Bisnis.com, JAKARTA— Salesforce mengungkap adanya kesenjangan (gap) dalam adopsi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia, di mana pekerja dinilai sudah siap memanfaatkan teknologi tersebut, sementara organisasi masih tertinggal dalam implementasinya.

President Director Salesforce Indonesia, Andreas Diantoro, mengatakan kekuatan terbesar Indonesia terletak pada manusianya, khususnya tenaga kerja. Melalui survei terhadap 1.000 profesional atau knowledge worker di sektor keuangan, pemasaran, teknologi informasi, dan manufaktur, perusahaan ingin memahami sikap serta penerimaan pekerja terhadap AI, termasuk agentic AI.

Hasil survei menunjukkan kesiapan individu tidak sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan organisasi.

“Manusianya sudah siap, tapi perusahaannya belum. Dan itu didorong Karena pengalaman pribadi dari para pekerja di Indonesia ini dalam menggunakan AI,” kata Andreas dalam Media Briefing Agentforce World Tour Jakarta 2026 di Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, pengalaman penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari menjadi faktor utama yang mendorong kepercayaan pekerja terhadap teknologi tersebut. Sebanyak 68% responden mengaku penggunaan AI secara pribadi meningkatkan kepercayaan mereka untuk menggunakannya di tempat kerja.

Selain itu, 70% responden menyatakan kepercayaan diri mereka dalam bekerja meningkat dengan bantuan AI, sementara hanya 3% yang tidak berencana menggunakannya. Temuan ini juga menunjukkan adopsi AI secara pribadi berkembang lebih cepat dibandingkan penerapannya di lingkungan perusahaan.

Karena itu, Andreas menilai organisasi perlu segera menyiapkan kerangka kerja serta membangun keterampilan yang relevan agar dapat memanfaatkan AI secara optimal. Namun demikian, dukungan perusahaan dinilai masih terbatas. Hanya 33% responden yang mengaku mendapatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan AI dari tempat mereka bekerja, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara antusiasme individu dan kesiapan institusi.

Andreas menekankan adopsi AI di perusahaan membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan dasar seperti membuat prompt. Diperlukan pemahaman konteks bisnis, pengelolaan data, serta penerapan batasan yang tepat agar hasilnya dapat diandalkan.

“Diperlukan transformasi baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari segi teknologinya,” katanya.

Transformasi tersebut mencakup perombakan dan perancangan ulang sistem teknologi, sekaligus memastikan karyawan memiliki akses terhadap alat AI kelas enterprise yang tepercaya. Hal ini penting untuk mencegah fenomena shadow AI, yaitu penggunaan alat AI di luar pengawasan perusahaan yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan, terutama terkait data sensitif.

Di sisi lain, perusahaan juga perlu memperkuat transformasi sumber daya manusia melalui dukungan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tepat. Andreas menyoroti pentingnya AI fluency, yakni kemampuan pekerja untuk berkolaborasi secara percaya diri dengan AI guna mendorong dampak bisnis dalam skala besar. AI, menurutnya, harus dipandang sebagai bagian dari transformasi SDM, bukan sekadar investasi teknologi.

Dalam implementasinya, Salesforce memperkenalkan konsep “The 4 R’s of AI Fluency”, yakni redesign (merancang ulang proses kerja), reskill (peningkatan keterampilan), redeploy (penugasan ulang ke pekerjaan bernilai lebih tinggi), dan rebalance (penyeimbangan peran manusia dan AI).

Menurut Andreas, agentic AI berpotensi besar meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kapasitas kerja. Namun, ia menegaskan bahwa manusia tetap menjadi faktor utama dalam menciptakan nilai.

“Hal itu hanya akan terwujud jika manusia tetap menjadi pusatnya AI. Tidak saja menciptakan nilai bahkan manusia tetap merupakan competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang utama,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Digital Realty Bersama, perusahaan patungan (joint venture) penyedia solusi infrastruktur data center, kolokasi, dan interkoneksi, memperkirakan pertumbuhan data center yang siap dukung kecerdasan buatan (AI) meningkat hingga dua kali lipat pada tahun ini.

Saat ini kapasitas data center AI yang telah terpakai diprediksi sekitar 500 megawatt (MW). Artinya, akan ada peningkatan lagi menjadi 1.000 MW.

Director Business & Commercial Digital Realty Bersama Andha Yudha Permana, mengatakan perkembangan ini masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Johor Bahru, Malaysia, yang lebih dulu mengalami booming AI dengan kapasitas mencapai lebih dari 1.000 MW.

Yudha menjelaskan sebagian besar data center yang mengadopsi AI di Indonesia justru berada di luar Jakarta, seperti di Cibitung, Karawang, dan kawasan lainnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lahan dan struktur bangunan di dalam kota yang tidak mendukung kebutuhan infrastruktur AI.

“Untuk menjalankan AI workload dibutuhkan ruang yang besar. Satu rack GPU beratnya bisa mencapai sekitar 2 ton, sehingga jika ditumpuk ke atas akan terlalu berat,” jelas Yudha dalam acara media gathering eksklusif di fasilitas data center CGK11, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menambahkan, kapasitas 500 MW tersebut berpotensi meningkat hingga dua kali lipat pada akhir tahun ini seiring dengan meningkatnya permintaan.

Sementara itu, data center yang berada di dalam kota seperti Jakarta akan lebih difokuskan untuk melayani pelanggan enterprise, seperti sektor perbankan dan layanan keuangan yang membutuhkan latensi rendah.

“Kenapa harus di dalam kota? Karena membutuhkan latensi yang rendah,” ujarnya.

Latensi rendah menjadi krusial agar aplikasi dapat berjalan dengan cepat. Lokasi data center yang dekat dengan pengguna akan meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, terutama untuk layanan yang bersifat real time.

Secara umum, prospek bisnis data center di Indonesia kini mulai bergeser ke workload besar, khususnya kebutuhan di atas 20 kilowatt yang hampir pasti digunakan untuk AI. Selain itu, sekitar 60% pengguna baik individu maupun perusahaan telah mulai mengadopsi AI dalam aktivitas sehari-hari.

Meski demikian, industri ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Chief Financial Officer Digital Realty Bersama Krishna Worotikan, menyebutkan tantangan utama terletak pada ketersediaan daya listrik dan kesiapan infrastruktur untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan.

Kebutuhan daya untuk AI jauh lebih besar dibandingkan komputasi tradisional. Selain konsumsi listrik yang tinggi, data center AI juga memerlukan sistem pendinginan yang lebih canggih, seperti liquid cooling.

“AI compute power itu bisa sampai sepuluh kali lipat dibandingkan komputasi tradisional,” ujar Krishna.

Di negara yang lebih maju, AI tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dasar, tetapi juga telah dimanfaatkan dalam proses kreatif hingga pengambilan keputusan.

Sementara di Indonesia, adopsi AI masih berada pada tahap awal dengan tingkat kepercayaan yang belum sepenuhnya tinggi. Oleh karena itu, edukasi pasar menjadi penting agar pemanfaatan AI dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas.

Tingkat Utilisasi dan Rencana Ekspansi

Dari sisi operasional, fasilitas data center Digital Realty Bersama di CGK11 memiliki kapasitas total 5 MW dengan tingkat utilisasi saat ini sekitar 60%. Melihat tingginya permintaan, perusahaan berencana melakukan ekspansi dengan menambah kapasitas sekitar 27 MW di area yang telah disiapkan.

Terkait kesiapan AI, infrastruktur yang ada pada dasarnya sudah mampu mendukung kebutuhan tersebut termasuk penggunaan GPU, meskipun masih memerlukan beberapa penyesuaian.

Data center ini mulai dibangun pada 2023 dan rampung pada Oktober 2024, di mana pada saat itu fokus teknologi masih pada layanan public cloud dan hyperscaler. Adopsi AI khususnya layanan GPU, saat itu masih berada pada tahap awal.

Ke depan, fasilitas ini akan ditingkatkan menjadi AI ready dengan waktu penyesuaian sekitar empat bulan. Perubahan utama terletak pada sistem pendinginan, di mana kebutuhan daya AI berkisar antara 20 hingga 100 kilowatt per rack.

Karena itu, sistem pendinginan tidak lagi menggunakan AC konvensional, melainkan liquid cooling yang mampu mendinginkan hingga ke tingkat chip dengan cairan yang mengalir langsung di dalam rack.

Dalam aspek keberlanjutan, Digital Realty Bersama juga telah bekerja sama dengan PLN dan memperoleh Renewable Energy Certificate (REC). Sertifikat ini menjamin sumber listrik yang digunakan berasal dari energi ramah lingkungan. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kurang optimalnya pengelolaan data perusahaan di Indonesia dinilai turut berdampak pada terhambatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di korporasi. Hal ini juga membuat pengembalian investasi atas teknologi AI menjadi tidak stabil.

Perusahaan penyedia data cloud, Cloudera, melaporkan bahwa kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, juga di global. Mayoritas organisasi global saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola fondasi data yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi kecerdasan artifisial (AI).

Berdasarkan survei terhadap 1.270 pemimpin IT global, ditemukan fenomena "ilusi kesiapan AI" di mana 96% organisasi telah mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis inti, namun 80% di antaranya masih terkendala akses data.

Country Manager Cloudera Indonesia Sherlie Karnidta menyampaikan bahwa di Indonesia fenomena ini terlihat lebih kontras. Di mana 100% pemimpin IT menyatakan sangat yakin terhadap data organisasi mereka, namun hanya 26% yang mengakui data tersebut telah sepenuhnya terkelola.

"Gap antara ambisi tersebut dan juga gap infrastruktur dan tata kelola datanya yang masih harus kita lihat lebih lanjut dan itu yang terkadang menghalangi organisasi itu untuk bisa mengeksplor penerapan AI dengan lebih luas,” kata Sherlie dalam acara Small Group Media Interview Cloudera di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Cloudera juga melaporkan bahwa pengembalian investasi (ROI) dari implementasi AI di korporasi tidak konsisten. Hal tersebut disebabkan kualitas data yang buruk dengan 22% responden menjawab hal tersebut, pembengkakan biaya sebesar 16%, serta integrasi yang lemah ke dalam alur kerja yang mencapai 15%.

Sherlie juga menambahkan bahwa faktor organisasi seperti resistensi budaya terhadap berbagi data dikeluhkan oleh 52% responden lokal, sementara 26% lainnya masih berkutat dengan masalah silo data.

Laporan ini juga mencatat bahwa 78% responden di Indonesia berencana meningkatkan penggunaan cloud, melampaui angka global yang berada di kisaran 65%.

Tingginya minat migrasi ke komputasi awan (cloud) di pasar domestik tersebut dipicu oleh momentum transformasi digital yang saat ini tengah berada dalam fase pertumbuhan pesat. Kondisi ini dinilai berbeda dengan pasar global yang mulai menunjukkan tren perlambatan.

Sherlie menjelaskan bahwa pasar luar negeri cenderung lebih matang karena telah memulai adopsi cloud lebih awal. Sebaliknya, pelaku usaha di Indonesia masih menunjukkan antusiasme tinggi untuk memindahkan beban kerja mereka ke cloud untuk mendukung skalabilitas teknologi.

“Organisasi yang mampu mengakses dan mengelola seluruh data mereka secara penuh, di mana pun data tersebut berada, akan jauh lebih siap untuk menghadirkan AI yang andal dan dapat diskalakan,” ujar Sherlie.

Bisnis.com, JAKARTA - Studi Katadata 2025 menunjukkan lebih dari 80% bisnis di Indonesia telah memanfaatkan AI, namun hanya 13% yang mencapai tahap adopsi lanjutan. Ini menandakan bahwa hambatan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada belum kuatnya kerangka implementasi yang bertanggung jawab. Tanpa fondasi etika, AI berisiko memicu persoalan reputasi dan hukum.

Misalnya, dalam penerapan Conversational AI, dua risiko etika kerap muncul. Pertama, bias data, yaitu saat AI memproses data yang tidak merepresentasikan populasi secara utuh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat dan berpotensi diskriminatif. Dampaknya, akses layanan menjadi tidak inklusif bagi sebagian kalangan. Pasar semakin sempit dan tekanan regulasi meningkat.

Kedua, privasi dan keamanan data, termasuk potensi manipulasi percakapan untuk menggali informasi pribadi secara tidak bertanggung jawab. Conversational AI memproses dan menyimpan data yang besar, mulai dari identitas pengguna hingga percakapan sensitif. Tanpa pengelolaan tepat, data berisiko disalahgunakan atau diakses tanpa izin oleh oknum, terutama di sektor sensitif seperti layanan kesehatan, seperti rekam medis pasien yang rentan terhadap serangan siber. Dampak lebih serius termasuk kebocoran informasi dan konsekuensi legal yang serius untuk perusahaan.

Kini, pelaku bisnis sedang memperhatikan Agentic AI, teknologi yang mengorkestrasi berbagai fungsi operasional, seperti marketing, sales, dan support. Namun, otonomi yang memungkinkan adaptasi dan pengambilan keputusan menghadirkan tantangan etika. Agentic AI bekerja berdasarkan dataset yang besar dan tujuan yang bermacam-macam, sehingga, pemikirannya bisa bias dan prioritasnya bisa bertentangan. Tanpa batasan jelas dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Secara keseluruhan, tantangan adopsi AI kini lebih berkaitan dengan aspek kendali dan akuntabilitas atas sistem mandiri yang bertindak atas nama perusahaan. Untuk mencegah pelanggaran etika, bisnis perlu mengevaluasi tiga area utama: analisis stakeholders, untuk memetakan dampak AI terhadap pihak terkait; asesmen risiko teknis, guna mengantisipasi potensi kegagalan sistem dan menetapkan batasan kewenangan AI dalam pengambilan keputusan; dan penguatan tata kelola, agar pengawasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab AI tetap selaras dengan regulasi.” Jelas Kukuh Prayogi, Enterprise Business Director di Infobip Indonesia.

Sebagai enabler teknologi, Infobip percaya etika AI adalah syarat berkembangnya teknologi ini. Berdasarkan pengalaman mengembangkan solusi AI di berbagai industri, ada beberapa prinsip utama:

Pertama, perlindungan privasi data pelanggan. AI membutuhkan data untuk personalisasi layanan, tapi pengumpulannya harus berbasis tujuan jelas dan proporsional. Perusahaan perlu menetapkan data yang dibutuhkan dan melindungi data dengan sistem yang kuat, seperti penyimpanan yang aman di platform seperti Azure. Mitigasi terhadap potensi serangan prompt injection juga perlu. Infobip bermitra dengan SplxAI guna melakukan simulasi serangan siber pada sistem AI dan menguji potensi kebocoran data.

Kedua, menjaga akurasi dan integritas hasil AI. Perusahaan tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan dampak yang dihasilkan oleh AI yang mereka gunakan. Karena itu, pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) menjadi relevan. Metode ini membuat AI tidak hanya mengandalkan “ingatannya”, tetapi juga sumber data internal yang sudah terverifikasi. Dengan begitu, sumber informasi lebih mudah dilacak, risiko halusinasi berkurang, penerapan kebijakan internal secara konsisten dapat dijamin, dan potensi hasil yang menyesatkan atau bias dapat diminimalkan.

Ketiga, transparansi kepada pelanggan dan pengguna. Perusahaan perlu menjelaskan jenis data yang digunakan kepada pelanggan, seperti instruksi model, dokumen pendukung, dan data kontekstual lainnya. Perusahaan juga perlu mengomunikasikan perannya sebagai pemroses data sesuai instruksi pelanggan, dengan parameter privasi yang telah disepakati. Langkah ini semakin penting, mengingat masih banyak pengguna di Indonesia yang kesulitan membedakan konten yang dihasilkan AI dengan yang dibuat manusia.

Keempat, verifikasi yang ketat terhadap mitra dan vendor. Implementasi AI melibatkan banyak pihak, sehingga setiap kerja sama dengan pihak ketiga yang memproses data harus dievaluasi terkait privasi dan keamanannya. Perusahaan juga perlu transparan kepada pelanggan jika terdapat perubahan mitra atau pola interaksi data, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Pada akhirnya, perkembangan adopsi AI dapat berhasil dengan kepercayaan masyarakat, bukan kecanggihan teknologinya semata. Etika, privasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk pemanfaatan AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di Infobip, prinsip ini tertanam dalam strategi pengembangan dan implementasi AI melalui kerangka etika yang jelas dan pendekatan human-in-the-loop sebagai kendali utama. Pengawasan oleh manusia memastikan sistem terkendali dan memungkinkan intervensi saat risiko muncul. Infobip mendukung perusahaan mengadopsi AI yang terpercaya. AI yang memiliki akuntabilitas pada setiap prosesnya lah yang akan membangun kepercayaan masyarakat seiring waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Cisco, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, menilai optimalisasi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di industri berjalan lambat karena sulitnya perusahaan dalam membangun kemitraan strategis. Adopsi AI butuh ekosistem yang matang.

Laporan Cisco AI Readiness Index mengungkapkan bahwa sebanyak 83% organisasi berencana menggelontorkan AI agen dalam operasional mereka, dan hampir 40% mengharapkan agen-agen tersebut dapat bekerja berdampingan dengan karyawan dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Namun ambisi besar ini belum sepenuhnya ditopang oleh fondasi yang memadai. Hanya sedikit perusahaan yang telah memiliki infrastruktur aman untuk menopang ekosistem agentic AI secara berkelanjutan. Perusahaan dinilai perlu membangun ekosistem dan memilih mitra yang andal untuk mengatasi hal tersebut.

“Perusahaan sekarang menyadari bahwa kesiapan menghadapi AI bukan hanya soal teknologi, tapi juga kemitraan strategis yang mampu menghadirkan solusi end-to-end,” ujar Senior Vice President of Global Partner Sales Cisco Tim Coogan, dikutip Kamis (26/2/2026).

Merespons kondisi tersebut, Cisco resmi meluncurkan Cisco 360 Partner Program guna merestrukturisasi ekosistem kemitraan bisnisnya dalam menghadapi transformasi digital. Program ini dirancang untuk membantu pelanggan mencapai hasil AI yang transformatif dengan lebih cepat melalui dukungan tenaga ahli bersertifikasi.

Senior Vice President Cisco Partner Program Elisabeth De Dobbeleer menambahkan bahwa skema baru ini memfasilitasi pendorongan kesuksesan bersama antarperusahaan teknologi.

Struktur tersebut memungkinkan mitra bisnis melakukan diferensiasi produk sekaligus mengembangkan basis operasional usaha dengan kepastian performa, sehingga mampu memberikan nilai tambah di sepanjang siklus hidup pelanggan secara berkelanjutan.

Dalam implementasi operasionalnya, Cisco merampingkan hierarki keanggotaan menjadi tiga tingkatan utama yakni Registered Cisco Partners, Cisco Portfolio Partners, dan Cisco Preferred Partners.

Predikat Preferred disematkan bagi mitra yang mampu menawarkan keahlian teknis tingkat lanjut serta solusi teknologi dari hulu ke hilir. Penataan ini memudahkan pelanggan mengidentifikasi mitra dengan kapabilitas yang sesuai.

Dari sisi dampak ekonomi, restrukturisasi ini ditujukan untuk memberikan proyeksi pendapatan yang lebih jelas dan terprediksi bagi ekosistem mitra.

Strategi finansial tersebut diwujudkan melalui peluncuran insentif Cisco Partner Incentive (CPI) yang menyederhanakan mekanisme program sebelumnya. Sistem CPI mengkalibrasi strategi pemasaran agen agar selaras dengan peta jalan bisnis utama perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren pembuatan karikatur dan ilustrasi berbasis kecerdasan buatan (AI) menyimpan risiko tersembunyi. Perusahaan keamanan siber, Kaspersky, memperingatkan bahwa praktik ini dapat mengekspos informasi pribadi dan memungkinkan pembuatan pesan penipuan skala besar yang dipersonalisasi.

Dalam membuat karikatur yang tren di media sosial beberapa waktu terakhir, pengguna membagikan foto pribadi lalu meminta sistem AI membuatkan visual animasi yang menggambarkan kehidupan, profesi, hingga aktivitas sehari-hari. Visual tersebut dibuat berdasarkan “semua yang diketahui AI” tentang diri mereka.

Kendati demikian, Managing Director Asia Pasifik Kaspersky, Adrian Hia, mengatakan bahwa di balik popularitas tersebut, praktik ini secara tidak langsung mengekspos informasi pribadi. Alhasil, memungkinkan pembuatan pesan penipuan skala besar yang dipersonalisasi, yang merupakan ancaman sangat nyata saat ini.

“Tren viral pembuatan karikatur kehidupan kita ini mungkin tampak seperti hiburan yang tidak berbahaya, tetapi sebenarnya merupakan informasi sukarela bagi penjahat siber,” ujarnya, dikutip Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Dia menilai permintaan untuk membuat karikatur berbasis AI bukan sekadar penggunaan filter visual biasa. Agar hasil ilustrasi lebih akurat, pengguna cenderung memberikan akses luas terhadap informasi pribadi melalui instruksi (prompt) seperti “buatkan karikatur tentang saya dan pekerjaan saya berdasarkan semua yang Anda ketahui tentang saya”.

Selain foto referensi, pengguna kerap menyertakan detail tambahan seperti nama perusahaan, logo, jabatan, lokasi kerja, rutinitas harian, hobi, hingga informasi keluarga. Setiap potongan data tersebut, apabila dikombinasikan, membentuk profil digital yang sangat rinci.

Menurut Adrian, kombinasi gambar, teks, serta konteks kehidupan pribadi dan profesional berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk menyusun serangan rekayasa sosial yang lebih presisi.

Informasi mengenai tempat kerja, posisi jabatan, maupun anggota keluarga dapat membuat pesan penipuan terlihat lebih meyakinkan dan meningkatkan peluang korban memberikan data sensitif atau bahkan mentransfer dana.

“Setiap kali pengguna di Asia Pasifik memberikan detail tentang diri mereka kepada AI hanya untuk melihat ilustrasi yang cerdas, mereka menyerahkan cetak biru untuk serangan rekayasa sosial yang sempurna,” jelas Adrian.

Risiko tersebut dinilai semakin relevan di kawasan Asia Pasifik. Tingkat adopsi AI di wilayah ini tergolong tinggi, dengan 78% profesional menggunakan AI setiap pekan, melampaui rata-rata global sebesar 72%. Namun, literasi teknis dasar yang belum merata membuat sebagian pengguna rentan terhadap phishing dan manipulasi berbasis rekayasa sosial.

Di sisi lain, interaksi dengan platform AI tidak berhenti pada hasil gambar akhir. Bergantung pada kebijakan privasi masing-masing layanan, foto asli, instruksi teks, riwayat penggunaan, hingga data teknis seperti alamat IP, jenis perangkat, dan pola interaksi dapat tersimpan dalam sistem.

Sebagian data tersebut mungkin digunakan untuk operasional layanan, peningkatan performa, atau pelatihan model AI, sehingga jejak digital pengguna berpotensi tersimpan lebih lama dari perkiraan.

“Di wilayah dengan adopsi AI terdepan namun literasi teknis yang masih tertinggal, potret digital ini menjadi peta berbahaya,” tegas Adrian.

Seiring risiko ini, para ahli Kaspersky katanya merekomendasikan untuk mengadopsi kebersihan digital saat berpartisipasi dalam tren karikatur AI. Untuk mengurangi risiko, hindari memasukkan data yang dapat diidentifikasi dalam kolom isian, seperti nama lengkap, jabatan, perusahaan, kota, alamat, jadwal, atau rutinitas, bahkan jika tampaknya hanya untuk mempersonalisasi gambar.

“Jangan mengunggah foto yang menampilkan logo, kredensial, dokumen, plat nomor kendaraan, layar, fasad bangunan, atau elemen apa pun yang dapat membantu menemukan Anda atau mengaitkan Anda dengan suatu organisasi,” tutur Adrian.

Dia juga mengimbau untuk tidak membagikan informasi atau gambar anak di bawah umur, atau mengungkapkan detail keluarga yang dapat digunakan untuk meniru kontak dekat atau merancang penipuan emosional.

Kemudian, tinjau kebijakan privasi dan izin platform sebelum menggunakannya, terutama mengenai penyimpanan konten dan penggunaan data untuk pelatihan atau peningkatan layanan. Lengkapi kehati-hatian dengan perlindungan digital aktif untuk mengurangi risiko dari tautan berbahaya, unduhan berbahaya, dan teknik phishing terkait dengan tren ini, sekaligus memperkuat keamanan perangkat.

Bisnis.com, JAKARTA— International Business Machines Corporation (IBM) mengumumkan IBM Sovereign Core yaitu perangkat lunak untuk penerapan AI berdaulat (AI-ready sovereign environment).

Perusahaan konsultan terkemuka, Gartner, memprediksi lebih dari 75% perusahaan di seluruh dunia akan memiliki strategi kedaulatan digital pada 2030 melalui pendekatan sovereign cloud.

Perangkat lunak ini ditujukan kepada perusahaan, instansi pemerintah, dan penyedia layanan. Tujuannya untuk membangun, menerapkan, serta mengelola sistem teknologi informasi (TI) secara mandiri.

General Manager and Technology Leader IBM ASEAN Catherine Lian mengatakan kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan lokasi penyimpanan data (data residency), tetapi juga mencakup siapa yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem teknologi, bagaimana data diakses dan ditata kelola, di mana beban kerja dijalankan, serta di bawah yurisdiksi mana model AI beroperasi.

Namun, dia menilai sebagian besar organisasi belum memiliki platform tujuan yang terintegrasi dan komprehensif untuk melakukan migrasi, modernisasi, dan penempatan ulang aplikasi di bawah kendali kedaulatan, termasuk aplikasi yang akan mengintegrasikan kapabilitas AI.

"Sekaligus menyediakan mekanisme pelaporan kepatuhan yang berkelanjutan, konsisten, dan dapat diaudit," kata Catherine dalam keterangan pada Senin (2/2/2026).

Catherine menambahkan, di seluruh kawasan ASEAN banyak organisasi menghadapi tekanan untuk mengembangkan penggunaan AI, sekaligus mematuhi regulasi dan kedaulatan data yang semakin kompleks.

Perusahaan membutuhkan kontrol yang lebih besar atas bagaimana data sensitif dan beban kerja AI diakses serta dioperasikan. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan ekosistem AI-ready yang aman dan berdaulat.

“Melalui IBM Sovereign Core, banyak organisasi dapat meningkatkan inisiatif AI dengan penuh keyakinan, tetap menyeimbangkan keterbukaan dan agility bersama kepatuhan serta otonomi operasional yang dibutuhkan untuk mendukung kedaulatan,” katanya.

Menurut Catherine, hal tersebut memungkinkan ASEAN mempercepat adopsi AI yang tepercaya sekaligus mempertahankan nilai ekonomi yang lebih besar di dalam kawasan.

Lebih lanjut, IBM Sovereign Core diklaim dapat membantu pelanggan mencapai kedaulatan yang terverifikasi serta operasional yang dapat dikendalikan secara penuh.

Catherine menjelaskan Sovereign Core dirancang khusus untuk membangun, menerapkan, dan mengelola beban kerja cloud-native dan AI di bawah otoritas organisasi secara mandiri dalam yurisdiksi yang dipilih, dengan fondasi open-source dari Red Hat.

Berbeda dengan pendekatan yang menambahkan kontrol kedaulatan di atas arsitektur yang sudah ada, Sovereign Core menjadikan kedaulatan sebagai karakteristik yang melekat pada perangkat lunak itu sendiri.

Melalui solusi ini, organisasi dapat mengoperasikan control plane secara mandiri. Organisasi mempertahankan otoritas operasional langsung atas pengoperasian perangkat lunak, keputusan penerapan, serta konfigurasi sistem tanpa perantara dari penyedia vendor di luar yurisdiksi setempat.

Selain itu, identitas dan kunci kriptografi tetap berada dalam batas yurisdiksi. Seluruh proses autentikasi, otorisasi, pengelolaan akses, serta pengelolaan kunci enkripsi berada di bawah kendali penuh pelanggan.

Sovereign Core juga mendukung kepatuhan berkelanjutan dengan bukti kepatuhan yang dihasilkan secara konsisten. Data operasional yang komprehensif, telemetri sistem, dan jejak audit dihasilkan, disimpan, serta dikelola di dalam lingkungan berdaulat, termasuk kapabilitas identitas yang terotomatisasi.

Di sisi lain, inferensi AI dikelola secara lokal. Penerapan dan penempatan model AI, pengoperasian klaster GPU lokal, pelaksanaan inferensi, serta operasional agen AI dilakukan di bawah tata kelola setempat dengan kemampuan penelusuran dan pengawasan tanpa memindahkan data ke pihak eksternal.

Dari sisi implementasi, Sovereign Core diklaim mendukung penerapan kedaulatan dalam skala besar secara konsisten dan fleksibel. Organisasi dapat membangun sistem terisolasi dengan kapabilitas multitenancy bawaan hanya dalam hitungan hari sejak implementasi, sekaligus tetap memiliki fleksibilitas dalam pemilihan perangkat keras dan infrastruktur.

Bisnis.com, JAKARTA— Ekonom menilai perusahaan tidak serta-merta memperoleh keuntungan finansial saat berinvestasi pada artificial intelligence (AI), sebagaimana pengembangan teknologi pada tahap awal. Namun, dampak yang langsung terlihat adalah peningkatan valuasi perusahaan.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan nilai valuasi tersebut berasal dari sisi pengguna, potensi iklan, serta ekspektasi pemanfaatan teknologi di masa depan.

“Salah satu yang diukur juga adalah penggunaan ke depan akan seperti apa,” kata Huda kepada Bisnis pada Minggu (1/1/2026).

Huda menjelaskan dalam dua hingga tiga tahun ke depan investasi AI belum akan menguntungkan secara neraca keuangan, tetapi valuasi perusahaan cenderung meningkat. Menurut dia, keuntungan baru bisa dirasakan sekitar tahun kelima.

Dia pun memperkirakan adopsi AI akan semakin luas, tidak hanya di tingkat individu, tetapi juga di kalangan perusahaan.

“Semakin banyak ke depan perusahaan yang akan menggunakan AI, terutama perusahaan keuangan. Untuk deteksi fraud dan sebagainya,” katanya.

Sejumlah riset global menunjukkan temuan serupa. Laporan terbaru dari firma akuntansi Deloitte berjudulThe State of AI in the Enterprise 2026: The Untapped Edgemenyoroti adanya kesenjangan antara ekspektasi pendapatan perusahaan dan realitas hasil investasi AI di lapangan.

Survei yang melibatkan 3.235 pemimpin bisnis dan teknologi informasi (TI) di 24 negara itu menunjukkan sebanyak 74% organisasi menargetkan inisiatif AI untuk mendorong pertumbuhan pendapatan. Namun, hanya 20% perusahaan yang melaporkan telah benar-benar melihat realisasi pertumbuhan tersebut.

Deloitte menekankan bahwa keberhasilan adopsi AI tidak semata diukur dari keuntungan finansial. Aspek efisiensi, diferensiasi strategis, dan keunggulan kompetitif jangka panjang juga menjadi tolok ukur penting.

Sebanyak 25% pemimpin bisnis menyatakan AI telah memberikan dampak transformatif pada organisasi mereka, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 12%.

Dari sisi operasional, akses tenaga kerja terhadap perangkat AI juga terus meluas. Kurang dari 60% pekerja kini memiliki akses ke alat AI yang disetujui tim TI, naik dari 40% pada tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat pemanfaatannya dinilai belum optimal.

Di antara pekerja yang telah memiliki akses, kurang dari 60% menggunakannya dalam alur kerja harian, sehingga potensi produktivitas dan inovasi dinilai belum tergali sepenuhnya.

Laporan tersebut juga mencatat potensi otomatisasi pekerjaan yang semakin besar. Sebanyak 36% perusahaan memproyeksikan setidaknya 10% pekerjaan akan terotomatisasi penuh dalam satu tahun ke depan. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 82% dalam tiga tahun mendatang.

Namun, 84% responden mengaku belum mendesain ulang peran kerja karyawan berdasarkan kapabilitas AI, yang menunjukkan lambatnya perubahan manajemen organisasi.

Kepala AI AS di Deloitte Jim Rowan mengatakan organisasi yang sukses memanfaatkan AI tidak hanya berinvestasi pada algoritma, tetapi juga pada sumber daya manusia.

“Fokus ganda pada pemajuan kapabilitas talenta dan alat AI memberdayakan tim untuk merangkul model bisnis yang dirancang ulang dan menetapkan dasar bagi keunggulan kompetitif,” kata Rowan dalam laporannya.

Selain tantangan internal, isusovereign AIatau kedaulatan AI juga menjadi perhatian korporasi. Sebanyak 83% perusahaan menyatakan kendali atas perangkat lunak dan data sesuai hukum lokal menjadi hal penting, sementara 66% mengkhawatirkan ketergantungan pada vendor asing.

Temuan Deloitte tersebut sejalan dengan survei PwC yang menunjukkan turunnya kepercayaan CEO terhadap dampak AI terhadap kinerja bisnis. Dalam Survei CEO Global ke-29 PwC yang melibatkan 4.454 CEO di 95 negara, hanya 30% CEO yang yakin terhadap pertumbuhan pendapatan dalam 12 bulan ke depan. Angka ini turun dari 38% pada 2025 dan 56% pada 2022.

Salah satu kekhawatiran utama adalah perubahan teknologi yang sangat cepat, termasuk AI. Jika sebelumnya AI dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja bisnis, kini hanya 12% CEO yang merasa AI benar-benar memberikan keuntungan finansial.

Sebanyak 56% CEO bahkan mengaku belum melihat manfaat finansial signifikan dari penerapan AI. Ketua Global PwC Mohamed Kande menyebut hanya sedikit perusahaan yang berhasil menjadikan AI sebagai sumber keuntungan nyata, sementara sebagian besar masih berada pada tahap uji coba.

“Tahun 2026 tampaknya akan menjadi tahun yang menentukan bagi AI,” ujar Kande, dikutip dari situs resmi PwC, Selasa (20/1/2025).

Meski demikian, perusahaan yang telah mengintegrasikan AI secara serius dalam produk dan layanan tercatat mampu meraih keuntungan hampir 4% lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum menerapkannya.

Bisnis.com, JAKARTA — World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 dinilai bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggenjot adopsi kecerdasan buatan (AI) dengan tetap mengutamakan keamanan siber.

Isu seperti kecerdasan buatan (AI), keamanan siber, dan tata kelola teknologi digital akan dibahas bukan hanya dari sisi inovasi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan sistem ekonomi. Isu tersebut menjadi salah satu bahasan utama WEF Davos 2026

Hingga 2025, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat tingkat adopsi AI di Indonesia yang baru mencapai 27,34%, sementara Komdigi memperkirakan kebutuhan talenta digital mencapai 600.000 orang per tahun untuk memenuhi target 9 juta talenta digital pada 2030.

CEO & Co-Founder DANA Indonesia, Vince Iswara menyebut bahwa keterlibatan perusahaan di WEF Davos menjadi ruang penting untuk terus belajar dan berkontribusi.

“WEF Davos adalah forum strategis untuk memahami bagaimana dunia bergerak dan bagaimana Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif,” kata Vince dalam siaran pers, Kamis (22/1/2026).

Dia menuturkan partisipasi DANA tersebut sejalan dengan komitmen untuk mendukung kebiasaan finansial yang sehat lewat layanan keuangan digital yang aman, inklusif, dan selaras dengan keberlanjutan bumi.

Selain pertumbuhan ekonomi dan teknologi, WEF Davos 2026 juga menempatkan keberlanjutan sebagai agenda penting melalui tema “How can we build prosperity within planetary boundaries?”. Forum ini mendorong pendekatan ekonomi yang regeneratif, sirkular, dan inklusif, memastikan agar pertumbuhan tidak mengorbankan lingkungan.

Perubahan preferensi konsumen membuat keberlanjutan semakin relevan bagi bisnis: studi OECD mencatat 65% konsumen global bersedia untuk mengubah gaya hidup mereka demi kebaikan lingkungan, sehingga perusahaan yang lebih berkelanjutan punya peluang lebih besar membangun preferensi dan loyalitas. Di Indonesia, peluangnya juga konkret.

Laporan AC Ventures–BCG memetakan potensi green growth hingga US$400 miliar dan peluang bisnis utama di jasa strategi/profesional, solusi pengurangan intensitas emisi, serta emission offsetting, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan sekaligus mendukung target iklim.

WEF Davos 2026 yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026, mengusung tema besar “A Spirit of Dialogue”. Tema ini diterjemahkan ke dalam lima pertanyaan kunci, mulai dari kerja sama global di tengah fragmentasi dunia, pencarian sumber pertumbuhan baru, investasi pada manusia, inovasi yang bertanggung jawab, hingga pembangunan kemakmuran yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Startup kecerdasan buatan (AI) asal China DeepSeek semakin populer di negara-negara berkembang. Kehadirannya dinilai ikut mempercepat adopsi AI di wilayah yang sebelumnya tertinggal dibanding negara maju.

Berdasarkan laporan terbaru Microsoft, dalam tiga bulan hingga Desember 2025, sekitar 16,3% populasi dunia telah menggunakan AI generatif. Angka ini meningkat dari 15,1% pada periode sebelumnya.

Para peneliti Microsoft juga menemukan bahwa kemunculan DeepSeek, perusahaan AI asal China yang berdiri pada 2023, turut mendorong peningkatan adopsi AI di negara-negara berkembang.

Faktor utamanya adalah model AI DeepSeek yang gratis dan bersifat sumber terbuka, sehingga dapat diakses dan dikembangkan oleh banyak pihak.

Dikutip dari Japan Today, Senin (12/1/2026), ketika DeepSeek merilis model AI terbarunya, R1, pada Januari 2025, industri teknologi global dibuat terkejut. Model tersebut diklaim lebih hemat biaya dibanding produk sejenis dari OpenAI, sekaligus menunjukkan China semakin cepat mengejar ketertinggalan teknologi dari Amerika Serikat. Bahkan, jurnal ilmiah ternama Nature menyebut penelitian dari pendiri DeepSeek sebagai karya penting.

DeepSeek dinilai efektif untuk tugas-tugas seperti matematika dan pemrograman. Namun, untuk topik tertentu terutama politik jawaban yang diberikan berbeda dari model AI asal Amerika Serikat karena mengikuti regulasi dan akses internet di China.

Ketersediaan layanan gratis dan kemudahan akses membuat DeepSeek cepat diadopsi di negara-negara dengan keterbatasan infrastruktur digital atau daya beli rendah. Sejumlah negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mencatat tingkat penggunaan yang cukup tinggi.

Laporan tersebut memperkirakan pangsa pasar DeepSeek di China mencapai 89%. Angka ini disusul oleh Belarus (56%), Kuba (49%), Rusia (43%), serta Suriah dan Iran (23–25%). Di beberapa negara Afrika seperti Ethiopia, Zimbabwe, Uganda, dan Niger, pangsa pasar DeepSeek berada di kisaran 11–14%.

Meski demikian, kepala ilmuwan data AI for Good Lab Microsoft, Juan Lavista Ferres, mencatat bahwa adopsi AI di negara maju tumbuh jauh lebih cepat dibanding negara berkembang, sehingga kesenjangan penggunaan teknologi ini masih cukup besar.

“Kami melihat adanya kesenjangan, dan kami khawatir jarak tersebut akan terus melebar,” ujar Lavista.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa negara-negara yang sejak awal berinvestasi secara konsisten dalam infrastruktur digital dan teknologi AI kini menjadi pemimpin dalam jumlah pengguna AI. Beberapa di antaranya adalah Uni Emirat Arab, Singapura, Prancis, dan Spanyol.

Temuan Microsoft ini sejalan dengan survei Pew Research Center, yang menunjukkan bahwa sejumlah negara lebih antusias terhadap AI dibandingkan rasa khawatir terhadap risikonya. Dalam kedua laporan tersebut, Korea Selatan menonjol sebagai salah satu negara dengan tingkat penerimaan AI tertinggi.

Meski Microsoft memiliki kepentingan bisnis dalam mendorong adopsi AI secara luas, perusahaan menegaskan bahwa riset ini bertujuan untuk memetakan tren penggunaan AI secara global, bukan semata-mata dari sudut pandang komersial. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC) mencatatkan pertumbuhan bisnis data center seiring dengan adopsi Artificial Intelligence (AI) yang bergeliat.

Meski demikian, kontribusi beban kerja AI tersebut masih berada pada tahap awal.

CEO NeutraDC Andreuw Th.A.F. mengatakan total kapasitas data center NeutraDC yang telah terutilisasi hingga saat ini berada di kisaran 31,8 megawatt (MW). Meskipun tidak merinci besaran peningkatan permintaan yang terjadi, dia memastikan pertumbuhan tersebut berjalan sehat dan sejalan dengan strategi ekspansi bertahap perusahaan.

“Untuk beban kerja AI, pemanfaatannya masih bersifat selektif dan early-stage,” kata Andreuw kepada Bisnis pada Rabu (31/12/2025).

Andreuw menjelaskan kondisi tersebut mencerminkan situasi pasar Indonesia, di mana adopsi AI masih berkembang secara bertahap.

Namun, NeutraDC mulai melihat sinyal permintaan yang semakin jelas, terutama dari pelanggan cloud, hyperscaler, serta segmen enterprise yang tengah mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung kebutuhan AI di masa mendatang.

Memasuki 2026, Andreuw menuturkan fokus perusahaan adalah memastikan setiap pengembangan kapasitas baru NeutraDC telah dirancang AI-ready sejak awal.

Hal ini mencakup kesiapan dari sisi kepadatan daya (power density), sistem pendinginan, hingga konektivitas jaringan.

Perusahaan juga akan melanjutkan pengembangan data center hyperscale secara bertahap dengan pendekatan market-driven, sehingga pertumbuhan kapasitas tetap selaras dengan kebutuhan riil pelanggan.

Selain itu, NeutraDC juga memperkuat konektivitas regional, termasuk melalui kawasan SIJORI (Singapura–Johor–Riau). Langkah tersebut diambil karena perusahaan melihat kebutuhan AI ke depan akan semakin bersifat lintas negara.

“Pendekatan ini memungkinkan NeutraDC untuk menangkap potensi AI secara berkelanjutan, sekaligus menjaga efisiensi dan utilisasi jangka panjang,” kata Andreuw.

Sebelumnya, Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) memperkirakan kebutuhan kapasitas pusat data (data center) di Indonesia pada 2026 akan tumbuh sekitar 35%–45% dibandingkan 2025.

Proyeksi tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generatif, otomatisasi industri, serta kebutuhan pengolahan data secara real-time.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, secara lebih spesifik, kebutuhan kapasitas listrik (power demand) industri pusat data diprediksi meningkat hingga 300–400 megawatt (MW) dalam 1–2 tahun ke depan.

“Ini didorong oleh permintaan hyperscale dan edge data center yang mendukung aplikasi AI,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Data resmi PT PLN (Persero) mengindikasikan bahwa pada 2030 kapasitas industri pusat data di Indonesia akan mencapai 2,3 gigawatt (GW). Namun, Hendra menilai proyeksi tersebut belum sepenuhnya memasukkan faktor penggunaan AI, khususnya server berbasis GPU yang membutuhkan daya per rak (power per rack) sangat besar, bahkan dapat mencapai 135 kilowatt (kW) untuk GPU GB200.

Hendra menyebut IDPRO melihat adopsi dan pemanfaatan AI berlangsung secara masif di berbagai sektor, baik swasta maupun publik, yang pada akhirnya akan mendorong lonjakan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas pusat data di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) memperkirakan kebutuhan kapasitas pusat data (data center) di Indonesia pada 2026 akan tumbuh sekitar 35%–45% dibandingkan 2025.

Proyeksi tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) generatif, otomatisasi industri, serta kebutuhan pengolahan data secara real-time.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, secara lebih spesifik, kebutuhan kapasitas listrik (power demand) industri pusat data diprediksi meningkat hingga 300–400 megawatt (MW) dalam 1–2 tahun ke depan.

“Ini didorong oleh permintaan hyperscale dan edge data center yang mendukung aplikasi AI,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Data resmi PT PLN (Persero) mengindikasikan bahwa pada 2030 kapasitas industri pusat data di Indonesia akan mencapai 2,3 gigawatt (GW). Namun, Hendra menilai proyeksi tersebut belum sepenuhnya memasukkan faktor penggunaan AI, khususnya server berbasis GPU yang membutuhkan daya per rak (power per rack) sangat besar, bahkan dapat mencapai 135 kilowatt (kW) untuk GPU GB200.

Hendra menyebut IDPRO melihat adopsi dan pemanfaatan AI berlangsung secara masif di berbagai sektor, baik swasta maupun publik, yang pada akhirnya akan mendorong lonjakan kebutuhan kapasitas dan kapabilitas pusat data di Indonesia.

AI membutuhkan infrastruktur dengan kinerja komputasi tinggi (high performance computing/HPC), latensi rendah, serta kapasitas penyimpanan data berskala besar, terutama untuk keperluan pelatihan (training) model.

Secara umum, lanjut Hendra, infrastruktur pusat data nasional terus berkembang dan menunjukkan kesiapan untuk menopang beban kerja AI, terutama dengan masuknya investor dan operator global, serta ekspansi pemain lokal.

“Beberapa anggota IDPRO juga sedang membangun AI ready data center,” kata Hendra.

Meski demikian, Hendra menilai tantangan masih cukup besar, terutama terkait peningkatan kapasitas daya, sistem pendinginan, dan konektivitas berlatensi rendah yang dibutuhkan oleh beban kerja AI.

Menurutnya, sejumlah penyedia layanan pusat data sudah mulai mengadopsi server GPU dan arsitektur khusus untuk AI workload, meskipun implementasinya masih dilakukan secara bertahap.

Hendra mengatakan kapasitas dan keandalan pusat data di Indonesia saat ini relatif memadai untuk mendukung tahap awal adopsi AI, tetapi belum sepenuhnya ideal untuk skala masif. Sebagai perbandingan, proyek pusat data AI berskala besar seperti Stargate di selatan Houston membutuhkan daya dan sistem pendinginan yang jauh lebih tinggi dibandingkan beban kerja konvensional.

Di sisi lain, sejumlah pusat data di Indonesia telah mengantongi sertifikasi Tier III dan Tier IV dengan tingkat uptime tinggi serta redundansi daya yang memadai. Namun, ketersediaan energi bersih dan berkelanjutan (renewable energy) masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025, porsi energi terbarukan ditargetkan meningkat hingga 76%, yang dinilai menjadi angin segar bagi industri pusat data di Indonesia. Hendra mengatakan pemerintah melalui berbagai inisiatif energi hijau, bersama penyedia pusat data, juga mulai menjajaki skema Power Purchase Agreement (PPA) untuk energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (solar farm) dan hidro.

“Namun implementasinya butuh dukungan regulasi yang lebih progresif. Pertamina Geothermal juga sudah commit untuk menyuplai green energy ke industri DC di tanah air,” katanya.