Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Alih Fungsi Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas ATR/BPN dalam melaksanakan pengendalian HGU, HGB, dan alih fungsi lahan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Anggota III BPK Akhsanul Khaq kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemilihan topik pemeriksaan dari periode 2020 hingga Triwulan III Tahun 2025 itu di antaranya untuk memberikan informasi yang valid dan relevan dalam mendukung pemeriksaan tematik ketahanan pangan sebagai bagian Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia.

Fokus dari pemeriksaan itu, lanjutnya, yakni pada swasembada pangan, berkontribusi dalam mewujudkan satu data Indonesia di bidang pertanahan dan ruang yang memungkinkan integrasi data antar berbagai instansi, lalu memastikan proses pengendalian HGU dan HGB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian juga memastikan proses penetapan lahan sawah dilindungi telah memperhatikan hak atas tanah yang sesuai pola ruang/rencana tata ruang wilayah, serta usulan tanah terindikasi terlantar dan penetapan tanah terlantar telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Topik ini dipilih untuk mendukung pemeriksaan tematik ketahanan pangan serta memperkuat integrasi data pertanahan dalam kerangka Satu Data Indonesia," kata Akhsanul.

Pada kesempatan yang sama, BPK juga melaksanakan entry meeting pemeriksaan laporan keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025. Kegiatan itu, menurut dia, merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian/lembaga.

Pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan opini dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Lingkup pemeriksaan meliputi akun Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan," ujar Akhsanul.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan sebanyak 100 kabupaten/kota dinyatakan bebas dari moratorium alih fungsi lahan.

"Izin-izin alih fungsi lahan sementara kami moratorium, kecuali di 100 kota," ujar Nusron dalam Regional Forum 2025 di Jakarta, Rabu.

Adapun beberapa kota/kabupaten yang termasuk 100 kabupaten/kota yang dikecualikan dari moratorium tersebut seperti Kota Sabang, Provinsi Aceh; Kabupaten Siak, Provinsi Riau; dan Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian, Kota Jambi, Provinsi Jambi; Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung; dan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Sebanyak 100 kabupaten/kota yang dinyatakan bebas dari moratorium alih fungsi lahan tersebut karena sudah mencapai target 87 persen dari total lahan baku sawah (LBS) atau tidak mempunyai LBS.

"Jadi, seperti Jakarta sudah punya LBS, tidak perlu (moratorium). Jadi, kalau alih fungsi lahan di 100 kabupaten/kota tersebut masih aman. Tapi, kalau di tempat lain untuk sementara kita tata terlebih dahulu," kata Nusron.

Sebelumnya, Nusron menegaskan kepada kepala daerah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin alih fungsi lahan, terutama terhadap sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Menurut dia, area yang boleh dikeluarkan izinnya hanya untuk lahan non-LP2B. Sawah LP2B itu mutlak tidak boleh dialihfungsikan.

Nusron menekankan kepada para bupati dan wali kota karena banyak sawah hilang akibat rekomendasi yang tidak tepat.

Dia menggarisbawahi pentingnya pengendalian penggunaan lahan dalam menghadapi kebutuhan pembangunan nasional seperti swasembada pangan, hilirisasi energi, dan penyediaan rumah murah.

Menurutnya, tanpa pengaturan yang cermat, kebutuhan-kebutuhan tersebut berpotensi tumpang tindih.

Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah menetapkan sistem LP2B sebagai lahan sawah yang secara permanen dipertahankan untuk pertanian.

Jika lahan LP2B hendak dialihfungsikan, maka wajib diganti dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara.

Penetapan lahan LP2B merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan 87 persen dari total LBS harus masuk ke dalam kategori LP2B.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan ke Menteri Agraria dan Tat Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa Pemprov Bali sedang merancang peraturan untuk menghentikan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan komersil.

“Kami sudah merancang peraturan daerah Provinsi Bali yang sudah dipersiapkan sejak 6 bulan yang lalu, sudah hampir rampung rancangannya dan akan segera diajukan ke DPRD Bali, ini untuk pengendalian alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersil,” kata dia.

Hal ini disampaikan Gubernur Koster di Denpasar, Rabu, sambil melaporkan bahwa banyak pelanggaran tata ruang yang mengancam sempadan pantai, sungai, hingga tebing.

Pemprov Bali juga mencatat terjadi alih fungsi lahan produktif yang sangat tinggi yaitu 600-700 hektare per tahun, dimana kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan bagi Bali yang ukurannya kecil.

“Jadi kami akan mengendalikan secara ketat karena ini selaras dengan program kami, kebijakan Provinsi Bali mewujudkan Bali daulat pangan,” ujar Koster.

Pengendalian alih fungsi lahan sendiri sudah diatur dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, dimana moratorium dimulai tahun ini.

Instruksi ini sudah terlebih dahulu diberikan ke bupati/wali kota agar tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan hotel atau restoran menggunakan lahan produktif sebab jika menunggu perda rampung masih membutuhkan waktu.

“Memang sudah sangat mendesak keputusan yang harus dilakukan dengan kebijakan dan pengaturan mulai dari peraturan daerah, karena itu kami memikirkan agar yang sudah ada supaya tidak menjadi masalah yang berlarut-larut dan ke depan mulai hari ini tidak boleh lagi terjadi pelanggaran tata ruang,” kata dia.

Terhadap alih fungsi lahan yang sudah terjadi terutama akibat investasi, Pemprov Bali berupaya mencarikan solusi seperti usulan Menteri ATR/BPN yaitu mencetak sawah baru sehingga pemerintah tetap memberi kepastian investasi.

Selain itu Gubernur Bali juga ingin memastikan Bali daulat pangan, beruntung hingga saat ini neraca pangan Bali masih mencatatkan nilai surplus, hanya sudah mulai menurun.

Saat ini produksi beras Bali tersisa 80 ribu ton per tahun, sehingga jika dibiarkan sawah terus dikonversi menjadi bangunan usaha pariwisata maka Bali akan menghadapi kesulitan pangan kurang dari 100 tahun lagi.

Atas langkah Pemprov Bali ini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid merasa senang, artinya Bali memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat.

“Ini supaya kita fokus terhadap ketahanan pangan di samping program-program yang lain, karena di era persaingan global ini, tidak ada lagi masyarakat perdagangan bebas, Amerika yang dulu perdagangan bebas tiba-tiba membuat tarif yang tinggi,” ujarnya.

“Semua ini karena negara-negara berpikir tentang bertahan hidup, dan Pak Presiden membuat arahan suatu bangsa itu bertahan apabila dua hal terpenuhi yaitu pangan dan energi, kita swasembada tak bergantung dunia luar,” sambung Nusron.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendukung langkah Pemprov Bali menghentikan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersil.

Namun, Nusron meminta pemerintah daerah tetap mencetak sawah baru mengingat rendahnya luas lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang melampaui aturan batas minimal.

“Sekarang ini LP2B di Bali belum sampai 87 persen berdasarkan RTRW, karena itu yang lama (terlanjur alih fungsi) kita tutup tapi sebelum kita tutup, nanti bersama bupati/wali kota kita cari solusi, salah satunya cari lahan baru,” katanya di Denpasar, Rabu.

“Kita ajukan kepada Menteri Pertanian untuk mencetak sawah baru sebagai ganti yang sudah kadung dialihfungsikan untuk menjamin kepastian investasi di Provinsi Bali, karena memang daerah pariwisata internasional,” ujar dia.

Nusron terlebih dahulu menjelaskan bahwa LP2B merupakan sawah mutlak yang tidak dapat dialihfungsikan, di mana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 memutuskan batas LP2B setidaknya 87 persen dari lahan baku sawah, sementara di Bali tersisa 62 persen.

Jika dilihat berdasarkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditambah cadangan dan infrastruktur semestinya 90 persen, namun di Bali KP2B hanya 83 persen, ujar dia.

Karena kekurangan itu, Nusron meminta Gubernur Bali untuk memetakan lahan dengan kebutuhan sekitar 6.000 hektare, di mana 4.000 hektare untuk mengganti sawah yang hilang dan 2.000 hektare untuk memenuhi target minimal.

Ia mengatakan jika tidak dilakukan proses cetak sawah baru maka Pemprov Bali melanggar LP2B, dan terdapat ancaman pidana 5 tahun bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sementara itu, jika pemerintah bergerak mencetak sawah baru maka alih fungsi lahan yang lalu dapat dilegalisasi, pun juga akan tercipta ketahanan pangan karena bertambahnya luasan lahan baku sawah.

“Jadi Pak Gubernur Bali yang menyiapkan lahannya, nanti kami usulkan kepada Pak Menteri Pertanian bersama-sama kita cetak sawahnya, ini akan terjadi reforma agraria yang efektif,” ujar dia.

Menurut Nusron, langkah tersebut menyeimbangkan antara dimensi pertanian, dimensi pariwisata, dan dimensi perumahan.

Untuk perumahan, masyarakat dialihkan agar membangun di lahan yang tidak produktif, bahkan ia mendorong masyarakat Bali terbiasa menggunakan rumah susun atau vertikal karena terbatasnya lahan.

Sebagai Menteri ATR, Nusron melihat penggunaan lahan atau tanah sangat penting bagi program-program prioritas pemerintah, seperti untuk swasembada pangan yang membutuhkan lahan luas dan program rumah subsidi yang membutuhkan tanah murah.

Sementara, lahan sawah dipastikan berharga murah, sehingga ia mengatakan berupaya menekan alih fungsi lahan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan, bahwa sektor pertanian merupakan fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga secara serius. Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait akan menghentikan praktik alih fungsi lahan yang kian menggerus ruang produksi pertanian nasional.

"Input pertanian bisa kita intervensi, bisa kita tingkatkan, tapi lahan dan air tidak bisa. Kalau lahan hilang, produksi hilang, dan kalau produksi hilang, pangan akan krisis. Ini fakta yang tidak bisa ditawar," kata Sudaryono dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

Sudaryono menekankan, bahwa alih fungsi lahan pertanian tidak boleh lagi dibiarkan. Sebab hal tersebut dapat mengancam stabilitas pangan nasional. Menurutnya, dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan pangan ikut naik sehingga lahan pertanian harus tetap terjaga bahkan ditambah.

"Mulai sekarang, alih fungsi lahan sawah harus dihentikan. Jika tidak, kita sendiri yang akan menanggung risikonya. Jika pertanian bermasalah harga pangan akan naik, kebutuhan impor meningkat, petani kehilangan lahan, dan fondasi produksi pangan nasional melemah," ujar Sudaryono.

Sudaryono menambahkan bahwa pemerintah tengah menyusun langkah konkret untuk memperkuat perlindungan lahan. Termasuk percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan regulasi agar lahan pertanian tidak mudah dialihkan untuk kepentingan non-pertanian.

"Ini bukan hanya soal aturan, ini soal komitmen bersama. Kita harus menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis negara," imbuhnya.

Dia juga menegaskan, bahwa menjaga lahan sama artinya dengan menjaga masa depan Indonesia. Dengan penduduk yang terus tumbuh, kebutuhan pangan akan melonjak drastis, dan tanpa lahan yang cukup, Indonesia berpotensi kehilangan kedaulatan pangan.

"Pertanian adalah sektor penyelamat. Di masa sulit apa pun, pertanian yang berdiri paling kuat. Kalau hari ini kita gagal mempertahankan lahan, besok anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya," katanya.

Sudaryono kemudian mengajak semua pihak baik pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, maupun pengembang untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lahan produksi pangan.

"Silakan membangun, tapi jangan sentuh lahan pertanian produktif. Mari kita jadikan perlindungan lahan sebagai gerakan nasional, bukan sekadar wacana," kata Sudaryono.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah tengah memberi perhatian besar pada penataan ulang rencana tata ruang wilayah, terutama terkait alih fungsi lahan, lahan baku sawah, serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kawasan pertanian berkelanjutan.

Tito menyebut daerah wajib melakukan revisi tata ruang sebagai langkah strategis untuk memastikan lahan pertanian yang ada tidak terkonversi sembarangan. Ia mengungkapkan bahwa 87% wilayah dalam tata ruang nasional saat ini telah diproyeksikan sebagai kawasan pertanian, sehingga perlindungan terhadap sawah eksisting menjadi prioritas utama.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan mengadakan pertemuan gabungan antara Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, dan Kementerian Pertanian untuk mendorong pemerintah daerah segera merevisi peraturan daerah mereka.

Revisi ini untuk memastikan perlindungan lahan sawah sekaligus menyiapkan lahan untuk perluasan sawah baru. Konversi lahan tetap dimungkinkan, namun harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang ketat.

"Semua ini kita lakukan untuk memastikan swasembada benar-benar tercapai. Kita lindungi sawah yang ada, kita siapkan sawah baru, dan semuanya harus disiplin," tutup Tito.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai benteng ketahanan pangan nasional agar Indonesia terhindar dari ancaman krisis dan mampu memenuhi kebutuhan jutaan penduduk.

"Sektor pertanian merupakan fondasi masa depan bangsa yang harus dijaga secara serius," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait akan menghentikan praktik alih fungsi lahan yang kian menggerus ruang produksi pertanian nasional.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah, Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

“Input pertanian bisa kita intervensi, bisa kita tingkatkan, tapi lahan dan air tidak bisa. Kalau lahan hilang, produksi hilang, dan kalau produksi hilang, pangan akan krisis. Ini fakta yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.

Wamentan menegaskan alih fungsi lahan pertanian tidak boleh lagi dibiarkan. Sebab hal tersebut dapat mengancam stabilitas pangan nasional.

“Mulai sekarang, alih fungsi lahan sawah harus dihentikan. Jika tidak, kita sendiri yang akan menanggung risikonya," tuturnya.

Menurutnya, dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan pangan ikut naik sehingga lahan pertanian harus tetap terjaga bahkan ditambah.

"Jika pertanian bermasalah harga pangan akan naik, kebutuhan impor meningkat, petani kehilangan lahan, dan fondasi produksi pangan nasional melemah,” ujar Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak petani asal Grobogan, Jawa Tengah.

Ia menambahkan pemerintah tengah menyusun langkah konkret untuk memperkuat perlindungan lahan, termasuk percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), perkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan regulasi agar lahan pertanian tidak mudah dialihkan untuk kepentingan non-pertanian.

“Ini bukan hanya soal aturan, ini soal komitmen bersama. Kita harus menempatkan lahan pertanian sebagai aset strategis negara," jelas dia.

Wamentan juga menegaskan menjaga lahan sama artinya dengan menjaga masa depan Indonesia. Dengan penduduk yang terus tumbuh, kebutuhan pangan akan melonjak drastis, dan tanpa lahan yang cukup, Indonesia berpotensi kehilangan kedaulatan pangan.

“Pertanian adalah sektor penyelamat. Di masa sulit apa pun, pertanian yang berdiri paling kuat. Kalau hari ini kita gagal mempertahankan lahan, besok anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya,” katanya.

Sudaryono kemudian mengajak semua pihak pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, dan pengembang untuk mengutamakan kepentingan bangsa. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lahan produksi pangan.

“Silakan membangun, tapi jangan sentuh lahan pertanian produktif. Mari kita jadikan perlindungan lahan sebagai gerakan nasional, bukan sekadar wacana,” beber Wamentan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah tengah memberi perhatian besar pada penataan ulang rencana tata ruang wilayah, terutama terkait alih fungsi lahan, lahan baku sawah, serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan kawasan pertanian berkelanjutan.

Tito menyebut daerah wajib melakukan revisi tata ruang sebagai langkah strategis untuk memastikan lahan pertanian yang ada tidak terkonversi sembarangan.

Ia mengungkapkan 87 persen wilayah dalam tata ruang nasional saat ini telah diproyeksikan sebagai kawasan pertanian, sehingga perlindungan terhadap sawah eksisting menjadi prioritas utama.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan mengadakan pertemuan gabungan antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong pemerintah daerah segera merevisi peraturan daerah mereka.

Revisi itu penting untuk memastikan perlindungan lahan sawah sekaligus menyiapkan lahan untuk perluasan sawah baru. Konversi lahan tetap dimungkinkan, namun harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang ketat.

“Semua ini kita lakukan untuk memastikan swasembada benar-benar tercapai. Kita lindungi sawah yang ada, kita siapkan sawah baru, dan semuanya harus disiplin,” kata Tito.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan langkah konkret untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini akan menghentikan praktik alih fungsi sawah yang selama ini menggerus lahan produktif di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut langkah percepatan LP2B menjadi kabar baik bagi petani. Ia memastikan, begitu kebijakan ini selesai diberlakukan, para petani bisa bekerja dengan tenang karena lahannya tak lagi bisa dialihfungsikan.

"ATR/BPN akan segera mempercepat LP2B, itu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Nah ini kabar gembira, kalau ini sudah selesai maka para petani kita tenang aman-nyaman, karena sawahnya nggak bisa dikonversi lagi, tidak bisa dialihfungsikan lagi," ujar Zulhas saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

"Dengan sawahnya tidak bisa dialihfungsikan, mereka bisa tenang mengatur kerja jangka panjang, strategisnya, dan seterus-terusnya, karena lahannya aman, tidak akan dikonversi, tidak akan digusur," sambungnya.

Zulhas menargetkan, percepatan LP2B dapat diselesaikan dalam waktu dekat. "Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat, tahun ini bisa diselesaikan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, penetapan LP2B merupakan syarat dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menurutnya, kunci utama ketahanan pangan nasional adalah ketersediaan lahan sawah yang dijaga secara hukum dan tata ruang.

"Syarat mutlak dan syarat paling dasar untuk mencapai ketahanan pangan adalah ketersediaan lahan. Lahan yang dimaksud untuk ketahanan pangan di sini adalah lahan sawah," ujar Nusron dalam kesempatan yang sama.

Nusron menjelaskan, pemerintah telah menetapkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 7,38 juta hektare berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Dari total tersebut, 87% diharuskan menjadi LP2B, yaitu lahan yang dijamin tidak bisa dialihfungsikan.

Namun, data di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan antara perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.

"Kalau kami mengacu RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi, total LP2B-nya sudah mencapai 95%. Tapi kalau kemudian mengacu kepada RTRW Kabupaten/Kota, baru 194 Kabupaten/Kota yang mencantumkan data LP2B. Totalnya baru 57%," ungkapnya.

"Sehingga ini rentan terjadinya alih fungsi lahan," lanjut dia.

Dalam revisi terbaru Perpres Nomor 59 Tahun 2020, pemerintah akan membentuk struktur koordinasi baru untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Menko Pangan Zulhas ditunjuk sebagai koordinator, Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakil koordinator, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid bertugas sebagai ketua harian.

"Tugas kami adalah melakukan verifikasi data, supaya mengendalikan alih fungsi lahan," jelas Nusron.

Langkah ini dinilai efektif berdasarkan hasil di delapan provinsi yang sudah menetapkan LBS. Di daerah tersebut, tingkat alih fungsi lahan hanya 5.618 hektare dalam lima tahun, jauh lebih kecil dibanding rata-rata nasional sebelumnya yang mencapai 80.000-120.000 hektare per tahun.

"Karena itu, rapat ini tadi adalah rapat percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan lahan LP2B dan LBS di provinsi lain, terutama di 12 provinsi. Supaya mencapai ketahanan pangan, supaya lahannya tidak tergerus untuk kepentingan yang lain," tegasnya.

Ketika ditanya soal kapan tenggat waktu pembentukan tim LP2B, Nusron memastikan kebijakan ini langsung berlaku mulai hari ini.

"Mulai hari ini. Ini langsung jalan, nggak pakai lama, langsung jalan hari ini," pungkasnya.