JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai rencana kalangan serikat pekerja dan staf khusus presiden yang ingin menyurati dirinya terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT) . Meski belum menerima surat resmi, namun Purbaya memastikan akan mengkaji mendalam regulasi perpajakan yang ada serta melakukan komparasi.

"Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa nggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya akan bayar," kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar), Senin (29/6/2026).

Bendahara Negara memaparkan bahwa pemerintah harus berhati-hati dan mengedepankan asas keadilan (fairness) sebelum menghapus atau mengubah tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas pencairan JHT tersebut. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Kemenkeu berkomitmen melakukan investigasi menyeluruh untuk membedah data profil wajib pajak yang mencairkan saldo di atas angka Rp50 juta. Langkah penelaahan ini penting agar fasilitas kelonggaran pajak yang nantinya diputuskan tidak salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

"Dan kita akan cek Itu kan sampai 50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar diatas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi," ujar Purbaya.

Adapun mengenai keluhan buruh yang merasa dananya terus-menerus dipotong oleh negara, Purbaya meluruskan kekeliruan informasi di masyarakat. Ia menegaskan, bahwa berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku saat ini, saldo pencairan JHT di bawah nilai Rp50 juta sama sekali tidak dikenakan potongan pajak.

Kemenkeu tidak ingin tergesa-gesa menghapus batas ambang tersebut tanpa validasi data makro, demi menghindari gelombang protes publik jika insentif tersebut terbukti salah sasaran. Gelombang Badai PHK Masih Marak, Klaim JHT dan JKP Naik Tajam



"Karena 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada kan kita lihat Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapet yang untung orang kaya. Nanti dimaki maki lagi gua," ungkap Purbaya.

Adapun hal ini mencuat setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengirimkan surat resmi kepada Menkeu Purbaya guna meminta pembatalan serta penghapusan total pajak JHT dan Tunjangan Hari Raya (THR).

Said Iqbal menilai, tidak adil jika upah karyawan yang sudah dipotong pajak bulanan harus kembali mengalami penyusutan saat mencairkan pesangon hari tua mereka, di saat korporasi raksasa justru kerap menerima fasilitas tax holiday.

Menurut kalkulasi serikat pekerja, pengenaan pajak final yang dianggap keliru tersebut dapat memotong dana buruh hingga berkisar Rp7 juta sampai Rp8 juta untuk saldo JHT senilai Rp50 juta.

Tuntutan senada sebelumnya juga ditiupkan oleh Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat yang menyatakan penolakan keras atas kebijakan pemotongan pajak final sebesar 5 persen terhadap saldo JHT yang melebihi Rp50 juta serta tarif progresif tertentu pada pencairan lanjutan.

Kalangan buruh menegaskan bahwa JHT merupakan hak mutlak atas hasil keringat pekerja yang dikumpulkan sebagai bekal hidup pasca-terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau saat menghadapi tekanan ekonomi, sehingga penarikan pajak di tengah situasi sulit dinilai mencederai rasa keadilan sosial.

Sebelum mengeluarkan pernyataan investigasi terbarunya, Purbaya pada Jumat (26/6/2026) lalu juga sempat menyatakan akan melakukan pengecekan ulang regulasi ini bersama Direktur Jenderal Pajak.

JAKARTA - Upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus ditempuh BPJS Kesehatan, salah satunya dengan memperkuat langkah strategis bersama Kejaksaan Agung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memperlancar penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan segenap pihak dalam mendukung implementasi Program JKN.

“Guna menjaga keberlanjutan Program JKN, kami telah melakukan beragam upaya peningkatan kolektibilitas iuran JKN. Di sisi lain, kami juga mengharap dukungan Kejaksaan Agung RI, khususnya dalam memperkuat ekosistem pencegahan kecurangan, penegakan hukum penanganan kecurangan, maupun pendampingan hukum dalam pengelolaan Program JKN,” kata Pujo usai bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Jumat (26/6/2026).

Pujo menjelaskan, BPJS Kesehatan telah membangun sistem anti kecurangan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Kesehatan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga strategis lainnya.

“Tata kelola yang baik menjadi fondasi kami dalam menjalankan Program JKN. Kami selalu berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mengelola DJS, sebagaimana ketentuan yang diatur regulasi. Setiap tahun kami juga diaudit oleh banyak pihak, mulai auditor internal, auditor independen, hingga auditor pemerintah, untuk memastikan pengelolaan DJS berjalan sesuai koridor regulasi,” katanya.

Selain membangun ekosistem anti kecurangan melalui kolaborasi lintas instansi, BPJS Kesehatan menerbitkan kebijakan tentang tata kelola pencegahan dan pendeteksian kecurangan, penguatan kompetensi SDM, serta penguatan sistem informasi. Edukasi budaya pencegahan kecurangan juga terus digencarkan kepada pegawai BPJS Kesehatan, peserta, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga mengembangkan whistleblowing system sebagai ruang aman bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk melaporkan indikasi pelanggaran. “Terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang telah konsisten memberikan dukungannya kepada BPJS Kesehatan dalam upaya penegakan kepatuhan stakeholders sesuai masing-masing kewajibannya, serta upaya pencegahan dan penanganan kecurangan yang mungkin terjadi dalam Program JKN. Harapan kami, Kejaksaan Agung dapat terus memberikan perlindungan hukum kepada BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugasnya,” ungkap Pujo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat juga meminta dukungan Kejaksaan Agung untuk menegakkan kepatuhan badan usaha sebagai pemberi kerja dalam memastikan seluruh pekerjanya terlindungi jaminan kesehatan. Apalagi jaminan kesehatan merupakan salah satu hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja.

“Badan usaha bertanggung jawab mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi seluruh pekerja dan anggota keluarganya. Jika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka produktivitas perusahaan dapat meningkat. Kami berharap ke depannya Kejaksaan Agung dapat mendukung upaya penegakan aturan bagi para pemberi kerja, termasuk mendorong aparat penegak hukum untuk menindak pemberi kerja yang melanggar aturan, sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait ramainya sorotan publik mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Saat dikonfirmasi mengenai kepastian skema pemotongan pajak yang tengah memantik diskusi hangat di kalangan pekerja tersebut, Purbaya mengatakan bahwa dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan otoritas perpajakan untuk meninjau kembali implementasi teknis di lapangan.

"Nanti saya cek lagi dengan Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto)," ujar Purbaya singkat saat ditemui di Kemenkeu, Jumat (26/6/2026).

Begini Perbedaan JHT dan JP, Dua Program Jamsostek yang Saling Melengkapi



Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan pajak atas manfaat JHT bukanlah regulasi baru. Langkah tersebut merupakan pelaksanaan dari aturan yang sudah lama sah diundangkan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Aturan ini sudah lama, diatur pada Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2010. Penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 21," tulis keterangan resmi akun Instagram @ditjenpajakri.

Usia Pensiun 59 Tahun Bisa Berbahaya: Jadi Beban Ekonomi hingga Stagnasi Karir Anak Muda



DJP menekankan bahwa dana JHT tidak pernah dipotong pajak setiap bulan dari upah atau gajian rutin karyawan, melainkan baru dikenakan pajak pada saat dana tersebut ditarik atau dicairkan oleh kepesertaan yang bersangkutan.

"Perlu ditekankan bahwa tunjangan hari tua ini tidak masuk ke dalam komponen penghasilan kena pajak dipotong setiap bulannya, sehingga tunjangan hari tua ini belum dikenakan pajak," sambung unggahan tersebut.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas JHT dibagi ke dalam dua kategori lini waktu:

1. Pencairan Maksimal Dua Tahun (Bersifat Final):

Tarif 0% untuk nominal klaim pencairan sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 5% untuk nominal klaim pencairan di atas Rp50 juta.

2. Pencairan Melewati Jangka Waktu Dua Tahun (Tarif Progresif non-Final):

Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif progresif diterapkan berdasarkan besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP):

Tarif 5% untuk lapisan PKP sampai dengan Rp50 juta.

Tarif 15% untuk lapisan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta.

Tarif 25% untuk lapisan PKP di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.

Tarif 30% untuk lapisan PKP di atas Rp500 juta.

Adapun kebijakan penarikan pajak ini menuai penolakan keras dari elemen buruh. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai pemotongan fiskal terhadap dana jaminan sosial tersebut sangat tidak berpihak pada nasib kaum pekerja, terutama bagi mereka yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi harian.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat menegaskan bahwa dana JHT murni merupakan simpanan mandiri para buruh yang disisihkan dari potongan upah bulanan mereka selama bertahun-tahun, bukan dana hibah atau bantuan dari kas negara.

“JHT adalah hak pekerja. Itu uang hasil keringat buruh yang dikumpulkan selama masa kerja untuk bekal hidup ketika sudah tidak bekerja lagi. Sangat tidak adil ketika pekerja sedang kesulitan ekonomi, terkena PHK, atau ingin menggunakan JHT sebagai modal usaha, justru masih dipotong pajak,” ungkap Mirah.

Mirah menambahkan, kebijakan ini mencederai rasa keadilan sosial. Selama berstatus sebagai karyawan aktif, buruh dinilai telah patuh menunaikan kewajiban perpajakan negara lewat setoran PPh 21 bulanan, di samping beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari konsumsi harian mereka.

Oleh sebab itu, serikat pekerja mendesak pemerintah untuk mengevaluasi aturan pemotongan pajak saat pencairan JHT demi menyelamatkan daya beli masyarakat di level akar rumput.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa usulan mengenai pembentukan pusat data dan informasi pertanggungan kesehatan terintegrasi, membutuhkan kajian lebih lanjut.

"Kami menyadari implementasinya memerlukan kajian lebih lanjut khususnya terkait pelindungan data pribadi, keamanan informasi, tata kelola data, serta kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor,” lanjut Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Para pelaku industri asuransi menyarankan agar pusat data tersebut dikembangkan seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di sektor perbankan, seiring dengan mulai diberlakukannya mekanisme Coordination of Benefit (CoB) yang memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

“OJK memandang usulan pembentukan pusat data informasi sebagai langkah yang positif untuk mendukung penguatan manajemen risiko, meningkatkan kualitas underwriting, dan juga mempercepat proses klaim, serta membantu mitigasi fraud dan adverse selection di industri asuransi kesehatan,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan pusat data tersebut serta menjamin pelindungan konsumen.

Coordination of Benefit (CoB) atau Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) merupakan mekanisme pembagian tanggung jawab penyelesaian klaim asuransi antara dua atau lebih penyedia asuransi, termasuk antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta.

Ogi menuturkan, implementasi mekanisme tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1117/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Selisih Biaya Oleh Asuransi Kesehatan Tambahan Melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan.

Untuk memperkuat implementasi mekanisme tersebut, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) dalam rapat pada 14 April 2026 memutuskan untuk membentuk satuan tugas (task force).

Satuan tugas tersebut melibatkan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), hingga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

“Itu kerangka (kerja) yang sudah kami lakukan, dan nanti di bulan Juli akan ada rapat koordinasi lanjutan KKSK, dan kami akan menyampaikan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang dicapai,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Usulan Komisioner Penjaminan Kesehatan Nasional untuk mewajibkan mahasiswa baru menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memicu respons dari parlemen. Kebijakan tersebut agar tidak menjadi beban baru yang menghalangi masyarakat miskin dalam mengakses bangku kuliah.

Anggota Komisi IX DPR RI dari PDIP Edy Wuryanto menekankan negara harus hadir dengan solusi konkret. Jika terdapat mahasiswa dari keluarga tidak mampu, pemerintah wajib memberikan mitigasi melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau integrasi dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Secara yuridis dan sosiologis, perlindungan kesehatan bagi mahasiswa memang sangat penting mengingat risiko penyakit bisa datang kapan saja, terlebih bagi mahasiswa yang merantau jauh dari keluarga. Namun, implementasinya di lapangan tidak boleh mengorbankan hak pendidikan.

"Pada hakikatnya, tidak boleh ada masyarakat miskin yang terhalangi mendapatkan pendidikan karena aturan ini. Negara harus hadir memberikan perlindungan sekaligus memastikan akses pendidikan tetap terbuka," katanya, Rabu (27/5/2026).

Karena itu, Edy mendesak kementerian terkait dan pihak kampus untuk mengambil langkah taktis:

- Sosialisasi Masif: Mengedukasi mahasiswa mengenai mekanisme layanan, hak peserta, dan tata cara mengakses fasilitas kesehatan agar publik memahami tujuan baik dari kebijakan ini.

- Advokasi Kemendikti Saintek: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus mengadvokasi seluruh rektor baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta agar aturan ini dipahami secara seragam dan tidak menjadi batu sandungan administratif.

- Penyesuaian Usia: Untuk mahasiswa yang telah menginjak usia 25 tahun, status kepesertaannya harus segera dilaporkan dan disesuaikan secara mandiri dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, usulan ini mencuat setelah pihak direksi penjaminan kesehatan mengajukan rencana kerja sama resmi kepada Kemendikti Saintek. Kebijakan ini dinilai krusial untuk memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi anak muda yang rentan terdampak pola hidup tidak sehat seperti penyakit maag dan tifus.

"Perguruan tinggi jangan sampai mengganggu atau menghalangi masyarakat mendapatkan akses pendidikan hanya karena persoalan kepesertaan JKN," ujar Edy.

Jakarta (ANTARA) - PT Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan mengintegrasikan aplikasi penjaminan untuk mempercepat layanan korban kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja melalui koordinasi data yang lebih efektif dan terintegrasi.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan kolaborasi itu dilakukan melalui peluncuran integrasi aplikasi Penjaminan Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan Lalu Lintas bersama BPJS Ketenagakerjaan.

"Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pelayanan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja," kata Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Peluncuran integrasi layanan tersebut dilakukan Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat disaksikan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien di RS Primaya Karawang, Jawa Barat.

Integrasi aplikasi itu menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan Jasa Raharja untuk menghadirkan proses penjaminan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

Melalui aplikasi yang saling terhubung, proses Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi penjaminan antara Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mempercepat pelayanan kepada korban dan mempermudah proses administrasi di fasilitas kesehatan.

Awaluddin, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud nyata integrasi perlindungan negara bagi masyarakat melalui sinergi dua lembaga yang sama-sama mendapat amanat untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat.

Menurutnya hal itu merupakan bentuk integrasi perlindungan negara yang bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, presisi, dan akurat bagi masyarakat, khususnya pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja.

"Integrasi aplikasi ini juga memperkuat ekosistem Aplikasi Jaminan Sosial Nasional melalui layanan yang semakin seamless dan terkoordinasi,” ujar Awaluddin.

Ia menambahkan integrasi tersebut akan mendorong efisiensi pelayanan antarinstansi sekaligus mengoptimalkan mekanisme Coordination of Benefit sehingga proses penjaminan dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih layanan.

Dia berharap inovasi itu tidak berhenti pada integrasi yang diluncurkan hari ini. Namun ke depan bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus mengembangkan berbagai inovasi layanan untuk memastikan perlindungan dasar bagi masyarakat dan pekerja

"Agar semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat yang nyata,” tambahnya.

Menurut Awaluddin, upaya peningkatan keselamatan transportasi bagi pekerja tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kepolisian, dunia usaha, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.

Karena itu, selain memperkuat layanan pascakecelakaan, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen memperluas program edukasi keselamatan berkendara sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menegaskan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencakup risiko saat pekerja menjalankan aktivitas di tempat kerja, tetapi juga melindungi pekerja dalam perjalanan berangkat kerja maupun perjalanan pulang ke rumah.

Menurutnya integrasi itu menjadi langkah penting guna memastikan para pekerja terlindungi secara seamless lewat kemudahan pertukaran informasi dan data antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja.

"Ini bukti negara hadir memberikan perlindungan terbaik bagi para pekerja Indonesia,” ujar Saiful.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, dari sekitar 318 ribu kasus kecelakaan kerja yang tercatat, sekitar 28 persen atau lebih dari 87 ribu kasus terjadi di lalu lintas.

Sebagian besar kasus tersebut terjadi dalam perjalanan berangkat kerja, perjalanan pulang kerja, maupun aktivitas pekerjaan yang menggunakan sarana transportasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Dewan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJSN) Muttaqien yang juga hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi sinergi antara kedua institusi dalam menghadirkan layanan lebih baik dan efisien.

"Aplikasi ini tentu kami harapkan berjalan lebih baik dan memastikan semua layanan tercipta dengan lebih baik dan lebih efisien kedepannya," ujar Muttaqien.

Melalui integrasi aplikasi itu, kedua lembaga juga memperkuat integrasi data dan koordinasi pelayanan agar proses administrasi penjaminan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, termasuk memberikan kemudahan bagi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dalam proses pelayanan kepada peserta.

Kegiatan peluncuran tersebut juga dirangkaikan dengan edukasi dan kampanye safety riding sebagai bagian dari penguatan budaya keselamatan berkendara dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, mengingat kecelakaan di jalan raya masih menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi pekerja Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KARAWANG - PT Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi meluncurkan Integrasi Aplikasi Penjaminan Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan Lalu Lintas. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan pelayanan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja.

Peluncuran integrasi layanan tersebut dilakukan langsung oleh Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, disaksikan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien di RS Primaya Karawang, Jabar, Senin (25/5/2026). Integrasi aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang dilakukan Jasa Raharja untuk menghadirkan proses penjaminan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat. Jasa Raharja Sosialisasikan JRKu, Dorong Pelaporan Kecelakaan Lebih Cepat dan Mudah

Melalui aplikasi yang saling terhubung, proses Coordination of Benefit (CoB) atau koordinasi penjaminan antara Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mempercepat pelayanan kepada korban dan mempermudah proses administrasi di fasilitas kesehatan. ”Kolaborasi tersebut merupakan wujud nyata integrasi perlindungan negara bagi masyarakat melalui sinergi dua lembaga yang sama-sama mendapat amanat untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat,” kata Muhammad Awaluddin.

Menurutnya, kolaborasi antara PT Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk integrasi perlindungan negara yang bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, presisi, dan akurat bagi masyarakat, khususnya pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hubungan kerja. ”Integrasi aplikasi ini juga memperkuat ekosistem Aplikasi Jaminan Sosial Nasional melalui layanan yang semakin seamless dan terkoordinasi,” ujarnya.

Ia menambahkan integrasi tersebut akan mendorong efisiensi pelayanan antarinstansi sekaligus mengoptimalkan mekanisme Coordination of Benefit sehingga proses penjaminan dapat berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih layanan. “Harapannya, inovasi ini tidak berhenti pada integrasi hari ini saja. Ke depan, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan akan terus mengembangkan berbagai inovasi layanan untuk memastikan perlindungan dasar bagi masyarakat dan pekerja Indonesia semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat yang nyata,” tambahnya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menegaskan perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencakup risiko saat pekerja menjalankan aktivitas di tempat kerja. Namun juga melindungi pekerja dalam perjalanan berangkat kerja maupun perjalanan pulang ke rumah.

Menurutnya, integrasi ini menjadi langkah penting karena BPJS Ketenagakerjaan ingin memastikan bagaimana para pekerja kami terlindungi secara seamless lewat kemudahan pertukaran informasi dan data antara BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja. Dengan demikian Coordination of Benefit dapat kita koordinasikan jauh lebih baik. ”Ini bukti negara hadir memberikan perlindungan terbaik bagi para pekerja indonesia,” jelasnya.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Sepanjang 2025, dari sekitar 318.000 kasus kecelakaan kerja yang tercatat, sekitar 28% atau lebih dari 87.000 kasus terjadi di lalu lintas. Sebagian besar kasus tersebut terjadi dalam perjalanan berangkat kerja, perjalanan pulang kerja, maupun aktivitas pekerjaan yang menggunakan sarana transportasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggota DJSN, Muttaqien juga mengapresiasi sinergi antara kedua institusi dalam menghadirkan layanan lebih baik dan efisien. Pihaknya sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Raharja dengan terbangunnya integrasi sistem antara kedua lembaga ini. ”Aplikasi ini tentu kami harapkan berjalan lebih baik dan memastikan semua layanan tercipta dengan lebih baik dan lebih efisien kedepannya,"ujarnya.

Melalui integrasi aplikasi ini, kedua lembaga juga memperkuat integrasi data dan koordinasi pelayanan agar proses administrasi penjaminan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Termasuk memberikan kemudahan bagi Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) dalam proses pelayanan kepada peserta.

Kegiatan peluncuran tersebut juga dirangkaikan dengan edukasi dan kampanye safety riding sebagai bagian dari penguatan budaya keselamatan berkendara dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, mengingat kecelakaan di jalan raya masih menjadi salah satu risiko utama yang dihadapi pekerja Indonesia. Menko Cak Imin Resmi Lantik Dirut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026-2031

Menurut Awaluddin, upaya peningkatan keselamatan transportasi bagi pekerja tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kepolisian, dunia usaha, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Karena itu, selain memperkuat layanan pascakecelakaan, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan juga berkomitmen memperluas program edukasi keselamatan berkendara sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya.

Ke depan, Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memperkuat inovasi layanan, transformasi digital, dan koordinasi antar-lembaga guna menghadirkan aplikasi perlindungan yang semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pekerja Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan BPJS Ketenagakerjaan perlu mengambil peran lebih sentral sebagai motor penggerak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan fokus utama pada upaya pencegahan kecelakaan kerja di Indonesia.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai upaya pencegahan perlu terus diperkuat agar perlindungan pekerja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data 2025, tercatat sebanyak 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung kematian dan 4.133 kasus menyebabkan cacat fungsi maupun cacat total.

“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Menaker juga menyoroti data Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang tercatat sebanyak 158 kasus. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan karena masih terdapat tantangan dalam pelaporan kasus.

Selain itu, data global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menunjukkan bahwa sebagian besar kematian pekerja berkaitan dengan penyakit akibat kerja yang dipengaruhi lingkungan kerja.

“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan oleh sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan,” kata Yassierli.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan tiga pekerjaan rumah (PR) besar untuk segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, Memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim.

“Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif lewat pelatihan berbasis wilayah dan ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur,” ujar dia.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan kesiapannya untuk segera menyusun pembahasan teknis mendalam.

Langkah cepat yang akan diambil meliputi mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga desain program pencegahan yang lebih efektif.

“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia,” ujar Saiful.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan, fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Secara tahunan (year-on-year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” kata Ogi.

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

“Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial,” ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

“Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat,” ucap Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Kardiologi Emirates Indonesia di K ota Solo, Jawa Tengah resmi melayani pasien BPJS Kesehatan. Melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit ini diharapkan dapat menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan jantung secara komprehensif.

Direktur RS Kardiologi Emirates Indonesia, Dr Ali Zaenal Abidin, Sp.JP mengatakan, rumah sakit ini merupakan tipe A khusus jantung yang mempunyai 100 bed. Layanan yang disediakan mulai dari pelayanan poliklinik spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung sub spesialis, maupun konsultan dan polis spesialis.

"Kami di sini juga memiliki pelayanan IGD kegawatdaruratan dan rawat inap intensive care, disertai dengan alat-alat canggih seperti CRRT, ventilator, ECMO dan ruang isolasi khusus," kata Ali Zaenal Abidin saat Launching Pelayanan BPJS RS Kardiologi Emirates Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Hadir dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo Respati Ardi; Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari. Juga hadir secara daring, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba; Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono; Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al-Dhaheri; Dubes Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Judha Nugraha.

Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 19 November 2025. Rumah sakit bertaraf internasional ini, merupakan hasil hibah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) senilai Rp417,3 miliar yang menjadi simbol nyata persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Lebih lanjut Ali Zaenal Abidin mengatakan, pihaknya juga melayani untuk pelayanan CATNAP untuk kegawatdaruratan jantung yang didukung oleh spesialis jantung pembuluh darah, spesialis bedah torak kardiofaskular dan spesialis bedah faskular. Pihaknya juga melakukan pelayanan untuk operasi oleh dokter spesialis bedah torak kardiofaskular dan dokter bedah faskular.

"Di sini juga dilakukan pelayanan penunjang untuk penunjang diagnostik, rehabilitasi, pelayanan laboratorium dan hemodialisa," ucapnya.

Untuk SDM RS Kardiologi Emirates Indonesia, lanjutnya, merupakan integrasi antara Rumah Sakit Pusat Dokter Sarjito dan tenaga kesehatan dari Pemkot Surakarta. Pihaknya juga melakukan perekrutan baru dokter-dokter part timer untuk melakukan pelayanan lebih lanjut dan paripurna.

Lebih jauh dijelaskan, semenjak Oktober 2025 hingga April 2026 Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia sudah melayani 1.053 pasien yang didominasi rawat jalan maupun outpatient pasien, dan pasien untuk kebutuhan pelayanan penunjang, seperti radiologi maupun imaging yang lainnya.

"Salah satu unggulan kami adalah untuk medical check up kasus jantung. Lalu memang saat ini untuk pasien rawat inap kami semakin lama semakin bertambah," tuturnya.

Pihaknya yakin dengan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, total pasien rawat inap akan menaik. Rumah sakit selama ini telah melakukan berbagai tindakan kompleks hingga tindakan koroner, struktural jantung hingga ablasi aritmia. Selain itu juga tindakan-tindakan lain, seperti operasi, pergantian katup, pergantian penambalan pada lubang jantung hingga operasi bypass.

Dikatakannya, rumah sakit telah melakukan operasi jantung pertama pada 10 Desember 2025. Setelah itu, juga dilakukan proses kredensial BPJS yang selanjutnya pada 1 Mei 2026 telah menandatangani perjanjian kerja sama. Diharapkan pada Mei 2026, terdapat integrasi dari pasien-pasien dari jaminan kesehatan nasional.

"Dengan sudah dilakukannya kerja sama dengan BPJS Kesehatan, rumah sakit ini dapat menjangkau semua masyarakat Indonesia, khususnya warga Solo Raya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jantung secara komprehensif," tegasnya.

Ali Zaenal Abidin menambahkan, rumah sakit dapat berkembang karena dukungan dari berbagai kalangan. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Uni Emirat Arab, Kementerian Kesehatan, Pemkot Solo, BPJS Kesehatan dan Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Dr Sajito yang telah memberikan dukungan hingga saat ini.

Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan mengawal pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia agar selalu prima untuk masyarakat. Penyakit jantung merupakan salah satu tantangan kesehatan yang utama di Indonesia. Sehingga keberadaan fasilitas kesehatan yang modern, namun inklusif dan humanis, diperlukan untuk melayani warga tanpa membeda-bedakan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Debbie Nianta Musigiasari mengatakan, RS Kardiologi Emirates Indonesia merupakan RS yang ke-55 yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mendorong pengelola dan pekerja di Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan seiring akan dimulainya operasional koperasi di berbagai daerah.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan Kementerian Koperasi menggandeng BPJS Ketenagakerjaan guna memastikan para pekerja di lingkungan Kopdes Merah Putih memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kopdes Merah Putih banyak sekali memberikan lapangan pekerjaan, termasuk pengelola koperasi mulai dari manajer, tenaga keamanan, keuangan, seluruh unit kegiatan langsung maupun tidak langsung itu bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menkop dalam acara penandatanganan kerja sama di Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menambahkan kepesertaan nantinya diharapkan mencakup pengurus, pekerja, hingga anggota yang memiliki aktivitas kerja di Kopdes Merah Putih.

“Iya, jadi pasti pengurus, pekerja dan anggota koperasi yang memiliki aktivitas kerja. Itu yang akan kita harapkan untuk dapat perlindungan tenaga kerja,” kata dia.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai sumber iuran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Selain BPJS Ketenagakerjaan, Kemenkop juga menggandeng Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam memperkuat peran koperasi.

Menurut Ferry, kerja sama dengan BKKBN dilakukan untuk mendorong kelompok binaan masyarakat agar dapat berkembang menjadi badan usaha koperasi.

Selain itu, ia menyebut koperasi desa juga akan diperluas fungsinya sebagai pusat layanan masyarakat, termasuk layanan pengaduan dan perlindungan perempuan serta anak melalui kerja sama dengan KemenPPPA.

Dalam mendukung pembiayaan usaha koperasi dan kelompok masyarakat, Menkop menyebut Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan akan turut dilibatkan.

Sementara itu, BSN dilibatkan untuk membantu peningkatan standar produk koperasi agar mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.

“Banyak sekali produk-produk koperasi ini membutuhkan standar yang memungkinkan nanti produk ini bisa bersaing secara baik, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri,” kata Menkop.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menaker Yassierli mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan, seperti diskon iuran 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal.

Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses perlindungan sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Melalui keringanan iuran ini, kami ingin memastikan semakin banyak pekerja informal dapat terlindungi. Iuran boleh lebih ringan, tetapi manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan manfaat jaminan sosial tidak hanya berupa santunan, tetapi juga mencakup perlindungan jangka panjang bagi keluarga pekerja, termasuk beasiswa bagi anak.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, lanjut Yassierli, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, untuk mendapatkan perlindungan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun pemerintah telah menyalurkan santunan jaminan sosial senilai Rp435.624.820 kepada ahli waris korban kecelakaan kereta api, setelah korban tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan segmen BPU.

Menaker menekankan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko.

"Ahli waris pekerja sektor informal yang mengalami musibah kecelakaan menerima manfaat jaminan sosial dengan total lebih dari Rp435 juta. Ini bukti bahwa perlindungan sosial harus dapat dirasakan semua pekerja tanpa terkecuali," ujar Yassierli.

Santunan tersebut diberikan kepada Baskoro Aji (31), suami yang ahli waris almarhumah Tutik Anitasari (31), yang menjadi salah satu korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 29 April 2026.

Almarhumah meninggalkan seorang suami dan anak balita.

Rincian manfaat yang diterima meliputi JKK sebesar Rp235.238.400, santunan pemakaman Rp10.000.000, Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp11.886.420, serta beasiswa bagi anak senilai Rp166.500.000.

Kasus tersebut, lanjut Yassierli, menunjukkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan manfaat jaminan sosial memberikan kepastian perlindungan bagi keluarga pekerja saat menghadapi risiko.

"Manfaat ini memastikan keluarga pekerja tetap memiliki jaminan ekonomi sehingga dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih terjamin," ujar Saiful.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026