Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap alasan menunjuk Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU.

Dody menilai Arnold adalah sosok yang profesional dan memiliki latar belakang sesuai, yaitu pernah bertugas di Korps Zeni TNI.

"Ya memang profesional di bidangnya. Kan beliau juga Zeni kan," kata Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan Korps Zeni TNI memiliki tugas yang berkaitan dengan konstruksi dan infrastruktur seperti Kementerian PU.

Dody mengatakan dirinya sengaja menghadirkan "darah baru" dari luar Kementerian PU agar pola kerja bisa lebih baik.

"Kita masukkan darah baru dari luar. Siapa tahu kemudian cara kerjanya bisa lebih bagus lagi dibandingkan yang kemarin," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, kehadiran Arnold juga dibutuhkan untuk melakukan dan penyelesaian sejumlah proyek strategis, termasuk bendungan yang sempat mangkrak.

Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan jaringan irigasi untuk menghadapi ancaman El Nino berkepanjangan.

"Saya merasa perlu darah baru dari luar dan kebetulan Pak Presiden berkenan dengan salah satu yang diusulkan dari kami," kata Dody.

Ia turut menjelaskan alasan pelantikan Arnold dilakukan pada hari libur. Dody mengatakan ini semata-mata untuk percepatan jalannya program pemerintah.

Dody membantah pelantikan dilakukan diam-diam karena berlangsung pada tanggal merah. Menurut dia, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada istilah hari libur.

"Presiden saja dilantik hari Minggu. Di pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu enggak ada hari libur," ujar Dody.

"Kalau Sabtu Minggu itu saya mesti jalan cek proyek, mesti ke lapangan. Enggak ada tanggal merah (di pemerintahan ini), semua tanggal hitam," jelasnya.

Ia menjelaskan pelantikan sudah melalui konsultasi dengan Kementerian Sekretariat Negara serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mereka mengizinkan.

Dody menegaskan tidak ada yang ditutupi dalam proses pelantikan ini.

Poisisi Direktur Jenderal SDA Kementerian PU sebelumnya diisi oleh Dwi Purwantoro. Ia mengundurkan diri bersama Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana beberapa bulan lalu. Mereka mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat ini.

Terbaru, Dwi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Ia terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

Tiga tersangka itu, yakni mantan Dirjen SDA KemenPU Dwi Purwantoro (DP) Sekretaris Dirjen Cipta Karya KemenPU, Riono Suprapto (RS); dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adi Suadi (AS).

Kasipenkum Kejati Jakarta Dapot Pariarma mengatakan pihaknya telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Penyidik Pidsus telah melakukan penetapan tersangka terhadap DP," ujar Dapot di Kejati Jakarta, Kamis (21/5/2026) malam.

Dia menjelaskan bahwa DP menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan/atau suap dan/atau gratifikasi dan/atau penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa proyek pada Ditjen SDA KemenPU.

Sementara itu, RS dan AS jadi tersangka dugaan korupsi Pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya pada KemenPU.

Selanjutnya, Dapot mengatakan DP dalam kasusnya diduga telah memeras dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi uang Rp2 miliar dan dua unit mobil CRV dan Innova Zenix.

Dua jenis aset itu diduga berasal dari sejumlah BUMN karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek di Ditjen SDA.

"Berupa uang tunai sebesar lebih dari Rp2 miliar rupiah dan 2 unit mobil mewah berupa CRV dan Innova Zenix dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta terkait beberapa proyek pada Ditjen SDA," imbuhnya.

Sementara itu, RS dan AS diduga telah secara bersama-sama melakukan rekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya periode 2023-2024. Kedua kasus ini pun merugikan negara Rp16 miliar.

"Dengan kerugian negara setidaknya lebih dari Rp16 miliar," pungkasnya.

Atas perbuatannya, DP disangka melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) UU Tipikor atau Pasal 605 ayat (2) atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara, RS dan AS disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor.

Adapun, terhadap 3 orang tersangka ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. DP ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan RS dan AS ditahan di Rutan Cipinang Jakarta Timur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melantik tujuh pejabat tinggi madya eselon I di lingkungan Kementerian PU, termasuk Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) baru.

Dia menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Pelantikan ini, ujar Dody, juga merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyesuaian kelembagaan guna mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Tujuh pejabat yang dilantik terdiri atas Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, serta Staf Ahli Menteri yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas strategis di lingkungan Kementerian PU.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal

2. Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air

3. Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

5. Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat

6. Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi

7. Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan

Dody juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi Statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

“Kementerian PU perlu terus mendorong perbaikan tata kelola dan penguatan integritas ASN secara konsisten. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta mendorong munculnya talenta-talenta yang berkontribusi positif,” katanya.

Menurut dia, profesionalisme dan integritas harus berjalan beriringan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Dody menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan dalam setiap langkah kita,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya penentuan Direktur Jenderal Cipta Karya (Dirjen CK) dan Sumber Daya Air (SDA) kepada Presiden Prabowo Subianto setelah mengusulkan sejumlah nama calon untuk posisi strategis tersebut

Dody mengatakan dirinya hanya memiliki kewenangan mengusulkan nama, sementara keputusan akhir sepenuhnya menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto dalam menentukan pejabat yang akan dipilih.

"Gini loh, saya hanya berkewajiban mengusulkan ya kan? Itu (penentuan) hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Jadi enggak bisa nanya ke saya mana beliau mau ngambil. Ya itu bener-bener saya pasrahkan ke beliau," kata Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Dia menyampaikan dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden dan meyakini bahwa siapa pun yang dipilih nantinya merupakan sosok profesional yang mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Dan saya haqul yakin siapa pun yang beliau pilih, itu pasti seorang yang profesional," ujarnya.

Meski begitu, dia tidak menyebutkan kandidat yang diusulkan apakah berasal dari internal maupun eksternal kementerian, namun nama-nama yang diusulkan memiliki kompetensi dan kapasitas dalam membantu pengelolaan Kementerian Pekerjaan Umum secara optimal.

Ia juga mengungkapkan telah mengajukan banyak nama sebagai bahan pertimbangan Presiden agar tersedia berbagai opsi dalam menentukan figur yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi ke depan. Hanya saja, Dody tidak merinci berapa nama yang diusulkan tersebut.

"Either dari dalam sini, atau dari luar sana, dari mana pun saya haqul yakin itu adalah orang yang profesional yang kira-kira bisa mengelola, membantu saya mengelola Kementerian PU menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang," tuturnya.

Meski demikian, Dody mengakui tidak semua nama yang diusulkan akan dipilih karena Presiden dapat memiliki pertimbangan dan pandangan lain dalam menentukan keputusan akhir tersebut.

Hanya saja Dody menegaskan kementeriannya akan bersikap tegak lurus terhadap keputusan Presiden dan siap menjalankan arahan serta memaksimalkan kinerja bersama pejabat yang nantinya ditetapkan.

"Jadi ya terserah beliau saja. Kita ini tegak lurus, jadi siap gerak, kalau ada datang ya sudah kita maksimalkan yang beliau berikan kepada kita. Gitu saja," kata Dody.

Sebelumnya, Dody mengatakan ada dua dirjen di Kementerian PU mundur lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian negara di kementerian itu sekitar Rp1 triliun.

Kedua pejabat itu yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kejati Jakarta telah menggeledah sejumlah ruangan di gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Kasipenkum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan dari ruangan yang geledah terdapat ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

"Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan TA 2023-2024," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Dia menambahkan penggeledahan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT- 09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026.

Dalam penggeledahan itu, kata Dapot, pihaknya telah mengamankan sejumlah alat bukti seperti dokumen hingga perangkat elektronik.

"Selanjutnya terhadap barang-barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," imbuhnya.

Adapun, Dapot menegaskan bahwa pihaknya bakal menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," pungkasnya.