JAKARTA - Sejumlah mahasiswa serta masyarakat sipil menggelar Solidarity Campaign di area Car Free Day ( CFD ) Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (28/6/2026). Kegiatan tersebut tidak bertujuan merusak aktivitas pagi hari masyarakat, tetapi mengajak warg bersama-sama mengisi ruang publik dengan sesuatu yang lebih bermakna dari sekadar lari pagi.

"Pagi hari ini, saat Jakarta merayakan ulang tahunnya dan warga menikmati Car Free Day. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI, Kepresma Usakti, BEM PNJ, BPM FH UP, BEM Esa Unggul, BEM FTI UG, dan elemen gerakan masyarakat sipil lain hadir di Bundaran HI untuk menggelar Solidarity Campaign CFD," kata Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, Yatalathof mengungkit bahwa beberapa pekan terakhir, ribuan orang telah tumpah ruah ke kawasan sekitar Bundaran HI untuk melakukan aksi demo. Mereka yang turun ke jalan itu mengkritik beberapa progam pemerintahan saat ini.

"Pemerintah masih mengelak. MBG masih bergerak tanpa transparansi, KDMP terus memakan nyawa, dan anggaran negara terus bocor ke program-program yang tidak jelas hasilnya. Militer dan Polisi masih represif dengan merangsek ke ruang-ruang sipil dan akademik. Dan pemimpin yang seharusnya mendengar? Masih sibuk memoles citra sambil mengejek rakyatnya dengan pidato omong kosongnya," ucap dia.

Oleh karenanya, Solidarity Campaign di area CFD menjadi bentuk lanjutan dari rangkaian aksi yang sebelumnya digelar. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai ruang dialog langsung bagi masyarakat mengenai berbagai persoalan yang ada saat ini.

"Di saat pemerintah memilih tutup telinga dari data dan fakta, kami memilih membuka percakapan langsung dengan rakyat. Di saat gedung-gedung kekuasaan menghadirkan audiensi semu, kami membuka mimbar bebas di jalanan untuk siapa pun yang ingin bersuara. Di saat kebenaran dibungkam di ruang-ruang formal, kami memajangnya sebagai instalasi di ruang terbuka, untuk dibaca oleh siapa pun yang lewat."

Ia menilai, sejumlah isu yang disuarakan ketika aksi demo tak berubah dalam kegiatan solidarity campaign. "Kampanye yang dihadirkan variatif seperti, mimbar bebas berupa ruang bicara terbuka untuk siapa pun dan instalasi publik yang menghadirkan pesan-pesan rakyat dipajang di jalanan."

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma’shum Imawan menegaskan akan kembali menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat. BEM UI bakal mengajak berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai membebani rakyat.

BEM UI sebelumnya telah menggelar aksi di Bundaran HI, Jumat (12/6/2026). Rencana aksi lanjutan tersebut disampaikan Yatalathof saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara iNews, Rabu (17/6/2026).

“Yang pasti dalam hal ini BEM UI akan mengajak seluruh BEM dan juga elemen masyarakat lainnya untuk kita turun lagi di Bundaran HI. Tanggalnya akan kita tentukan dan diumumkan. Masih ada konsolnas dulu, kita konsolidasi,” ujarnya.

Aksi tersebut bertujuan menyuarakan berbagai persoalan yang disebutnya sebagai kemacetan mobilitas sosial yang dirasakan masyarakat saat ini. “Yang penting agar kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan cara bertahan hidup dan juga masa depan bisa didobrak oleh bersatunya rakyat,” ungkapnya.

Yatalathof menilai masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Dia mencontohkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Itu sudah jelas ketika kita datang ke toko kelontong misalkan harga-harga naik begitu kan. Kemudian ketika kita ingin bertransportasi, harga BBM juga naik begitu yang nonsubsidi Pertamax,” katanya.

Selain persoalan ekonomi, Yatalathof juga menyoroti isu ketimpangan dan dugaan praktik korupsi yang kerap menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai persoalan tersebut masih banyak tenaga pendidik yang menerima penghasilan di bawah standar kebutuhan hidup layak.

“Terus juga misalkan kita bisa melihat bahwa ketika kita buka berita, ketika kita bangun pagi itu isinya adalah ketidakadilan misalkan MBG korupsi triliunan per bulan. Di sisi lain kita juga melihat kenyataan bahwa ketika ke kampus atau sekolah, guru atau dosen kita gaji yang masih di bawah UMR,” katanya.

“Terus juga saudara-saudara kita ketika berobat kesehatan BPJS-nya juga iurannya tidak terjangkau, cukup mahal dengan kondisi sekarang,” tambahnya.

Berbagai persoalan tersebut menjadi alasan mahasiswa untuk terus menyuarakan aspirasi melalui aksi turun ke jalan. “Hal-hal itulah yang akan membuat kami selalu turun ke jalan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gerakan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat kembali menggelar demonstrasi setelah menilai kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat.

Isu yang dipersoalkan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan pemborosan APBN, hingga kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Aksi pertama digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) dengan tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut. Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kampus di Jakarta dan Bogor serta kelompok masyarakat lainnya.

Massa menyuarakan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.

Aksi berlanjut pada Senin (15/6/2026) di sejumlah titik di Jakarta, termasuk DPR, Monas, dan Patung Kuda. Meningkatnya gelombang demonstrasi dinilai menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera merespons tuntutan publik guna mencegah eskalasi yang lebih besar.

Pemerintah Diminta Segera Hadirkan Solusi Konkret

Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini merupakan sinyal bahwa kondisi di lapangan tidak sedang baik-baik saja.

Menurutnya, demonstrasi tersebut mencerminkan kekecewaan terhadap sejumlah janji pemerintah yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Para mahasiswa ini menangkap bahwa pemerintahan Prabowo ternyata dengan janji-janji kampanyenya yang kemudian dipaksakan tanpa memperhitungkan beban fiskal apalagi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu ini yang akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat banyak dengan tetap berbicara bahwa semuanya baik-baik saja di depan," katanya kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Kunto mengatakan masyarakat pada akhirnya akan menanggung dampak apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki. Dia menilai situasi saat ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak terus menyampaikan narasi bahwa keadaan baik-baik saja.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu juga menilai kondisi tersebut memiliki risiko politik yang cukup besar. Menurutnya, masyarakat kini mulai menagih berbagai janji yang pernah disampaikan pemerintah saat kampanye, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diwarnai kasus korupsi.

"Kalau dibuat perumpamaan, mungkin mahasiswanya semacam debt collector-nya. Karena hutang-hutang pemerintah nggak kunjung dibayar, gitu. Janji-janjinya hanya retorika, hanya omon-omon belaka, gitu, kan," ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja negara. Pasalnya, kondisi ekonomi dan ketidakpastian geopolitik saat ini belum mendukung pengeluaran besar untuk program-program yang membutuhkan anggaran tinggi.

Karena itu, pemerintah didorong untuk menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyampaikan rencana yang jelas dan terukur agar publik memperoleh kepastian mengenai penyelesaian berbagai kewajiban negara.

Kunto menilai langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik maupun pelaku usaha yang selama ini menilai kebijakan pemerintah kerap berubah-ubah.

"Memulihkan kepercayaan pengusaha karena ketika selama 1,5, hampir 1,5 tahun ini di pemerintahan Prabowo, kan, tampak kebijakannya tarik ulur-buka tutup, nggak konsisten, yang membuat pelaku usaha juga akhirnya mikir-mikir dan akhirnya menghukum pasar saham kita, kan, gitu. Pasar IHSG kita, gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa pemerintah berpotensi menghadapi eskalasi demonstrasi apabila berbagai aspirasi tersebut tidak segera direspons. Mengacu pada konsep bread and circus, Kunto menilai perhatian masyarakat saat ini masih banyak tersedot oleh hiburan besar seperti Piala Dunia 2026.

Namun, menurutnya, situasi bisa berubah setelah euforia turnamen berakhir dan perhatian publik kembali tertuju pada persoalan ekonomi maupun sosial yang belum terselesaikan.

"Makanya, pemerintah punya waktu emas, ini. Waktu emas dalam waktu satu bulan kurang lebih untuk segera memperbaiki. Kalau tidak, ya akan lebih berbahaya lagi, gitu, menurut saya," ucapnya.

Kunto berpandangan pemerintah perlu mengambil langkah politik yang nyata untuk meredam potensi gejolak. Berbagai kebijakan yang ditempuh, kata dia, harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas sehingga tidak berhenti sebagai retorika semata.

Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang sangat populis untuk menunjukkan bahwa beban kondisi saat ini tidak hanya ditanggung masyarakat.

"Tidak hanya jadi retorika politik, dan kalau perlu, ambil langkah-langkah yang ekstrem dan sangat populis, misalnya potong gaji pejabat 50% atau berapa, gitu kan. Untuk kelihatan bahwa kita sama-sama ada di kondisi yang tidak baik-baik saja ini, gitu," tegasnya.

Dia menilai langkah semacam itu dapat menjadi pesan kuat bahwa seluruh elemen negara, mulai dari pejabat hingga anggota DPR, turut menanggung dampak dari kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

Demonstrasi Jadi Bukti Ruang Demokrasi Masih Terbuka

Sementara itu, Sosiolog Nia Elvina menilai pemerintah perlu meningkatkan intensitas komunikasi kepada masyarakat terkait esensi dari setiap kebijakan yang dijalankan.

Menurut dia, kebijakan yang bersifat progresif pada dasarnya selalu menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan kelompok elite yang memiliki kepentingan berbeda.

"Saya kira pemerintah harus meningkatkan intensitas penerangan esensi kebijakan tersebut kepada masyarakat luas, melalui berbagai saluran atau media komunikasi yang ada. Kalau Indonesia mau maju dengan kebijakan yang progresif, tentu tantangannya tinggi," ujarnya saat dihubungi.

Nia juga mengingatkan agar akademisi dan mahasiswa tetap menggunakan pendekatan kritis dalam menilai setiap kebijakan pemerintah. Namun, kritik tersebut sebaiknya disertai usulan solusi yang konstruktif bagi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat kecil.

"Bukan memperjuangkan kepentingan kelas atas, ditutup jubah kepentingan wong cilik," katanya.

Terkait gelombang demonstrasi yang terjadi saat ini, Nia menilai kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih terbuka. Dia berpandangan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah.

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pada periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah pada masa lalu kerap dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak jarang berujung pada berbagai bentuk tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Nia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai secara esensial merupakan kebijakan konstruktif karena bertujuan mengatasi persoalan gizi masyarakat.

"Jika dalam tataran implementasinya kurang tepat, tugas akademisi dan kelas menengah termasuk mahasiswa juga untuk menyampaikan masukan yang konstruktif bagaimana seharusnya kebijakan MBG diimplementasikan," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikannya terkait tuntutan penurunan harga BBM. Menurut Nia, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih mendasar karena hampir seluruh pemerintahan sebelumnya juga pernah mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM.

Dia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga BBM yang saat ini menyasar kelompok masyarakat atas dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat bawah secara langsung.

"Untuk saat ini, kenaikan untuk kelas atas, saya kira, tidak menyentuh kepentingan masyarakat kelas bawah atau marhaen ini tadi," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Yatalathof Ma'shum Imawan menanggapi pernyataan polisi yang menyebut aksi demo di Bundaran HI , Jakarta tidak sesuai aturan. BEM UI sudah menyampaikan pemberitahuan sebelum menggelar demonstrasi .

"Dalam berdemonstrasi kan sudah dilindungi haknya oleh konstitusi dasar UUD 1945. Jadi sudah memenuhi konstitusi, kemudian namanya saja pemberitahuan aksi, jadi kewajibannya memberitahukan saja," ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, pemberitahuan sebagaimana dimaksud itu sifatnya adalah pemberitahuan, tidak harus secara langsung. Hal itu telah dilakukan BEM UI. Selain itu, manakala polisi menyebutkan aksi itu tidak sesuai prosedur, tetapi polisi justru memaksa para demonstran untuk melakukan aksinya di Gedung DPR RI.

"Lagi pula jika polisi mengklaim ini tidak sesuai prosedur, kenapa polisi justru memaksa demo di DPR? Kan lucu begitu ya. Belum lagi memblokade kita untuk massa aksi salat Jumat di Dukuh Atas," tuturnya.

"Sudahlah, Pak, Bapak ngomong A kenyataannya kan selalu B. Bangkrut, Pak kepercayaan (terhadap) Bapak," katanya.

Sebelumnya, polisi menyebut demonstrasi yang dilakukan BEM UI bersama sejumlah elemen kampus di kawasan Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026) tidak sesuai aturan.

"Pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB, kami menerima informasi awal berupa PDF surat pemberitahuan aksi dari salah satu mahasiswa UI. Namun, saat dilakukan komunikasi lanjutan pada Jumat pagi, pesan tersebut tidak mendapatkan respons," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, polisi memang menerima informasi awal terkait rencana aksi tersebut melalui pesan WhatsApp berupa dokumen PDF surat pemberitahuan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Polri setempat selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Dia menerangkan, secara aturan, penanggung jawab aksi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada kepolisian. Sampai dengan kegiatan aksi berlangsung, tidak ada surat pemberitahuan resmi yang diterima.

Namun, kata dia, Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan pengamanan di lokasi untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Polisi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

"Kami tetap melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, namun pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif," kata Kombes Reynold.

JAKARTA - Polisi menyebut, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen kampus di kawasan Bundaran HI, Jakarta tidak sesuai aturan.

"Pada Kamis tanggal 11 Juni 2026 sekitar pukul 02.56 WIB, kami menerima informasi awal berupa PDF surat pemberitahuan aksi dari salah satu mahasiswa UI. Namun saat dilakukan komunikasi lanjutan pada Jumat pagi, pesan tersebut tidak mendapatkan respons," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung, Minggu (14/6/2026).

Menurut Reynold, polisi memang menerima informasi awal terkait rencana aksi tersebut melalui pesan WhatsApp berupa dokumen PDF surat pemberitahuan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan kegiatan aksi harus disampaikan langsung oleh penanggung jawab kegiatan kepada pihak kepolisian,

Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Polri setempat selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Reynold menerangkan, secara aturan, penanggung jawab aksi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada kepolisian. Sampai dengan kegiatan aksi berlangsung, tidak ada surat pemberitahuan resmi yang kami terima.

Namun demikian Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan pengamanan di lokasi untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Polisi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar memenuhi prosedur administrasi yang telah ditentukan, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan aman tanpa mengganggu ketertiban umum.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



"Kami tetap melakukan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, namun pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang berlaku agar situasi tetap kondusif," kata Kombes Reynold.

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi mengamankan dua orang yang diduga hendak menjadi provokator saat aksi demo mahasiswa dan kelompok masyarakat di Jalan Sudirman, Jumat (12/6/2026).

Hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Dia menjelaskan bahwa kedua orang itu bukan merupakan mahasiswa.

"Nah, kami juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa Satgas Gakkum, Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa dan ini membawa molotov," katanya saat konferensi pers, Jumat (12/6/2026) malam.

Dia menyampaikan polisi akhirnya mengamankan dua orang dan bom molotov yang diduga akan digunakan saat aksi demo berlangsung.

"Dan sudah diamankan dua orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa molotov akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa," jelasnya.

Penindakan tersebut, kata dia, sebagai langkah menjaga kemanan selama proses demonstrasi sehingga penyampaian aspirasi berjalan kondusif, serta meminimalisir korban luka maupun jiwa.

Unjuk rasa kali ini dipicu oleh sejumlah persoalan mulai dari melemahnya rupiah hingga kasus korupsi di program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengumuman aksi pertama kali digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka menggaungkan #MenujuIndonesiaBangkrut.

Demo juga diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta sampai Bogor. Adapun aparat keamanan gabungan TNI-Polri sebanyak 6.088 untuk mengawal aksi demo ini.

Terdapat lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi mahasiswa maupun kelompok masyarakat kembali turun ke jalan menyampaikan keresahannya atas sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Aksi berlangsung pada Jumat (12/6/2026) dengan rencana titik aksi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Unjuk rasa kali ini dipicu oleh sejumlah persoalan mulai dari melemahnya rupiah hingga kasus korupsi di program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pengumuman aksi pertama kali digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka menggaungkan #MenujuIndonesiaBangkrut. Demo juga diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta sampai Bogor.

Terdapat lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN; menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; menghentikan militerisme di ranah sipil; meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya.

Berikut Fakta-fakta Demo #MenujuIndonesiaBangkrut

Massa Tidak Bisa Unjuk Rasa di Bundaran HI

Setelah melakukan konvoi menggunakan bus, massa lebih dulu tertahan di Semanggi karena blokade dari kepolisian. Mereka sempat diminta melakukan unjuk rasa di DPR RI atau Patung Kuda.

Sempat terjadi aksi dorong antara massa dengan polisi, namun massa akhirnya berhasil merangsek masuk menuju Bundaran HI dengan berjalan kaki.

Massa Kembali tertahan di kawasan Jalan Sudirman atau Dukuh Atas, tepat di depan Thamrin Nine. Di sana mereka diadang oleh aparat kemanan gabungan TNI-Polri yang berlapis.

Aksi dorong antara massa dengan aparat kembali terjadi. Sejak siang hingga pukul 19.00 WIB, massa tidak berhasil ke Bundaran HI dan tetap tertahan di area itu.

Alasan Polisi Ingin Alihkan Massa Aksi ke DPR atau Patung Kuda

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI bukan tempat untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia menambahkan hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Nomor 232 tahun 2015, bahwa Bundaran HI merupakan wilayah kegiatan masyarakat, proyek perputaran bisnis.

"Dari mulai Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI yang tempat kita sekarang termasuk, Patung Kuda ini merupakan epicentrum lalu lintas, jantung lalu lintas DKI Jakarta," katanya kepada awak media, Jumat malam.

Alasan BEM UI Ingin Demo di Bundaran HI

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan menjelaskan alasan bersikeras melakukan aksi di Bundaran HI adalah tidak percaya dengan DPR maupun pemerintah di mana aspirasi kerap tidak didengar.

Menurutnya Bundaran HI sebagai pusat Jakarta memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga masyarakat perlu tahu bahwa kondisi Indonesia tidak sepenuhnya baik.

"Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami, kami ingin menyampaikan bagaimana pemerasan terjadi di negeri ini, dan semua rakyat berhak untuk tahu, semua rakyat berhak untuk ikut. Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengen sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi, dan bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini," jelasnya.

Penambahan Personel Polisi Menjadi 6.088

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut bahwa pihaknya menambahkan personel yang totalnya menjadi 6.088. Personel gabungan tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Besar.

Sebab sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.151 personel gabungan terdiri dari 3.651 personel Polri dan 500 personel TNI.

Polisi Amankan Pelaku Pembawa Molotov

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan bahwa Satgas Gakkum, Penegakan Hukum Polda Metro Jaya mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa di mana mereka membawa molotov.

Upaya itu, kata dia, untuk mengamankan penyampaian aspirasi dari mahasiswa dari provokator yang berpotensi memicu kericuhan.

"Sudah diamankan dua orang saat ini oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya membawa Molotov akan bergabung dengan mahasiswa. Ini masih kami akan dalami afiliasi dengan siapa," ucapnya, Jumat (12/6/2026).

Aksi Bubar tanpa Upaya Paksa

Meski aksi unjuk rasa berlangsung melewati batas aturan seharusnya, yakni 18.00 WIB, polisi tidak melakukan upaya pembubaran paksa dengan menembak gas air mata atau menyemprot air dari kendaraan water cannon.

Namun upaya ini berjalan alot karena massa yang kala itu berasal dari kelompok masyarakat tetap ingin berada di lokasi karena ingin bertemu dengan perwakilan pemerintah.

Polisi mencoba menenangkan massa karena sebelumnya sempat terjadi pelemparan botol oleh seorang yang berada di sisi massa. Negosiator dari kepolisian adalah Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold Hutagalung mulai berdiskusi dengan massa agar sekiranya dapat bubar dengan tertib.

Hingga akhirnya massa mulai perlahan mundur dan bersamaan dengan dibukanya arus lalu lintas menuju Bundaran HI dari Patung Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memangkas hingga 50% target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir 2026 dari awalnya 80.000 unit menjadi 40.000.

Hal ini dikemukakan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026) saat merespons pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengenai target operasional KopDes hingga akhir tahun.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa.

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang feasibility study yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Setop KopDes Merah Putih

Pembangunan KopDes Merah Putih sendiri merupakan salah satu isu yang disorot Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dalam unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Selain mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp268 triliun, BEM UI turut menyerukan agar pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih dihentikan.

Sementara itu, Kemenkop tercatat telah mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menkop Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa yang tergabung dari aliansi mahasiswa berbagai universitas masih berada di Jalan Sudirman atau yang mengarah ke Bundaran HI untuk menyuarakan aspirasinya.

Dari pantauan Bisnis pada Jumat (12/6/2026), pukul 18.00 WIB mahasiswa dan personel polisi duduk bersama. Mahasiswa berorasi menyampaikan keresahannya atas kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

Beberapa diantaranya tampak berbincang bersama anggota Polri sembari makan roti. Suasana tampak kondusif. Belum ada upaya pembubaran paksa dari aparat kemanan (TNI -Polri) walaupun jam waktu berunjuk rasa sampai pukul 18.00 WIB.

Jalanan menuju Bundaran HI dari patung Sudirman masih lumpuh. Tidak ada kendaraan yang melaju. Sedangkan arah sebaliknya ramai meskipun mengalami kemacetan cukup parah karena massa maupun personel kemanan memadati jalanan. Masih belum ada konfirmasi dari massa terkait pembubaran diri

Diketahui mereka melakukan unjuk rasa sejak siang hari. Meski sempat ditahan aparat kemanan, mereka akhirnya berhasil masuk meskipun tidak sampai Bundaran HI yang menjadi titik utama berunjuk rasa.

Menurut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yalathof Mas'hum Imawan
alasan bersikeras melakukan aksi di Bundaran HI adalah tidak percaya dengan DPR maupun pemerintah di mana aspirasi kerap tidak didengar.

"Kami ingin menyampaikan keluh kesah
kami, kami ingin menyampaikan bagaimana pemerasan terjadi di negeri ini, dan
semua rakyat berhak untuk tahu, semua rakyat berhak untuk ikut. Bukan di DPR,
bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita pengen
sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi,
dan bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya ingin mengalihkan massa demo yang semula melakukan unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta Pusat ke kawasan DPR atau Patung Kuda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan Bundaran HI bukan tempat untuk penyampaian aspirasi karena terdapat aktivitas perekonomian dan kegiatan masyarakat lainnya.

"Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait agar titik penyampaian aspirasi dapat diarahkan ke kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI, sehingga aspirasi tetap dapat tersampaikan dengan baik," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dia mengatakan bahwa personel Ditlantas Polda Metro Jaya telah disebar di sejumlah titik, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, Cikini, DPR/MPR RI, hingga kawasan Semanggi untuk mengatur arus lalu lintas.

Adapun dalam demo kali ini, BEM UI bersama aliansi dan mahasiswa mampu lainnya menyatakan 5 tuntutan dalam melakukan aksi unjuk rasa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya

Bisnis.com, JAKARTA - Lalu lintas di Jalan Sudirman Semanggi menuju arah Hundaran HI ditutup imbas aksi demo mahasiswa hari ini Jum'at 12 Juni 2026.

Karena penutupan tersebut, arus lalu lintas dialihkan melalui Jl. Gatot Subroto arah Kuningan.

Demikian informasi tersebut disampaikan oleh akun X Tmc Polda Metro Jaya.

Hingga saat ini massa aksi demo mahasiswa masih berusaha merangsek menuju Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam aksi tersebut mahasiswa menyampaikan lima tuntutan antaralain hapus program MBG, dan kopdes.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa keputusan untuk mensterilkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dari aktivitas unjuk rasa didasari oleh kajian teknik serta analisis dampak sosial yang mendalam di lapangan.

​Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa poros Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin merupakan episentrum atau roda penggerak utama sirkulasi kendaraan di ibu kota.

​"Konsentrasi massa di titik tersebut berisiko tinggi memicu kelumpuhan total lalu lintas yang berdampak domino hingga ke jalur-jalur arteri di sekitarnya," kata Budi.

​Selain sebagai jalur utama kendaraan, kepolisian mencatat kawasan Bundaran HI kini telah berkembang menjadi hub atau pusat transportasi massal yang sangat strategis.

"Di lokasi tersebut, terdapat Stasiun MRT Jakarta dan halte integrasi Transjakarta yang menjadi tumpuan mobilitas ratusan ribu kaum komuter setiap harinya,​ gangguan pada titik ini dinilai akan langsung memotong akses transportasi publik warga yang hendak bekerja atau beraktivitas," ucapnya.

​Tidak hanya dari sisi mobilitas, kawasan Bundaran HI juga merupakan zona objek vital ekonomi nasional serta pusat perhotelan internasional. Polisi menilai stabilitas keamanan dan kenyamanan di area tersebut harus dijaga bersama demi menjaga citra serta perputaran ekonomi di jantung kota.

​Kendati memberlakukan pembatasan di kawasan ikonik tersebut, Polda Metro Jaya menegaskan langkah ini murni diambil demi menjaga hak-hak masyarakat umum pengguna jalan lainnya, bukan untuk membungkam aspirasi.

​"Polri sama sekali tidak membatasi atau menghalangi adik-adik mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, kebebasan berekspresi harus tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak mobilitas masyarakat luas," ujar Budi.

​Sebagai dasar hukum, kepolisian merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 232 Tahun 2015 yang mengatur lokasi penyampaian pendapat, serta Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 yang mewajibkan setiap warga negara menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum saat berdemo.

​Sebagai solusinya, pemerintah dan kepolisian telah mengarahkan massa ke tiga ruang alternatif resmi yang dirancang mampu menampung demonstran tanpa melumpuhkan urat nadi kota, yaitu Silang Selatan Monas, Parkir Timur Senayan, dan Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Massa unjuk rasa masih tertahan di depan Gedung Thamrin Nine untuk berupaya masuk ke Bundaran HI melakukan unjuk rasa.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, massa sulit masuk karena tebalnya pengamanan dari TNI-Polri. Ada lima barikade berlapis di mana personel TNI-Polri membuat shaf.

Lapisan pertama TNI-Polri saling bergandengan. Lapisan kedua berisikan polisi yang memegang barikade besi. Lapisan keempat anggota Brimob bersama TNI yang terdapat mobil komando.

Beberapa kali massa berusaha masuk, tapi tetap bisa karena lapisan yang tebal. Sempat terjadi kericuhan antara massa dan aparat pengamanan tetapi hasilnya nihil.

Aparat kemananan beberapa kali bertukar formasi untuk memperkuat pertahanan.

Beberapa kali, massa menyanyikan Indonesia Pusaka dan beberapa kali melakukan orasi. Di sisi lain, kondisi lalu lintas masih tesendat terutama yang mengarah ke Bundaran HI dari patung Sudirman.

Adapun dalam demo kali ini, BEM UI bersama aliansi dan mahasiswa mampu lainnya menyatakan 5 tuntutan dalam melakukan aksi unjuk rasa. Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Kelima, meminta Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya