyakini gaya komunikasi dia yang kerap dikritik lantaran dianggap ceroboh atau bergaya ‘koboi’ justru berpengaruh positif terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Gaya itu pun, kata Purbaya, juga merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan ekonomi terakselerasi pada kuartal IV tahun 2025.

“Saya hanya perpanjangan tangan dari Presiden, dengan versi yang lebih halus malah. Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan IV tahun ini. Sudah mulai kelihatan kan? Saya harapkan ke depan lebih bagus lagi,” tutur Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan kebijakannya menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdampak positif terhadap gerak ekonomi, tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan serta data penjualan ritel oleh Bank Indonesia (BI).

BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengatakan penempatan dana pemerintah di sektor perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat.

Pertumbuhan uang primer (M0) adjusted tercatat 18,58 persen year-on-year (yoy) pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 tanpa penyesuaian (non-adjusted) yang sebesar 13,16 persen yoy.

Uang primer adjusted adalah uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Mataram, NTB (ANTARA) - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak bagi pemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri halal.

Menurut dia, keberadaan perbankan syariah milik daerah harus terus diperkuat untuk menopang ekonomi syariah tersebut.

"Saya mengajak seluruh warga NTB untuk mulai masuk ke ekonomi syariah. Gunakan bank syariah, buat produk UMKM yang bersertifikat halal, dan isi peluang besar yang terbuka di sektor ini," ujarnya dalam pernyataan di Mataram, NTB, Senin.

Iqbal menuturkan potensi ekonomi syariah dunia mencapai 4,7 triliun dolar AS pada 2022 dan diproyeksikan naik menjadi 6,5 triliun dolar AS pada 2027.

Menurutnya, Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia harus menjadi pemain utama dalam menggarap ceruk ekonomi syariah tersebut.

"Indonesia saat ini berada di posisi ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Kami berharap ekonomi syariah di Indonesia bisa menjadi nomor satu, dan NTB siap menjadi salah satu pelopornya," kata Iqbal.

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah agar masyarakat benar-benar memahami manfaat dan karakteristik ekonomi syariah.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025, kinerja industri keuangan syariah di Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan yang progresif. Total aset perbankan syariah sebesar Rp24,85 triliun atau tumbuh 11,02 persen secara tahunan.

Dana pihak ketiga tercatat mencapai Rp16,66 triliun atau tumbuh 9,06 persen, sementara pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp18,23 triliun dengan porsi terbesar 86,79 persen disalurkan pada pembiayaan konsumtif.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat subsektor pertanian menjadi kontributor utama pada kinerja penyaluran KUR perseroan hingga akhir September 2025 yang mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83 persen dari keseluruhan KUR bank pelat merah tersebut.

Adapun penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) BRI untuk sektor produksi, yang mencakup tidak hanya pertanian melainkan perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, mencatatkan porsi sebesar 64,31 persen dari total penyaluran.

"Capaian ini menjadi bukti nyata peran BRI dalam mendorong pembiayaan produktif secara konsisten. Ke depan, BRI akan terus berkomitmen menjadi mitra utama bagi UMKM Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan," kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Secara keseluruhan, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur hingga akhir September 2025.

Jumlah tersebut setara dengan 74,40 persen dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 yang sebesar Rp175 triliun.

Hery menegaskan bahwa pembiayaan KUR memiliki dampak nyata terhadap penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

KUR yang disalurkan BRI, imbuh dia, ditujukan untuk membantu pelaku UMKM agar semakin produktif.

"Kami percaya bahwa KUR bukan sekedar instrumen pembiayaan, tetapi katalis yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Hery.

Dengan penyaluran KUR, Hery menambahkan bahwa BRI berupaya mendorong UMKM naik kelas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar.

Menurutnya, langkah ini merupakan peran BRI dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan UMKM menjadi penopang utamanya.

Perseroan juga mencatat penyaluran KUR BRI terhadap sebaran rumah tangga secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun.

Hingga akhir September 2025, sebanyak 18 dari setiap 100 rumah tangga tercatat telah mengakses fasilitas KUR BRI.

Angka ini meningkat dibandingkan jangkauan pada tahun 2022 dan 2023 yang mencapai 14 rumah tangga dan 15 rumah tangga.

Secara kumulatif, sejak 2015 hingga September 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.387 triliun kepada 45,5 juta penerima.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi nilai tukar (kurs) rupiah menguat di tengah optimisme perundingan perdagangan China dengan Amerika Serikat (AS).

"Menurut AS, telah disetujui rangka dasar untuk pembahasan. Namun seperti sebelum-sebelumnya, hal-hal tersebut, termasuk konfirmasi pertemuan Xi (Presiden China) dan Trump (Presiden AS) hanya disampaikan oleh pihak AS, dan tidak dikonfirmasi oleh China. Sedangkan investor juga was-was apabila bisa juga terjadi kegagalan mencapai kesepakatan," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Mengutip Anadolu, dilaporkan bahwa Donald Trump menyampaikan bahwa pertemuan dirinya dengan Xi Jinping pada pekan depan akan sangat baik.

Kedua negara disebut akan membicarakan isu perdagangan dan tarif antara kedua negara, serta persoalan terkait Taiwan.

Presiden AS menambahkan bahwa tarif sebesar 157 persen yang saat ini dikenakan terhadap China tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Mereka dijadwalkan bakal bertemu pada 30 Oktober 2025 di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC/Asia-Pacific Economic Cooperation) di Korea Selatan.

"Namun, penguatan akan terbatas oleh antisipasi pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee) dan XI-Trump pekan ini," ungkap Lukman.

Sentimen lain yang berpotensi membuat rupiah menguat berasal dari data inflasi AS menunjukkan moderasi, sehingga meningkatkan prospek pemangkasan suku bunga The Fed.

Tercatat, inflasi September AS naik 0,3 persen, lebih rendah dari perkiraan di sekitar 0,4 persen. Secara year on year (yoy), inflasi naik menjadi 0,3 persen, di bawah perkiraan yang sebesar 4,1 persen.

Begitu pula inflasi inti hanya naik 0,2 persen, dibandingkan perkiraan 0,3 persen.

Secara yoy, inflasi turun ke 3 persen dibandingkan perkiraan bertahan di angka 3,1 persen.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp16.550-Rp16.650 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta melemah sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.605 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.602 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Senin di Jakarta melemah sebesar 3 poin atau 0,02 persen menjadi Rp16.605 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.602 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

hingga kini terdapat rekening baru dibuka di bank sebanyak 3.550.000 rekening baru, atau meningkat 0,27 persen dari pelaksanaan tahun lalu. Selain itu, yang melonjak fantastis adalah di pasar modal yaitu adanya pembukaan 643.000 rekening investasi ba

Surabaya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan upaya pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memperluas inklusi keuangan telah mampu menciptakan akses keuangan baru bagi masyarakat Indonesia.

“Sebagai informasi yang sangat menggembirakan, telah berhasil dibuka akses keuangan baru untuk masyarakat Indonesia,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan di Surabaya, Minggu.

Friderica mencatat hingga kini terdapat rekening baru dibuka di bank sebanyak 3.550.000 rekening baru, atau meningkat 0,27 persen dari pelaksanaan tahun lalu.

Selain itu, kata dia, yang melonjak fantastis adalah di pasar modal yaitu adanya pembukaan 643.000 rekening investasi baru atau naik hingga 310 persen dari tahun sebelumnya.

Dari industri asuransi pun luar biasa yakni telah dibuka 951.000 polis asuransi baru atau naik sekitar hampir 30 persen dari capaian tahun lalu serta 1,47 juta rekening perusahaan pembiayaan yang baru.

Selanjutnya, OJK mencatat terdapat 5 juta rekening pergadaian baru yang naik 45 persen dari tahun sebelumnya serta 720.000 akun financial technology (fintech) yang baru.

Friderica menuturkan pencapaian ini merupakan hasil dari upaya dalam mendorong inklusi keuangan masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

“(Inklusi keuangan yang bertanggung jawab) artinya kita selalu memberikan produk yang sesuai dengan profil risiko dari calon konsumen tersebut dan kita memastikan pelindungan konsumen kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Ia menyebutkan selama periode 2025 telah dilakukan inklusi keuangan di 37 kantor OJK di seluruh Indonesia dengan capaian 10.874.634 peserta dari seluruh Indonesia atau meningkat 67,87 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

“Saya bisa sampaikan bahwa di Bulan Inklusi Keuangan ini saja sudah dilakukan 5.182 kegiatan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Friderica mengatakan beragam kegiatan dilaksanakan demi mencapai target 98 persen inklusi keuangan pada 2045 dan kini literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen sedangkan dan inklusi 80,50 persen.

“Untuk inklusi secara lebih luas bahkan sudah mencapai angka yang sangat baik yaitu 92 persen,” katanya.

Ia memastikan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan dilakukan secara merata sesuai dengan prinsip no one left behind termasuk bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Kita memiliki prinsip no one left behind, artinya dalam kita melakukan edukasi, literasi, dan inklusi, tidak ada seorang pun yang boleh ketinggalan,“ kata Friderica.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Sektor jasa keuangan ini sebenarnya memiliki potensi yang mampu melipatgandakan apa yang ada di masing-masing daerah, wilayah, bahkan nasional.

Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat akan mampu mendorong sektor jasa keuangan menjadi penopang ekonomi daerah dan nasional.

“Sektor jasa keuangan ini sebenarnya memiliki potensi yang mampu melipatgandakan apa yang ada di masing-masing daerah, wilayah, bahkan nasional,” kata Mahendra, dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Mahendra mengatakan pula dengan tingkat inklusi dan literasi yang membaik berarti masyarakat semakin paham dan semakin tinggi tingkat pemanfaatan atau utilisasi dari sektor jasa keuangannya.

Menurutnya, sektor jasa keuangan sebenarnya memiliki potensi yang mampu melipatgandakan potensi yang ada di masing-masing daerah, wilayah, dan nasional.

Ia mengatakan apabila seluruh aset dari perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan ini digabungkan, maka nilai asetnya mencapai sekitar 145 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

“Jauh lebih besar dari perekonomian nasional. Dan di negara-negara lain seringkali tingkatnya tadi itu tiga sampai empat kali lebih besar dari PDB,” ujarnya lagi.

Potensi tersebut, katanya pula, hanya akan tercapai apabila masyarakat tidak hanya memahami namun juga memanfaatkan sektor jasa keuangan seperti rekening yang tak hanya untuk simpanan, tapi juga untuk kegiatan lainnya yang bisa mendorong ekonomi.

Kegiatan yang dimaksud di antaranya adalah investasi di pasar modal, di pasar saham, di obligasi, serta penggunaan asuransi dan pembiayaan untuk membeli kendaraan maupun masuk dalam fungsi-fungsi penjaminan.

Berdasarkan data, kini literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi 80,50 persen. Namun pemerintah memiliki target inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045.

“Ini yang akan melipatgandakan suatu perekonomian berkali-kali lebih besar daripada PDRB-nya. Jadi kami harapkan dengan literasi dan inklusi yang besar menjadi modal dasar kita, kita sekarang bergerak kepada pemanfaatan utilisasinya yang lebih tinggi lagi,” kata Mahendra pula.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) kembali memberangkatkan 100 pelanggannya untuk beribadah umrah ke Tanah Suci.

Melalui program UMRAH untuk Sahabat, ratusan pemenang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia secara resmi diberangkatkan pada 27 Oktober 2025 untuk menjalankan ibadah umrah selama sembilan hari.

"Program UMRAH untuk Sahabat merupakan bentuk apresiasi kami kepada pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan Adira Finance selama 35 tahun," kata Direktur SDM & Marketing Adira Finance Swandajani Gunadi dalam temu media di Jakarta, Minggu.

Swandajani menerangkan, tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap ibadah umrah terus meningkat di tengah kondisi perekonomian yang berangsur pulih.

Dengan masa tunggu ibadah haji yang mencapai belasan hingga puluhan tahun, umrah menjadi alternatif utama bagi umat Muslim yang ingin segera menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi (2024), Indonesia konsisten menjadi salah satu negara dengan jumlah jemaah umrah terbanyak di dunia, dengan lebih dari 1,8 juta jemaah diberangkatkan sepanjang tahun 2024.

"Melihat tren tersebut, Adira Finance melalui program UMRAH untuk Sahabat berkomitmen memberikan apresiasi dan nilai tambah bagi pelanggan setia yang telah mendukung perjalanan perusahaan selama lebih dari tiga dekade," terangnya.

Para pemenang terpilih berasal dari berbagai program loyalitas dan aktivitas pelanggan, mulai dari pengajuan pembiayaan kendaraan, partisipasi di event nasional seperti Indonesia International Motor Show (IIMS) dan SOBAT Expo, hingga perpanjangan asuransi kendaraan melalui Adira Finance.

Antusiasme pelanggan terhadap program ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tercatat, jumlah poin adiraku yang ditukar untuk mengikuti program naik sebesar 24 persen dibandingkan tahun lalu.

Sementara, jumlah pelanggan yang berpartisipasi dalam program meningkat lebih dari 30 persen.

Data ini menunjukkan tingginya keterlibatan pelanggan terhadap berbagai program loyalitas yang dihadirkan oleh Adira Finance.

Sebelum diberangkatkan, para peserta mengikuti agenda pelepasan dan manasik yang dilaksanakan di Jakarta.

Selama perjalanan ibadah di Tanah Suci, peserta didampingi oleh tim profesional untuk memastikan seluruh proses ibadah berjalan dengan lancar dan nyaman.

Pelaksanaan program tidak terlepas dari dukungan para mitra strategis, yaitu PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI) dan PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah).

"Zurich bangga dapat kembali berkolaborasi dengan Adira Finance dalam program Umrah Untuk Sahabat 2025 sejalan dengan komitmen Zurich dalam memberikan ketenangan dan perlindungan selama mereka menjalankan ibadah di Tanah Suci," tutur Presiden Direktur Zurich Syariah Hilman Simanjuntak.

Salah satu pemenang dari Jakarta, Feri Jaenudin, mengungkapkan rasa syukurnya.

"Saya merasa sangat bersyukur dan terharu. Tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa menjadi pelanggan bisa membawa saya sampai ke Tanah Suci. Ini bukan sekadar hadiah, tapi anugerah yang luar biasa bagi saya dan keluarga," ucapnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyinkronkan fiskal guna mengatasi anggaran kas daerah yang ternyata mengendap sebesar Rp234 triliun.

"Angka Rp234 triliun itu bukan jumlah kecil dan seharusnya jadi perhatian bersama agar bisa dimanfaatkan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan belanja daerah," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai bahwa anggaran yang mengendap berdasarkan temuan Kementerian Keuangan itu masih tinggi. Bank Indonesia pun mencatat posisi simpanan kas daerah di perbankan per akhir September 2025 yang mencapai Rp234 triliun itu terdiri atas dana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana transfer ke daerah (TKD) seharusnya dikelola secara efisien dan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah.

"Dana TKD itu dirancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kalau dikelola dengan cepat dan tepat, dampaknya bisa langsung dirasakan melalui peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja,” kata dia.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa permasalahan dana mengendap tidak boleh dilihat semata sebagai kelalaian daerah, melainkan harus ditelusuri secara komprehensif untuk menemukan akar penyebabnya.

“Perlu pendalaman apakah ini disebabkan oleh perencanaan APBD yang belum sinkron dengan APBN, penyesuaian regulasi yang belum rampung, keterlambatan proses pengadaan, atau karena faktor kehati-hatian Pemda dalam menjaga kas daerah,” kata dia.

Untuk itu, dia mendorong Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri memperkuat koordinasi, pembinaan, dan monitoring kepada Pemda dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar realisasi belanja daerah dapat tercapai secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi hasil, terutama menjelang penutupan tahun anggaran 2025.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat keuangan M Rizal Taufikurahman menilai bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan tetap selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih meskipun pemerintah telah memberikan skema jaminan melalui dana desa.

“Dalam kacamata kebijakan, langkah ini (jaminan pemerintah) baru berfungsi sebagai pemicu kepercayaan, bukan penentu keberhasilan program,” kata Rizal, yang juga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (24/10).

Ia mengatakan tantangan utama terletak pada belum adanya rekam jejak bisnis koperasi, lemahnya tata kelola keuangan, serta minimnya disiplin arus kas.

Menurut dia, selama mekanisme first-loss guarantee belum diatur secara rinci—termasuk penanggung risiko pertama, batas nominal jaminan, dan kecepatan klaim—perbankan akan tetap berhati-hati.

“Himbara masih akan menyalurkan kredit secara terbatas dan selektif. Artinya, jaminan pemerintah harus ditopang oleh desain kelembagaan dan sistem manajemen risiko yang operasional, bukan hanya surat kebijakan,” ujar dia.

Ia menyarankan agar pembiayaan sebesar Rp216 triliun yang telah disiapkan untuk Kopdes Merah Putih dapat benar-benar menggerakkan ekonomi desa, orientasi program perlu bergeser dari penyaluran dana menjadi pembiayaan berbasis produktivitas dan arus kas riil.

Menurut dia, pemerintah perlu membangun struktur pembiayaan berlapis (blended finance) dengan Danantara atau Kemenkeu menanggung first-loss tranche atau kerugian pertama sekitar 10–20 persen, Jamkrindo/Askrindo mengambil second-loss, sementara bank tetap menanggung senior tranche dengan prinsip kehati-hatian.

“Dana desa dapat digunakan sebagai dukungan arus kas melalui sistem escrow atau auto-debit dari rekening pemerintah desa, bukan sebagai agunan penuh,” katanya.

Dengan demikian, setiap cicilan koperasi bisa terjaga melalui auto payment linkage, mengurangi moral hazard, dan menjaga stabilitas likuiditas bank.

Ia menambahkan bahwa pembiayaan perlu diarahkan pada unit usaha koperasi yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti pusat logistik desa, penggilingan gabah, distribusi pangan, energi surya komunitas, dan sistem cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan.

Lebih lanjut, pengamat tersebut menekankan pentingnya penyaluran dana secara bertahap dan berbasis kinerja (phased roll-out). Ia menyarankan agar 1.000 koperasi percontohan diuji dalam tiga bulan pertama dengan sistem time-to-cash maksimal 14 hari dan rasio kredit bermasalah (NPL-30) di bawah 3 persen.

“Jika rasio kelancaran kredit mencapai di atas 92 persen, barulah ekspansi dilakukan ke 10-15 ribu koperasi lainnya,” ujar dia.

Ia juga mendorong adanya portal transparansi publik yang menampilkan data koperasi penerima, plafon pembiayaan, bunga efektif, status kolektibilitas, dan mitra offtaker. Transparansi seperti ini akan memperkuat akuntabilitas sosial dan mencegah potensi penyimpangan di tingkat lokal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan telah menandatangani surat tentang pinjaman Himbara ke Kopdes Merah Putih yang dijamin oleh dana desa.

Pernyataan itu disampaikan seusai menggelar hasil rapat dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Kamis (23/10).

"Pokoknya kan kami sediakan uang Rp200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan dipindahkan atau disalurkan ke Kopdes Merah Putih, maka otomatis saya hanya men-charge 2 persen. Jadi langsung ikutin skema pembiayaan Kopdes Merah Putih. Jadi udah enggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi Rp200 triliun ditambah Rp16 triliun banyak sekali kalau mereka mau," ujar Purbaya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Pegadaian kembali mencatatkan kinerja yang gemilang. Kehadiran Layanan Bank Emas turut meningkatkan bisnis Pegadaian saat ini melalui produk Layanan Bank Emas terlengkap.

Jakarta (ANTARA) - PT Pegadaian membukukan pertumbuhan laba bersih mencapai 27,7 persen year-on-year (yoy), dari Rp4,44 triliun menjadi Rp5,67 triliun per kuartal III-2025, ditopang oleh ekspansi ekosistem emas dan transformasi digital perusahaan.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, pertumbuhan bisnis yang solid menjadi bukti keberhasilan strategi perusahaan dalam memperkuat posisi Pegadaian sebagai pemimpin ekosistem emas nasional sekaligus kontributor penting dalam Holding Ultra Mikro (UMi).

“Pegadaian kembali mencatatkan kinerja yang gemilang. Kehadiran Layanan Bank Emas turut meningkatkan bisnis Pegadaian saat ini melalui produk Layanan Bank Emas terlengkap,” katanya, di Jakarta, Jumat.

Hingga akhir September 2025, ia menuturkan pertumbuhan aset tercatat sebesar 28,9 persen yoy menjadi Rp129,2 triliun, sementara outstanding loan (OSL) gross meningkat 29,4 persen menjadi Rp107,4 triliun.

Sedangkan terkait Layanan Bank Emas, Damar menyatakan produk Deposito Emas kini semakin diminati nasabah dan telah menghimpun saldo sebesar 1,57 ton emas hingga 30 September.

Seiring dengan minat masyarakat yang semakin meningkat terhadap produk emas, ia menyampaikan jumlah pengguna aplikasi Tring! -- platform digital transaksi produk Pegadaian -- terus meningkat mencapai 1,35 juta nasabah per 24 Oktober 2025.

Pihaknya pun optimis dapat menutup tahun ini sebagai pemain utama di industri pergadaian dan ekosistem bulion, serta menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui lebih dari 4 ribu outlet dan 240 ribu agen di seluruh Indonesia.

Selain itu, Damar mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan keamanan operasional perseroan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah.

Ia menuturkan, terkait kasus yang melibatkan oknum di beberapa unit kerja perseroan, pihaknya telah mengambil langkah tegas, dengan menerapkan prinsip zero tolerance (tanpa toleransi) dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses oknum tersebut.

“Pegadaian menjamin keamanan atas aset emas nasabah. Kami terus memperkuat GCG (Good Corporate Governance/tata kelola perusahaan yang baik) dan sistem pengawasan internal untuk meminimalisir risiko dan memastikan setiap layanan berjalan sesuai kepatuhan,” ujar Damar Latri Setiawan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025