#30 tag 24jam
PPATK Analisis Aliran Dana Rp2.085 Triliun Sepanjang 2025, Naik 42%
PPATK analisis aliran dana Rp2.085 triliun di 2025, naik 42% dari 2024. Data dari 994 analisis, 17 pemeriksaan, dan 529 informasi ke penyidik. [233] url asal
#ppatk #aliran-dana #dana-2025 #dana-triliun #analisis-dana #peningkatan-dana #laporan-ppatk #ppatk-2025 #ppatk-indonesia #ppatk-laporan #ppatk-analisis #ppatk-korupsi #ppatk-transaksi #ppatk-tppu #ppa
(Bisnis.Com - Terbaru) 03/02/26 10:50
v/123703/
Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah menganalisis perputaran dana sebesar Rp2.085 triliun sepanjang 2025.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan data tersebut diperoleh dari 994 hasil analisis, 17 Hasil Pemeriksaan, dan 529 Informasi kepada penyidik dan Kementerian/Lembaga terkait.
"Total perputaran dana yang dianalisis sebesar Rp2.085,48 triliun, meningkat 42,88% dari 2024 sebesar Rp1.459,65 triliun," ujar Ivan saat raker dengan Komisi III DPR RI, Selasa (3/2/2026).
PPATK, kata Ivan, sebagai focal point rezim anti anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia telah menerima 43.723.386 laporan.
Jumlah itu pun meningkat 25,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 35.650.984 lapran.
"PPATK Sepanjang 2025, PPATK sebagai focal point rezim APUPPT PPSPM telah menerima 43.723.386 laporan, meningkat 25,5% dari 2024 sebesar 35.650.984 laporan," imbuhnya.
Adapun, Ivan menegaskan bahwa pihaknya telah berkontribusi dalam penguatan jalannya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi melalui analisis dana terkait TPPU.
Kemudian, analisis transaksi untuk memberantas narkoba, judi onlie, perdagangan orang hingga Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Peran kelembagaan PPATK ditunjukkan melalui kolaborasi penguatan Pihak Pelapor, pemberantasan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi, narkotika, judi online, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya, serta TPPT, dan penyampaian Rekomendasi, yang mendukung pencapaian 1 tahun Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.
Kemendagri Pelototi TKD Rp10,6 Triliun Daerah Terdampak Bencana Sumatra
Kemendagri akan memperketat pengawasan penggunaan dana TKD Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. [317] url asal
#kemendagri #dana-tkd #anggaran-tkd #aceh #sumut #sumbar #pengawasan-dana #transfer-ke-daerah #bencana-sumatra #pemulihan-ekonomi #penanggulangan-bencana #mendagri #wamendagri #dana-triliun #rekonstruk
(Bisnis.Com - Terbaru) 20/01/26 16:45
v/108609/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatra.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil guna memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar secara khusus digunakan untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Jumlahnya sekitar Rp10,6 triliun. Kita akan awasi itu, kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (19/1/2026).
Bima menekankan bahwa anggaran jumbo ini merupakan kompensasi strategis agar pemulihan ekonomi dan penanggulangan bencana di Sumatra tidak terhambat kendala fiskal.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.
"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun," jelasnya.
Adapun, perincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.
Mendagri menjelaskan, dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.
Dia juga memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)