Bisnis.com, JAKARTA — Industri penerbangan nasional selama bertahun-tahun hidup dengan satu ketergantungan yang sulit dihindari, yakni pesawat sewaan dari perusahaan leasing asing. Terdapat struktur biaya yang sebagian besar masih terpapar risiko nilai tukar dolar AS dalam setiap tiket yang dibeli penumpang.

Ketika rupiah melemah, tekanan terhadap maskapai pun ikut meningkat. Sewa pesawat, biaya perawatan, pengadaan suku cadang, hingga asuransi sebagian besar tercatat masih menggunakan mata uang asing. Dalam kondisi seperti itu, wacana pembentukan perusahaan leasing pesawat nasional oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai dipandang sebagai salah satu upaya mengurangi kerentanan industri terhadap gejolak eksternal.

Kepala Badan Pelaksana BUMN Doni Oskaria mengungkapkan Danantara tengah mengkaji pembentukan perusahaan leasing pesawat nasional untuk mendukung kebutuhan armada maskapai di dalam negeri.

Wacana tersebut muncul di tengah dominasi perusahaan leasing asing dalam pembiayaan armada maskapai nasional. Sebagian besar pesawat yang beroperasi di Indonesia saat ini diperoleh melalui skema sewa, sehingga biaya operasional maskapai sangat dipengaruhi pergerakan kurs.

Langkah Danantara ini juga sejalan dengan kerja sama yang sebelumnya diumumkan antara Danantara Investment Management, SMBC Aviation Capital, dan Mandiri Investment Management melalui pembentukan Mandiri Aviation Leasing Fund. Platform investasi leasing penerbangan pertama di Indonesia itu memiliki portofolio awal sekitar US$800 juta.

Mengurangi Paparan Risiko Kurs

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto menilai kehadiran lessor lokal berpotensi membantu maskapai dalam pengadaan pesawat, terutama apabila pembiayaan dapat dilakukan menggunakan rupiah.

“Kalau ada lessor lokal akan membantu operator dalam pengadaan pesawat apalagi kalau sewanya dalam rupiah. Kita tunggu aja kelanjutannya,” kata Bayu ketika dihubungi, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, manfaat terbesar dari skema tersebut adalah berkurangnya risiko selisih kurs yang selama ini menjadi salah satu sumber tekanan biaya maskapai.

“Kalau dengan sewa dalam rupiah ya kita enggak nanggung rugi selisih kurs saat USD naik. Ini lebih untuk mengurangi exposure mata uang dolar dalam struktur biaya,” ujarnya.

Ketergantungan terhadap mata uang asing memang menjadi persoalan lama industri penerbangan nasional. Hampir seluruh komponen utama biaya operasional masih mengacu pada dolar AS maupun euro.

Di antara berbagai komponen tersebut, biaya sewa pesawat menjadi salah satu pos terbesar dengan porsi sekitar 25% hingga 30% dari total biaya operasional maskapai, tergantung model bisnis masing-masing operator.

Karena itu, kehadiran leasing nasional dinilai berpotensi membantu maskapai mengelola salah satu sumber biaya terbesar yang selama ini sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar.

Meski demikian, Bayu mengingatkan bahwa dampaknya terhadap harga tiket kemungkinan tidak akan signifikan dalam jangka pendek. Perusahaan leasing tetap harus memperoleh pesawat dari produsen global yang bertransaksi menggunakan dolar AS atau euro.

“Lessor sendiri dalam akuisisi pesawat exposure-nya dalam dolar atau euro. Jadi akan tergantung kepada kuat tidaknya nilai kurs rupiah atas mata uang asing,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Ekosistem Transportasi Udara Elfi Amir. Menurutnya, pembentukan perusahaan leasing nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri penerbangan.

Elfi menilai skema tersebut dapat membantu menekan biaya pembiayaan armada sekaligus memperkuat ketahanan industri dalam jangka panjang. Namun, kebijakan itu bukan solusi tunggal untuk menurunkan harga tiket pesawat.

“Leasing nasional lebih tepat dipandang sebagai fondasi strategis bagi ekosistem penerbangan nasional daripada solusi langsung terhadap mahalnya harga tiket saat ini,” ujarnya.

Menurut dia, keterjangkauan harga tiket tetap membutuhkan kombinasi berbagai faktor, mulai dari efisiensi avtur, peningkatan persaingan antar-maskapai, optimalisasi biaya bandara, reformasi rantai pasok penerbangan hingga penguatan nilai tukar rupiah.

Tata Kelola Pengadaan Armada

Di luar aspek pembiayaan, rencana pembentukan leasing nasional juga dipandang memiliki fungsi lain, yakni memperbaiki tata kelola pengadaan armada.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai skema yang tengah dikaji memungkinkan Danantara membeli pesawat langsung dari produsen global seperti Boeing, kemudian menyewakannya kepada maskapai nasional.

“Danantara itu membeli ke Boeing, kemudian Danantara yang meminjamkan ke perusahaan-perusahaan pelat merah dan swasta di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, model tersebut berpotensi membuat proses pengadaan pesawat lebih terpusat dan lebih mudah diawasi.

Dia menilai tujuan utama kebijakan ini bukan untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam industri penerbangan global ataupun memperkuat rupiah, melainkan memastikan proses pengadaan armada berlangsung lebih efisien.

“Ini sebenarnya cuma untuk mengamankan dana negara, jangan sampai menguap kembali,” katanya.

Ibrahim juga menepis anggapan bahwa kehadiran lessor nasional akan menghilangkan ketergantungan industri penerbangan terhadap dolar AS. Menurut dia, hal tersebut sulit dilakukan karena rantai pasok penerbangan dunia masih sepenuhnya menggunakan mata uang asing.

“Kalau sewanya dengan rupiah, Danantara juga pasti rugi,” ujarnya.

Pesawat, suku cadang, hingga biaya perawatan tetap berasal dari produsen global yang menetapkan transaksi dalam dolar AS maupun euro. Karena itu, Danantara nantinya lebih berperan sebagai pemilik aset sekaligus perantara dalam pengadaan armada.

Dengan skema tersebut, maskapai tidak lagi berhubungan langsung dengan produsen luar negeri dalam proses pengadaan pesawat.

“Maskapai penerbangan di Indonesia itu kerja samanya langsung dengan Danantara. Sehingga menggunakan harga sewajarnya [tidak ada mark up biaya],” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk melaksanakan Rapat Terbatas (ratas) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 14.58 WIB.

Selain Purbaya terlihat sejumlah Menteri memasuki lingkungan Istana, mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala BUMN Doni Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Saat ditanya agenda pertemuan, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail materi yang akan dibahas dalam ratas tersebut.

“Kelihatannya ada yang berhubungan dengan [subsidi] LPG, saya belum tahu nanti lihat saja rapatnya seperti apa,” ujarnya sebelum memasuki Istana.

Adapun soal kemungkinan penambahan kuota LPG 3 kilogram, Purbaya membenarkan bahwa hal itu menjadi salah satu isu yang berpotensi dibahas dalam ratas.

“3 kg ya,” katanya singkat.

Lebih lanjut, ketika dikonfirmasi agenda rapat turut membahas tapi terkait kemungkinan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026, Purbaya menilai hal tersebut tidak termasuk agenda.

“Sepertinya tidak. Saya tidak tahu. Belum rapat ditanya,” katanya.

Saat disinggung mengenai anggaran bantuan bencana, Menkeu menjelaskan bahwa alokasi tersebut umumnya ada di Kementerian Sosial.

“Ada biasanya di Kemensos, kalau mereka kurang ya kita tambah. Biasanya mereka ada anggaran bencana ya,” ujarnya.