Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan penambahan dana transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,15 triliun serta peningkatan fleksibilitas pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melalui keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Selasa, mengatakan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama merealisasikan pembangunan, terutama pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Senin (13/4) kemarin saat pertemuan gubernur se-Tanah Papua dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, saya sudah sampaikan usulan dimaksud,” kata Dominggus.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan TKD Rp1,15 triliun dari total pagu 2026 untuk pemerintah provinsi sebesar Rp3,64 triliun mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta dukungan pembiayaan infrastruktur.

Pemerintah provinsi juga mendorong agar DBH minyak dan gas (migas) dalam kerangka Otsus dapat dikelola lebih fleksibel dengan opsi dikeluarkan dari kategori dana TKD atau tetap dalam skema dimaksud namun ruang pemanfaatannya lebih luas.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjawab keterbatasan anggaran serta mempercepat pembangunan di Papua Barat,” ujar dia.

Pada aspek penggunaan dana Otsus, menurut dia, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah kebijakan, antara lain pengakuan belanja hibah keagamaan sebagai bagian dari sektor pendidikan dan dukungan pembinaan olahraga untuk pembangunan sumber daya manusia.

Kemudian, pembiayaan kegiatan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang merupakan lembaga kultur orang asli Papua, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kami usulkan beberapa kebijakan strategis yang dapat dibiayai dari dana Otsus,” ujar Dominggus.

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi juga menyampaikan agar kebijakan pengelolaan dana Otsus lebih mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, termasuk tingginya indeks kemahalan konstruksi dan tantangan pembangunan di wilayah terpencil.

Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama orang asli Papua (OAP) di seluruh wilayah Papua Barat.

“Dukungan kebijakan fiskal yang lebih adaptif akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” kata Dominggus.

Pertemuan Gubernur Papua Barat dengan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan turut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa dan Plt Kepala Bappeda Papua Barat Charlie Danny Heatubun.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution merespons pembatalan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) Sumut Tahun Anggaran 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menegaskan TKD 2026 yang akan dikembalikan pemerintah pusat difokuskan untuk percepatan pemulihan pascabencana, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat terhenti karena bencana.

"Kami, Pemprov Sumut, mudah-mudahan berkomitmen menggunakan TKD yang dikembalikan untuk pemulihan dampak bencana, baik fisik maupun ekonomi," kata Bobby di Medan, dikutip Selasa (20/1/2026).

Bobby pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kebijakannya mendukung daerah mempercepat penanganan pascabencana.

Dia juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang disebutnya ikut memperjuangkan pengembalian TKD khususnya ke Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Bobby berharap pengembalian utuh TKD ke Sumut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh daerah.

"Ini yang kita inginkan agar semua bisa merasakan. Saya minta daerah-daerah jangan mengeluh lagi, jangan manja lagi. Ini Presiden sudah memberi perhatian, buktikan. Jangan dikecewakan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sebelumnya memangkas anggaran TKD tahun 2026 ke sejumlah daerah, termasuk Sumut yang kena pangkas sekitar Rp1,1 triliun.

Pascabencana yang melanda 3 provinsi sekaligus pada 25 November 2025, muncul desakan kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan pemangkasan TKD.

Bobby Nasution menjadi salah satu kepala daerah yang memberi masukan terkait pembatalan TKD kepada Pemerintah Pusat.

Dalam Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra beberapa waktu lalu, Bobby menyebut Pemprov telah melakukan pergeseran anggaran tahun 2026 sebesar Rp430 miliar untuk mendukung pemulihan sektor terdampak bencana.

Namun, dia berharap pemerintah pusat dapat lebih mendukung upaya yang dilakukan Pemprov dengan membatalkan pemangkasan TKD ke Sumut.

"Pemprov Sumut bersama DPRD telah mengesahkan pergeseran anggaran sebesar Rp430 miliar lebih dalam menanggapi bencana. Sebagai tambahan, kami mohon izin agar TKD kami dikembalikan. Cukup daerah yang terdampak bencana dulu saja," kata Bobby dalam rapat tersebut dilansir dari Instagram resminya, Selasa (20/1/2026).

Merespons permintaan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk membatalkan pemangkasan anggaran TKD ke 3 provinsi terdampak bencana.

Dilansir dari Antara, dana TKD ketiga provinsi tahun anggaran 2026 bakal dikembalikan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor. Total pengembalian TKD mencapai Rp10,6 triliun.

Rincian pengembalian TKD tersebut yakni Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten kota; dan Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatra Barat dan 19 kabupaten/ kota.

Sedangkan untuk Sumut dan 33 kabupaten/kota, TKD 2026 akan dikembalikan senilai Rp6,3 triliun. Besaran TKD ke tiga provinsi beserta kabupaten/kota disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, mulai dari perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di 3 provinsi.

"Pesan Pak Presiden, jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah," ujar Mendagri di Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatra.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil guna memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar secara khusus digunakan untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Jumlahnya sekitar Rp10,6 triliun. Kita akan awasi itu, kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (19/1/2026).

Bima menekankan bahwa anggaran jumbo ini merupakan kompensasi strategis agar pemulihan ekonomi dan penanggulangan bencana di Sumatra tidak terhambat kendala fiskal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.

"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun," jelasnya.

Adapun, perincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.

Mendagri menjelaskan, dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.

Dia juga memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah.

“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan merelaksasi anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.

"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.

"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.

Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.

Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi daerah-daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Seperti diketahui, pagu anggaran TKD pada APBN 2026 sebelumnya ditetapkan hingga sekitar 24% lebih rendah dari APBN 2025. Tahun depan, keseluruhan TKD mencapai hanya Rp699 triliun dari APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

Usai bencana banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Purbaya menyebut pemerintah pusat akan merelaksasi sejumlah dana TKD yang sebelumnya dipotong pada saat penetapan APBN 2026.

Akan tetapi, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak memerinci dana apa saja yang akan direlaksasi dalam TKD itu.

"Terus 2026 juga untuk daerah-daerah kena bencana akan ada relaksasi yang dananya ke daerah yang kami potong itu. Kami longgarkan supaya mereka bisa bangun. Jadi enggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain itu, Purbaya turut mengungkap kementeriannya sudah menyisir APBN 2026 dan bisa menyisihkan Rp60 triliun dari hasil efisiensi belanja operasional kementerian/lembaga. Hasil penyisiran itu berasal dari sejumlah anggaran program hingga rapat yang dinilai olehnya bisa diperketat.

"Masih banyak program-program yang enggak jelas, rapat enggak jelas. Udah kami sisir semuanya. Sebelum bencana udah kami kumpulkan Rp60 triliun dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apae nggak," terangnya.

Untuk itu, lanjut Purbaya, kebutuhan rehabilitasi pascabencana di Sumatra senilai Rp51,8 triliun sebagaimana dilaporkan BNPB dan Kementerian PU bisa dipenuhi dari hasil efisiensi APBN tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mencatat data sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula, yakni senilai Rp51,82 triliun.

Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila mengacu pada nilai perkiraan anggaran yang dibutuhkan, tingkat kerusakan paling besar terdampak yakni Aceh di mana dibutuhkan anggaran sekitar Rp25,41 triliun.

"Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun," ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah pusat masih melakukan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, termasuk bagi Kabupaten Jembrana, Bali.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menjelaskan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat akan mengalami penurunan sangat signifikan.

“Penurunan TKD tahun depan mencapai Rp99,4 miliar dibanding tahun 2025. Ini angka yang sangat besar dan tentu berdampak bagi Jembrana yang kapasitas fiskalnya terbatas,” jelas Kembang, dikutip pada Senin (24/11/2025).

Sejumlah pos pendanaan strategis dipastikan hilang pada 2026, antara lain DAU Pendidikan sebesar Rp31,6 miliar, DAU Kesehatan Rp11,5 miliar, DAU PPPK Rp14,1 miliar, yang selama ini menjadi penopang pembiayaan layanan dasar dan pembayaran gaji PPPK. Selain itu, DAU block grant turut menyusut Rp13,1 miliar, insentif fiskal Rp14,6 miliar juga tidak lagi dialokasikan, serta pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bagi hasil pajak provinsi turun sekitar Rp33 miliar.

Menghadapi tekanan fiskal tersebut, bupati menegaskan perlunya perubahan pola pikir seluruh aparatur.

“Kami harus menggunakan anggaran dengan super-super ketat. Tidak ada pemborosan, mulai dari belanja ATK, BBM, makan minum, pemeliharaan gedung dan kendaraan, hingga belanja besar,” kata Kembang.

Kembang juga meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan tarif yang berpotensi membebani masyarakat. Potensi PAD yang belum tergarap diminta dimaksimalkan, termasuk meminimalkan kebocoran pendapatan.

Meski berada dalam tekanan fiskal, Pemkab Jembrana berkomitmen mempertahankan program-program pro rakyat seperti rumah singgah, fasilitas PMI, antar jemput pasien, santunan kematian, uang penunggu pasien, bedah rumah, bedah warung, dan sejumlah program prioritas lainnya. Hanya saja, akan dilakukan penyesuaian pada volume kegiatan maupun nominal bantuan.

“Pemkab juga berupaya menjaga kesejahteraan ASN, terutama agar TPP tidak tergerus penurunan TKD. Selain itu, pemerintah tetap memperjuangkan nasib tenaga Non ASN agar mendapat kepastian status,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Kembang mengungkapkan bahwa pada tahun ini Pemkab Jembrana telah mengangkat 601 pegawai Non ASN menjadi PPPK Penuh Waktu. Sementara itu, sebanyak 1.453 pegawai Non ASN lainnya yang telah mengabdi minimal dua tahun diusulkan dan kini resmi menjadi PPPK Paruh Waktu per 1 Oktober 2025.

Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah sementara hanya mampu memberikan gaji setara dengan yang diterima sebelumnya.

“Kami mohon maaf karena belum bisa meningkatkan penghasilan. Ke depan, dengan peningkatan PAD, astungkara dapat dirumuskan skema gaji yang lebih baik,” kata Bupati Kembang.

Bupati juga mengingatkan soal etika kerja di lingkungan Pemkab Jembrana. Semua unsur ASN—baik PNS, PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, maupun tenaga outsourcing—diminta bekerja solid tanpa merasa lebih tinggi dari yang lain.

“Jangan ada yang memperlakukan PPPK atau outsourcing seenaknya. Saya dan Pak Wakil juga tenaga kontrak, hanya saja masa kontraknya lima tahun dan bisa diperpanjang,” ujarnya.

Dia meminta seluruh pegawai menghindari perintah-perintah yang di luar tugas kedinasan, seperti menyuruh menjemput anak atau membeli makan siang. Bupati menegaskan bahwa kinerja akan menjadi tolok ukur utama. Bagi PNS, kinerja akan berpengaruh pada promosi dan mutasi, sementara bagi PPPK menjadi dasar perpanjangan kontrak.

“Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak memberikan hasil nyata,” ujar Kembang.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan tahun depan.

Pasalnya, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 disebut akan dipangkas hingga Rp433 miliar.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan upaya lobi ke pemerintah pusat agar pemotongan dana TKD tersebut dapat dikurangi.

Menurutnya, potongan anggaran sebesar itu akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan berbagai program pembangunan di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

“Sampai saat ini kami masih berupaya agar TKD itu tidak dipotong sebanyak itu. Karena jumlah tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Kami masih berjuang agar tidak sebesar itu,” ujarnya Rabu (29/10/2025).

Agung menjelaskan, apabila pengurangan TKD tetap dilakukan lebih dari Rp400 miliar, maka Pemko Pekanbaru harus melakukan penyesuaian anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa program prioritas bahkan berpotensi tertunda akibat keterbatasan fiskal.

“Kalau memang pemotongan sebesar itu terjadi, mau tidak mau setiap OPD akan mengalami penyesuaian anggaran. Bahkan bisa berimbas pada belanja pegawai,” jelasnya.

Ia mencontohkan, kebijakan efisiensi sebelumnya seperti pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah terasa berat bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Pekanbaru. Karena itu, pengurangan TKD dalam jumlah besar tentu akan menjadi tantangan serius dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Meski demikian, Agung menegaskan Pemko tidak tinggal diam. Pemerintah kota akan fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami akan berupaya meningkatkan PAD agar pembangunan tetap berjalan. Kami juga berharap semua pihak memahami situasi ini dan bersama-sama mencari solusi. DPRD juga kami harapkan bisa ikut berupaya agar pembangunan di Pekanbaru tidak terganggu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mengungkapkan pemangkasan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) 2026 berpotensi memberikan dampak terhadap keberlangsungan UMKM di daerah.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menyampaikan bahwa pemerintah memangkas besaran TKD tahun depan sekitar 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864 triliun, alias tersisa Rp650 triliun.

Menurutnya, hal ini akan berdampak terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah yang mewajibkan setidaknya 40% anggaran dibelanjakan melalui UMKM maupun koperasi setempat.

“Sebanyak 75,2% [dana TKD] kalau dibagi atas 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, kalau toh dibelanjakan sebesar 40%, maka hanya [menghasilkan] Rp3 juta per UMKM per tahun,” kata Edy dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dia menjelaskan, jumlah itu dapat lebih rendah lagi apabila pemerintah daerah tak memenuhi ketentuan porsi belanja 40% untuk UMKM.

Edy lantas mempertanyakan bagaimana pemangkasan dana TKD ini dapat menggerakkan UMKM di daerah. Meskipun belum menemukan jalan keluar, dia menyebut bahwa pelaku UMKM terus belajar menyesuaikan diri atas situasi tersebut.

“Namun, berapa pun nilainya, UMKM belajar untuk menyesuaikan dampak dan efek pengganda daripada transfer ke daerah itu,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Subandono menampik bahwa belanja pemerintah untuk UMKM dipangkas.

Subandono berujar bahwa alokasi APBN untuk mendukung UMKM justru meningkat setelah pandemi Covid-19 mendera.

Perinciannya, sebanyak Rp26 triliun digelontorkan untuk UMKM pada 2022, meningkat menjadi Rp44,6 triliun pada 2023. Lalu, menyentuh Rp47,8 triliun pada 2024 dan diproyeksikan menjadi Rp56,4 triliun pada akhir 2025.

“Kalau tadi ada isu transfer ke daerahnya turun, bagaimana UMKM? Sebenarnya tidak. Karena belanja pusat, APBN, dan belanja daerah adalah satu kesatuan, saling melengkapi. Kalau dana di daerah kurang, kita bisa lihat di skema dana di pusat,” terangnya dalam forum yang sama.

Bisnis.com, SURABAYA — DPRD Jawa Timur meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) yang diterima Jatim pada 2026 mendatang.

Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Musyafak Rouf menjelaskan bahwa pengurangan dana TKD Rp2,8 triliun untuk pemerintah provinsi (Pemprov) dan Rp17,5 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota akan berdampak besar pada pembangunan serta pelayanan publik. Untuk itu, dia berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi pemangkasan tersebut.

"Kami berharap Menteri Keuangan dapat meninjau kembali atau mengevaluasi [pengurangan] dana TKD ke Jatim. Baik yang diterima pemprov maupun pemkab atau pemkot di Jatim. Dana ini sangat krusial dan diandalkan daerah untuk pembangunan. Kalau ada pemangkasan, tentunya akan berdampak pada pembangunan dan layanan masyarakat," tutur Musyafak, Senin (20/10/2025).

Musyafak menegaskan, fokus pembangunan nasional pada tahun 2026 sangat besar karena pemerintah daerah didorong pula untuk mensukseskan program strategis nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah program tersebut antara lain adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional, program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Musyafak menyebut bahwa pelaksanaan program tersebut juga bergantung pada stimulus anggaran daerah.

Tak hanya program prioritas nasional, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain di Provinsi Jawa Timur juga membutuhkan dukungan anggaran.

“Semua daerah sedang berjuang meningkatkan PAD, terutama Pemprov Jatim, yang kini terimbas kebijakan opsen pajak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Yang mana pemprov hanya dapat 40% dari perolehan pajak kendaraan bermotor. Artinya, kita kehilangan Rp 4,8 triliun,” jelasnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, pemangkasan TKD Rp2,8 triliun juga dikhawatirkan berdampak pada pengelolaan anggaran di Pemprov Jatim. Seperti pengurangan anggaran belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur.

Berdasarkan data yang dihimpun, Provinsi Jawa Timur menerima TKD sebanyak Rp11,4 triliun pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2026, berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan No S-62/PK/2025 tentang Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah, Jawa Timur hanya akan menerima TKD sebesar Rp8,8 triliun, atau turun sebesar 24,21%.

“Meski itu sudah ada mandatory spending-nya, tapi kalau anggarannya memang terbatas, bukan tidak mungkin imbasnya juga akan mengurangi belanja di sektor strategis khususnya pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Kalau sampai itu terjadi tentu yang menjadi korban adalah masyarakat. Kami sangat tidak ingin hal itu terjadi," tegasnya.

Lebih lanjut, ia pun berharap pemerintah pusat bisa kembali meninjau ulang besaran pemangkasan TKD itu, baik yang diterima Pemprov dan Pemkab ataupun Pemkot di Jatim, sehingga pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat tidak terpengaruh.

"Kami akan mencoba melobi juga ke [pemerintah] pusat agar bagaimana caranya TKD untuk Jatim tidak sampai sebesar itu," ucapnya.

Selain itu, Musyafak juga menyinggung opsi terkait peningkatan persentase Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dari 3% menjadi 10% yang sempat disuarakan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, opsi tersebut dapat dikomunikasikan guna menutup kekurangan anggaran daerah akibat kebijakan pemangkasan TKD.

"Kami akan bicarakan ke [pemerintah] pusat, baik nilai pemangkasan TKD maupun opsi lain yang mungkin bisa diambil,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia mempercepat realisasi belanja daerah, terutama dari dana Transfer ke Daerah (TKD) yang hingga kini belum terserap optimal. Ia menegaskan tiga hal penting kepada Tim Pengelola Dana (TPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar sisa anggaran yang mengendap dalam rekening pemerintah daerah tidak terus menumpuk dan menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD.

Pertama, Purbaya meminta Pemda mengelola dana yang menumpuk di bank dengan bijak, cukup menyimpan dana secukupnya untuk kebutuhan rutin. Ia mengungkapkan masih ada Rp233,97 triliun dana Pemda yang mengendap di perbankan hingga September 2025, mayoritas berasal dari TKD.

Sementara itu, belanja daerah dari APBD justru terkontraksi 13,1 persen secara tahunan (yoy) pada periode yang sama. Realisasi belanja baru Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.289,3 triliun.

“Tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja bantu ekonomi daerah,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diikuti secara daring, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menilai perlu ada sistem transfer anggaran yang lebih cepat dari pusat ke daerah agar Pemda tidak perlu menimbun dana dalam jumlah besar.

“Mungkin ke depan dipikirkan sistem transfer yang lebih cepat, hitungan hari. Jadi daerah enggak usah menumpuk uangnya di sana (di bank). Mereka habiskan saja sesuai anggaran, kalau kurang bisa langsung minta lagi ke pusat,” ujarnya.

Kedua, ia meminta pemerintah daerah segera mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun untuk membelanjakan anggaran. Menurutnya, kebiasaan menumpuk kegiatan di penghujung tahun sering membuat belanja tidak efisien dan menurunkan kualitas hasil pembangunan.

Ketiga, Purbaya menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik dan investor menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya kembali butuh waktu lama,”ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bakal pangkas anggaran kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti anggaran perjalanan dinas hingga efisiensi listrik mulai tahun depan.

Hal itu merupakan skema dalam menyikapi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp238 miliar. Pemangkasan itu membuat potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2026 berkisar Rp1,4-1,5 miliar.

Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan Pemkot Cimahi akan melakukan efisiensi kegiatan yang tidak terlalu berdampak langsung terhadap masyarakat. Di antaranya belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum serta belanja alat tulis kantor (ATK) yang akan dipangkas hingga 50%.

"Sudah ditekankan oleh Pak Wali Kota juga untuk pemotongan anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial dan rutin. Ada arahan dari Pak Wali untuk perjalanan dinas kita potong 50%, untuk makan dan minum kita potong 50%, begitu juga untuk belanja ATK dan setara itu kita potong juga 50%," kata Adhitia, Selasa (14/10/2025).

Pemkot Cimahi juga akan menghemat pemakaian utilitas seperti listrik, air hingga pendingin udara atau air conditioner (AC) dan sebagainya. Adhitia membeberkan, biaya yang digelontorkan Pemkot Cimahi untuk membayar berbagai utilitas itu mencapai sekitar Rp17 miliar setiap tahun.

Namun penghematan utilitas itu akan dikeculikan di tempat-tempat pelayanan seperti rumah sakit, Puskesmas dan Mal Pelayanan Publil (MPP). Kebijakan efisiensi utilitas itu hanya berlaku untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi yang tidak memiliki fungsi pelayanan langsung terhadap masyarakat.

"Jadi hanya untuk di lingkungan pemerintah kota yang sifatnya dinas tidak memiliki tugas fungsi pelayanan yang besar, itu yang kita efisiensikan. Kalau memang jam 16.00 WIB adalah jam pulang kerja, ya sudah pulang kerja, listrik matikan dan lain sebagainya," sebut dia.

Sedangkan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, lanjut Adhitia, bakal tetap terakomodasi dalam perencanaan belanja daerah tahun 2026. Seperti program pemberdayaan masyarakat (PPM), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk siswa sekolah swasta, hingga pembangunan sekolah baru.

"Hasil dari itu [efisiensi] sekarang masih disusun kira-kira dapat berapa supaya walaupun dipotong Rp 238 miliar tidak mengurangi program dan apalagi janji politik yang dijanjikan oleh Pak Wali dan saya selama masa kampanye," tandas Adhitia.