Bisnis.com, BATAM — Kinerja keuangan Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga 22 Juni 2026 menunjukkan tren yang positif. Hal ini tecermin dari pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dan belanja entitas tersebut dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam tercatat mencapai Rp899,23 miliar atau 36,73% dari target tahunan. Angka ini meningkat 19,93% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja BP Batam mencapai Rp546,75 miliar atau tumbuh 19,64% dari periode yang sama tahun 2025 lalu.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa peningkatan PNBP ini mencerminkan aktivitas investasi dan ekonomi yang terus berkembang di Kota Batam.

Sementara itu, kenaikan realisasi belanja menunjukkan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan pelaku usaha maupun masyarakat.

“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam makin tinggi dan kinerja keuangan BP Batam makin baik dan optimal. Kami ingin mengoptimalkan penggunaan PNBP ini sehingga percepatan program pembangunan infrastruktur bisa terselesaikan dengan optimal,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Amsakar juga memaparkan BP Batam memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp2,43 triliun yang seluruhnya bersumber dari PNBP.

Pagu tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,09 triliun dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1,34 triliun.

Namun, melihat kebutuhan dan sejumlah tantangan, Amsakar bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengusulkan rekomposisi anggaran 2027. Usulan tersebut mencakup pergeseran Rp131,26 miliar atau sekitar 5% dari Program Dukungan Manajemen ke Program Pengembangan Kawasan Strategis.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan porsi belanja modal produktif dibandingkan belanja operasional. Dengan begitu, anggaran diharapkan lebih berdampak langsung pada pembangunan kawasan, peningkatan layanan publik, dan penguatan iklim investasi.

Penguatan anggaran pembangunan tersebut akan difokuskan pada pengembangan sumber daya air dan jaringan distribusi air minum, infrastruktur lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah B3, serta peningkatan konektivitas darat termasuk drainase dan infrastruktur jalan.

Menurut Amsakar, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi BP Batam untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan investor sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Melalui rekomposisi anggaran itu, BP Batam berharap pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan lebih cepat, iklim investasi makin kompetitif, serta kontribusi Batam terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional meningkat.

“Infrastruktur yang andal akan memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi. Ketika investasi tumbuh, maka lapangan kerja terbuka, aktivitas ekonomi meningkat, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah yang menjadi fokus utama BP Batam dalam perencanaan anggaran Tahun 2027,” kata dia.

Bisnis.com, BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerahkan bingkisan berupa uang saku, sambal bilis, dan rendang kepada jemaah haji kelompok terbang (kloter) 1 asal Batam menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Sebanyak sekitar 257 jemaah menerima bingkisan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Amsakar menyampaikan bahwa pemberian itu tidak semata dilihat dari nilai materi, melainkan dari manfaatnya bagi jemaah selama menjalankan ibadah haji.

“Hari ini lebih kepada penyerahan bingkisan haji. Jangan dilihat dari nilainya, tapi kami ingin ini ada manfaatnya di Tanah Suci,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Dia mengakui pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan dalam memberikan fasilitas, namun tetap berupaya menghadirkan sesuatu yang dapat membantu kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci.

"Semoga jadi haji yang mabrur dan mabruroh," kata Amsakar.

Selain penyerahan bingkisan, Amsakar juga berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan dan memusatkan perhatian pada ibadah. Dia mengimbau jemaah untuk sementara waktu mengesampingkan berbagai persoalan di daerah demi kekhusyukan.

“Fokus saja beribadah. Ikhlaskan hati dan lepaskan persoalan-persoalan yang ada di Batam,” katanya.

Dia juga meminta jemaah mengurangi aktivitas di luar kepentingan ibadah, termasuk penggunaan media sosial, serta turut mendoakan Kota Batam selama berada di Tanah Suci. "Jadi kalau di sana itu tak perlu lah foto-foto, main handphone, fokus saja beribadah," imbuhnya.

Jemaah kloter 1 Batam dijadwalkan berangkat pada pukul 07.00 WIB. Pemerintah Kota Batam berharap seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah dengan lancar serta meraih predikat haji mabrur dan mabruroh.

Ke depan diperlukan penguatan pemahaman agar implementasi kebijakan bisa selaras dengan prinsip persaingan usaha

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami mendorong sinkronisasi kebijakan antarinstansi dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, guna menjaga keseimbangan industri perunggasan nasional.

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI terkait penyusunan RUU tentang persaingan usaha, ia mencontohkan kebijakan pengendalian produksi unggas yang dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam aturan persaingan usaha.

“Induk ayam yang seharusnya bertelur sampai umur 65 minggu, melalui kebijakan pemerintah bisa diafkir (pengurangan induk ayam produktif) lebih awal pada umur 50–55 minggu agar produksi anak ayam dapat dikendalikan,” kata Dawami di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pengelolaan pasokan anak ayam usia sehari atau day-old chick (DOC) menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan permintaan di pasar.

Menurut dia, kebijakan pengendalian produksi tersebut dilakukan terutama saat terjadi kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga di tingkat peternak.

Namun, di sisi lain kebijakan tersebut juga dapat dipandang sebagai pengaturan produksi yang berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.

Ia menambahkan kebijakan pengendalian pasokan, stabilisasi harga, serta pengaturan distribusi perlu berjalan selaras agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

“Kalau menjelang Lebaran harga naik tinggi, kami diminta tidak menjual terlalu mahal supaya masyarakat tetap bisa membeli. Tapi kalau harga terlalu rendah juga diingatkan agar industri tidak terganggu,” ujarnya.

Dawami mengatakan industri perunggasan memiliki karakteristik khusus karena produknya mudah rusak sehingga sensitif terhadap perubahan pasokan dan isu di pasar.

Selain itu, biaya produksi juga dipengaruhi oleh harga bahan baku pakan seperti jagung dan bungkil kedelai yang fluktuatif, sehingga turut mempengaruhi harga jual di tingkat peternak.

Ia menilai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjadi momentum untuk memperjelas implementasi kebijakan agar selaras dengan prinsip persaingan usaha.

“Ke depan diperlukan penguatan pemahaman agar implementasi kebijakan bisa selaras dengan prinsip persaingan usaha dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran,” tutur Dawami.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan kebijakan di bidang produksi, distribusi, dan persaingan usaha dapat berjalan seimbang.

Dalam rapat tersebut, GPPU juga menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konsumsi protein hewani melalui penyediaan produk unggas yang terjangkau.

Dawami menambahkan sektor perunggasan berperan dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah sehingga stabilitas industri perlu dijaga.

“Tujuan kita satu, bagaimana menyediakan protein kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan tetap menjaga keberlanjutan usaha,” ungkapnya.

Ia berharap pembahasan RUU tersebut dapat menghasilkan regulasi yang lebih harmonis serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor perunggasan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan stabilisasi harga unggas harus dilakukan dari sisi hulu, terutama melalui pengendalian pakan, vaksin dan DOC.

Ia menyatakan ketidakseimbangan pada sektor hulu kerap menjadi sumber utama gejolak harga di tingkat peternak maupun konsumen.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Terdapat 11 Kapolda jebolan Akpol 1991 rekan satu angkatan Kalemdiklat Polri Komjen Pol Achmad Kartiko. Diketahui, sebanyak 36 Kapolda Se-Indonesia setelah mutasi Polri Januari 2026.

Kartiko menggantikan Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana melalui Surat Telegram bernomor ST/99/I/KEP./2026 tertanggal 15 Januari 2026. Sebelumnya, Kartiko menjabat Wakalemdiklat Polri. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang intelijen.

Adapun 11 Kapolda jebolan Akpol 1991 teman satu angkatan Komjen Achmad Kartiko di antaranya Irjen Pol Daniel Adityajaya, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, serta Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin.

Diketahui, Polda merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri pada wilayah tingkat daerah I yakni provinsi. Masing-masing di antaranya dipimpin seorang Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda.

11 Kapolda Jebolan Akpol 1991 Rekan Satu Angkatan Kalemdiklat Polri

1. Irjen Pol Marzuki Ali Basya

Jabatan : Kapolda Aceh

Alumni : Akpol 1991

2. Irjen Pol Gatot Tri Suryanta

Jabatan : Kapolda Sumatera Barat

Alumni : Akpol 1991

3. Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar

Jabatan : Kapolda Jambi

Alumni : Akpol 1991

4. Irjen Pol Mardiyono

Jabatan : Kapolda Bengkulu

Alumni : Akpol 1991

5. Irjen Pol Daniel Adityajaya

Jabatan : Kapolda Bali

Alumni : Akpol 1991

6. Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy

Jabatan: Kapolda Kalimantan Utara

Alumni : Akpol 1991

7. Irjen Pol Endi Sutendi

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tengah

Alumni : Akpol 1991

8. Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro

Jabatan: Kapolda Sulawesi Selatan

Alumni : Akpol 1991

9. Irjen Pol Didik Agung Widjanarko

Jabatan: Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra)

Alumni : Akpol 1991

10. Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin

Jabatan : Kapolda Papua

Alumni : Akpol 1991

11. Brigjen Pol Gatot Haribowo

Jabatan: Kapolda Papua Barat Daya

Alumni: Akpol 1991.

Bagi umat Islam berpenghasilan tetap dari pekerjaannya diberikan kewajiban menunaikan zakat ketika pendapatannya telah mencapai batas nisab sesuai ketentuan syariat.

Saat ini, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta adalah sebesar Rp5,7 juta. Dengan nominal tersebut, apakah pekerja sudah masuk kategori wajib bayar zakat penghasilan?

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan batas minimal penghasilan atau nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun.

Dengan demikian, angka tersebut menjadi acuan penghasilan bagi pekerja umat Islam yang wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5 persen.

Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan penetapan standar nisab penting untuk memastikan kepastian hukum dan keseragaman pengelolaan zakat nasional.

"Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," ujar Noor Achmad dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Adapun nisab tersebut ditetapkan melalui musyawarah pada Jumat (20/2) lalu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas Nomor 15 Tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapat dan Jasa 2026.

Keputusan tersebut mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur menjelaskan penetapan nisab tetap mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Waryono menyampaikan penggunaan standar emas sebagai acuan bertujuan menghadirkan ukuran yang lebih objektif dengan mempertimbangkan kepentingan muzaki (orang yang wajib berzakat) dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Adapun nilai nisab tahun ini dihitung berdasarkan harga emas 14 karat setara 85 gram, dengan harga rata-rata emas sepanjang 2025. Perhitungan tersebut menghasilkan nilai Rp91,68 juta per tahun atau Rp7,64 juta per bulan.

Angka tersebut meningkat sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan penyesuaian yang disebut sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sekitar 6,17 persen.

Kemudian, ia menambahkan PMA 31/2019 tidak mengatur secara spesifik jenis karat emas sebagai acuan nisab. Oleh karena itu, Baznas memiliki kewenangan menetapkan standar jenis emas dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, termasuk kepentingan penerima zakat.

Sementara itu, Noor Achmad menjelaskan penetapan standar emas 14 karat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, ketetapan ini juga mempertimbangkan dampaknya terhadap program pemberdayaan mustahik serta layanan pengentasan kemiskinan yang dijalankan Baznas.

Menurutnya, standar tersebut juga dinilai relevan karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium serta tetap mempertimbangkan parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban muzaki dan perlindungan bagi penerima zakat.

"Pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur aman syar'i, aman regulasi, serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," ujar Noor.

Bisnis.com, BATAM — Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menempatkan Batam pada jalur pertumbuhan yang relatif agresif di tingkat regional.

Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, duet tersebut mengawal akselerasi investasi dan penguatan indikator makroekonomi kota industri tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan III 2025 tercatat 6,89%, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Laju tersebut ditopang oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, serta jasa yang masih menjadi tulang punggung struktur ekonomi kota.

Dari sisi penanaman modal, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5% dari target. Capaian ini mempertegas posisi Batam sebagai salah satu magnet investasi nasional, terutama untuk sektor manufaktur berorientasi ekspor dan logistik.

Amsakar menyebut stabilitas iklim usaha menjadi faktor kunci.

“Pertumbuhan ekonomi meningkat dan investasi melampaui target. Ini hasil kerja kolektif seluruh elemen,” ujarnya dalam dialog satu tahun kepemimpinan di Kantor Wali Kota.

Kinerja ekonomi tersebut berdampak pada perbaikan sejumlah indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81% pada 2025, terendah dalam lima tahun terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun menjadi 7,57%, seiring ekspansi industri dan penyerapan tenaga kerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke level 83,80.

Di sisi daya saing, pemerintah kota mengombinasikan stimulus sosial dengan penguatan ekonomi riil. Program pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi 1.500 pelaku UMKM diluncurkan untuk memperluas akses pembiayaan usaha mikro. Pelatihan tenaga kerja dan pengembangan industri kreatif juga diperluas guna menyesuaikan kebutuhan pasar kerja industri.

Belanja publik turut diarahkan untuk menopang produktivitas jangka panjang, antara lain melalui pembangunan ruang kelas baru, unit sekolah, serta perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Cakupan JKN-KIS yang mencapai 97,86 persen dinilai mendukung stabilitas sosial yang berimplikasi pada iklim investasi.

Namun demikian, pemerintah Kota Batam masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi ekonomi, seperti pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan optimalisasi layanan air bersih bersama BP Batam. Perbaikan distribusi air dan penanganan titik krisis menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Wakil Wali Kota Batam Li Claudia menegaskan agenda pembangunan difokuskan pada pertumbuhan yang inklusif.

“Semua membutuhkan proses dan dukungan bersama agar pembangunan berjalan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan kombinasi pertumbuhan tinggi dan realisasi investasi yang melampaui target, Batam berupaya mengonsolidasikan posisinya sebagai hub industri dan perdagangan di kawasan barat Indonesia, sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

potensi batik di Situbondo cukup besar untuk terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya permintaan dari waktu ke waktu

Situbondo (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melaksanakan Gelar Wicara Pengembangan Batik dan Produk Batik Situbondo dalam upaya memperkuat ekosistem UMKM khususnya perajin batik di wilayah itu, pada Kamis.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Achmad mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya dukungan BI Jember memfasilitasi UMKM utamanya di bidang batik naik kelas sesuai visi misi pemerintah setempat.

"Dalam kegiatan hari ini, selain gelar wicara pengembangan batik, juga digelar produk batik dari perajin di Situbondo," ujar Achmad di sela acara di Aula Pemkab Situbondo, Jawa Timur, Kamis.

Menurut Achmad, potensi batik di wilayah Situbondo cukup besar untuk terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dari waktu ke waktu.

Dengan pengembangan dan meningkatkan kemampuan perajin batik, lanjut dia, diharapkan ke depan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri.

Achmad menambahkan gelar wicara pengembangan dan produk batik Situbondo, itu juga menghadirkan tiga narasumber, yakni desainer batik asal Banyuwangi, perajin Godo Batik Sekar Jagat Blamabangan, Banyuwangi, dan Batik Jokotole, Madura.

"Kami menghadirkan tiga narasumber agar peserta perajin batik Situbondo mendapatkan tambahan wawasan mengenai batik," tutur dia.

Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Situbondo, Andi Jaka Setiyawan menyampaikan terima kasih kepada Kantor Perwakilan BI Jember yang telah memfasilitasi perajin batik Situbondo untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang batik.

"Peserta gelar wicara pengembangan batik ada puluhan orang, dan sebagian besar perajin batik juga menggelar produknya dalam kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI resmi menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadan 2026 sebesar Rp50 ribu per jiwa. Besaran tersebut setara 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras premium.

Ketua BAZNAS RI Noor Achmad mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian mendalam dan pertimbangan dinamika harga beras di berbagai wilayah Indonesia.

"Setelah melalui kajian mendalam serta pertimbangan yang cermat, BAZNAS RI menetapkan nilai zakat fitrah menjadi Rp50 ribu per jiwa, serta menetapkan besaran fidyah sebesar Rp65 ribu per jiwa per hari," ujar Noor dalam keterangan resmi, Selasa (3/2).

Kemudian, BAZNAS RI juga menetapkan besaran fidyah sebesar Rp65 ribu per jiwa per hari yang tertuang dalam Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026.

Noor menerangkan besaran zakat fitrah dan fidyah berlaku untuk pembayaran melalui BAZNAS. Dengan demikian, ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman yang seragam dalam pengelolaan zakat fitrah pada Ramadan 2026.

"BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat menggunakan besaran zakat fitrah dan fidyah ini sebagai acuan penerimaan di wilayah masing-masing," katanya.

Meski begitu, ia menjelaskan opsi penyesuaian jika terdapat perbedaan harga beras yang signifikan di suatu daerah.

"Dalam kondisi tersebut, BAZNAS daerah dan LAZ diperkenankan menetapkan nilai zakat fitrah dan fidyah secara mandiri, sepanjang sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," terang Noor.

Sementara itu, zakat fitrah dapat dibayarkan mulai awal Ramadan 2026 hingga paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Begitu pun penyaluran zakat fitrah kepada mustahik juga dilakukan paling lambat sebelum khatib naik mimbar saat salat Idulfitri.

Melalui ketentuan tersebut, Noor berharap pengelolaan zakat fitrah dan fidyah pada Ramadan 2026 dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

"Kami memastikan pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah dilakukan sesuai prinsip 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, serta disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam," katanya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BP Batam, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninveshil/BKPM), dan Kementerian UMKM (KemenUMKM) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Batam. Penandatanganan dilakukan dalam acara Batam Investment Gala: Economic Transformation Through Investment di Batam, Kamis (29/1).

Acara dihadiri Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Meninveshil/BKPM Todotua Pasaribu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, serta Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya dan Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya. Kolaborasi ini bertujuan mendukung transaksi perbankan, pembiayaan, dan penguatan UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BRI menandatangani dua MoU sekaligus dalam kesempatan tersebut. MoU pertama dengan BP Batam mencakup pemanfaatan produk dan layanan perbankan untuk kebutuhan transaksi dan pembiayaan di kawasan. MoU kedua bersama Kementerian UMKM dan BP Batam fokus pada perluasan akses permodalan dan investasi bagi UMKM.

Batam memiliki keunggulan strategis sebagai pusat industri manufaktur berbasis ekspor dengan lokasi dekat Singapura dan jalur perdagangan global. Status kawasan perdagangan bebas membuat Batam berperan penting meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional dan global.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyatakan kerja sama ini bagian dari komitmen BRI memperkuat ekosistem investasi dan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi. BRI ingin membangun konektivitas investasi dari masuknya Foreign Direct Investment (FDI), penguatan kawasan industri, hingga pemberdayaan UMKM.

"BRI memandang UMKM tidak semata sebagai penerima pembiayaan, melainkan sebagai mitra strategis dalam ekosistem investasi yang berkelanjutan, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1).

BRI menyediakan layanan terintegrasi melalui pendekatan BRI One Solution, mulai dari pembiayaan, pengelolaan transaksi, hingga pendampingan usaha. Layanan ini diperkuat dengan BRI QLola, platform digital yang dirancang sebagai one-stop corporate digital ecosystem untuk memenuhi kebutuhan korporasi dalam pengelolaan arus kas, transaksi, dan likuiditas secara efisien.

QLola menawarkan berbagai fitur seperti cash and liquidity management, collection (BRIVA, auto debit, dan receivable management), pembayaran domestik dan internasional, payroll, pajak, treasury, hingga trade finance.

Di sisi lain, hingga 2025 BRI telah mengembangkan lebih dari 42 ribu klaster usaha di berbagai daerah sebagai wadah penguatan kapasitas dan kolaborasi pelaku usaha.

BRI juga menghadirkan LinkUMKM, platform digital yang menghubungkan UMKM dengan pasar, mitra usaha, dan akses layanan keuangan. Sebanyak 14,98 juta UMKM telah memanfaatkan platform ini untuk memperluas jangkauan usaha dan naik kelas.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengumumkan realisasi investasi nasional periode Januari-Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun. BP Batam berkontribusi signifikan dengan realisasi investasi Rp69,3 triliun, melampaui target Rp60 triliun atau 15,5% di atas sasaran.

"Angka ini bukan sekedar angka tapi mencerminkan bahwa adanya kepercayaan baik itu pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Investasi ini memang sangat strategis maka kerja kami berupaya menjemput bola agar realisasi investasi ini dapat segera terlaksana," tegas dia.

Sebagai bentuk apresiasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi pun memberikan 9 penghargaan Investment Awards kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha atas kontribusi mereka.

BP Batam menerima beberapa penghargaan, di antaranya Anugerah Capaian Realisasi Investasi Melampaui Target Tahun 2025 dan Anugerah Pengembangan Iklim Investasi Tahun 2025. Penghargaan juga diberikan kepada pelaku usaha di berbagai kategori.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menyatakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan memberikan dukungan menyeluruh bagi UMKM di Batam.

"Melalui perluasan akses permodalan dan investasi, pendampingan ekspor, peningkatan kapasitas usaha, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok kegiatan investasi, kami berharap UMKM di Batam dapat naik kelas, menjadi penopang ekonomi lokal, dan berdaya saing di rantai nilai global," tuturnya.

Sebagai langkah awal, Kementerian UMKM melalui program Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises (ACCES) akan melakukan pendampingan akses pembiayaan dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi UMKM di Batam.

Kolaborasi strategis BRI, BP Batam, BKPM, dan Kementerian UMKM diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

JAKARTA - Ketua Bidang Organisasi Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN (IKADIP) Achmad Baidowi menganggap Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen 2,5% merupakan angka yang cukup moderat. Dia menuturkan, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 414 ayat 1 UU 10/2017 tentang Pemilu yang mengatur besaran Parliamentary Threshold (PT) 4% inkonstitusional.

“Artinya, angka 4% tersebut tidak dapat lagi digunakan pada Pemilu 2029. MK memerintahkan pembentuk UU (pemerintah dan DPR) segera merevisi UU 10/2017 tentang Pemilu,” kata pria yang akrab disapa Awiek ini dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/2/2026).

Awiek menuturkan, berdasarkan data KPU RI pada Pemilu 2024 terdapat sekitar 17,3 juta terbuang (11,4%). “Jumlah tersebut cukup besar bahkan menempati urutan keempat dari perolehan suara partai,” ujar Pengajar Prodi HTN Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB) ini.

Dia menambahkan, MK dalam putusan 116/2023 menekankan dalam sistem pemilu untuk memperhatikan sistem proporsionalitas dan penyederhanaan partai. Artinya, kata dia, multikultur politik diakomodir melalui proporsionalitas, sedangkan penyederhanaan diatur dengan pembatasan agar tidak semua parpol masuk parlemen.

“Dengan demikian, ketentuan PT haruslah moderat dan di bawah 4%,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, pemberlakuan PT 4% tidak cukup juga menghasilkan penyederhanaan ekstrem apabila diukur dengan indek Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP). Sedangkan ENPP di parlemen hari ini 6,2, artinya konsentrasi kursi mayoritas ada di 6 partai politik (parpol).

Sementara di parlemen ada 8 parpol. “Angka 2,5% cukup moderat sebagai penyangga (buffer) untuk memastikan bahwa parpol yang lolos ke parlemen memiliki basis dukungan yang cukup luas dan merata serta mewakili keragaman. Dengan angka 2,5% aspek proporsionalitas dan penyederhanaan partai sebagaimana putusan MK bisa tercapai,” pungkasnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat utama Polri. Satu di antaranya, Irjen Pol Achmad Kartiko .

Achmad Kartiko diangkat menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Sebelumnya, Achmad Kartiko menduduki posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri. Dia menduduki jabatan tersebut sejak pertengahan September 2025.

Keputusan itu, tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026.

Sementara itu, posisi Wakil Kepala Lemdiklat Polri akan diisi oleh Irjen Pol Andi Rian Djajadi. Andi sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Jabatan Kapolda Sumsel selanjutnya dijabat oleh Irjen Pol Sandi Nugroho yang sebelumnya merupakan Kadiv Humas Polri.

Sementara jabatan Kadiv Humas Polri akan diduduki oleh Irjen Pol Johnny Eddizon Isir. Sebelumnya, Eddizon Isir menduduki jabatan sebagai Kapolda Papua Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat realisasi investasi riil sebesar Rp 69,30 triliun pada 2025. Capaian itu melampaui target tahunan Rp 60 triliun atau sekitar 15 persen di atas sasaran. Hal itu menempatkan Batam sebagai salah satu kawasan dengan kualitas eksekusi investasi industri yang menonjol di Indonesia.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan, torehan tersebut mencerminkan penguatan fundamental ekonomi kawasan. Menurut dia, pertumbuhan investasi Batam tidak semata didorong oleh penambahan jumlah proyek, tetapi oleh ekspansi dan pendalaman kapasitas pelaku usaha yang telah beroperasi.

"Yang tercermin adalah uang yang bekerja di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Amsakar, percepatan realisasi pada paruh kedua 2025 menandai meningkatnya belanja modal industri. Hal itu seiring Batam memasuki fase capital deepening yang berperan langsung meningkatkan produktivitas dan daya saing kawasan.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyatakan, berdasarkan laporan terkini, realisasi investasi Batam mencapai Rp 44,01 triliun. Capaian itu melampaui target Rp 36,99 triliun atau 118,97 persen. Dia menyebut, penguatan struktur investasi ditopang oleh lonjakan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Secara year-on-year, kata Fary, PMDN meningkat 125,90 persen dari Rp8,16 triliun pada 2024 menjadi Rp 18,43 triliun pada 2025. Sementara penanaman modal asing (PMA) juga naik menjadi Rp 25,58 triliun.

"Lonjakan PMDN menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor domestik serta kuatnya reinvestasi pelaku usaha nasional, penyangga penting di tengah volatilitas global," ujar Fary.

Dari perspektif makro, kata dia, capaian itu berlangsung ketika ekonomi menghadapi pengetatan likuiditas dan penataan ulang rantai pasok. Fary menganggap, kemampuan Batam mempertahankan momentum investasi menandakan keunggulan struktural sebagai lokasi produksi yang efisien, dekat pasar regional, dan didukung infrastruktur industri yang relatif matang.