Bisnis.com, CIREBON - Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) tercatat sebagai kawasan paling tidak diminati wisatawan nusantara di Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, kontribusi perjalanan wisatawan ke wilayah ini pada periode Januari hingga Agustus 2025 jauh tertinggal dibanding kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya.

Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan distribusi perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) di provinsi ini masih sangat timpang. Lebih dari separuh wisatawan memilih berkunjung ke kawasan urban dan sub-urban yang memiliki fasilitas lengkap dan akses transportasi yang mudah.

“Sebanyak 51,44% perjalanan Wisnus ke Jawa Barat sepanjang Januari–Agustus 2025 terkonsentrasi di kawasan Bodebek dan Bandung Raya. Sementara daerah timur dan utara seperti Ciayumajakuning masih belum menjadi tujuan utama,” ujar Darwis, Senin (13/10/2025).

Dari data BPS, Kabupaten Bogor menempati posisi teratas sebagai destinasi paling populer dengan pangsa 14,66%, disusul Kota Bandung (11,21%), Kabupaten Bandung (6,81%), Kota Bekasi (6,77%), Kabupaten Bekasi (6,26%), dan Kota Depok (5,75%).

Secara kumulatif, enam wilayah ini menyumbang lebih dari setengah total perjalanan wisatawan nusantara ke Jawa Barat selama delapan bulan pertama tahun ini.

Menurut Darwis, tingginya minat wisatawan ke Bodebek dan Bandung Raya didorong oleh kombinasi antara kemudahan akses, variasi wisata modern, serta daya tarik alam yang dekat dari Jakarta.

"Kawasan ini sudah memiliki ekosistem pariwisata yang matang, baik dari sisi infrastruktur, promosi, maupun layanan penunjang seperti hotel dan kuliner,” jelasnya.

Sementara itu, laporan BPS juga mencatat 12 daerah potensi wisata utama di Jawa Barat menjadi tujuan bagi 51,75% wisatawan nusantara pada periode yang sama.

Kabupaten Bogor kembali mendominasi dengan 20,74 juta perjalanan, diikuti Kota Bandung (15,86 juta) dan Kabupaten Bandung (9,64 juta).

Namun di sisi lain, daerah seperti Kuningan, Cirebon, Majalengka, dan Indramayu hanya mencatat kunjungan di bawah 2 juta perjalanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara daerah populer dan daerah dengan potensi wisata yang belum tergarap optimal.

“Wilayah timur dan utara Jawa Barat memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa, tetapi belum didukung dengan infrastruktur pariwisata yang memadai. Ini menyebabkan wisatawan cenderung memilih daerah yang sudah mapan,” kata Darwis.

Ciayumajakuning yang dikenal memiliki destinasi unggulan seperti wisata alam Kuningan, religi di Cirebon, hingga kuliner khas Indramayu, ternyata belum mampu menarik arus wisatawan besar.

Dari total perjalanan wisnus, kontribusi ke kawasan ini masih di bawah 10%.

BPS menilai, rendahnya kunjungan dipengaruhi oleh minimnya konektivitas antarwilayah, promosi wisata yang belum masif, serta kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata.

Darwis menegaskan, upaya pengembangan pariwisata di kawasan timur Jawa Barat perlu difokuskan pada pembangunan destinasi berbasis komunitas dan desa wisata.

"Perlu dorongan dari sisi investasi dan promosi agar Ciayumajakuning bisa menjadi alternatif tujuan wisata baru, tidak hanya menjadi penonton di tengah dominasi Bandung Raya dan Bodebek,” tuturnya.

Kawasan Bodebek dan Bandung Raya yang menyerap lebih dari separuh kunjungan Wisnus otomatis menikmati dampak ekonomi lebih besar. Sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif tumbuh pesat di wilayah tersebut.

Namun, Darwis mengingatkan, kesenjangan ini dapat memperlebar ketimpangan ekonomi regional. “Pariwisata seharusnya menjadi penggerak ekonomi daerah secara merata. Jika konsentrasi wisata hanya di beberapa kota besar, maka daerah lain tidak akan merasakan efek bergandanya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kelompok militan Hamas membebaskan tujuh sandera warga Israel yang masih hidup dari Jalur Gaza pada Senin (13/10/2025) pagi, setelah kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tercapai.

Melansir Bloomberg, para sandera diserahkan kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang kemudian akan menyerahkan mereka kepada otoritas Israel. Militer Israel telah mengonfirmasi bahwa tujuh sandera tersebut sedang dalam perjalanan menuju proses penyerahan.

Sebanyak 13 sandera lainnya yang masih hidup dijadwalkan akan dibebaskan pada hari yang sama.

Berdasarkan isi kesepakatan gencatan senjata tersebut, setelah seluruh sandera dibebaskan, Israel wajib membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina — banyak di antaranya merupakan mantan anggota Hamas yang menjalani hukuman seumur hidup.

Israel juga telah menarik sebagian besar pasukannya dari wilayah padat penduduk di Gaza dan berkomitmen menambah pasokan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.

Hamas juga dijadwalkan menyerahkan jenazah lebih dari dua lusin sandera yang meninggal dalam penahanan, meski pejabat Israel menyebut proses pertukaran itu kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama.

“Setelah para sandera yang hidup tiba, Palang Merah akan kembali ke Gaza untuk mengambil jenazah sebagian korban yang tewas,” kata Brigadir Jenderal Gal Hirsch, koordinator urusan tawanan dan orang hilang di bawah kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Hirsch menambahkan, pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah pasti yang akan dikembalikan besok.

Hirsch menambahkan, sebuah satuan tugas gabungan akan dibentuk oleh AS, Israel, Qatar, Mesir, dan Turki untuk melacak korban penculikan yang belum diketahui nasibnya. Jika diperlukan, peralatan teknik akan dikerahkan untuk membantu pencarian.

Hamas, yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa, memicu perang dua tahun lalu setelah meluncurkan 5.000 roket ke wilayah Israel, menewaskan 1.200 orang, dan menculik sekitar 250 warga. Sebagian besar sandera telah dibebaskan dalam gencatan senjata sebelumnya.

Serangan balasan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, telah menewaskan sedikitnya 67.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

Badan PBB menyatakan sejumlah area di utara Gaza mengalami kelaparan akibat blokade bantuan, sementara sejumlah pakar menuduh Israel melakukan genosida dan kebijakan kelaparan paksa—tuduhan yang dibantah Israel.

Pembebasan ini dilakukan beberapa jam sebelum kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah untuk merayakan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pekan lalu dengan mediasi Mesir, Qatar, Turki, dan AS.

Sementara itu, Trump dijadwalkan berpidato di Parlemen Israel pada Senin pagi sebelum melanjutkan perjalanan ke Mesir untuk menghadiri upacara penandatanganan bersama para pemimpin dunia.

Kesepakatan pembebasan sandera ini juga melibatkan menantu sekaligus penasihat dekat Trump, Jared Kushner, serta utusan Timur Tengah Steve Witkoff, yang berperan sebagai mediator.

Keduanya tampil di hadapan ribuan warga di Hostage Square Tel Aviv pada Sabtu malam dan mendapat sambutan hangat atas keberhasilan mereka mencapai kesepakatan.

Namun, suasana sempat berubah ketika Witkoff mencoba memberi pujian kepada Netanyahu, yang langsung disambut dengan suara ejekan dari kerumunan.

“Suatu hari nanti, Steve dan saya akan menceritakan kisahnya,” ujar Kushner. “Ada yang akan membuat Anda tertawa, ada yang membuat Anda menangis. Itu proses yang gila. Saya perhatikan dia (Witkoff) tidak menggunakan kata-kata kasar di pidatonya malam ini, mungkin karena semua sudah habis dipakai selama negosiasi,” ujarnya berseloroh.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan rencana penerapan kandungan etanol 10 persen dalam bahan bakar minyak (E10) dengan kondisi mesin kendaraan di Indonesia.

"Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin, meski secara lingkungan lebih ramah. Diharapkan saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik," ujar Ateng, dikutip dari laman resmi DPR di Jakarta, Senin.

Anggota dewan yang membidangi isu energi dan sumber daya mineral (ESDM) ini menyoroti sebagian besar kendaraan di Indonesia yang masih menggunakan sistem pembakaran konvensional.

Campuran etanol yang terlalu besar berpotensi memengaruhi performa dan daya tahan komponen tertentu.

"Untuk saat ini, belum tepat jika langsung diterapkan E10. Tapi, ketika teknologi mesin di Indonesia sudah lebih maju, kebijakan ini akan lebih ideal untuk mendukung transisi energi bersih," kata dia.

Meskipun demikian, Ateng mengapresiasi pengembangan energi hijau dan penggunaan bioetanol yang digalakkan oleh pemerintah.

“Dari sisi konsep, kita mesti mendukung. Tapi penerapan di lapangan harus realistis, baik kesiapan teknologi mesin maupun ketersediaan BBM berkualitas. Jika dipaksakan, justru bisa merugikan konsumen dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap energi hijau,” ucapnya.

Ia kemudian mendorong pemerintah untuk melibatkan para ahli otomotif dan industri kendaraan dalam setiap penentuan campuran etanol agar dampak terhadap performa mesin dapat diantisipasi dengan baik.

"Kita ingin proses transisi energi yang sukses, bukan transisi yang dipaksakan. Jadi, langkahnya harus bertahap, menyesuaikan kesiapan teknologi nasional," kata Ateng.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) berencana melakukan ekspansi ke sektor konstruksi dan pengolahan limbah dalam rangka memperkuat posisi perseroan di industri berkelanjutan. Perseroan selama ini fokus di segmen bahan kimia dan gas industri.

Direktur Utama SBMA, Rini Dwiyanti mengatakan, langkah ini bukan sekadar ekspansi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ekosistem bisnis gas industri SBMA melalui pemanfaatan hasil samping produksi acetylene (limbah karbid) menjadi bahan bangunan bernilai tambah.

Perubahan lini usaha tersebut telah dinyatakan layak berdasarkan hasil Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen. SBMA akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 10 November 2025.

Dalam rencana bisnis barunya, kata Rini, SBMA akan menambahkan tujuh Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masih terkait dengan bisnis inti perseroan. Diversifikasi ini dinilai penting mengingat kuatnya permintaan jasa konstruksi dan pengelolaan limbah di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dengan infrastruktur bisnis yang telah mapan di wilayah tersebut, SBMA berada di posisi strategis untuk menjadi salah satu pemasok utama bahan konstruksi dan layanan industri berkelanjutan," katanya lewat keterangan resmi, Senin (13/10/2025).

"SBMA punya first mover advantage sebagai anak daerah. SBMA siap menangkap peluang nasional, bukan hanya pelengkap proyek IKN," ujar Rini.

Rini berharap diversifikasi ini mampu membuka sumber pendapatan baru bagi SBMA, meningkatkan kinerja keuangan, sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku industri yang mendukung keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Meski SBMA tengah menghadapi transformasi besar dalam kegiatan usahanya, struktur pemegang saham Perseroan tetap stabil. Berdasarkan laporan bulanan, jumlah investor SBMA per September 2025 menunjukkan jumlah pemegang saham naik tipis sebanyak 136 menjadi 3.615 investor.

"Kestabilan komposisi ini menjadi sinyal positif atas kepercayaan pasar terhadap arah strategis SBMA. Stabilitas komposisi kepemilikan juga menunjukkan bahwa diversifikasi ini disambut dengan optimisme, bukan kekhawatiran" kata Rini.

"Diversifikasi ini bukan berarti kami meninggalkan bisnis inti di gas industri. Sebaliknya, kami memperkuat fondasi bisnis tersebut dengan menambahkan sektor yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasi,” ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

PROYEK pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) Tropical Coastland dihapus dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 tahun 2025. Adapun beleid tersebut ditetapkan di Jakarta pada 24 September 2025.

Proyek PIK 2 Tropical Coastland sebelumnya masuk dalam daftar PSN yang termuat di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 tahun 2024. Dalam peraturan itu, proyek Tropical Coastland masuk ke dalam sektor pariwisata dengan nomor urut 226. Namun dalam peraturan yang baru, proyek tersebut dinyatakan dihapus. Pemutakhiran daftar PSN dalam peraturan baru ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.

“Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional,” demikian tertulis dalam beleid tersebut, dikutip Senin, 13 Oktober 2025.

Penetapan status PSN terhadap proyek PIK 2 di pantai utara Jakarta dan Tangerang, Banten, telah menuai kontroversi sejak Maret 2024. Proyek yang digarap pengusaha pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan tersebut disinggung Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Nusron mengklaim telah mengantongi dugaan pelanggaran di PIK 2, salah satunya sebagian area proyek strategis di PIK 2 yang berada di kawasan hutan lindung.

Polemik muncul sejak status PSN untuk PIK 2 diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Aguan. Pemberian status PSN ini ditengarai sebagai imbalan karena mau berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara yang diterbikan Majalah Tempo edisi 8 Desember 2024, Aguan menjelaskan bahwa PIK 2 bukan bagian dari PSN. Menurut dia, lahan hijau yang berada di sekitar pesisir Jakarta tak akan berubah. Selama ini daerah itu tak pernah dirawat dan kerap terkena abrasi. “Ini ada barang mati menjadi hidup,” kata Aguan di kantor pemasaran PIK 2, Jakarta Utara, Selasa, 26 November 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kawasan PIK 2 bukan termasuk PSN. Sebab, kata dia, proyek yang termasuk PSN adalah ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group yang berdampingan dengan PIK 2.

"PIK itu bukan PSN, yang PSN itu ecotourism-nya," kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025. Airlangga berujar pemerintah akan mengkaji ulang semua rencana proyek PSN, termasuk proyek ekowisata di kawasan PIK 2.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana untuk menerapkan mandatori pencampuran etanol 10% (E10) pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin. Hal ini pun sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, kini pemerintah tengah menyusun peta jalan untuk kebijakan tersebut.

Bahlil pun menjelaskan, rencana penerapan pencampuran etanol dalam BBM ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, penggunaan etanol dalam BBM juga berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru.

"Tujuannya apa? Kita mengurangi impor. Dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan sekaligus pemerintahan," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

Bahlil menyebut, kebijakan ini bukan lah hal baru. Sejumlah negara sudah terlebih dahulu menerapkan pencampuran etanol pada BBM. Beberapa negara tersebut antara lain Brasil, yang sudah mencampur bensinnya dengan etanol hingga 27%. Adapun di beberapa negara bagian Brasil bahkan ada yang sudah mencapai 100% atau E100.

Kemudian AS, juga sudah mencampur BBM dengan etanol 10% atau E10 dan negara bagian lainnya yang mencapai 85% atau E85. Selanjutnya, India sudah mencampur etanol sebesar 20% atau E20 dan Thailand jugaE20, serta Argentina E12.

Oleh sebab itu, Bahlil pun menepis anggapan jika etanol tidak layak sebagai campuran BBM. Mengingat, banyak negara di dunia yang sudah lebih dulu memakai etanol.

"Jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini," kata dia.

Kelebihan dan Kekurangan Etanol

Pakar bahan bakar Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto mengungkapkan sejumlah kelebihan dan kekurangan penggunaan etanol, khususnya ketika dicampurkan ke dalam BBM.

Tri menjelaskan, etanol memiliki nilai oktan atau Research Octane Number (RON) yang sangat tinggi, yakni berkisar antara 110 hingga 120. Dengan menambahkan sekitar 3,5% etanol ke dalam bensin, angka oktan dapat meningkat sekitar 3,85 hingga 4,2 poin.

Namun demikian, kandungan energi etanol lebih rendah dibanding bensin murni. Hal ini lantas membuat penambahan etanol dapat menurunkan kandungan energi.

"Etanol sekitar 26,8-29,7 MJ/kg, bensin sekitar 40 MJ/kg sehingga penambahan etanol 3,5% menurunkan kandungan energi pada campuran bensin + etanol sebanyak 1%," kata Yus kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (13/10/2025).

Di sisi lain, etanol bisa menurunkan emisi CO2 hingga 3,5%, karena berasal dari bahan nabati yang dianggap carbon neutral.

Namun, etanol juga mengandung oksigen, sehingga meningkatkan Air Fuel Ratio (AFR) yang dapat mengakibatkan mesin panas.

"Higroskopis atau menyerap uap air sehingga meningkatkan kadar air dalam bensin. Jika bensin tercampur air kadar etanol akan turun sehingga RON akan ikut turun," ujarnya.

Selain itu, komponen karet dan seal pada kendaraan lama berpotensi tidak kompatibel terhadap campuran etanol.

Tapi dia menegaskan, kendaraan modern bisa menerima bensin dengan kadar etanol sampai dengan 20%.

"Kebutuhan aditif pengendali deposit meningkat jika bensin mengandung etanol," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) menorehkan prestasi di kancah internasional melalui ajang Asian Impact Award 2025 yang digelar La Tofi School of Social Responsibility dan Portman College Malaysia. Perusahaan ini memenangkan penghargaan kategori Sustainable Livelihood Empowerment berkat Program Desa HBAP (Hijau Berbasis Agribisnis Pekarangan).

Program yang digulirkan di Desa Tanjung Lalang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, memberdayakan 44 keluarga untuk mengelola pekarangan rumah menjadi lahan produktif.

Pupuk dan pestisida organik digunakan agar sayuran yang dihasilkan bebas bahan kimia dan langsung diserap kantin HBAP sebagai rantai pasok lokal. Sejak mengikuti program, pendapatan anggota kelompok tani meningkat sekitar 30 persen.

Kelompok tani yang terlibat dikenal dengan nama Riejalang Lestari, mengusung moto “Lestari Alam, Makmurkan Bumi.” Nama ini diambil dari Puyang Riejalang, salah satu pendiri desa, sebagai penghormatan kepada leluhur sekaligus sumber semangat anggota kelompok, melalui keterangan pers, Senin (13/10/2025).

Penghargaan diterima langsung oleh Giana Hadi Wagiana, Manager HRGA Site & Sustainability HBAP, dalam seremoni di Selangor, Malaysia. Mia Monasari, Direktur HRGA & Sustainability HBAP, menyatakan bahwa pengakuan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Program Desa HBAP adalah wujud semangat kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat. Intervensi yang kami lakukan lahir dari kegiatan social mapping bersama Universitas Sriwijaya, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Pengakuan ini memperkuat komitmen kami untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” ujar Mia.

Sebagian besar peserta program adalah perempuan yang aktif mengelola pekarangan dan memproduksi kompos dari limbah rumah tangga. Pendekatan ini menciptakan ekonomi sirkular, memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus menegaskan peran perempuan dalam pembangunan desa.

Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, poin ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. HBAP menghadirkan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal, sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Melalui pelatihan budidaya ramah lingkungan, penyediaan sarana produksi, dan penguatan akses pasar, HBAP tidak hanya menyediakan energi listrik utama di Sumatera, tetapi juga mendorong pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Partisipasi perusahaan dalam Asian Impact Award 2025 menunjukkan bahwa kontribusi CSR-nya diakui di tingkat regional dan mampu menginspirasi praktik keberlanjutan di Asia Tenggara.

HBAP merupakan perusahaan patungan antara PT Bukit Asam Tbk dan China Huadian Hongkong Co Ltd, berfokus pada pembangunan dan operasional pembangkit listrik di Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan energi global melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 ini. Perusahaan itu seperti ExxonMobil, Chevron, Petronas, hingga Shell.
Melansir Reuters, Senin (13/10/2025), selain telah melakukan PHK, sebagian perusahaan juga mulai berencana memangkas jumlah pekerja pada tahun ini. Langkah tersebut diambil seiring penurunan harga minyak mentah.
Tercatat, harga patokan minyak Brent turun sekitar 10,5% sepanjang tahun ini. Penurunan harga terjadi imbas peningkatan pasokan dari OPEC+ dan ketidakpastian permintaan buntut kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS).

Berikut daftar perusahaan energi yang telah mengumumkan PHK pada 2024 dan 2025:

1. ExxonMobil

ExxonMobil akan memberhentikan 2.000 pekerja secara global. Hal ini sebagai bagian dari rencana restrukturisasi jangka panjang yang akan berdampak pada sekitar 3% hingga 4% dari total tenaga kerja global perusahaan.
Tahun lalu, perusahaan mengumumkan rencana untuk memangkas hampir 400 pekerjaan di Texas setelah mengakuisisi produsen serpih Pioneer Natural Resources, menurut sebuah laporan regulator.

2. Imperial Oil

Perusahaan yang berbasis di Kanada ini mengatakan akan memangkas tenaga kerjanya sekitar 20% pada akhir 2027.
Langkah ini sebagai bagian dari restrukturisasi besar yang pada akhirnya akan menutup sebagian besar kehadirannya di kota minyak dan gas Calgary.

3. Halliburton

Penyedia layanan ladang minyak ini telah memangkas staf dalam beberapa minggu terakhir, menurut dua sumber yang mengetahui masalah ini. Pada Februari, serikat pekerja minyak dan gas di provinsi Chubut, Argentina, mengancam akan mogok kerja setelah Halliburton memberhentikan ratusan pekerja dan memutuskan untuk menutup kantor lokalnya.

4. OMV

Kelompok energi Austria OMV, yang bergerak di bisnis minyak, gas, dan kimia, berencana memotong sekitar 2.000 dari total 23.000 tenaga kerja di seluruh dunia.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian untuk menjaga daya saing grup.
Dalam pernyataan kepada Reuters, OMV menyebut bahwa penyesuaian (adjustment) mungkin diperlukan dan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan melakukan langkah-langkah personalia. Namun, detail final belum diumumkan karena masih dalam tahap konsultasi internal.

5. ConocoPhillips

Perusahaan akan memangkas 20% hingga 25% tenaga kerjanya di tengah program restrukturisasi yang lebih luas. Pemangkasan itu dapat berdampak pada sekitar 3.250 pegawai secara global.
Selain tantangan pasar minyak yang suram, ConocoPhillips juga menghadapi beban dari proyek-proyek besar yang menjanjikan bagi masa depan perusahaan, tetapi memerlukan investasi awal yang sangat tinggi.

6. SLB

Penyedia jasa ladang minyak terkemuka SLB sedang merestrukturisasi beberapa fungsi bisnisnya dan berencana melanjutkan pengurangan tenaga kerja.

Tahun lalu, SLB telah melakukan beberapa upaya restrukturisasi dan membebankan biaya pesangon senilai US$ 237 juta. Namun, belum jelas berapa jumlah pekerja yang akan di-PHK dalam tahap reorganisasi ini.

Per Februari 2024, SLB mempekerjakan sekitar 111.000 orang secara global.

7. Chevron

Pada Februari 2025, Chevron berencana melakukan PHK terhadap 15% hingga 20% dari total tenaga kerja globalnya hingga akhir 2026. Hal ini sebagai bagian dari strategi pemangkasan biaya, penyederhanaan struktur usaha dan penataan ulang organisasi.

Sebagai produsen minyak terbesar kedua di AS, Chevron menghadapi tantangan produksi, termasuk pembengkakan biaya dan penundaan dalam proyek ladang minyak besar di Kazakhstan.

Chevron menargetkan penghematan biaya hingga US$ 3 miliar hingga 2026 melalui pemanfaatan teknologi, divestasi aset, dan perubahan cara serta lokasi operasional.

8. APA Corp

Produsen minyak asal AS, APA Corp, mengonfirmasi telah melakukan PHK terhadap hampir 300 karyawan secara global selama periode Januari dan akhir Februari. Langkah ini merupakan bagian dari rencana efisiensi biaya yang sebelumnya diumumkan perusahaan pada awal tahun.

Berita ini muncul beberapa hari setelah APA bersama mitranya mengumumkan penemuan ladang minyak yang menjanjikan di wilayah Alaska Utara (North Slope).

9. BP

Perusahaan minyak besar Inggris, BP, akan memangkas lebih dari 5% tenaga kerja globalnya pada Januari lalu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya CEO Murray Auchincloss untuk mengurangi biaya dan membangun kembali kepercayaan investor terhadap raksasa energi tersebut.

Sekitar 4.700 karyawan tetap dan 3.000 posisi kontraktor akan dikurangi pada tahun ini, menurut memo internal yang dilihat oleh Reuters.

Langkah pemangkasan ini diumumkan menyusul evaluasi menyeluruh terhadap semua divisi di dalam BP yang memiliki total tenaga kerja sekitar 90.000 orang.

10. Petronas

Perusahaan minyak milik negara Malaysia, Petroliam Nasional atau Petronas akan melakukan PHK terhadap 10% karyawan. Ini dilakukan dalam upaya restrukturisasi demi mengurangi biaya akibat jatuhnya harga minyak mentah.

Petronas sendiri memiliki karyawan hampir 50.000 orang. Artinya, dengan PHK 10%, maka karyawan yang terdampak mencapai sekitar 5.000 orang.

Pada Juni lalu, CEO Petronas Tengku Muhammad Taufik mengatakan, langkah PHK diambil demi memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam beberapa dekade mendatang. Petronas pun sebelumnya dikabarkan sedang mempertimbangkan penjualan perusahaan Kanadanya, yang sebelumnya dikenal sebagai Progress Energy Resources Corp.

11. Civitas Resources

Civitas Resources akan memangkas 10% tenaga kerjanya dalam upaya untuk meningkatkan dan merampingkan struktur organisasinya pada Februari 2025 lalu.

12. Harbour Energy

Produsen minyak dan gas Harbour Energy mengumumkan akan memangkas 250 pekerja pada Mei lalu. Jumlah ini sekitar seperempat tenaga kerja di unit Inggris yang berbasis di Aberdeen.

Harbour, yang merupakan produsen minyak dan gas terbesar di Laut Utara Inggris, menyebut bahwa pengurangan karyawan ini diperlukan lantaran penurunan investasi akibat kebijakan pemerintah Inggris terkait industri bahan bakar fosil di Laut Utara.

13. Shell

Perusahaan migas raksasa asal Eropa itu berencana melakukan PHK terhadap 20% karyawannya secara global. Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi perusahaan.

Adapun, mayoritas karyawan yang terdampak berada di posisi tim transaksi (deals team). Karyawan di divisi tersebut terdiri atas beberapa ratus staf yang menangani merger dan akuisisi untuk Shell.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi merilis aturan terkait pelaksanaan program magang bagi lulusan perguruan tinggi. Di dalamnya diatur besaran uang saku serta hak kewajiban pemagang.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk melaksanakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

“[Selain itu] menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja, perlu dilaksanakan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi,” tulisnya dalam beleid tersebut, dikutip pada Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, program ini merupakan satu dari sederet stimulus yang pemerintah siapkan untuk mendorong ekonomi pada akhir 2025 yang diumumkan pada awal Oktober lalu.

Mengacu beleid tersebut, lulusan perguruan tinggi hanya dapat menerima program sebanyak satu kali yang dilaksanakan selama enam bulan.

Pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan dan merupakan lulusan program pendidikan diploma atau sarjana paling lama satu tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah.

Selain itu, berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Calon peserta harus melakukan pendaftaran Program Pemagangan melalui akun SIAPkerja dan melakukan validasi. Setelah memenuhi persyaratan, pelamar dapat mengikuti proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemagangan.

Dalam program ini, nantinya peserta akan mendapatkan uang saku alias gaji yang besarannya ditetapkan oleh Menaker, dalam hal ini Yassierli.

Di mana Yassierli telah menyampaikan bahwa besaran uang saku akan setara dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Nantinya, uang saku akan langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat oleh bank penyalur yakni Himbara.

“Kecuali kalau kota/kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMP. Jakarta misalnya sebesar Rp5,3 juta satu bulan, itu adalah uang saku,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025).

Selain mendapatkan uang saku, pemagang juga mendapatkan manfaat seperti BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK).

Iuran untuk program jaminan sosial nantinya akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

“Ini adalah sebuah program yang harusnya itu menguntungkan perusahaan dan juga tentu memberikan solusi kepada adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi,” tuturnya.

Sementara bagi para lulusan yang sudah lulus lebih dari satu tahun, Yassierli mendorong untuk dapat memanfaatkan laman Karirhub untuk mencari lowongan kerja.

Pendaftaran peserta magang telah dibuka sejak 7 Oktober hingga 15 Oktober 2025. Seleksi dan pengumuman peserta pemagangan dilakukan pada 16 Oktober hingga 18 Oktober 2025. Pelaksanaan magang akan langsung dilakukan pada 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berikut syarat dan cara daftar program magang perguruan tinggi:

1. Syarat daftar

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah
• Berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

2. Cara Daftar

• Masuk ke laman maganghub.kemnaker.go.id
• Pilih lowongan kerja magang yang tersedia pada laman tersebut
• Kemudian Klik Daftar
• Buat akun pada laman siapkerja.kemnaker.id
• Isi email/nomor handphone & buat password

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi merilis aturan terkait pelaksanaan program magang bagi lulusan perguruan tinggi. Di dalamnya diatur besaran uang saku serta hak kewajiban pemagang.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 8/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk melaksanakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

“[Selain itu] menyiapkan lulusan baru perguruan tinggi memasuki dunia kerja, dan memberikan peluang kesempatan kerja, perlu dilaksanakan program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi,” tulisnya dalam beleid tersebut, dikutip pada Senin (13/10/2025).

Untuk diketahui, program ini merupakan satu dari sederet stimulus yang pemerintah siapkan untuk mendorong ekonomi pada akhir 2025 yang diumumkan pada awal Oktober lalu.

Mengacu beleid tersebut, lulusan perguruan tinggi hanya dapat menerima program sebanyak satu kali yang dilaksanakan selama enam bulan.

Pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan dan merupakan lulusan program pendidikan diploma atau sarjana paling lama satu tahun pada saat mendaftar Program Pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah.

Selain itu, berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Calon peserta harus melakukan pendaftaran Program Pemagangan melalui akun SIAPkerja dan melakukan validasi. Setelah memenuhi persyaratan, pelamar dapat mengikuti proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemagangan.

Dalam program ini, nantinya peserta akan mendapatkan uang saku alias gaji yang besarannya ditetapkan oleh Menaker, dalam hal ini Yassierli.

Di mana Yassierli telah menyampaikan bahwa besaran uang saku akan setara dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK). Nantinya, uang saku akan langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat oleh bank penyalur yakni Himbara.

“Kecuali kalau kota/kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMP. Jakarta misalnya sebesar Rp5,3 juta satu bulan, itu adalah uang saku,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (13/10/2025).

Selain mendapatkan uang saku, pemagang juga mendapatkan manfaat seperti BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JK).

Iuran untuk program jaminan sosial nantinya akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

“Ini adalah sebuah program yang harusnya itu menguntungkan perusahaan dan juga tentu memberikan solusi kepada adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi,” tuturnya.

Sementara bagi para lulusan yang sudah lulus lebih dari satu tahun, Yassierli mendorong untuk dapat memanfaatkan laman Karirhub untuk mencari lowongan kerja.

Pendaftaran peserta magang telah dibuka sejak 7 Oktober hingga 15 Oktober 2025. Seleksi dan pengumuman peserta pemagangan dilakukan pada 16 Oktober hingga 18 Oktober 2025. Pelaksanaan magang akan langsung dilakukan pada 20 Oktober 2025 hingga 19 April 2026.

Berikut syarat dan cara daftar program magang perguruan tinggi:

1. Syarat daftar

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah
• Berasal dari Perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

2. Cara Daftar

• Masuk ke laman maganghub.kemnaker.go.id
• Pilih lowongan kerja magang yang tersedia pada laman tersebut
• Kemudian Klik Daftar
• Buat akun pada laman siapkerja.kemnaker.id
• Isi email/nomor handphone & buat password

Kementerian PU harus bisa secepatnya menyelesaikan perbaikan lift di JPO Senen dan Polda Metro Jaya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menyebutkan perbaikan lift di jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya dan Senen Jakarta dapat selesai pada tahun 2025.

"Mudah-mudahan pada tahun ini bisa selesai," ujar Diana setelah menghadiri acara Women's Talk: “Kelola Sampah dari Rumah” di Kementerian PU Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Kementerian PU harus bisa secepatnya menyelesaikan perbaikan lift di JPO Senen dan Polda Metro Jaya.

"Secepatnya. Insya Allah harus bisa," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) Polda Metro Jaya yang rusak dampak unjuk rasa pada Agustus 2025.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana menyampaikan saat ini pihaknya telah memperbaiki kerusakan ringan meliputi lantai, atap, serta hand railing (pegangan tangan) sehingga JPO tersebut kini dapat kembali difungsikan untuk masyarakat.

Kementerian PU menegaskan perbaikan itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri PU Dody Hanggodo agar sarana publik terdampak aksi demonstrasi segera diperbaiki demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Selain JPO Polda Metro Jaya, perbaikan juga dilakukan pada JPO Senen yang mengalami kerusakan lebih parah, terutama pada struktur utama. Untuk anggaran perbaikan JPO Senen, Kementerian PU saat ini masih melakukan penghitungan.

Meski dalam tahap perbaikan, Kementerian PU menyebut bahwa JPO Polda Metro Jaya dan JPO Senen sudah dapat digunakan masyarakat. Sedangkan perbaikan menyeluruh pada struktur dan fasilitas utama terus berlangsung bertahap.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian secara keseluruhan perbaikan kedua JPO tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

WAKIL Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan program padat karya tetap berjalan pada tahun 2026 karena melibatkan masyarakat.

"Kalau untuk padat karya, tahun ini tetap berjalan. Tahun depan, Insya Allah, masih tetap berjalan," ujar Diana di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025. seperti dkutip dari Antara.

Menurut dia, program padat karya merupakan program yang melibatkan masyarakat dan dampaknya langsung mengena kepada masyarakat di daerah.

"Karena itu merupakan kegiatan yang penting, kalau menurut saya dengan melibatkan masyarakat dan itu nanti bisa mengena langsung kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, terus melaksanakan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) sebagai bagian dari program padat karya tunai.

Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah menyiapkan rencana perluasan P3TGAI hingga 12 ribu lokasi.

Selain Program P3TGAI, program padat karya tunai di Kementerian PU juga mencakup Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), hingga Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada tahun depan.

Untuk Program PISEW yang ada pada 600 lokasi dan membutuhkan sebanyak 13.200 tenaga kerja, program SANIMAS ada di 1.000 lokasi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 14.000 tenaga kerja Program PAMSIMAS ada di 470 lokasi sebanyak 7.050 tenaga kerja.

Kementerian PU juga menggencarkan pelaksanaan program padat karya bidang jalan dan jembatan pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pekerjaan padat karya bidang jalan dan jembatan yang tersebar di 1.059 lokasi.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan program padat karya merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya menghasilkan output fisik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Program ini adalah instrumen yang penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.