Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong koperasi untuk beradaptasi dengan perkembangan digital guna memperkuat tata kelola sekaligus menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam gerakan koperasi.

Ia mengatakan hampir 60 persen penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi muda yang cenderung menginginkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Koperasi perlu menyesuaikan tata kelola dengan kebutuhan masyarakat yang didominasi generasi muda agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman,” kata Farida dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan resmi.

Ia menyatakan Kementerian Koperasi terus mendorong setiap koperasi untuk melakukan adaptasi digital sehingga semakin banyak anak muda yang tertarik menjadi anggota maupun terlibat dalam pengembangan koperasi.

Ia menilai generasi muda perlu melihat koperasi sebagai lembaga usaha yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman, bukan sebagai model bisnis yang sudah usang.

Farida mengatakan koperasi merupakan lembaga usaha yang sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 karena mengedepankan prinsip kebersamaan dan gotong royong dalam kegiatan ekonomi.

Selain berorientasi pada keuntungan, koperasi juga disebut memiliki nilai sosial yang kuat sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Menurut Farida, komitmen pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga menjadi momentum kebangkitan koperasi, termasuk melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tengah dikembangkan pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Farida juga menekankan pentingnya RAT sebagai instrumen bagi anggota untuk menilai kesehatan koperasi dan mengevaluasi kinerja pengurus.

"RAT ini adalah kebutuhan anggota untuk mengukur apakah pengurus koperasi amanah atau tidak, sesuai dengan tujuan koperasi atau tidak, menyejahterakan anggotanya atau tidak, atau hanya menyejahterakan pengurusnya," kata Farida.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mempertegas upaya penguatan dan transformasi tata kelola kehutanan melalui integrasi sistem, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan data intelligence dalam proses pengambilan keputusan.

“Ini harapan sederhana saya, sekali lagi, kita bisa berikan kepada pihak luar, orang bisa berusaha lebih mudah dan nyaman, investasi yang masuk lebih terukur, perizinan kita sederhanakan waktunya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah melalui sistem digital Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba”.

Menhut mengatakan, sistem digital ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia yang ia nilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Ide tentang DSS ini sebarnya sederhana saja, pengalaman saya masuk beberapa pekan beberapa bulan di kementerian yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang perlu kita benahi,” ujar Menhut Raja Antoni.

DSS Jaga Rimba, lanjut dia, mengintegrasikan berbagai aplikasi lintas direktorat jenderal, informasi geospasial tematik, hingga aturan yang menjadi dasar dalam memahami keterkaitan kawasan, perizinan, serta para pemegang hak dan kewajiban.

“Jadi idenya sederhana namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, tidak hanya sekadar aplikasi, ini adalah kita coba membenahi cara berpikir kita, kita tidak boleh lagi ada ego sektoral,”ujarnya.

Menhut Raja Antoni menyebut DSS Jaga Rimba menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya “One Map Policy Kehutanan” atau Satu Peta Kawasan Hutan yang menjadi referensi bersama dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan.

Saat ini, sistem tersebut didukung oleh 82 Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan 24 unit kerja eselon II serta 123 Rules and Relations yang memungkinkan analisis data lebih komprehensif dan akurat.

Selain itu, DSS Jaga Rimba dilengkapi fitur Early Warning System yang dapat memberikan notifikasi otomatis apabila terdeteksi potensi tumpang tindih perizinan, irisan permohonan, maupun hot spot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Fitur tersebut diharapkan mempercepat langkah mitigasi dan tindak lanjut berbasis data.

“Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan, menjaga rimba, sekaligus menjaga kehidupan kita sebagai bangsa,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Jadi dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos digital ini pada awal bulan depan.

“(Terkait) Schedule-nya tadi kami sudah sepakat, nanti kami usul pada Presiden untuk (memantau langsung di tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, dan Bali, mana yang beliau pilih (untuk dilakukan peninjauan),” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi pada sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat, dan memangkas kesulitan terkait akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi pun diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kepercayaan publik melalui mekanisme digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos). Salah satunya dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk verifikasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penguatan perlindungan sosial perlu bertumpu pada tiga hal utama, yaitu data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat.

“Kalau datanya tidak akurat, maka sasarannya juga tidak tepat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Nantinya, penerima akan terdeteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan verifikasi benar-benar berada di depan kamera, bukan menggunakan foto, rekaman video, atau manipulasi digital.

Dia menilai teknologi penting untuk memperkuat validasi penerima manfaat bantuan sosial. Teknologi seperti ini, menurutnya, mendukung proses penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. “Kita dorong, kita setujui ini,” ujar ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa teknologi ini bekerjasama dengan GoTo. Pada tahap awal, GoTo memberikan dukungan sebanyak 5 juta hits atau verifikasi untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Dukungan tersebut menjadi bagian dari uji coba layanan verifikasi bagi penerima manfaat.

“Terima kasih dikasih bantuan 5 juta ini. Tapi kita juga harus cek cost dan biayanya. Mulai sekarang dibuat perencanaan. Nanti 5 juta ini habis, kita ke mana,” kata Gus Ipul.

Uji coba layanan yang telah dikembangkan sejak 2022 tersebut dilakukan di 42 kabupaten/kota. Dalam paparan yang disampaikan, layanan telah digunakan terhadap 28.961 percobaan dengan tingkat keberhasilan sekitar 98,4% persen.

Selain bantuan sosial, Mensos juga berharap ada dukungan teknologi untuk pengelolaan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut dapat mencakup sistem manajemen sekolah, pemantauan aktivitas siswa, atau pengelolaan transaksi.

“Sekolah Rakyat ini bagus sekali, Pak. Ini untuk orang paling miskin. Yang jelas saya butuh sistem yang aman,” ujarnya.

Mensos mengatakan bahwa teknologi yang aman dan tepat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak sehingga tepat sasaran.

JAKARTA - Universitas Bunda Mulia (UBM) menghadirkan inovasi pendidikan berbasis teknologi melalui peluncuran BM AI Tutor, sebuah platform asisten akademik pintar berbasis Artificial Intelligence (AI) pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan kurikulum Outcome-Based Education (OBE).

“Peluncuran BM AI Tutor menjadi langkah strategis UBM dalam menjawab tantangan transformasi pendidikan tinggi di era digital. Platform ini dirancang sebagai tutor privat digital yang dapat diakses mahasiswa kapan saja dan di mana saja untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif, personal, dan terukur,”, ujar Doddy Surja Bajuadji, Rektor Universitas Bunda Mulia, melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Yang membedakan BM AI Tutor dari berbagai platform AI lainnya adalah integrasinya secara langsung dengan kurikulum OBE yang diterapkan di Universitas Bunda Mulia. Melalui integrasi tersebut, setiap aktivitas pembelajaran, latihan, diskusi, hingga evaluasi yang dilakukan melalui platform ini disusun untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Dengan pendekatan tersebut, BM AI Tutor tidak hanya membantu mahasiswa memperoleh jawaban atas pertanyaan akademik, tetapi juga membimbing proses belajar agar tetap selaras dengan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata kuliah.

Selain itu, platform ini juga memberikan dukungan kepada dosen melalui data dan informasi yang lebih akurat untuk memetakan tingkat ketercapaian CPMK mahasiswa secara berkelanjutan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih terstruktur, objektif, dan berbasis data.

BM AI Tutor juga mengimplementasikan pendekatan Student-Centered Learning (SCL) yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Melalui berbagai fitur interaktif yang tersedia, mahasiswa didorong untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran, memperkuat motivasi belajar, serta membangun budaya akademik yang kompetitif sekaligus kolaboratif.

Platform BM AI Tutor sendiri merupakan hasil pengembangan kolaboratif antara mahasiswa dan dosen Universitas Bunda Mulia bersama digitalplace.ai, sebuah perusahaan AI dan Robotics yang berbasis di Singapura.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan industri dalam menghasilkan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

JAKARTA - 2 inovasi digitalisasi pendidikan Kemendikasmen meraih penghargaan Champion Project dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026. Kedua program tersebut adalah Rumah Pendidikan dan kompetisi Anugerah Bug Bounty.

WSIS diselenggarakan oleh badan telekomunikasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Telecommunication Union (ITU), merupakan bentuk pengakuan internasional tertinggi atas inovasi yang berdampak besar pada pembangunan berkelanjutan global.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure) yang aman, inklusif, dan berskala besar.

Rumah Pendidikan adalah superaplikasi pendidikan nasional Indonesia yang mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu.

Sementara itu, Anugerah Bug Bounty (Ethical Hacking Competition) merupakan program keamanan siber berbasis pelaporan kerentanan yang mendorong partisipasi publik dalam menjaga ekosistem digital pendidikan.

Kedua inovasi pendidikan ini merupakan bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang dicanangkan Kemendikdasmen untuk menghadirkan ruang kelas yang lebih dinamis, interaktif, sekaligus merata untuk seluruh peserta didik di Indonesia.

Program ini lahir bukan semata karena tren teknologi, melainkan sebagai respons strategis atas tantangan pendidikan yang nyata: dari rendahnya capaian literasi hingga learning loss akibat pandemi.

Komitmen ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, dan implementasi digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh.

“Pengakuan ini membuktikan bahwa transformasi digital pendidikan Indonesia bukan sekadar agenda teknologi, melainkan komitmen negara untuk memastikan setiap murid, di mana pun mereka berada, mendapatkan pendidikan berkualitas. Melalui Digitalisasi Pembelajaran sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, kita sedang membangun fondasi pendidikan yang tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026)..

Penghargaan ini diraih melalui proses seleksi yang sangat ketat di tingkat internasional. Dari total 1.596 proyek yang terdaftar dari seluruh penjuru dunia, hanya 360 nominasi terbaik yang terpilih untuk mewakili 18 kategori WSIS Action Lines. Fase pemungutan suara daring (public voting) berhasil mengumpulkan 2,2 juta suara.

Berkat dukungan masif dari masyarakat, kedua inovasi Kemendikdasmen berhasil unggul di kategorinya masing-masing, Rumah Pendidikan di kategori E-Government, dan Anugerah Bug Bounty di kategori Building Confidence and Security in Use of ICTs.

Mendikdasmen menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung selama ini. “Capaian ini adalah milik bersama; milik para guru yang setiap hari menunjukkan dedikasinya di ruang kelas, para murid yang terus belajar dengan semangat, dan seluruh masyarakat yang mempercayai bahwa pendidikan ialah investasi terbaik bangsa. Kita belum selesai, penilaian dewan juri masih berlanjut. Tapi satu hal yang pasti: Indonesia sudah membuktikan bahwa inovasi pendidikan kita diakui dunia,” ucapnya.

Melalui momentum ini, Indonesia berkomitmen untuk terus menyelaraskan langkah transformasi digital nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya dalam menjamin akses pendidikan berkualitas yang aman dan setara bagi seluruh anak bangsa.

Proses penilaian WSIS Prizes 2026 oleh dewan juri masih berlanjut. Para WSIS Champion Project masih akan bertanding hingga dinyatakan satu pemenang (Winner) untuk setiap kategori. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada malam puncak WSIS Forum 2026 yang diselenggarakan pada 9 Juli 2026 di Jenewa, Swiss.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat digitalisasi layanan maritim nasional melalui pengembangan platform MaritimHub yang terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan kemudahan akses layanan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud mengatakan upaya itu dilakukan dengan menggandeng PT Finnet Indonesia melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Payment Gateway untuk Penerimaan Online Payment pada Platform Digital MaritimHub.

"Kolaborasi ini sebagai langkah nyata transformasi digital di sektor pelayanan publik bidang transportasi laut Indonesia," kata Masyhud dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya sinergi itu menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi sistem pembayaran di sektor maritim nasional. Digitalisasi layanan, kata Masyhud, tidak akan lengkap tanpa didukung sistem pembayaran yang aman, andal, dan terintegrasi.

"Kerja sama ini memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan layanan digital yang semakin modern dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna jasa," ujar Masyhud.

Dijelaskan Maritimhub merupakan portal layanan dan data terintegrasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut untuk menyatukan berbagai layanan maritim dalam satu platform digital.

Melalui integrasi layanan payment gateway pada platform digital MaritimHub, masyarakat dan pelaku usaha di sektor maritim kini dapat melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui berbagai kanal yang tersedia.

Ia menegaskan dengan layanan itu proses pembayaran akan lebih praktis, cepat, aman, serta dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

Dia mengatakan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan kunci utama dalam mendorong inovasi pelayanan publik di era digital.

"Melalui kerja sama ini, kami berkomitmen memodernisasi sistem transaksi, meningkatkan transparansi keuangan, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi seluruh pengguna jasa maritim,” jelasnya.

Masyhud menekankan pentingnya keamanan data dan transaksi dalam proses implementasi integrasi sistem ini.

“Saya minta seluruh jajaran yang terlibat dapat memastikan proses integrasi berjalan optimal demi layanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Finnet Indonesia, Rakhmad Tunggal Afifuddin mengungkapkan masyarakat saat ini sudah semakin dimudahkan dengan berbagai layanan digital yang cepat sehingga ekspektasi terhadap kualitas pelayanan juga semakin tinggi.

“Karena itu, penyelenggara layanan publik harus mampu beradaptasi dan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Rakhmad.

Ia meyakini integrasi layanan payment gateway pada MaritimHub akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi layanan.

"Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terwujudnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang semakin modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi kepentingan publik," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan DigiHer, fitur terbaru dalam aplikasi Sisternet yang dirancang untuk memperluas akses pembelajaran digital bagi perempuan Indonesia. Program ini menargetkan digitalisasi 2,4 juta perempuan pada 2026 melalui peningkatan literasi digital, keterampilan teknologi, dan kesiapan menghadapi peluang ekonomi digital.

Peluncuran DigiHer menjadi bagian dari integrasi dengan program Digital Talent Scholarship Komdigi sekaligus langkah lanjutan dari gerakan #1JutaSisterDigital yang selama ini dijalankan Sisternet untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui teknologi.

"Peningkatan literasi dan keterampilan digital perempuan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pemberdayaan perempuan di Indonesia. Perempuan perlu mendapatkan akses yang setara terhadap pengetahuan, teknologi, dan peluang ekonomi digital agar dapat berkontribusi lebih besar bagi keluarga, komunitas, dan pembangunan nasional," ujar Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid dalam keterangan pers, Kamis (11/6/2026).

Menurut Meutya, kehadiran DigiHer merupakan bentuk kolaborasi yang membuka ruang belajar digital yang lebih inklusif, aman, dan relevan bagi perempuan Indonesia di tengah percepatan transformasi digital nasional.

XLSMART menilai penguatan kompetensi digital perempuan menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet perempuan masih berada di bawah laki-laki, yakni 78,6 persen dibandingkan 82,7 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi digital.

Direktur dan Chief Regulatory Officer XLSMART Merza Fachys mengatakan DigiHer hadir untuk memastikan transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat, khususnya perempuan.

"Melalui kolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan Indonesia untuk meningkatkan keterampilan digital dan mengambil peran lebih besar dalam ekonomi digital," ujar Merza.

Melalui aplikasi Sisternet, pengguna DigiHer dapat mengakses ratusan materi pembelajaran yang mencakup literasi digital, keamanan siber, kecerdasan artifisial (AI), pemasaran digital, personal branding, kewirausahaan digital, pengembangan karier, hingga berbagai keterampilan pendukung lainnya. Materi tersebut berasal dari kurasi konten Sisternet dan integrasi program Digital Talent Scholarship Komdigi.

Selain menyediakan konten pembelajaran, DigiHer juga terhubung dengan ekosistem Sisternet yang mencakup komunitas, webinar, mentoring, networking, informasi peluang karier, serta berbagai program pemberdayaan perempuan. Program ini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, profesional, pelaku UMKM, pekerja informal, hingga ibu rumah tangga.

XLSMART menyatakan pengembangan DigiHer akan terus diperluas melalui penambahan konten, program sertifikasi, mentoring, serta peluang pengembangan karier yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Dukungan jaringan 4G dan pengembangan layanan 5G perusahaan juga diharapkan dapat memperluas akses pembelajaran digital bagi perempuan di berbagai daerah Indonesia.

Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk memperkuat literasi digital bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sektor kuliner.

Upaya ini dilakukan melalui Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai upaya meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya yang diterima di Denpasar, Bali, menilai kerja sama ini sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan industri digital dalam memperkuat daya saing tenaga kerja di tengah transformasi ekonomi digital.

“Kegiatan ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan industri digital nasional dalam membangun sumber daya manusia yang unggul,” ujar Cris.

Ia mengatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya.

Kemnaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) sebelumnya juga telah bekerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pelindungan tenaga kerja mandiri.

Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan kolaboratif telah dilaksanakan, antara lain program Training Upskilling serta kegiatan Maju Bersama GoFood bagi tenaga kerja mandiri sektor kuliner, salah satunya di Kota Bandung.

Program tersebut mendapat respons positif dan menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Melalui berbagai program tersebut, peserta dari sektor kuliner didorong untuk meningkatkan keterampilan agar lebih adaptif terhadap ekosistem ekonomi digital berbasis platform.

Cris menegaskan program ini mencerminkan implementasi kebijakan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Hadirnya program ini menunjukkan bagaimana kebijakan di tingkat pusat dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan peran Talent & Innovation Hub (TIH) sebagai ekosistem kolaboratif pengembangan talenta yang mempertemukan pemerintah, industri, komunitas, pelaku usaha, dan talenta digital untuk mendorong inovasi bernilai tambah.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan peningkatan kompetensi, tetapi juga pendampingan untuk masuk ke ekosistem digital guna mendukung pengembangan usaha.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong kebijakan optimalisasi penerimaan negara melalui skema perpajakan berkeadilan bagi platform digital termasuk layanan streaming/over-the-top (OTT) di Indonesia.

Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Rolly Rochmad Purnomo di Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini menyusul mayoritas platform OTT yang merupakan perusahaan teknologi global besar, serta investasi konektivitas digital untuk penyelenggaraan layanan tersebut yang mayoritas ditanggung oleh korporasi nasional.

“Selanjutnya, di sisi kebijakan fiskal, platform OTT global dapat beroperasi tanpa mengharuskan kehadiran fisik di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu loop hole yang membuat platform OTT sering kali lolos dari kerangka perpajakan yang ada,” ujar Rolly.

“Permasalahan tersebut segera perlu diselesaikan antara lain melalui kebijakan optimalisasi penerimaan negara dengan mendorong pengembangan skema perpajakan yang berkeadilan termasuk skema PPN (pajak pertambahan nilai) dan opsi PPh (pajak penghasilan) Badan,” imbuhnya.

Langkah selanjutnya adalah memastikan level playing field dengan mengembangkan regulasi dan tata kelola industri OTT yang berimbang.

“Ini agar memberikan kesempatan setara untuk semua pelaku industri global dan nasional, kontribusi yang proporsional untuk negara, dan terciptanya persaingan usaha yang sehat,” ujar Rolly.

Lebih lanjut, Rolly menilai reinvestasi untuk ekosistem dan infrastruktur juga sangat diperlukan.

Langkah ini memastikan penerimaan pajak dan kontribusi fair share OTT dialokasikan secara proporsional untuk pengembangan ekosistem konten dan media digital, serta membangun infrastruktur digital dalam negeri.

Ia juga mendorong penguatan arus investasi digital di Asia Tenggara dan meningkatkan kerja sama tata kelola industri OTT dalam rangka memperluas kedaulatan akses pasar regional melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

“Tentunya langkah-langkah ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola ekosistem digital, khususnya industri OTT, menjadi lebih berkeadilan, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Rolly.

Di sisi lain, Ketua Tim Ekonomi Digital Kementerian PPN/Bappenas Reza Adityan mengatakan bahwa salah satu persoalan utama dalam ekonomi digital adalah ketimpangan antara pelaku lokal dan pemain global.

“Pelaku lokal harus patuh pada pajak, regulasi, dan kewajiban membangun infrastruktur serta menyerap tenaga kerja, sementara banyak platform global justru menikmati pasar Indonesia tanpa kontribusi yang sebanding,” ujar Reza.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan digital tidak bisa hanya berfokus pada platformnya saja, melainkan harus melihat ekosistem secara keseluruhan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih pengakuan atas transformasi digital yang tengah dijalankan. Super app BRImo memperoleh penghargaan “Digital Innovation in Business Transformation” dalam ajang Digital Innovation Awards (DIA) 2026 yang diselenggarakan oleh iNews Media Group di iNews Tower, Jakarta, Kamis (22/5/2026). 

Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi institusi dan individu yang dinilai berhasil menghadirkan dampak nyata melalui inovasi teknologi dan digitalisasi di berbagai sektor.

BRImo terus dikembangkan sebagai super app dengan layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu platform. Berbagai fitur dihadirkan mulai dari digital account opening, QRIS, transfer lintas bank, investasi, hingga layanan lifestyle dan financial services untuk mendukung kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin dinamis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital BRI dalam memperkuat ekosistem layanan digital yang terintegrasi. Hingga April 2026, BRImo telah mencatatkan lebih dari 48,43 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai Rp2.749,17 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 2,15 miliar transaksi. 

Baca Juga

Tebar Kasih dan Kepedulian di Hari Raya Waisak 2026, BRI Salurkan Bantuan 1.000 Paket Sembako ke Umat Buddha

Capaian tersebut mencerminkan tingginya tingkat adopsi layanan digital BRI oleh masyarakat sekaligus memperkuat posisi BRImo sebagai salah satu platform transaksi digital utama Perseroan.

Baca Juga

BRI KPR Solusi Promo hingga Tenor 20 Tahun dan Bunga Mulai 2,50%, Makin Mudah Miliki Properti Impian

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan, transformasi digital yang dijalankan BRI terus difokuskan untuk menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin digital.

“BRImo terus kami kembangkan agar mampu menghadirkan pengalaman transaksi yang seamless, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat juga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan dana murah Perseroan sehingga mendorong struktur pendanaan yang semakin efisien dan berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BRI untuk terus memperkuat inovasi layanan, memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnis Perseroan,” ujar Dhanny.

Baca Juga

Lewat LinkUMKM BRI, Zdrink Kembangkan Minuman Cokelat Instan Berbahan Kakao Khas Lampung

Dengan inovasi layanan yang terus berkembang serta tingginya adopsi pengguna, BRImo diharapkan dapat terus memperkuat pengalaman transaksi digital sekaligus mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo mengungkapkan, di tengah perkembangan dunia digital yang begitu dinamis, masyarakat melihat bagaimana teknologi tidak hanya mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan, layanan, peluang usaha, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Melalui tema ‘Empowering Indonesia through Digital Literacy’, malam ini kita ingin menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital. Karena pada akhirnya, kekuatan transformasi digital bukan hanya terletak pada teknologinya, tapi pada bagaimana teknologi tersebut mampu dipahami, dimanfaatkan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ucap Angela.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA - Perkembangan teknologi digital , kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), otomatisasi, dan konektivitas global mengubah pola kerja masyarakat secara drastis. Kondisi tersebut melahirkan ekosistem Gig Economy yang memungkinkan seseorang bekerja secara fleksibel tanpa terikat pola kerja konvensional.

Founder Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) Syam Basrijal mengatakan, di era Gig Economy aspek yang menjadi penentu penting masa depan seseorang lebih baik atau tidak bukan berasal dari siapa yang punya peluang lebih besar, akan tetapi tentang siapa yang mampu mengendalikan diri untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Saat ini banyak profesi baru tumbuh melalui platform digital, mulai dari kreator konten, desainer, penulis, programmer, digital marketer, hingga konsultan independen.

Gig Economy merupakan sistem pasar tenaga kerja yang didominasi pekerja lepas (freelancer), pekerja kontrak jangka pendek, dan pekerja berbasis platform digital. Namun, di balik terbukanya peluang besar tersebut, dia melihat banyak orang justru mengalami kebingungan, mudah kehilangan fokus, hingga kesulitan membangun hasil yang konsisten.

“Masalah terbesar justru berada pada kemampuan manusia mengelola dirinya sendiri,” ujar Syam dalam tulisannya mengenai tantangan dunia kerja modern di tengah berkembangnya Gig Economy dikutip Sabtu (30/5/2026).

Tantangan utama di era Gig Economy bukan lagi soal kurangnya akses informasi maupun keterampilan teknis. Sebab, hampir seluruh pengetahuan kini dapat dipelajari dengan mudah melalui internet dan berbagai platform pembelajaran digital.

Anehnya, banyak orang tetap gagal menjalankan apa yang sebenarnya sudah mereka pahami. “Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar manusia modern bukan lagi persoalan pengetahuan, melainkan persoalan eksekusi,” ucapnya.

Karena itu, Syam yang juga founder Satya Mindcare mengembangkan pendekatan bernama Hypno Success Method yang berfokus pada pembangunan sistem diri manusia, bukan hanya peningkatan kemampuan teknis.

Manusia tidak hanya digerakkan oleh logika berpikir, tetapi juga dipengaruhi bawah sadar, emosi, kebiasaan, keyakinan, dan identitas diri. “Banyak keputusan yang kita ambil setiap hari sebenarnya tidak sepenuhnya lahir dari kesadaran melainkan dari program internal yang sudah lama tertanam dan berjalan otomatis,” katanya.

Melalui Restorasi Jiwa Indonesia dan Satya Mindcare, Syam menjelaskan Hypno Success Method dibangun melalui tiga tahapan utama yakni Deep Reprogramming untuk membongkar pola pikir penghambat, Superconscious Alignment untuk menyelaraskan arah hidup, serta Conscious Execution guna membangun tindakan yang konsisten.

Keberhasilan di era Gig Economy tidak cukup ditentukan oleh skill semata, tetapi juga kemampuan seseorang mengelola emosi, disiplin, fokus, dan konsistensi diri. “Masa depan akan lebih banyak dimiliki oleh mereka yang mampu mengelola kesadarannya, mengendalikan dirinya, dan membangun sistem hidup yang selaras dengan perubahan zaman,” ungkapnya.

Ketika seseorang tidak lagi dikontrol oleh sistem kerja konvensional, maka faktor penentu keberhasilan sepenuhnya bergantung pada kemampuan mengendalikan diri sendiri.