Satuan Tugas Penanganan Cesium-137 mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang menyatakan ada penutupan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Kabar penutupan itu terkait dengan aktivitas pembongkaran produk ekspor Indonesia yang dikirimkan kembali dari Amerika Serikat karena diduga terpapar cesium-137.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Krishna Hasibuan mengatakan selama aktivitas pembongkaran itu tak ada penutupan kawasan pelabuhan.

"Kegiatan berlangsung aman dan lancar dengan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan sejumlah instansi lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku atas penanganan muatan barang berbahaya yang dibongkar dari atas kapal," kata Bara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/11).

Ia mengatakan selama kegiatan tersebut, pelabuhan tidak ditutup, aktivitas bongkar muat peti kemas lainnya tetap berlangsung normal.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) juga mengatakan tidak ada penutupan pelabuhan maupun penghentian aktivitas bongkar muat di pelabuhan terbesar di Jawa Timur itu.

Superintenden Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Terminal Petikemas Surabaya, Ardiansyah, mengatakan kegiatan pembongkaran terhadap produk yang dikembalikan tersebut memang dilakukan di TPS Surabaya, namun tidak mengganggu pelayanan lainnya.

"Pelaksanaan kegiatan pembongkaran produk ekspor yang dikembalikan ke dalam negeri karena terpapar cesium dilakukan di Terminal Petikemas Surabaya (TPS Surabaya)," kata Ardiansyah, Selasa (4/11).

Ia menekankan, kabar yang menyebut adanya penutupan Pelabuhan Tanjung Perak akibat kegiatan tersebut tidak tepat. Menurutnya, seluruh layanan bongkar muat di TPS tetap beroperasi seperti biasa dan berjalan lancar.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta publik jangan melihat layanan transportasi publik seperti kereta cepat Whoosh, dari sudut pandang untung-rugi.

Ia mengajak seluruh pihak melihat transportasi publik dari segi manfaatnya, apakah bermanfaat atau tidak bagi publik. Di seluruh dunia juga mengenal Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) yang merupakan subsidi dari pemerintah untuk layanan publik, termasuk transportasi umum. 

"Whoosh itu semua public transport, di seluruh dunia, jangan dihitung untung-rugi, hitung manfaat tidak untuk rakyat. Di seluruh dunia seperti itu. Ini namanya public service obligations (PSO)," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini mensubsidi 60 persen seluruh biaya kereta api di Indonesia, sementara rakyat membayar 20 persen sisanya. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk kehadiran negara terhadap publik.

"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara, makanya kita harus mencegah semua kebocoran," ujarnya.

Perihal polemik Whoosh, Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas hal itu selaku Presiden RI. Ia meminta seluruh pihak tidak khawatir terhadap polemik yang tengah menarik perhatian publik tersebut.

Prabowo optimistis polemik utang proyek Whoosh itu dapat teratasi. Ia telah mempelajari persoalan yang tengah jadi sorotan publik belakangan dan pede dapat mengatasi persoalan tersebut.

"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu," katanya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

TelkomGroup melalui NeutraDC Nxera Batam menetapkan Pulau Batam sebagai pusat Hyperscale Data Center (HDC) karena letak geografis yang berdekatan dengan pusat keuangan dan teknologi seperti Singapura, serta kehadiran 14 infrastruktur kabel laut yang menghubungkan kawasan Asia Tenggara, yang menjadikannya ideal untuk investasi pengembangan infrastruktur digital.

Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Dian Siswarini mengatakan, status Batam sebagai zona ekonomi khusus memperkuat alasan menempatkan Pulau Batam sebagai pusat data center nasional. Hal itu dipastikan pada kegiatan Topping Off Hyperscale Data Center (HDC) NeutraDC-Nxera Batam pada Kamis (30/10).

"Melalui dukungan kebijakan, konektivitas strategis dan kolaborasi sektor publik-swasta, proyek data center ini menawarkan manfaat yang luas bagi industri teknologi, pelaku usaha digital, masyarakat lokal dan, tentu saja, para investor yang mencari peluang di sektor infrastruktur digital yang tengah tumbuh pesat," ujar Dian di Batam.

Saat ini, Batam disebut telah menarik banyak investor dalam pembangunan HDC, seperti anak usaha Telkom yang mengembangkan NeutraDC Nxera Batam dengan target kapasitas total IT load sebesar 18 MW untuk bangunan gedung pertama (BTM-1) di kawasan Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE).

Lalu, ada juga proyek yang dikelola oleh pemain data center lainnya di Nongsa Digital Park (NDP). Kawasan industri NDP dan KIIE ini telah memperoleh status SEZ (Special Economic Zone) yang memberikan insentif fiskal dan regulasi bagi pengembangan data center.

"Dengan demikian, Batam dapat menjadi digital bridge antara Indonesia dan Regional Asia Tenggara. Suatu keunggulan yang sangat relevan di era Cloud Computing, Big Data dan kecerdasan buatan atau AI," tutur Dian.

Manfaat Multi-Dimensi

Telkom optimistis, pembangunan Hyperscale Data Center di Batam akan memberi dampak multi-dimensi bagi perekonomian Indonesia, seperti akselerasi perekonomian digital dan investasi asing berupa peningkatan kapasitas data center dalam mendukung kebutuhan Cloud, Artificial Intelligence, Internet of Things (IoT) dan layanan digital, memperkuat infrastruktur digital Indonesia, serta menarik investor global ke sektor teknologi.Selain itu, juga ada potensi penciptaan lapangan kerja dan pengembangan SDM seperti yang dilakukan NeutraDC Nxera Batam melalui sinergi dengan institusi pendidikan lokal terkait pengembangan talenta data center, pemanfaatan energi terbarukan, serta infrastruktur ramah lingkungan dengan memprioritaskan sumber energi terbarukan dan operasi berbasis efisiensi energi.

"Dengan kapasitas HDC yang besar, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna infrastruktur digital, tapi juga hub bagi layanan global dan meningkatkan kedaulatan data. Bagi perekonomian lokal di Batam, investasi dalam infrastruktur data center membawa dampak ekonomi ke sektor konstruksi, utilitas, logistik, layanan teknologi dan khususnya sektor pendukung seperti konektivitas dan tenaga kerja," tambah Dian.

CEO NeutraDC Nxera Batam, Indrama YM Purba menjelaskan bahwa operasional Hyperscale Data Center NeutraDC Nxera Batam menggunakan listrik yang disuplai oleh Medco Power Indonesia dari sumber terbarukan.

Adapun tantangan seperti kebutuhan daya tinggi, pasokan air pendingin, dan manajemen limbah panas sudah diantisipasi dengan persiapan infrastruktur khusus di kawasan industri dan Special Economic Zone (SEZ).

Menurut Indrama, pembangunan Hyperscale Data Center di Batam tidak hanya menjadi proyek infrastruktur berskala besar, tetapi juga bagian penting dari transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif ini diyakini akan membawa dampak signifikan bagi ekosistem lokal, regional, hingga global.

Sementara bagi investor, kehadiran HDC merupakan peluang strategis untuk berperan dalam akselerasi pertumbuhan digital yang didukung oleh lokasi unggul, kebijakan pro investasi, skala operasional besar, dan prospek pengembangan jangka panjang. Bagi Indonesia, langkah ini menjadi wujud penguatan kedaulatan data, dan percepatan pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) menegaskan tidak ada penutupan pelabuhan maupun penghentian aktivitas bongkar muat menyusul tibanya cengkeh ekspor yang dikembalikan dari Amerika Serikat karena terkontaminasi zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137). Seluruh operasional tetap berjalan normal.

Superintenden Komunikasi Korporat dan Hubungan Investor PT Terminal Petikemas Surabaya, Ardiansyah, mengatakan kegiatan pembongkaran terhadap produk yang dikembalikan tersebut memang dilakukan di TPS Surabaya, tapi tidak mengganggu pelayanan lainnya.

"Atas aktivitas tersebut, tidak ada penutupan pelabuhan ataupun penghentian aktivitas bongkar muat dan pelayanan kegiatan lainnya di TPS Surabaya. Kegiatan pelayanan bongkar muat tetap berlangsung normal dan seluruh pengguna jasa dilayani dengan baik," ujar Ardiansyah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (4/11).

Lebih lanjut, Ardiansyah menyebut proses bongkar peti kemas yang mengandung bahan terpapar Cesium dilakukan di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Dari hasil pemantauan, seluruh kegiatan dinyatakan aman.

"Pelayanan bongkar atas produk yang terpapar Cesium dilakukan dengan pengawasan ketat dari Bapeten dan dinyatakan aman dalam proses bongkar peti kemas," ungkapnya.

Setelah dibongkar, lanjut Ardiansyah, peti kemas berisi cengkeh terkontaminasi tidak disimpan di dalam area terminal. Sesuai prosedur, kontainer tersebut langsung dikeluarkan dari TPS menggunakan sistem truck losing untuk ditangani lebih lanjut oleh pihak berwenang.

"Selanjutnya produk ekspor yang terkontaminasi Cesium tidak ditumpuk di dalam terminal, melainkan langsung dibawa keluar TPS Surabaya/truck losing, sesuai SOP penanganan container IMO Class 1 eksplosive dan IMO Class 7 radio aktif, untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak berwenang," tutur Ardiansyah.

Sebelumnya, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya di Surabaya, Jawa Timur, ditutup begitu cengkeh terkontaminasi Cesium 137 (Cs-137) yang dikembalikan Amerika Serikat (AS) tiba.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kontaminasi Radionuklida Cs-137 berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabya menutup kawasan pelabuhan.

Satgas menyatakan satu kontainer berisi cengkeh yang dikembalikan AS karena diduga terpapar Cs-137 tiba di Terminal Pati Kemas Tanjung Perak pada pukul 22.00 WIB, Sabtu kemarin (1/11).

"Telah dilakukan penanganan dengan menutup kawasan pelabuhan," kata Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan dalam keterangan tertulis, Senin (3/11).

Presiden Prabowo Subianto mengakui pertemuannya dengan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kemarin sore, salah satunya membahas polemik kereta cepat Whoosh.

Ia memanggil Jonan ke Istana untuk membahas banyak hal. Prabowo menilai Jonan merupakan salah tokoh bangsa, sehingga ia ajak bertukar pandangan.

"Kita tukar-menukar pandangan. Beliau, saya kira, tokoh, tokoh bangsa. Jadi, saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan dalam banyak hal,"  kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Saat ditanya apakah pertemuan mereka membahas kereta cepat, Prabowo pun membenarkan.

"Ya, kita bicara, selalu," imbuhnya.

Kemarin, Jonan membantah membahas persoalan polemik kereta cepat Whoosh saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini, Senin (3/11).

Ia mengaku pertemuan selama kurang lebih dua jam dengan Prabowo sama sekali tak membicarakan soal permasalahan Whoosh.

"Enggak, saya enggak diminta masukan kok soal itu," kata Jonan usai pertemuan.

Ketika ditanyai pandangannya soal polemik utang Whoosh yang belakangan mengemuka, Jonan juga menolak berkomentar. Ia mengaku sudah tak menjabat sebagai menhub, sehingga tak berkapasitas untuk berkomentar perihal itu.

Jonan mengaku kedatangannya itu sebagai warga negara biasa, dan berdiskusi dengan Prabowo perihal program-program prioritas pemerintah saat ini, termasuk makan bergizi gratis (MBG).

"Itu misalnya MBG, ada Kopdes Merah Putih, lalu Sekolah Rakyat, yang multiplier effect ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh. Memang kalau diminta sempurna dari awal, mungkin tidak mungkin," kata Jonan.

Jonan menjabat menhub pada 2014-2016, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 27 Juli 2016, posisi Jonan sebagai Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Saat menjabat menhub, Jonan cukup alot menggolkan proyek kereta cepat Whoosh. Salah satu persyaratan yang diminta Jonan kepada penggarap proyek Whoosh adalah masalah standar keselamatan penumpang.

"Keselamatan itu tidak bisa ditawar karena keselamatan itu harus single standard. Standarnya itu tunggal, jadi bukan soal harga, ini keselamatan," ujar Jonan di Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).

Jonan tidak peduli dengan nilai investasi atau harga proyek kereta cepat yang ditawarkan China dan Jepang. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang.

"Apa kita berani soal keselamatan: oh ini lebih murah, tapi selamat tidak selamat dikit tidak apa-apa, kan tidak. Ini saya sebagai menteri teknis ya. Yang bertugas mengurus transportation safety saya," tuturnya.

Jepang dan China saat itu bersaing memperebutkan proyek kereta cepat. Masing-masing mengajukan proposal penawaran dengan spesifikasi dan harga proyek yang berbeda.

Jepang, yang sejak 2014 telah melakukan studi kelaikan, mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-20121).

Sementara China, pada Maret 2015 tiba-tiba memasukan penawaran, dengan nilai proyek sebesar US$ 5,5 miliar. Dengan harga proyek yang lebih murah dari Jepang, China bermimpi menghadirkan kereta berkecepatan 350 km per jam dalam jangka waktu hanya dua tahun (2016-2018).

Usai China keluar sebagai pemenang tender dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbentuk, Jonan mewajibkan 9 syarat perjanjian penyelenggaraan prasarana (konsesi) proyek kereta cepat agar proyek bisa jalan.

Salah satunya, pembiayaan proyek tidak boleh memakai dana APBN. Ada juga klausul soal pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta cepat yang disebabkan oleh KCIC. Apabila KCIC tidak bisa memenuhi 9 persyaratan konsesi, proyek tersebut tidak bisa berjalan.

Presiden Prabowo Subianto optimistis polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh dapat teratasi.

Ia mengaku telah mempelajari persoalan yang tengah jadi sorotan publik belakangan. Prabowo pun percaya diri dapat mengatasi persoalan tersebut.

"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo menyebut bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan sumber daya yang melimpah.

Ia pun meminta agar seluruh pihak tidak mengkhawatirkan persoalan Whoosh tersebut.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh, harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat," ucap dia.

Prabowo juga memastikan selaku Presiden RI ia akan bertanggung jawab atas polemik utang Whoosh yang belakangan menjadi sorotan.

Utang Whoosh belakangan menjadi polemik. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu.

Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Whoosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dikelola PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB). Sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo telah mengeluarkan perintah khusus ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan juga Danantara terkait utang KCJB Whoosh.

Ia berkata perintah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi. Pras menyebut Prabowo meminta Purbaya dkk. mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi padi nasional di sepanjang tahun 2025 akan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,55 persen dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 53,16 juta ton.

BPS mencatat, kenaikan ini ditopang oleh pertumbuhan luas panen yang mencapai dua digit sekitar 12,98 persen, serta dukungan kondisi cuaca yang relatif baik di sebagian besar sentra produksi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyatakan bahwa proyeksi peningkatan produksi ini sejalan dengan pertambahan luas panen di hampir seluruh wilayah utama.

"Pada September 2025, luas panen padi mencapai 1,13 juta hektare atau meningkat 10,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, potensi luas panen sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai 11,35 juta hektare, naik sekitar 12,98 persen dibanding tahun 2024," ujar Pudji dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/11).

Adapun peningkatan luas panen terutama terjadi pada subround I (Januari-April 2025) yang tumbuh 25,82 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan aktivitas tanam petani yang lebih cepat dan meluas sejak awal tahun.

"Potensi produksi padi subround III (September-Desember 2025) diperkirakan sebesar 16,48 juta ton GKG atau naik 8,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara total, potensi produksi padi nasional tahun ini mencapai 60,34 juta ton GKG," tutur Pudji.

BPS juga mencatat bahwa kenaikan produksi padi 2025 ini juga dipengaruhi oleh kondisi pertanaman yang cukup baik di banyak daerah, serta minimnya gangguan besar akibat banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Namun, BPS menekankan bahwa angka potensi produksi ini masih dapat berubah, bergantung pada kondisi lapangan hingga akhir Desember.

Merespons proyeksi BPS, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa keberhasilan peningkatan produksi padi pada 2025 merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani.

"Kenaikan produksi ini adalah hasil kerja bersama. Dari penyediaan benih unggul, pompanisasi, hingga operasi pasar untuk stabilisasi harga. Kami ingin petani terus sejahtera dan masyarakat mendapatkan beras dengan harga terjangkau," kata Amran.

Dengan capaian produksi 60 juta ton GKG, tahun 2025 menjadi periode produksi tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kementan menilai tren positif ini menjadi landasan penting menuju kemandirian pangan nasional, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sektor pertanian yang tangguh.

"Produksi yang naik ini bukan sekadar angka statistik, tapi cerminan kerja keras seluruh bangsa. Kita ingin petani bahagia, pangan cukup, dan Indonesia semakin berdaulat," pungkas Amran.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah memberi subsidi sekitar 60 persen biaya layanan kereta api, sehingga masyarakat selaku pengguna layanan kereta api membayar 20 persen sisanya.

Menurutnya, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) itu adalah bentuk negara hadir menyediakan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas. 

"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo lalu menjelaskan sumber dana untuk subsidi 60 persen tersebut. Ia menyatakan uang itu juga berasal dari rakyat, mulai dari pajak yang dibayarkan rakyat hingga kekayaan negara.

Ia menyatakan pemberian subsidi itu merupakan tugas pemerintah, di saat rakyat membayar pajak, maka pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden, ia menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujarnya.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucapnya.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung. Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations (PSO)," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah memberi subsidi sekitar 60 persen biaya layanan kereta api, sehingga masyarakat selaku pengguna layanan kereta api membayar 20 persen sisanya.

Menurutnya, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) itu adalah bentuk negara hadir menyediakan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat luas. 

"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen, ya ini kehadiran negara," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo lalu menjelaskan sumber dana untuk subsidi 60 persen tersebut. Ia menyatakan uang itu juga berasal dari rakyat, mulai dari pajak yang dibayarkan rakyat hingga kekayaan negara.

Ia menyatakan pemberian subsidi itu merupakan tugas pemerintah, di saat rakyat membayar pajak, maka pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pelayanan publik.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi uang rakyat," ucapnya.

Prabowo juga menyinggung tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden, ia menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," ujarnya.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi. Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucapnya.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung. Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations (PSO)," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal tumpukan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia optimistis persoalan yang tengah menjadi perbincangan publik itu bisa teratasi. Selaku presiden Prabowo pun menegaskan akan bertanggung jawab soal itu.

"Kemudian enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung enggak masalah itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

"Jadi PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak khawatir, rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat, teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan di ujungnya tanggung jawab Presiden RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," ucap Prabowo menambahkan.

Prabowo mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan pede permasalahan itu akan teratasi.Ia pun meminta seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi polemik tersebut.

"Jangan kita menari di gendang orang, mungkin ada pihak-pihak dari enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, enggak, tenang-tenang saja," ucap dia.

Prabowo pun menyebut seluruh transportasi publik seperti Whoosh jangan dihitung apakah merugi atau untung.

Namun, ia meminta seluruh pihak melihat apakah proyek itu bermanfaat atau tidak bagi publik.

"Semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung-untung, rugi, hitung manfaat enggak untuk rakyat, di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligations," ucapnya.

Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.

Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).

Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin suku bunga kredit di Indonesia bisa turun hingga setara dengan Malaysia dan Thailand.

Menurutnya, dengan inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang solid, sudah saatnya biaya pinjaman di Tanah Air menjadi lebih murah agar daya saing ekonomi meningkat.

Purbaya menyampaikan perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, tertinggi di antara negara anggota G20. Sementara inflasi berada di level 2,65 persen pada September, yang juga terendah di kelompok tersebut.

Kondisi ini, katanya, menggambarkan keseimbangan yang ideal antara pertumbuhan dan kestabilan harga.

"Inflasi yang bagus itu enggak rendah tapi enggak tinggi juga. Enggak nol, tapi enggak 10. Ya, 2 sampai 3 ini adalah angka yang ideal buat kita," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Dengan inflasi yang stabil di kisaran ideal, Purbaya menilai suku bunga acuan seharusnya dapat bergerak di level moderat, yakni sekitar 3,65 persen. Dari situ, transmisi kebijakan moneter diharapkan bisa menurunkan suku bunga kredit ke kisaran 6 persen-7 persen agar lebih kompetitif dengan negara tetangga.

Ia mencontohkan suku bunga kredit di Malaysia saat ini berada di kisaran 5 persen-6 persen, sementara Thailand juga menerapkan level serupa. Menurutnya, dengan penyesuaian yang tepat terhadap kondisi inflasi, Indonesia seharusnya bisa mencapai efisiensi biaya pinjaman yang sama.

"Bukan itu yang saya incar-incar adalah suku bunga pinjaman harus turun ke bawah itu. Di atas itu sedikit, paling 2-3 persen. Kalau di atas 3,5 persen harusnya selalu stabil," tuturnya.

Purbaya optimistis jika suku bunga kredit bisa ditekan ke level tersebut, biaya modal pelaku usaha akan semakin efisien dan investasi dapat meningkat. Ia menilai kebijakan yang konsisten dalam menjaga inflasi rendah akan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

"Artinya daya saing kita dari cost of capital bisa semakin baik," ujarnya.

Presiden RI Prabowo Subianto menjajal angkutan KRL Commuter Line dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa (4/11) hari ini.

Pantauan CNNIndonesia.com, Prabowo bersama sejumlah pejabat terkait meninjau terlebih dulu situasi di Stasiun Manggarai.

Dengan didampingi Dirut PT KAI Bobby Rasyidin, Prabowo meninjau kondisi di Stasiun Manggarai seraya menyapa warga di sana.

Selain Bobby, Prabowo juga didampingi Menhub Dudy Purwaghandi, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Bakom Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga sempat meninjau gerbong kereta khusus petani dan pedagang yang dijadwalkan akan diluncurkan bulan ini.

Setelahnya, Prabowo pun menaiki KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Tanah Abang Baru. Selama perjalanan di KRL, Prabowo tampak bercengkrama dengan warga di dalam rangkaian KRL.

Setibanya di Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo disambut Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono. Setelahnya, mereka pun saling berbincang.

Di Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo dijadwalkan meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru.

"Besok, rencana besok. Jamnya belum tahu, nanti saya dikabari. Saya diminta persiapan aja. (Agenda) peresmian Stasiun Tanah Abang," kata Dirut PT KAI Bobby Rasyidin di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (3/11).