#30 tag 24jam
Prabowo Instruksikan Transparansi Anggaran dan Harus Tepat Sasaran
Prabowo Subianto menekankan transparansi dan akuntabilitas anggaran di pertemuan Hambalang, menargetkan pengelolaan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. [339] url asal
#prabowo-transparansi-anggaran #pengelolaan-keuangan #pengawasan-transaksi #anggaran-tepat-sasaran #evaluasi-transaksi-keuangan #penguatan-pengawasan-dana #transparansi-pemerintahan #pengelolaan-anggar
(Bisnis.Com - Terbaru) 03/05/26 21:30
v/209722/
Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah pejabat negara di Hambalang, Jawa Barat, untuk membahas pengelolaan keuangan dan pengawasan transaksi. Prabowo juga menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari agenda rutin bulanan bersama PPATK. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan aliran dana guna mendukung transparansi pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, kata Teddy, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” tulis Teddy dalam akun instagramnya, dikutip Minggu (3/5/2026).
Dia juga menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Ini adalah komitmen kita untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih guna membahas sejumlah isu strategis nasional dengan penekanan pada arah kebijakan pemerintah ke depan.
Salah satu isu yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah masukan dari kalangan pekerja. Pemerintah disebut memberikan perhatian terhadap aspirasi serikat buruh dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya merumuskan kebijakan yang lebih inklusif.
Di samping itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, terutama terkait optimalisasi peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah menilai kampus memiliki potensi besar untuk terlibat langsung melalui pemanfaatan kapasitas keilmuan yang dimiliki.
“Terkait pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di Tanah Air untuk turut serta langsung membangun daerahnya terutama melalui pemanfaatan fakultas teknik di perguruan tinggi tersebut,” ujar Teddy.
Upaya ini diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan kebutuhan riil pembangunan di daerah. Pemerintah menilai kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di sisi lain, pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Kemendagri Pelototi TKD Rp10,6 Triliun Daerah Terdampak Bencana Sumatra
Kemendagri akan memperketat pengawasan penggunaan dana TKD Rp10,6 triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. [317] url asal
#kemendagri #dana-tkd #anggaran-tkd #aceh #sumut #sumbar #pengawasan-dana #transfer-ke-daerah #bencana-sumatra #pemulihan-ekonomi #penanggulangan-bencana #mendagri #wamendagri #dana-triliun #rekonstruk
(Bisnis.Com - Terbaru) 20/01/26 16:45
v/108609/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bakal memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi di Sumatra.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil guna memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar secara khusus digunakan untuk penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Jumlahnya sekitar Rp10,6 triliun. Kita akan awasi itu, kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat," kata Bima saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (19/1/2026).
Bima menekankan bahwa anggaran jumbo ini merupakan kompensasi strategis agar pemulihan ekonomi dan penanggulangan bencana di Sumatra tidak terhambat kendala fiskal.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.
"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun," jelasnya.
Adapun, perincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.
Mendagri menjelaskan, dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.
Dia juga memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.
Mendes minta ABPEDNAS berperan pada pengawasan dana desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, meminta agar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) berperan ... [403] url asal
#dpp-abpednas #abpednas #kemendes #mendes-pdt #pengawasan-dana-desa
Ke depan kami susun bagaimana pola strategis agar pengawasan dana desa sampai ke denyut nadi setiap anggota BPD
Tangerang (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, meminta agar Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) berperan dalam memperkuat pengawasan penyerapan dana desa.
"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi dana desa, maka saya berharap ABPEDNAS menjadi gerakan moral, sekaligus gerakan konvensional untuk memastikan rupiah per rupiah dana desa itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan," ucap Yandri usai menghadiri Rapimnas ABPEDNAS 2025 di Kawasan Bandara Soetta, Tangerang, Banten, Jumat.
Ia menjelaskan, lebih dari 600 ribu BPD telah ditempatkan di seluruh desa di Indonesia melakukan pengawasan terhadap setiap pendistribusian dana desa.
Oleh karenanya, ABPEDNAS diharapkan dapat memberi transparansi terhadap alokasi anggaran dalam program dana desa yang tengah menjadi sorotan masyarakat usai munculnya berbagai masalah alokasi dana yang dinilai tidak tepat.
"Karena saat ini banyak perhatian masyarakat kepada dana desa dan tone-nya itu masih negatif maka diperlukan gerakan bersama supaya citra dana desa atau pemerintahan desa itu benar-benar positif, dan dapat dukungan dari semua pihak," ungkapnya.
Menurut dia, peran Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi solusi akan pembangunan desa dan wilayah tertinggal di Indonesia menjadi semakin maju dan merata hingga tingkat akar rumput atau grassroot.
Kemendes PDT juga akan berupaya memastikan langkah mitigasi terkait dengan masalah dana desa 2025 agar dapat berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
"Ke depan kami susun bagaimana pola strategis agar pengawasan dana desa sampai ke denyut nadi setiap anggota BPD, karena jumlahnya banyak sekali dari Papua sampai Aceh," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama mengatakan, Rapimnas tersebut mempertemukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di seluruh tanah air dalam rangka membentuk kepengurusan baru.
Dimana, pihaknya akan menempatkan lima hingga sembilan anggota di setiap desa guna melakukan pengawasan program prioritas Pemerintah Pusat sampai ke tingkat dasar di masyarakat.
"Pengurus DPP ABPEDNAS terdiri dari pengurus yang sebelumnya sudah ada, kemudian kami mengajak profesional, politisi lintas partai, selebritis hingga pengusaha untuk memperkuat asosiasi BPD ini di tingkat nasional," jelasnya.
Ia mengungkapkan, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat program 3 Juta Rumah Layak Huni hingga dana desa akan diperhatikan pelaksanaannya.
"Mereka bekerja di setiap desa melakukan pengawasan melalui musyawarah, karena tiga tugas BPD yang paling penting sebagai legislator atau DPR di desa, kemudian menampung aspirasi masyarakat desa dan terakhir pengawasan dana desa," kata dia.
Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)