JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produk olahan ikan Indonesia berpotensi menembus pasar Arab Saudi.

Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Bagas Haryotejo, mengatakan peluang itu terbuka setelah pertemuan awal penjajakan bisnis (business matching) perusahaan Indonesia Indonesia, JAFPA, dengan importir dan distributor Arab Saudi, Tamaiz Asia Trading.

Pertemuan itu dijembatani Kemendag di Jakarta pada Kamis (25/6/2026).

Bagas mengatakan, Tamaiz Asia Trading tertarik dengan sejumlah produk olahan ikan JAFPA seperti, bakso ikan, daging filet ikan nila, nuget ikan, dan nuget udang.

“Dalam kerja sama yang tengah dijajaki, potensi transaksi JAFPA dan Tamaiz mencapai sebesar 800 ribu dollar Amerika Serikat (AS) hingga 1 juta dollar AS (sekitar Rp 18 miliar),” kata Bagas dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Bagas mengatakan, Tamaiz Asia Trading menjajaki produk olahan ikan itu untuk dipasarkan di jaringan ritel di Arab Saudi.

Mereka juga memproyeksikan produk tersebut bisa menyetok perusahaan katering yang melayani jutaan jemaah haji dan umroh dari Indonesia.

“Berpotensi masuk ke rantai pasok konsumsi bagi jemaah haji dan umrah dari berbagai negara yang secara keseluruhan diperkirakan bernilai sekitar Rp 50 triliun,” ujar Bagas.

Menurut Bagas, pihak Tamaiz Asia Trading bakal membawa sampel produk JAFPA untuk keperluan uji pasar.

Sementara, JAFPA bakal menyusun daftar harga sejumlah produknya sebelum sampai ke tahap negosiasi.

Pada tahapan berikutnya, ITPC Jeddah bakal menindaklanjuti penjajakan bisnis itu secara online guna membahas teknis ekspor dan impor lebih jauh.

“Kami harap, kerja sama ini dapat menjadi pintu masuk bagi lebih banyak produk pangan olahan Indonesia untuk memperluas pangsa pasar di Arab Saudi dan kawasan sekitarnya,” tutur Bagas.

Adapun Tamaiz Asia Trading telah mengimpor produk dari Indonesia selama 15 tahun terakhir.

Di Saudi, perusahaan itu mendistribusikan produk makanan, minuman, hingga produk konsumsi rumah tangga seperti kosmetik dan sabun.

Belakangan, Tamaiz Asia Trading memperlebar bisnisnya dengan menyasar kebutuhan jemaah haji asal Indonesia.

Perwakilan Tamaiz Asia Trading Saeed Alamoudi, menyebut jumlah jemaah haji dan umroh di Saudi paling besar berasal dari Indonesia.

Besarnya jumlah jemaah itu menjadi ceruk pasar produk makanan halal di Saudi.

“Tidak hanya konsumen Indonesia, tetapi juga konsumen lokal Arab Saudi dan negara kawasan sekitar,” ujar Alamoudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Berdiri pada tahun 1972 di Senayan, Bakso Lapangan Tembak Senayan (BLTS) telah melewati perjalanan panjang hingga bisa bertahan saat ini.

General Manager PT Boga Suryo Buwono Sukoco yang menaungi BLTS mengatakan hingga saat ini cabang BLTS sekitar 100 outlet, dimana sebagian dikelola oleh perusahaan, dan sebagian lainnya dikelola oleh investor dengan sistem franchise.

Dia mengatakan selama lebih dari 5 dekade bertahan, Bakso Lapangan tembak menerapkan berbagai kiat di era kompetisi yang kian ketat.

Menurutnya, perjalanan BLTS selama lebih dari lima dekade merupakan bukti ketahanan sebuah merek.

Bermula dari outlet pertama di Senayan, BLTS kini telah berekspansi ke berbagai kota besar di Indonesia. Namun, seiring bertambahnya outlet di berbagai kota, dibutuhkan beragam kiat untuk tetap bertahan.

Dia mengatakan beberapa kiat yang dilakukan beragam, mulai dari diversifikasi menu secara rutin, promo dan digitalisasi.

Salah satunya adalah tantangan operasional manual seperti pencatatan nota fisik, penghitungan stok bahan baku yang tidak terintegrasi, hingga risiko kecurangan (fraud) akibat lemahnya kontrol— adalah risiko operasional yang perlu diantisipasi, agar tidak menjadi kendala dalam menjaga margin keuntungan.

Sukotjo memaparkan momentum pandemi tahun 2020 menjadi turning point bagi BLTS untuk melakukan akselerasi digital. Tantangan penutupan gerai fisik memicu perusahaan untuk mengubah strategi penjualan dari konvensional menuju online food delivery dengan strategi digital marketing guna memastikan pelanggan tetap dapat menikmati menu favorit mereka, sekaligus menjaga stabilitas profit di tengah masa sulit.

"Kami menyadari bahwa untuk terus tumbuh di luar Jakarta dan tetap menjaga profit, manajemen operasional harus beralih ke sistem digital. Masa dekade pertama
BLTS berdiri, sinkronisasi antara kasir dan dapur sangat sulit karena pencatatan manual, ada resiko pengecekan berulang-ulang untuk menghindari kasir menerima pesanan padahal stok bahan di dapur sudah habis. Kini, dengan sistem yang terintegrasi, masalah tersebut dapat teratasi secara efisien," jelasnya.

Menurutnya, sejak menerapkan sistem digitalisasi, BLTS mengalami kenaikan penjualan yang cukup besar yakni 20%-30%.

"Karena ada efisiensi waktu dan pelayanan lebih cepat, maka transaksi menjadi naik bahkan mungkin di atas 30%," ujarnya.

Pembelian online BLTS menurutnya bisa melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, serta platform Tiktok & Qpon.

Saat ini, kata dia, BLTS mengimplementasikan HelloBill, produk digital Point of Sale (POS) yang dirancang khusus untuk memenuhi dinamika operasional bisnis F&B.

Murti Daryandono Chief of Product OttoDigital Group dengan POS terintegrasi yang memungkinkan para pelaku bisnis melakukan pengawasan operasional secara menyeluruh mulai dari manajemen inventaris yang presisi dan pengelolaan produktivitas staf, hingga pemantauan laporan penjualan secara real-time.

Melalui keunggulan aksesibilitas berbasis cloud yang dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun melalui fungsional operasional pada platform Android serta iPad dan akses laporan lintas perangkat (web, smartphone, tablet) melalui sistem cloud, HelloBill memastikan setiap keputusan bisnis diambil berdasarkan data yang akurat guna meminimalisir risiko kebocoran keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional.

"HelloBill menyediakan fitur mulai dari pencatatan transaksi offline, pendataan inventori yang akurat, hingga laporan real-time mengenai penjualan dan margin pendapatan. Bagi bisnis dengan banyak cabang seperti BLTS, fitur Headquarter System (HQ) berperan dalam mengoptimalkan pemantauan seluruh outlet secara terpusat " ujar Murti yang mengatakan jika penggunanya 70% adalah sektor FNB.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pedagang bakso di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam tutup karena tidak bisa berjualan sebagai buntut kelangkaan pasokan bahan baku daging akibat aksi mogok pedagang daging sapi sejak Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1) mendatang.

Ketua Umum Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso (Papmiso) Bambang Haryanto mengatakan dampak aksi mogok sudah terasa sejak hari pertama. Banyak pedagang yang datang ke pasar untuk menggiling daging namun pulang dengan tangan kosong.

"Aksi mogok pedagang daging ini berdampak pada sulitnya pedagang bakso mencari daging segar. Saat ke pasar mereka akhirnya kembali lagi, tidak jadi menggiling. Artinya, kalau teman-teman sudah tidak memiliki stok bakso, pasti hari ini tidak berjualan," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan anggota Papmiso di Kabupaten Bekasi saja tidak kurang dari 2.000 pedagang. Jika seluruh pedagang tersebut berhenti beroperasi, potensi kerugian ekonomi dari perputaran bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp2 miliar per hari.

"Kalau secara nasional, dari total 20 ribu pedagang mi dan bakso, kerugian bisa mencapai Rp20 miliar per hari," katanya.

Bambang mengaku khawatir jika aksi mogok berlangsung penuh selama tiga hari, dampak sosial dan ekonomi akan semakin parah. Para pedagang bakso kini terjepit antara kehilangan pemasukan atau tetap harus menanggung biaya operasional.

"Teman-teman yang seharusnya beroperasi akhirnya menanggung risiko. Beberapa karyawan yang dirumahkan tetap harus dikasih makan dan gaji. Ini kalau sampai tiga hari akan berdampak lebih parah lagi," ujar dia.

Ia turut mengingatkan bahwa pada Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membenahi tata kelola niaga daging sapi untuk menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar pedagang bakso bisa memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Ia berharap pemerintah lebih responsif dalam menangani persoalan harga daging sapi yang semakin melambung tinggi.

"Ini kan permainan klasik yang sudah sering kali terjadi, tata kelola niaga daging sapi dikendalikan oknum-oknum pedagang besar di Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah segera merespons supaya persoalan harga daging sapi yang mahal cepat teratasi," ujar dia.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Kabupaten Bekasi Sadimin menyebut aksi mogok berjualan selama tiga hari itu merupakan keputusan pengurus pusat dengan harapan pemerintah menurunkan dan menstabilkan harga daging sapi.

"Untuk Jakarta dan Bekasi selama tiga hari tidak berjualan agar pemerintah mengetahui, bisa lebih mungkin pak, kalau tidak ada terobosan dari pemerintah," katanya.

Ia menjelaskan harga daging sapi hidup kini sangat tinggi yakni mencapai Rp55 ribu per kilogram. Kondisi itu memengaruhi harga jual di tingkat pedagang eceran yang mencapai lebih dari Rp150 ribu per kilogram, padahal harga normal berkisar Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram.

"Kalau harga tinggi, daya beli masyarakat berkurang. Harga sapi hidup sudah Rp55 ribu, jadi dagangan harus di atas Rp140 ribu atau Rp150 ribu per kilogram. Kalau di bawah itu, berarti pedagang rugi," ujar dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kebab Endul, usaha Food & Beverages yang berbasis di Kota Bekasi, Jawa Barat, terus memperkuat posisinya di segmen frozen food sejak berdiri pada 2020.

Berangkat dari skala rumahan di masa pandemi Covid-19, usaha ini kini berkembang dengan ragam produk serta jaringan pemasaran yang semakin luas.

Produk utama Kebab Endul meliputi kebab mini, kebab daging, hingga kebab bandeng tanpa duri berbahan ikan lokal tinggi protein. Beragam varian rasa ditawarkan, mulai dari kebab keju, kebab ayam, hingga kebab rendang.

Selain kebab frozen, Kebab Endul juga mengembangkan produk pendamping seperti tahu bakso dengan aneka topping untuk menjangkau selera konsumen yang lebih beragam.

Seluruh produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk anak-anak, dengan mengedepankan kepraktisan dan nilai gizi.

Dalam pemasarannya, Kebab Endul menerapkan model penjualan hybrid melalui outlet EnduLicious Kebab, partisipasi pameran, suplai ke sektor HORECA dan toko frozen, kemitraan, serta kanal digital melalui marketplace, jaringan reseller, dan media sosial.

Pemilik Kebab Endul, Aisyah Ratna Wulandari, mengatakan usaha ini bermula dari kebutuhan pribadi untuk menyiapkan camilan sehat dan bekal praktis bagi keluarga saat pandemi Covid-19.

"Dari situ saya melihat peluang untuk menghadirkan kebab frozen yang praktis, lezat, dan tetap bergizi. Perlahan, usaha rumahan ini berkembang hingga kini juga memiliki brand EnduLicious Kebab untuk outlet siap saji dan jaringan reseller serta kemitraan di beberapa kota," ujar Aisyah bercerita.

Seiring meningkatnya produksi, Kebab Endul mengembangkan konsep Zero Waste Product untuk mengurangi limbah dan memperkuat nilai tambah.

Sisa pinggiran kulit kebab yang sebelumnya berpotensi terbuang pada awalnya dimanfaatkan sebagai camilan keluarga dan kerap dibagikan ke tetangga, sebelum kemudian diolah menjadi produk camilan kering Keripik ChipBab yang diluncurkan pada 2022.

Meski terus bertumbuh, Aisyah mengakui perjalanan usaha tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga bahan baku, ketatnya persaingan pasar, perubahan preferensi konsumen, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan modal ketika permintaan meningkat.

Guna mendukung pengelolaan dan pengembangan bisnis, Aisyah memanfaatkan LinkUMKM, platform pemberdayaan UMKM dari BRI, sejak menjadi bagian dari UMKM binaan Rumah BUMN Jakarta. Platform tersebut digunakan sebagai sarana evaluasi berkala guna memantau arah dan capaian pertumbuhan usaha.

"Menurut saya, platform ini sangat membantu dalam memetakan posisi serta perkembangan usaha. Melalui berbagai fitur yang tersedia, saya sering memanfaatkan fitur self-assessment untuk mengetahui sejauh mana skala bisnis meningkat dari tahun ke tahun. Fitur tersebut juga membantu saya mengenali potensi dan kekurangan yang perlu dibenahi, seperti kebutuhan sertifikasi halal dan aspek legalitas lainnya," ujarnya.

LinkUMKM merupakan platform pemberdayaan UMKM dari BRI yang dapat diakses melalui website linkumkm.id maupun aplikasi di Play Store untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bisnis.

Platform ini menyediakan UMKM Smart untuk rekomendasi pengembangan berbasis skoring, Coaching Clinic sebagai ruang konsultasi bersama mentor dan coach profesional, serta Etalase sebagai etalase digital untuk memperluas eksposur produk.

LinkUMKM terhubung dengan Rumah BUMN, dilengkapi Komunitas untuk memperkuat jejaring, serta kanal Media yang menyajikan informasi, kisah inspiratif, dan infografis seputar UMKM.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan bahwa keberhasilan UMKM tersebut merefleksikan pemanfaatan LinkUMKM secara nyata untuk memetakan kebutuhan penguatan usaha, memperluas akses pembelajaran dan pendampingan, serta mendorong perluasan pasar secara lebih terukur.

"LinkUMKM kami rancang untuk membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas usaha melalui pemetaan kondisi bisnis, pembelajaran yang aplikatif, serta akses jejaring dan pasar. Melalui proses tersebut, pelaku usaha dapat menyusun prioritas pengembangan secara lebih terukur, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar usaha hingga perluasan kanal pemasaran sesuai tahap pertumbuhan. Ke depan, BRI mendorong UMKM Indonesia untuk naik kelas dan semakin berperan dalam perekonomian nasional," pungkas Akhmad.

WALI KOTA Solo, Respati Ardi meminta maaf atas beredarnya dokumen berupa surat berita acara dari pelaksanaan inspeksi di salah satu warung bakso di kawasan Gading, hingga menyebabkan keresahan di masyarakat karena isu produk non-halal. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh tim Dinaz Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Solo, bakso yang dijual oleh pemilik warung itu tak terbukti mengandung bahan non-halal.

Respati menjelaskan surat dengan kop Dispangtan Kota Solo itu belum memiliki nomor register resmi, namun sudah terlanjur beredar luas.

“Saya mewakili Pemerintah Kota Solo memohon maaf apabila dalam dokumen yang belum ada nomor register bisa keluar, kami sesalkan. Tapi ini menjadi introspeksi di pemerintah kota untuk melayani pelaku usaha dan masyarakat,” ujar Respati saat ditemui di Keraton Surakarta, Selasa, 4 November 2025.

Ihwal hasil uji laboratorium atas sampel produk dari warung Bakso Remaja Gading itu, Respati mengatakan rilis resmi akan disampaikan oleh Dispangtan. Namun, ia memastikan bahwa jaminan keamanan pangan di Kota Solo senantiasa menjadi prioritas bagi pemerintah kota.

Respati mengimbau kepada para pelaku usaha, mikro dan kecil, untuk mengurus semua perizinan usahanya. "Saya membuka program dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) beserta seluruh jajaran untuk jemput bola memberikan perizinan gratis untuk pelaku-pelaku usaha kuliner maupun yang lainnya," tutur dia.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar memilih dengan cermat sebelum mengkonsumsi. Terkait keamanan pangan, dia menyatakan pemerintah kota akan selalu menjamin keamanan atas makanan-makanan yang tersedia. "Karena tim dinas pangan kami selalu keliling mengecek ketersediaan bahan pangan dan keamanan, kesehatan pangan di kota Solo."

Uji laboratorium terhadap sampel produk warung bakso yang berada di kawasan Gading, Solo yang sebelumnya diterpa isu non-halal itu sebelumnya menunjukkan hasil negatif. Artinya, produk bakso tersebut tidak mengandung bahan-bahan non-halal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Solo, Wahyu Kristina mengemukakan hasil uji laboratorium tersebut kepada wartawan di Kora Solo, Selasa, 4 November 2025. "Hasil uji lab sudah keluar hari ini, hasilnya negatif, setelah ini (warung) boleh buka kembali," ujar Wahyu.

Wahyu menyatakan dengan hasil yang negatif tersebut, maka warung bakso bernama Bakso Remaja itu diperbolehkan untuk beroperasi atau buka kembali. Meskipun begitu, pihaknya mendorong agar pemilik warung untuk mengurus sertifikat halal. Sebab diketahui warung tersebut belum memiliki sertifikat itu.

UJI laboratorium terhadap sampel produk warung bakso yang berada di kawasan Gading, Kota Solo, Jawa Tengah yang sebelumnya diterpa isu non-halal, menunjukkan hasil negatif. Artinya, produk bakso tersebut tidak mengandung bahan-bahan non-halal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Solo, Wahyu Kristina mengemukakan hasil uji laboratorium tersebut kepada wartawan di Kora Solo, Selasa, 4 November 2025.

"Hasil uji lab sudah keluar hari ini, hasilnya negatif, setelah ini (warung) boleh buka kembali," ujar Wahyu.

Wahyu menyatakan dengan hasil yang negatif tersebut, maka warung bakso bernama Bakso Remaja Gading itu diperbolehkan untuk beroperasi atau buka kembali. Meskipun begitu, pihaknya mendorong agar pemilik warung untuk mengurus sertifikat halal. Sebab diketahui warung tersebut belum memiliki sertifikat itu.

Dia menyatakan pihaknya akan memberikan pendampingan bersama tim terkait sertifukasi halal tersebut.

"Setelah ini, boleh buka kembali, namun karena belum ada sertifikat halal maupun kepengurusan legalitasnya belum. Ini sekaligus ada pendampingan dari tim kami. Ini langsung dikerjakan," kata wanita yang akrab disapa Ina tersebut .

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo, Didik Anggono mengatakan pihaknya bersama dinas terkait, khususnya Dispangtan akan merilis hasil uji laboratorium itu di media.

"Harapan kami dengan adanya hasil ini bisa melegakan hati masyarakat, bahwa ini memang sebenarnya hanya kesalahan komunikasi saja," ungkap Didik saat ditemui di Keraton Surakarta, hari ini.

Didik menyatakan setelah hasil uji laboratorium itu resmi dirilis, warung Bakso Remaja di Gading tersebut akan diperbolehkan beroperaai kembali.

"Kalau untuk buka atau mulai jualannya ya mungkin pemilik juga persiapan dulu, kan kalau warung itu perlu kulakan-kulakan (belanja) bahan. Jadi misal kalau hari ini hasil uji lab disampaikan, ya mungkin besoknya baru mulai buka," katanya.

Didik menjelaskan keputusan Pemerintah Kota Solo menutup warung bakso itu sebelumnya, karena mempertimbangkan kondusivitas masyarakat. "Karena banyak warga yang merasa resah, tidak nyaman, kemudian malah menjurus kepada hal-hal yang negatif. Maka dengan kami tutup kemarin semacam itu bisa reda. Ya itu antisipasi," tuturnya.

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo menutup sementara warung Bakso Remaja Gading setelah viral isu produk disebut non-halal. Kepala Satpol PP Kota Solo, Didik Anggono menyataka penutupan warung dilakukan untuk menghindari keresahan masyarakat dan menjaga kondusivitas di lapangan setelah beredarnya surat berita acara berkop Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Solo yang menyebutkan status non-halal pada produk bakso itu.

"Kami menutup sementara warung Bakso Remaja mulai hari Senin, 3 November 2025, hingga hasil uji laboratorium keluar. Ini langkah pengamanan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” ujar Didik di Solo, Senin, 3 November 2025.

Didik menjelaskan kronologi mencuatnya persoalan itu bermula dari kegiatan monitoring pangan oleh tim Dispangtan, yang melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan mengambil sampel produk untuk diuji. Dalam proses itu, sempat muncul pernyataan dari pemilik yang menyebutkan produknya non-halal. Namun, belakangan diketahui bahwa terjadi kesalahpahaman komunikasi.

“Pemilik waktu itu baru keluar dari rumah sakit dan masih kurang fokus. Saat kami klarifikasi ulang, beliau menyangkal menggunakan bahan non-halal. Maka kami ambil langkah menutup sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium,” ungkap Didik.

Ia menegaskan, Satpol PP akan mengikuti hasil pemeriksaan laboratorium sebagai dasar keputusan selanjutnya. Jika hasil uji menunjukkan produk halal, maka pemilik akan diarahkan untuk mengurus sertifikasi halal.

Namun, bila terbukti non-halal, warung wajib mencantumkan keterangan jelas pada papan nama, spanduk, dan kemasan produknya. “Apapun hasilnya nanti, kami pastikan akan transparan kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak ada pihak yang dirugikan dan konsumen mendapatkan kepastian,” ucap dia.

Sementara itu, Thirthania Laura Damayanthie, putri pemilik Bakso Remaja Gading, mengaku pasrah terhadap keputusan penutupan untuk sementara waktu warungnya itu. Ia menegaskan keluarganya adalah muslim, dan tidak pernah menggunakan bahan tidak halal dalam dagangannya. "Ini hanya salah paham saja. Bapak waktu ditanya petugas salah ngomong karena bingung. Padahal bahan bakso kami semuanya halal, tidak ada babi atau yang lain,” kata Laura.

Laura menambahkan pihaknya kini menunggu hasil uji laboratorium untuk membersihkan nama baik usahanya yang sudah berdiri sejak tahun 1990-an itu. “Kami ikut saja aturan pemerintah, sementara tutup dulu sampai hasil lab keluar. Setelah itu baru kami bisa menjelaskan ke pelanggan,” tuturnya.

SEBUAH warung bakso di Kota Solo, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik setelah beredar surat berita acara berkop Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Solo yang menyebut produk warung tersebut non-halal.

Dokumen yang viral di media sosial dan beredar di berbagai grup percakapan itu langsung memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama karena warung bernama Bakso Remaja yang berlokasi di Gading, Pasar Kliwon, cukup banyak dikunjungi pembeli, termasuk warga muslim.

Penyelia Halal Reguler Kantor Kementerian Agama Kota Solo, Encep Mohamad Ilham, membenarkan pernah ada inspeksi mendadak atau sidak yang dilaksanakan tim gabungan beberapa waktu lalu. Menurut Encep, dalam pemeriksaan awal, pemilik warung mengakui bahwa produknya non-halal.

“Pemiliknya menyatakan bahwa produknya maupun bahan yang digunakan non-halal, dan tidak menolak untuk dilabeli non-halal oleh Satpol PP,” ujar Encep saat ditemui di Kota Solo, Senin, 3 November 2025.

Namun, Encep menegaskan, hasil tersebut belum final. Saat ini sampel dari warung bakso itu masih dalam proses uji laboratorium di Dispangtan Solo untuk memastikan kehalalannya secara ilmiah.

“Kami belum bisa memastikan sebelum hasil laboratorium keluar. Sampel sudah diambil dan sedang diuji,” tuturnya.

Sementara itu, pemilik warung Bakso Remaja Gading, Tirtania Laura Damayanti, membantah keras tuduhan bahwa produknya non-halal. Ia menyebut, kabar tersebut muncul akibat kesalahpahaman saat wawancara antara petugas dengan ayahnya.

"Bakso kami halal, tapi waktu wawancara, Bapak saya itu salah paham soal istilah halal dan non-halal, akhirnya salah menjawab. Padahal semua bahan yang kami gunakan halal, dan kami sekeluarga juga muslim,” ungkap Laura saat ditemui di Solo, Senin ini.

Laura menegaskan, pihaknya tidak pernah menggunakan bahan yang mengandung unsur babi atau non-halal lainnya. Saat ini, ia bersama timnya masih menunggu hasil uji laboratorium resmi dari Dispangtan untuk memperkuat klarifikasi publik.

"Katanya hasil lab-nya keluar Jumat ini. Kalau sudah keluar, kami akan jelaskan secara resmi lewat Instagram,” ujarnya.

Menanggapi polemik ini, Kepala Dispangtan Kota Solo, Wahyu Kristina, menyebut dokumen yang beredar sebenarnya berdasarkan self declare, yaitu pengakuan langsung dari pelaku usaha saat proses monitoring dan tanya-jawab. Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana surat berita acara itu bisa beredar luas karena itu masih dokumen internal.

“Waktu itu tim menanyakan dan dijawab oleh pelaku usaha bahwa produknya non-halal, jadi tertulis begitu di berita acara. Tapi itu belum hasil akhir karena uji sampel masih berlangsung,” katanya.

Wahyu menambahkan, dokumen yang beredar juga belum memiliki nomor resmi dan belum ditandatangani secara final oleh pihak Dispangtan. “Itu baru catatan internal yang belum keluar secara resmi. Kami masih menunggu hasil lab, mudah-mudahan minggu ini sudah selesai,” ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Berawal dari usaha gerobak keliling yang sederhana, kini Slamet Winarno sudah menjadi salah satu pengusaha kuliner bakso sukses di Pekanbaru.

Melalui usaha bakso yang dirintisnya sejak lebih dari satu dekade lalu, Slamet kini telah memiliki dua ruko dan mempekerjakan tujuh orang karyawan.

Perjalanan usahanya tak lepas dari dukungan pembiayaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Sejak tahun 2012 silam, Slamet sudah mendapat pinjaman sebesar Rp500 juta dari BNI untuk membeli ruko pertama yang sekaligus menjadi titik awal perkembangan bisnisnya.

“Awalnya saya jualan bakso pakai gerobak dan motor keliling. Alhamdulillah sekarang sudah punya dua ruko, omzet bisa sampai Rp4 juta per hari,” ujar Slamet saat penandatanganan PKS massal BNI dengan 200 developer FLPP di Pekanbaru, Kamis (16/10/2025).

Kesuksesan Slamet menjadi bukti nyata bagaimana akses pembiayaan perbankan dapat mendorong kemajuan sektor UMKM.

Menurutnya, dukungan BNI tidak hanya memberikan modal, tetapi juga kepercayaan dan semangat untuk terus berkembang. Ia bahkan baru saja membeli ruko kedua senilai Rp750 juta untuk memperluas usaha. “Harapan saya usaha ini terus maju dan bisa membuka lapangan kerja lebih banyak,” tambahnya.

Direktur Network and Retail Funding Bank BNI, Rian Erina Kaslan, menyebut dukungan terhadap pelaku UMKM seperti Slamet sejalan dengan komitmen BNI dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai program strategis, termasuk pembiayaan sektor perumahan dan usaha rakyat.

“Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memenuhi permintaan rumah atau backlog perumahan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Kami berharap dengan penandatanganan PKS bersama 200 developer FLPP di Riau, ekosistem perumahan dapat tumbuh sekaligus menggerakkan sektor ekonomi lainnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, data menunjukkan program FLPP berdampak terhadap sedikitnya 185 jenis usaha lain di sektor pendukung mulai dari bahan bangunan hingga kuliner seperti yang dijalankan Slamet.

“Inilah bukti bahwa dukungan pembiayaan tidak hanya membangun rumah, tapi juga membangun ekonomi masyarakat di daerah,” jelasnya.

BNI berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan melalui program Kredit Program Perumahan (KPP) dan inovasi digital seperti platform Wondr by BNI, yang memudahkan pengembang, kontraktor, maupun pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan.