Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air

Tangerang (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengamankan dana korban penipuan daring sebesar Rp638,9 miliar.

"Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air," kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, di Tangerang, Banten, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa dana ratusan miliar tersebut berhasil diblokir selama periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dalam.

Dari total dana yang berhasil ditahan pengalihan transaksinya tersebut, IASC telah sukses mengembalikan dana sebesar Rp169,3 miliar ke tangan para korban.

"Kami terus memproses untuk bisa dilakukan pengembalian dana secara maksimal dan cepat kepada para korban. Kami menangani sekitar 1.300 laporan yang masuk setiap harinya," ujar Hudiyanto kegiatan Jurnalis Class Angkatan 12

Keberhasilan IASC dalam mengamankan dana hasil kejahatan ini didorong oleh penerapan sistem kolokasi yang inovatif. Sehingga, IASC berhasil mengumpulkan perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran (termasuk e-wallet) di satu tempat yang terpusat.

"Langkah ini secara signifikan mampu memangkas waktu birokrasi dalam menunda transaksi mencurigakan," katanya.

Melalui sinergi terpadu yang beroperasi selama 24 jam tersebut, IASC mencatatkan kinerja penindakan yang masif dengan rincian dana kejahatan yang diamankan (diblokir) Rp638,9 miliar dana berhasil dikembalikan ke korban Rp169,3 miliar rekening penipu yang diblokir 515.554 rekening, total laporan pengaduan yang ditangani 579.459 laporan.

Tidak sekadar reaktif dalam mengamankan dana pasca kejadian, OJK melalui IASC juga terus memperkuat langkah proaktif. OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 14 Januari 2026 untuk mengintegrasikan sistem deteksi dini (online scam).

Sinergi kuat ini menghadirkan sebuah sistem yang berorientasi penuh pada pelindungan korban. Ke depannya, masyarakat yang menjadi korban penipuan daring dapat langsung mengakses sistem IASC guna mengetahui ketersediaan dana yang berhasil diamankan dan dikembalikan, bahkan sebelum mereka menyusun laporan resmi kepada pihak kepolisian.

"Inisiatif ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

aplikasi tersebut akan menjadi kanal pengaduan alternatif selain portal Indonesia Anti-Scam Center (IASC)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengembangkan Indonesia Anti-Scam Application sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengadukan kasus penipuan keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan dalam acara “Perempuan Berdaya Finansial: Literasi Keuangan Keluarga untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera” bahwa aplikasi tersebut akan menjadi kanal pengaduan alternatif selain portal Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

“Dalam waktu dekat, kami mencoba men-develop (mengembangkan) sebuah aplikasi yang harus ada di handphone-nya Ibu-ibu, yaitu Indonesia Anti-Scam Application. Mengadunya bisa lewat application, selain melalui tentunya (portal) scam center (IASC),” ujar Dicky Kartikoyono di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan pengembangan aplikasi tersebut bertujuan untuk melindungi seluruh konsumen industri jasa keuangan, sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Tidak hanya membangun platform pengaduan, pihaknya juga terus memperkuat literasi keuangan masyarakat melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

“Tahun 2025 kami melakukan 37 ribu kegiatan edukasi (keuangan) dan menjangkau 4,5 juta peserta di seluruh Indonesia,” kata Dicky.

Selain itu, OJK juga memiliki platform Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) sebagai website pembelajaran daring terkait tips dan kiat finansial, buku seri literasi keuangan, hingga akun media sosial khusus literasi keuangan Sikapi Uangmu.

Khusus untuk segmen keuangan syariah, masyarakat dapat mengakses platform Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) yang hingga kini telah mengedukasi 16 ribu peserta di seluruh Indonesia.

Dicky menyampaikan bahwa pihaknya juga telah membentuk 39 ribu Duta Literasi Keuangan, dengan 1.665 orang di antaranya berasal dari kelompok perempuan dan ibu rumah tangga.

Untuk memperluas jangkauan program edukasi keuangan hingga dua kali lipat, ia mengatakan OJK akan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang saat ini beranggotakan hingga 6 juta kader.

“Ini komitmen yang tentunya menunjukkan keberpihakan kami kepada Ibu-ibu semua untuk melakukan transformasi ekonomi melalui transformasi pengelolaan keuangan keluarga,” ucapnya.

Sejak 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah menyelenggarakan 1.792 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 8.242.841 peserta, salah satunya melalui platform digital Sikapi Uangmu yang telah menerbitkan 153 konten edukasi dengan total 1.375.711 viewers (penonton).

Selain itu, terdapat 9.435 pengguna LMSKU dengan total akses modul sebanyak 7.644 kali dan penerbitan 5.625 sertifikat kelulusan modul.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah menyatakan Indonesia termasuk sepuluh besar negara yang menjadi target anomaly traffic, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anomaly traffic adalah lalu lintas jaringan (network traffic) dalam suatu sistem yang menunjukkan pola yang tidak biasa, mencurigakan, atau menyimpang dari perilaku normal, yang seringkali mengindikasikan adanya serangan siber.

“Entah apa yang menjadi Indonesia itu menarik bagi para hacker (peretas), bagi para pelaku kejahatan siber, tetapi memang faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic,” kata Deden Firman Hendarsyah dalam CXO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu.

Jika ditilik menurut sektor, ia menuturkan, sektor keuangan menempati posisi kedua sebagai sektor dengan insiden siber terbanyak.

Ia mengatakan, kasus kejahatan siber yang terjadi di sektor keuangan biasanya langsung menargetkan data pribadi nasabah maupun menyerang sistem bank.

Ia pun meminta seluruh pelaku industri perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus berinovasi memperkuat ketahanan siber masing-masing perusahaan, mengingat serangan siber bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan publik kepada industri perbankan nasional.

Deden menyampaikan, serangan siber tersebut tidak hanya terjadi karena faktor eksternal, seperti serangan dari pihak luar, tapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal.

Sejumlah faktor internal tersebut, lanjut dia, antara lain teknologi informasi dan core banking yang sudah usang, standard keamanan yang tidak up-to-date, hingga software antivirus yang masih menggunakan versi lama.

“Percayalah, dari kasus-kasus yang kami temukan, mulai dari hal-hal kecil seperti itulah kemudian bersemayamnya seperti ransomware gitu ya, bersemayam di dalamnya (sistem) untuk beberapa lama, yang kemudian akhirnya menjadi serangan siber yang lebih besar,” ungkapnya.

Untuk mengurangi kerugian akibat kejahatan siber di sektor jasa keuangan, OJK bersama kementerian/lembaga terkait, aparat penegak hukum, asosiasi industri, pelaku perbankan, hingga penyedia jasa pembayaran pun mendirikan Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Deden menuturkan, IASC memiliki tugas utama untuk melakukan pemblokiran rekening dan menyelamatkan dana nasabah korban penipuan (scam).

Ia mengatakan, tanpa IASC sebagai wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan tersebut, proses penyelamatan dana nasabah berjalan sulit karena pelaku penipuan dapat memindahkan uang dari rekening korban dengan cepat ke berbagai rekening maupun platform pembayaran, bahkan hingga ke aset kripto.

“Karena itulah IASC adalah salah satu saja bentuk upaya kita untuk menangani, karena ini bukan mencegah nih, tapi menangani kejahatan siber yang terjadi,” imbuh Deden.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG— Kasus scam atau penipuan online di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan peningkatan signifikan.

Modus yang digunakan pelaku pun semakin beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja, investasi, lowongan kerja, hingga penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk melakukan impersonate atau fake call.

Lantas, apa yang harus dilakukan masyarakat jika menjadi korban scam? Berikut penjelasannya.

Layanan Pelaporan

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembalian dana korban scam adalah kecepatan pelaporan.

Menurutnya, faktor waktu sangat krusial karena dana korban dapat dengan cepat dipindahkan oleh pelaku ke berbagai rekening.

Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang untuk menelusuri aliran dana dan memutus rantai transaksi.

“Karena korban scam ini, dananya bisa pindah secara cepat tidak sampai 10 menit, bahkan ada yang hanya 3 detik,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Dia menjelaskan, pelaporan yang cepat akan memudahkan koordinasi antara OJK, perbankan, dan kepolisian untuk segera memblokir rekening yang terindikasi terlibat.

Untuk melapor, masyarakat dapat menghubungi layanan konsumen OJK di nomor 157. Selain itu, korban juga bisa menghubungi kepolisian melalui nomor 110 agar aparat dapat berkoordinasi dengan tim Indonesia Anti-Scam Center (IASC).

Korban juga disarankan segera melapor ke bank tempat rekening terdaftar guna meminta pemblokiran rekening atau pelacakan transaksi.

“Sebagai contoh, nasabah Bank Central Asia (BCA) dapat menghubungi Halo BCA di nomor 1500833 atau melapor melalui aplikasi resmi bank,” katanya.

Melalui pelaporan ke tiga pihak tersebut, peluang pembekuan dana sebelum dipindahkan kembali ke rekening lain akan semakin besar.

“Jadi scam ini melibatkan rekening bank, dari satu (rekening bank) ke rekening lainnya, lalu bisa pindah ke area industri Bank Indonesia, ke perusahaan jasa pembayaran dan pindah-pindah lagi. Itu kenapa fokus dari scam ini adalah kecepatan,” jelasnya.

Rizal menambahkan, korban juga dapat menyampaikan laporan melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di laman resmi iasc.ojk.go.id atau mendatangi layanan pelaporan scam di kantor OJK terdekat.

Terbaru, OJK Provinsi Sumsel bersama Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) berhasil melakukan pemulihan dana korban penipuan senilai Rp541 juta, yang dialami oleh nasabah bank asal Kabupaten Lahat, Sumsel.

Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto mengatakan keberhasilan pengembalian dana tersebut menunjukkan pentingnya respons cepat serta kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan penipuan transaksi keuangan.

“Keberhasilan pemulihan dana masyarakat melalui mekanisme IASC menunjukkan bahwa respons cepat dan kolaborasi antara OJK, PUJK, dan aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” pungkas.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah memulihkan sebagian dana nasabah yang hilang akibat penipuan online. Hingga 26 Februari 2026, otoritas telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan jumlah pemulihan itu dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Dana yang dikembalikan berasal dari 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, dia menyebut menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat. JUmlah ini menyangkut penipuan untuk 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC. Selanjutnya, rekening yang dilaporkan dilakukan pemblokiran.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica dikutip dari Antara.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Selain pemulihan, OJK juga meminta lembaga keuangan memperbaiki tata kelolanya. Ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap telah memulihkan sebagian dana nasabah yang hilang akibat penipuan online. Hingga 26 Februari 2026, otoritas telah mengembalikan dana korban penipuan senilai Rp167 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan jumlah pemulihan itu dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Dana yang dikembalikan berasal dari 1.072 korban penipuan digital (scam) yang sebelumnya dapat diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan oleh para pelaku.

Sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 26 Februari 2026, dia menyebut menerima 477.600 laporan penipuan dari masyarakat. JUmlah ini menyangkut penipuan untuk 809.355 rekening.

Sebanyak 243.323 laporan disampaikan melalui bank maupun penyedia sistem pembayaran dan 234.277 laporan lainnya disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC. Selanjutnya, rekening yang dilaporkan dilakukan pemblokiran.

“Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," ujar Friderica dikutip dari Antara.

Tidak hanya rekening, ia menyatakan pihaknya juga telah memblokir 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026, OJK juga menerima 65.139 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen, termasuk 9.323 pengaduan.

Friderica menuturkan, sebanyak 3.169 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 3.914 dari industri financial technology (fintech), 1.914 dari sektor pembiayaan, 208 dari sektor asuransi, serta sisanya terkait dengan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank lainnya.

Selain pemulihan, OJK juga meminta lembaga keuangan memperbaiki tata kelolanya. Ia mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada 16 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada sepuluh PUJK.

OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) juga sudah menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal dan dua penawaran investasi ilegal sejak 1 Januari hingga 26 Februari 2026.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan sejak awal tahun kami telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas ilegal," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kerugian masyarakat akibat kejahatan penipuan digital terus membengkak dan telah menembus angka lebih dari Rp9 triliun dalam kurun waktu sekitar satu tahun.

Merespons kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah menyiapkan National Fraud Portal sebagai langkah penguatan sistem pencegahan dan penanganan kejahatan finansial berbasis digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan akumulasi kerugian itu terjadi pada periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait berbagai modus scam.

Lonjakan nilai kerugian tersebut teridentifikasi setelah Indonesia Anti-Scam Center (IASC) beroperasi secara penuh dan menerima laporan secara masif dari publik.

Friderica menjelaskan bahwa sebelum IASC dibentuk, estimasi kerugian dari laporan bank-bank besar masih berada di kisaran Rp2 triliun dalam tiga semester.

"Setelah OJK benar-benar mendirikan Anti Scam Center ini, dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun jumlah kerugian masyarakat lebih dari Rp9 triliun," ujar Friderica dalam acara Pengembalian Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (21/1/2026).

Sejak mulai beroperasi pada November 2024, IASC telah menerima sekitar 432.000 laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi sekitar 721.000 rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan, dengan sekitar 397.000 rekening di antaranya telah dilakukan pemblokiran.

Adapun dari sisi penyelamatan dana, OJK mencatat total nilai dana yang berhasil diblokir dari rekening-rekening terindikasi scam telah melampaui Rp400 miliar. Pada tahap awal, sebagian dana tersebut, yakni Rp161 miliar, telah berhasil dikembalikan kepada para korban.

Friderica menekankan bahwa kecepatan pelaporan menjadi faktor penentu utama dalam proses penyelamatan dana. Korban yang segera melaporkan kejadian penipuan memiliki peluang pengembalian dana secara penuh, sementara keterlambatan pelaporan berisiko membuat dana berpindah ke berbagai kanal lain di luar sistem perbankan, termasuk ke sektor belanja daring maupun aset kripto.

Untuk mempercepat dan memperkuat penanganan kasus, OJK kini tengah menyiapkan National Fraud Portal sebagai pengembangan lanjutan dari sistem teknologi IASC. Portal ini dirancang untuk mempercepat alur pelaporan, pemblokiran rekening, serta koordinasi antarotoritas dan pelaku industri terkait.

Dia menambahkan, kejahatan keuangan digital saat ini semakin masif dan bersifat lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain penipuan transaksi belanja, penyamaran identitas atau fake call, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, hingga penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga masih marak terjadi, termasuk di Indonesia.

Dalam penanganan kasus scam, Friderica mengakui terdapat sejumlah tantangan, seperti lonjakan jumlah pengaduan, keterlambatan pelaporan dari korban, kebutuhan percepatan pemblokiran rekening, hingga kompleksitas aliran dana pelaku kejahatan.

Sementara itu, Mahendra Siregar menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian dana korban scam mencerminkan komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi berbagai modus scam. Ruang lingkup kejahatan dan cara-cara yang digunakan pelaku harus terus kita antisipasi bersama,” kata Mahendra.

OJK juga mengapresiasi keberanian para korban yang bersedia melaporkan dan berbagi pengalaman. Menurut Mahendra, hal tersebut menjadi pembelajaran penting sekaligus penguat komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal sepanjang 2025. Langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pada tahun lalu pihaknya menerima 26.220 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21.249 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Dari total tersebut 21.249 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal,” ungkap Kiki, sapaannya, dalam konferensi pers pekan lalu dikutip Senin (12/1/2026).

Selain pinjaman online ilegal, Satgas Pasti juga menerima 4.971 pengaduan terkait investasi ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas Pasti menghentikan 354 penawaran investasi ilegal yang tersebar di berbagai situs dan aplikasi.

OJK juga menindak praktik penagihan pinjaman online ilegal. Sepanjang 2025, Satgas Pasti menemukan nomor kontak pihak penagih atau debt collector pinjaman online ilegal dan mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Di sisi lain, OJK memantau laporan penipuan yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Hingga 30 November 2025, tercatat 61.341 nomor telepon dilaporkan oleh korban penipuan dan telah dikoordinasikan untuk diblokir.

“Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas Pasti telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk memblokir nomor dimaksud,” tegas Kiki.

Sejak diluncurkan pada November 2024 hingga 23 Desember 2025, IASC telah menerima 411.055 laporan. Dari jumlah itu, sebanyak 218.665 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, seperti bank dan penyedia sistem pembayaran, dan 192.390 laporan disampaikan langsung oleh korban.

Adapun jumlah rekening yang dilaporkan dalam sistem IASC mencapai 681.890 rekening. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127.047 rekening telah diblokir

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) telah menerima 411.055 laporan sejak pertama kali diluncurkan pada November 2024 sampai dengan 23 Desember 2025.

Dari total tersebut, sebanyak 218.665 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 192.390 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC. Sisanya, atau sekitar 192.390 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

“Jumlah rekening dilaporkan sebanyak 681.890 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 127.047,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangannya, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Sejauh ini, Kiki menuturkan bahwa total kerugian dana yang telah dilaporkan mencapai Rp9 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp402,5 miliar. Jumlah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait yang dilaporkan adalah sebanyak 193 PJK. “IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan,” ujar Kiki.

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan/atau sanksi administratif berupa 175 Peringatan Tertulis kepada 144 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 40 Instruksi Tertulis kepada 40 PUJK, dan 43 Sanksi Denda kepada 40 PUJK. Hal ini dilakukan sebagai upaya otoritas menegakkan ketentuan pelindungan konsumen.

Selain itu, sepanjang 1 Januari hingga 14 Desember 2025, terdapat 177 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp82,46 miliar, US$3,281, serta SGD27,365.

Di sisi lain, dalam rangka penegakan ketentuan mengenai kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2024 dan tahun 2025, OJK telah mengenakan 6 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 26 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp612,15 juta yang terdiri dari sanksi administratif keterlambatan pelaporan, tidak disampaikannya laporan, dan tetap tidak disampaikannya laporan setelah dinyatakan tidak menyampaikan.

PUJK yang tidak menyampaikan laporan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan penilaian sendiri sesuai dengan ketentuan POJK No. 22/2023.

OJK juga telah melakukan penegakan ketentuan berupa Sanksi Administratif atas Hasil Pengawasan Langsung/Tidak Langsung dalam rangka pengawasan perilaku PUJK.

Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, OJK telah mengenakan 19 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis dan 19 Sanksi Administratif berupa Denda sebesar Rp3,82 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan klaim asuransi.

Untuk mencegah pelanggaran serupa terulang di masa depan, OJK telah mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Ini termasuk menghapus iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyesuaikan kebijakan, serta pembayaran klaim konsumen sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat.

Bisnis.com, PALEMBANG — Tren laporan atas kasus penipuan digital di sektor keuangan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto mengatakan hingga saat ini investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai modus penipuan digital masih menjadi ancaman nyata di wilayah tersebut.

“Sehingga menuntut respons yang cepat, terkoordinasi dan adaptif antar instansi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC), Sumsel menduduki peringkat ke delapan nasional dengan jumlah laporan mencapai 8.135.

Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Strategis Terintegrasi OJK Sumsel, Tito Adji Siswantoro mengatakan jumlah ini merupakan hasil laporan dari periode November 2024 hingga November 2025.

“Nilai kerugian yang tercatat telah mencapai Rp107,72 miliar,” katanya.

Adapun sebaran laporan tertinggi di Sumsel berasal dari Kota Palembang yang mencapai 3.774 laporan, diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 562 laporan, dan Banyuasin yang sebanyak 534 laporan.

Oleh karena itu, penguatan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dinilai sangat penting untuk menghadapi ekskalasi kejahatan keuangan di Sumsel yang kian kompleks.

“RefreshmentSatgas PASTI mulai dari dasar pembentukan, keanggotaan, hingga kewenangan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Dwi Utomo mengatakan bahwa kejahatan siber yang menunjukkan tren meningkat seiring dengan pesatnya digitalisasi pada layanan keuangan.

“Sehingga, butuh adanya penguatan kapasitas digital forensik dan pertukaran data lintas lembaga,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menerima penghargaan BIG 40 Awards untuk kategori Consumer Protection Governance Strategist.

BIG 40 Awards merupakan puncak perayaan 40 tahun perjalanan Bisnis Indonesia, yang selama empat dekade telah menjadi salah satu sumber informasi ekonomi dan bisnis paling terpercaya di tanah air. Melalui ajang ini, kami memberikan penghargaan kepada 40 tokoh, institusi, dan inovator yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan industri, dan kemajuan sosial Indonesia.

Selaras dengan tema perayaan HUT ke-40 Bisnis Indonesia, BIG 40 Awards tidak sekadar menjadi seremoni penghargaan, tetapi juga wujud apresiasi dan refleksi perjalanan bangsa dalam membangun ekosistem bisnis yang tangguh. Setiap penerima penghargaan mewakili kisah inspiratif tentang visi, kepemimpinan, dan ketekunan yang menggerakkan perubahan positif di sektor masing-masing.

Friderica mendapatkan penghargaan BIG 40 Awards untuk kategori Consumer Protection Governance Strategist atas dedikasinya dalam hal meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Kiprahnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen keuangan sejalan dengan posisinya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak dilantik menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027.

"Saya ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini suatu pencapaian yang luar biasa bagi Otoritas Jasa Keuangan karena selama ini, kami memastikan seluruh pengembangan, inovasi di sektor jasa keuangan tidak boleh in expense of consumer protection," ujarnya, Senin (8/12/2025).

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada 28 November 1975, itu berperan penting dalam membangun ekosistem perlindungan konsumen keuangan yang lebih kuat, modern, dan berpihak pada masyarakat. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan, Friderica memperkuat regulasi, meningkatkan standar perilaku industri, serta memperluas edukasi publik untuk mendorong literasi keuangan yang inklusif.

Upaya strategisnya memastikan bahwa pertumbuhan industri keuangan Indonesia berlangsung dengan aman, transparan, dan berintegritas sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat.

Latar belakang Friderica adalah meraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada 2001. Kiki kemudian melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 2004, serta meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada pada 2019.

Menariknya, Friderica pernah pernah menjadi aktris sinetron sebelum putar haluan ke sektor keuangan. Di sektor tersebut, perjalanan karier Kiki banyak bergelut di dunia pasar modal.

Kiki tercatat menjalani karier selama lebih dari 10 tahun di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2005 hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia pada 2009-2015. Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016.

Selanjutnya, Kiki menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI pada 2016-2019. Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019. Sebelum bergabung dengan OJK, Kiki dipercaya menduduki jabatan Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.

Menyandang posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen membuat Friderica fokus pada tugas utama untuk meningkatkan edukasi dan literasi tentang industri jasa keuangan di tengah masyarakat dan memastikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan di Indonesia.

Friderica juga mengawal lahirnya pusat layanan pengaduan konsumen Kontak 157 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang beroperasi di setiap harinya, kecuali hari libur nasional. Layanan Kontak 157 menerima pengaduan, pertanyaan dan laporan masyarakat di sejumlah saluran seperti WhatsApp di 081157157157, telepon (021) 157, Instagram @kontak157 dan email konsumen@ojk.go.id.

Layanan Kontak 157 merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 29 dan diperkuat dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 233 yang mengamanatkan tugas bagi OJK untuk memperkuat pelindungan konsumen.

Selain itu, upaya perlindungan konsumen juga ditempuh dengan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Satgas OJK itu menangani aktivitas keuangan ilegal dengan melibatkan koordinasi 16 kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Kominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, hingga BIN.

OJK juga meluncurkan anti-scam center sebagai forum koordinasi 15 bank untuk memblokir rekening tujuan transfer secara cepat ketika ada laporan scam dari nasabah perbankan.

Dalam wawancara dengan Bisnis, Friderica menyampaikan bahwa OJK mendapat mandat pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan internal twin peak, yaitu pengawasan prudensial dan market conduct.

"Tugas OJK ini luar biasa. Dulu pengawasan terpisah-pisah, pasar modal di Bapepam, perbankan di BI. Sekarang semua di bawah OJK sehingga koordinasi lebih baik," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerakan Nasional Cerdas Keuangan menunjukkan jangkauan masif dengan lebih dari 200 juta peserta pada Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, capaian ini penting di tengah meningkatnya ancaman penipuan digital yang kini menimbulkan kerugian triliunan rupiah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam acara Financial Healing, Jumat (14/11/2025). Ia menegaskan program edukasi keuangan nasional ini digerakkan bersama seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk memperkuat literasi publik.

Menurut data OJK, Gerakan Nasional Cerdas Keuangan telah melaksanakan 42.121 program edukasi yang menjangkau lebih dari 200 juta peserta atau viewers di seluruh Indonesia. “Tentu saja ini memerlukan orkestrasi dan juga sinergi dan kolaborasi yang terus menerus antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk hari ini kerja sama dengan Katadata yang rasanya juga sangat baik selama ini melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat termasuk melalui acara Financial Healing,” ujar Friderica dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (15/11/2025).

Ia menekankan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat mampu mengelola uang secara lebih bijak dan terarah, terutama generasi muda yang diharapkan dapat merencanakan masa depan finansial tanpa pola trial and error. Tantangan terbesar, kata Friderica, ialah maraknya penipuan digital yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan laporan Indonesia Anti-Scam Center per November 2025, total kerugian masyarakat mencapai Rp7,3 triliun dengan lebih dari 323 ribu laporan. “Kalau kita melihat perbandingan dengan negara-negara lain di Anti-Scam Center negara lain, itu mereka satu hari bisa menerima 150-200 laporan. Di kita, sehari kita bisa terima 800-1000 laporan masyarakat yang terkena scam,” kata Friderica.

Modus yang paling banyak dilaporkan adalah penipuan transaksi belanja dengan lebih dari 58 ribu laporan dan kerugian lebih dari Rp1 triliun. Ia juga menyoroti maraknya fake call yang memanfaatkan situasi panik korban, hingga penipuan investasi yang kerap menyasar anak muda dengan iming-iming keuntungan cepat.

“Anak muda sekarang hype dengan, oh yuk berinvestasi dan lain-lain dan sebagainya, tapi alih-alih investasi, ternyata mereka malah masuk kepada investasi bodong,” ungkap Friderica.

Ia menegaskan perlindungan konsumen menjadi pekerjaan rumah besar bagi OJK di tengah eskalasi ancaman keuangan digital. Namun kewaspadaan publik tetap krusial. Masyarakat, kata dia, harus mampu membentengi diri agar tidak terjebak jebakan scam atau investasi ilegal.