Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan kehadiran KRL Commuter Line di Jabodetabek sangat diharapkan oleh masyarakat, di mana jumlah pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek tiap tahunnya semakin bertambah. Dudy mengungkapkan jumlah pengguna KRL Jabodetabek dari Januari hingga Oktober 2025 telah mencapai 280 juta penumpang.

"Dari Januari hingga Oktober 2025, KRL Jabodetabek telah melayani sekitar 280 juta penumpang," kata Dudy saat memberikan keterangan pers dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (3/11/2025).

Oleh karena itu, pihaknya bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT KAI Commuter akan terus menambah jumlah rangkaian yang terdiri atas 12 kereta.

Dudy menambahkan kapasitas rangkaian 12 kereta ini dapat menampung lebih banyak penumpang dibandingkan dengan rangkaian 10 kereta dan 8 kereta. Per keretanya dapat menampung sebanyak 300 penumpang, sehingga dalam satu rangkaian, dapat mengangkut sebanyak 3.600 penumpang.

"Kereta 12 gerbong itu, satu gerbongnya bisa melayani kurang lebih 300 penumpang. Bayangkan 300 penumpang seperti satu pesawat Boeing 737. Kalau satu rangkaian, itu kurang lebih sekitar 20 pesawat Boeing 737," jelas Dudy.

Selain itu, Kemenhub juga memberikan subsidi tiket kepada pengguna KRL Jabodetabek, di mana subsidi yang diberikan mencapai 60% dari harga tiket KRL. Kemenhub pun menyiapkan anggaran hingga Rp 1,7 triliun untuk kebutuhan subsidi ini.

Foto: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa, (4/11/2025). Kepala Negara tiba di Stasiun Tanah Abang Baru setelah sebelumnya menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Manggarai. (Dok. BPMI) Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa, (4/11/2025). Kepala Negara tiba di Stasiun Tanah Abang Baru setelah sebelumnya menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Manggarai. (Dok. BPMI)

"Harga tiket KRL Jabodetabek, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL, kami siapkan anggaran subsidi sekitar Rp 1,7 triliun per tahun.

Sebelumnya, Dirut KAI Bobby Rasyid akan terus menambah jumlah rangkaian KRL Jabodetabek, seiring dari perhatiannya Presiden Prabowo Subianto akan semakin padatnya penumpang KRL di jam-jam sibuk.

"Kami akan tambah gerbong, perbaiki gerbong yang ada, intinya pengguna KRL atau Commuter di Jabodetabek harus aman, nyaman, bersih dan keselamatan adalah nomor satu. Itu pesan Pak Presiden ke kami," kata Bobby dalam konferensi persnya di Istana Negara, Senin (3/11/2025).

Sejauh ini, menurutnya, untuk KRL baru dari China di Jabodetabek, sudah ada 11 trainset yang beroperasi, dengan rincian empat trainset di jalur Bogor-Jakarta Kota dan tujuh trainset di jalur Cikarang-Tanah Abang-Pasar Senen-Cikarang.

Sementara itu, KRL baru buatan PT INKA (Persero), sudah ada empar trainset yang kini berada di Depo KRL Depok, dan keempat trainset tersebut masih dalam tahap uji coba teknis.

Ditargetkan, sebanyak 12 trainset KRL baru INKA akan beroperasi pada pertengahan Januari 2026.

"Jadi total sampai akhir tahun, kita akan operasikan 11 trainset KRL baru dari China. Nah, sementara dengan INKA kita sudah menerima 4 trainset, which is sekarang sedang kita lakukan uji teknisnya. Target dengan kereta INKA sampai dengan pertengahan tahun depan sudah akan beroperasi 12 trainset," ujarnya.

Sebagai informasi, KAI Commuter saat ini mengelola 1.072 unit Electric Multiple Unit (EMU) atau total 102 rangkaian Commuter Line yang beroperasi setiap hari di kawasan aglomerasi Jabodetabek.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru pada Selasa (3/11/2025). Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyid, dan jajaran lainnya.

Menhub Dudy mengungkapkan, Stasiun Tanah Abang Baru ini dioperasikan secara bertahap, dimulai tahap pertama pada Februari 2025, kemudian tahap kedua pada Juni 2025.

"Dapat kami sampaikan bahwa stasiun Tanah Abang Baru ini beroperasi bertahap, tahap kedua beroperasi pada Juni 2025," kata Dudy dalam keterangan pers peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (3/11/2025).

Dudy menambahkan, dengan selesainya revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, maka kapasitas Stasiun Tanah Abang makin meningkat, dari sebelumnya hanya dapat menampung 141.000 penumpang, kini bisa mencapai 380.000 penumpang.

Selain itu, stasiun ini juga melayani dua rute KRL Commuter Line Jabodetabek, yakni Cikarang-Tanah Abang-Pasar Senen-Cikarang dan Tanah Abang-Rangkasbitung.

Foto: Sejumlah penumpang berjalan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Senin (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Sejumlah penumpang berjalan di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Senin (4/11/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Kapasitas penumpang Stasiun Tanah Abang Baru ini semula hanya mencapai 141.000 penumpang, menjadi 380.000 penumpang," lanjutnya.

Adapun luas Stasiun Tanah Abang Baru ini mencapai 19.000 m2, dibangun di atas lahan sebesar 31.174 m2.

Stasiun Tanah Abang sendiri memiliki empat peron dan enam jalur. Jalur 1 melayani rute Cikarang/Bekasi-Angke/Kampung Bandan, sedangkan jalur 2 melayani Kampung Bandan/Angke-Bekasi/Cikarang, jalur 3 rute Rangkasbitung-Tanah Abang dan merupakan peron penurunan penumpang, dan jalur 5-6 sebagai pemberangkatan rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Adapun setiap peron, dapat menampung KRL dengan jumlah gerbong mencapai 12.

"Luas bangunan baru ini mencapai 19.000 m2, di atas lahan 31.174 m2, memiliki 4 peron dan 6 jalur. Setiap jalur bisa melayani 1 rangkaian KRL dengan 12 gerbong," jelasnya.

Adapun, nilai pembangunan Stasiun Tanah Abang Baru mencapai Rp 380 miliar. Dari periode Januari hingga Oktober 2025, Stasiun Tanah Abang sudah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL Jabodetabek.

"Nilai proyek Stasiun Tanah Abang Baru ini mencapai sekitar Rp 380 miliar," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya peran BMKG dalam mendukung keselamatan di sektor transportasi melalui penyediaan data cuaca akurat, sistem peringatan dini, serta kolaborasi lintas lembaga nasional.

“BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam sektor transportasi," kata Menhub di sela melantik Teuku Faisal Fathani sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan melalui kontribusi penting BMKG sebagai garda terdepan dalam memberikan data cuaca, iklim dan kualitas udara, dapat mendukung mitigasi risiko serta perencanaan kebijakan nasional di berbagai sektor, termasuk transportasi.

Menhub melantik Teuku Faisal Fathani sebagai Kepala BMKG menggantikan Dwikorita Karnawati.

Ia mengatakan pelantikan itu merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, serta mampu memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan lembaga sistem informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

"Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan konektivitas nasional yang selamat, aman dan berkelanjutan," kata Dudy.

Ia juga menekankan pelantikan itu menjadi momentum percepatan transformasi BMKG agar semakin berbasis data, teknologi dan kolaborasi lintas instansi.

"Semoga momentum ini menjadikan BMKG semakin solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima,” ujar dia.

Dudy juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama menjelang periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru maupun Lebaran 2026.

Ia berharap kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara BMKG dengan Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi berbagai hal dalam kaitan dengan aspek meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dapat terjalin dengan baik.

"Demi memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat,” kata Dudy.

Menhub menyampaikan pula apresiasi dan kepada pejabat sebelumnya, Dwikorita Karnawati, atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin BMKG.

“Terima kasih atas capaian dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Kepemimpinan beliau menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja BMKG ke depan,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melantik Prof. Teuku Faisal Fathani sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Kota Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan penyegaran kepemimpinan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, serta mampu memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan lembaga sistem informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan konektivitas nasional yang selamat, aman dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dudy mengatakan BMKG memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor transportasi.

"BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terelisasikan dalam peran penting BMKG, yang merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi cuaca, iklim, dan kualitas udara, dalam kaitannya dengan upaya mitigasi risiko dan perencanaan kebijakan nasional di berbagai sektor, termasuk transportasi," katanya seperti dikutip siaran pers.

Dudy berharap pelantikan ini menjadi momentum percepatan transformasi BMKG agar semakin berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas instansi. Ia pun berharap momentum ini menjadikan BMKG semakin solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima.

Lebih lanjut, Dudy juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ke depan, terutama menjelang periode angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2026.

"Saya berharap kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara BMKG dengan Kementerian Perhubungan dalam mengantisipasi berbagai hal kaitannya dengan aspek Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dapat terjalin dengan baik demi memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat," ujar Dudy.

Dalam kesempatan ini pula, Dudy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, Prof. Dwikorita Karnawati, atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin BMKG.

"Terima kasih atas capaian dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Kepemimpinan beliau menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja BMKG ke depan," kata Dudy.

KEMENTERIAN Perhubungan atau Kemenhub mengambil alih Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana proyek Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemenhub menyebut pengambilalihan itu untuk memperkuat konektivitas maritim dan distribusi logistik di daerah tersebut.

"Pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatera Selatan secara keseluruhan,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 2 November 2025, seperti dikutip dari Antara.

Menhub mengatakan sebelumnya Kemenhub bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah menandatangani kesepakatan Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Dudy Purwagandhi juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan.

"Penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatera Selatan," ujar Dudy Purwagandhi.

Rencananya, pembangunan pelabuhan itu dimulai pada awal tahun 2026 dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 hektare.

Proyek itu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan ke depannya menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal itu telah ditetapkan pula dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Dudy Purwagandhi mendorong semua pihak terkait dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta, dan berbagai pihak lainnya.

"Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif dan penuh integritas," kata Menhub.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini.

Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

Lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Herman mengatakan pelabuhan yang ada saat ini mengalami pendangkalan sungai yang cukup parah, menyebabkan kapal berukuran besar tidak dapat bersandar secara optimal sehingga aktivitas bongkar muat menjadi tidak maksimal.

Kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi besar, termasuk lahan sawit seluas 1,4 juta hektare, kontribusi 30 persen terhadap produksi karet nasional, serta sumber daya batu bara yang melimpah.

"Dengan adanya pelabuhan baru, diharapkan beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar," kata Herman.

Pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan pengambilalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana proyek Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, guna memperkuat konektivitas maritim dan distribusi logistik di daerah tersebut.

"Pemerintah hadir untuk memperkuat konektivitas maritim dan memastikan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya akan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di kawasan Sumatera Selatan secara keseluruhan,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menhub mengaku sebelumnya pihaknya bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah menandatangani kesepakatan Penyerahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) area rencana Pelabuhan Palembang Baru, Tanjung Carat, dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan kepada Kementerian Perhubungan, Jumat (31/10).

Menhub juga menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Sumatera Selatan.

"Penandatanganan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di kawasan Tanjung Carat, Sumatera Selatan," ujar Menhub.

Rencananya, pembangunan pelabuhan itu dimulai pada awal tahun 2026 dan diharapkan rampung dalam tempo tiga hingga empat tahun.

Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat rencananya dibangun di atas Lahan Pelabuhan seluas 59,5 hektare.

Proyek itu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang diharapkan ke depannya menjadi pelabuhan utama penunjang perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal itu telah ditetapkan pula dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Menhub mendorong semua pihak terkait dapat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan baik sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, swasta dan berbagai pihak lainnya.

"Harapan kita bersama, agar sinergi dan kolaborasi ini, khususnya dalam Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat berjalan lancar, efektif dan penuh integritas," kata Menhub.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Daru menyampaikan pentingnya pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat ini.

Pasalnya, Pelabuhan Boom Baru yang menjadi pelabuhan tumpuan Provinsi Sumatera Selatan saat ini kondisinya sudah tidak memadai.

Lokasi Pelabuhan Boom Baru berada di tengah kota. Arus lalu lintas mobil bertonase besar dari dan menuju pelabuhan menyebabkan kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas.

Dia menyampaikan pelabuhan yang ada saat ini mengalami pendangkalan sungai yang cukup parah, menyebabkan kapal berukuran besar tidak dapat bersandar secara optimal sehingga aktivitas bongkar muat menjadi tidak maksimal.

Kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi besar, termasuk lahan sawit seluas 1,4 juta hektare, kontribusi 30 persen terhadap produksi karet nasional, serta sumber daya batu bara yang melimpah.

"Dengan adanya pelabuhan baru, diharapkan beban logistik dapat terbagi, dengan begitu biaya logistik pun dapat lebih ringan. Alur pengiriman logistik pun dapat berjalan lebih efisien dan lancar," kata Herman.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

keselamatan menjadi prioritas. Melalui kegiatan 'ramp check' atau inspeksi keselamatan, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya aspek keselamatan transportasi selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 guna memastikan kelancaran mobilitas dan keamanan seluruh pengguna transportasi.

Menhub mengatakan dirinya telah menginstruksikan pelaksanaan "ramp check" di seluruh moda transportasi guna memastikan aspek keselamatan termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM).

“Aspek keselamatan transportasi menjadi prioritas. Melalui kegiatan 'ramp check' atau inspeksi keselamatan, Kemenhub memastikan seluruh armada dalam kondisi laik operasi,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menhub menyebutkan untuk moda transportasi darat, "ramp check" akan dilaksanakan secara nasional mulai 7 November 2025 hingga 2 Januari 2026, mencakup terminal, pool bus, hingga jalur wisata strategis. Adapun target operasi "ramp check" sebanyak 15.000 kendaraan.

Pada moda angkutan kereta api, "ramp check" dilakukan terhadap sarana dan prasarana perkeretaapian, termasuk pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta inspeksi keselamatan di lintas operasi.

Sementara pada sektor angkutan udara, "ramp check" mencakup 560 unit pesawat penumpang niaga berjadwal, dengan rincian 366 unit siap operasi dan 194 unit sedang dalam perawatan.

Untuk transportasi laut, setiap kapal penumpang yang akan dioperasikan wajib menjalankan pemeriksaan kelaiklautan secara menyeluruh di seluruh titik pantau pelabuhan guna memastikan keselamatan pelayaran.

Kemudian juga dilakukan koordinasi intensif dengan BMKG untuk memperoleh pembaruan perkiraan cuaca dan menerapkan SOP jika terjadi cuaca ekstrem.

“Kami akan memastikan seluruh armada siap beroperasi dengan aman dan selamat agar masyarakat merasa tenang saat bepergian,” tegas Menhub.

Untuk mendukung pengawasan selama masa layanan, Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang beroperasi selama 19 hari, yakni dari 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

Posko itu melibatkan lebih dari 12.000 personel dari unsur Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan antara lain Kemenhub, Komdigi, kepolisian, BMKG, Jasa Marga dan operator transportasi di seluruh Indonesia.

Posko pusat akan berada di Kantor Kemenhub Jakarta, yang terhubung secara real-time dengan posko daerah melalui sistem pemantauan terpadu.

Selain fokus pada aspek keselamatan dan pengawasan, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi di sektor transportasi untuk menjaga keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah pemberian diskon tarif penerbangan dan insentif tarif untuk moda kereta api, laut, dan penyeberangan.

Kebijakan itu diharapkan dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih terjangkau sekaligus mendorong pergerakan ekonomi nasional.

Menhub menegaskan keberhasilan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 bergantung pada sinergi lintas sektor, kepatuhan masyarakat dan kesiapan operator transportasi.

Pemerintah, lanjutnya, saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk mematangkan rencana operasi dan pengaturan lalu lintas angkutan Natal dan tahun baru.

"Dalam waktu dekat, hasil koordinasi tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai dasar pelaksanaan di lapangan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan Asta Cita dengan memprioritaskan konektivitas dan keselamatan transportasi untuk melayani masyarakat.

"Konektivitas dan keselamatan merupakan kunci mewujudkan sistem transportasi yang andal, efisien, serta berkeadilan," kata Menhub dalam keterangan diterima di Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku, Rabu.

Dudy menyampaikan Kemenhub terus mengembangkan konektivitas dan keselamatan secara serius pada seluruh moda transportasi baik darat, laut, udara, serta perkeretaapian.

Menurutnya konektivitas dan keselamatan pada sektor transportasi memiliki efek ganda yang besar bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, terbukanya peluang usaha, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.

Untuk meningkatkan konektivitas pada sektor transportasi darat, Kemenhub telah melaksanakan angkutan lintas batas negara, subsidi angkutan orang, barang, dan penyeberangan, serta modernisasi layanan angkutan perkotaan.

Terdapat pula layanan perintis yang menjangkau kurang lebih 75 persen daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

"Hasil survei triwulan kedua per Juni 2025 menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi darat sebesar 96,01 persen," ujarnya.

Pada sektor transportasi laut, sejumlah program telah dilakukan antara lain layanan kapal perintis penumpang dan barang, penyelenggaraan Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut, layanan rede transport, serta layanan kapal khusus ternak.

Saat ini terdapat 107 trayek kapal perintis dengan kapasitas 38.604 penumpang dan 16.753 ton barang, 26 kapal PSO, 18 trayek kapal rede, 39 kapal angkutan laut perintis barang, serta 6 trayek kapal ternak dengan 6 unit armada yang masing-masing berkapasitas 500 ekor.

Kemenhub juga memperkuat layanan Tol Laut dan pelayaran perintis. Hingga September 2025, program Tol Laut telah melakukan 523 voyage dan melayani 104 pelabuhan dari barat sampai timur Indonesia.

Pada sektor transportasi udara, pengembangan dilakukan melalui layanan penerbangan perintis dan jembatan udara. Saat ini terdapat 266 rute perintis penumpang, 46 rute perintis kargo, serta 1 rute subsidi udara kargo.

Menurut data Sisfoangud (Sistem Indormasi Angkutan Udara) Perintis per 11 Agustus 2025, hingga Juli 2025, realisasi angkutan udara perintis penumpang telah mencapai 23.404 frekuensi penerbangan dengan 183.681 pax penumpang.

Kemudian berdasarkan sumber yang sama, kinerja angkutan udara perintis kargo Jembatan Udara pada periode Januari-Juli, telah terealisasi 3.056 frekuensi penerbangan dengan muatan kargo 1.859.378 kg. Angkutan udara perintis di seluruh Indonesia saat ini melayani 22 koordinator wilayah (korwil) dari Pulau Sumatera sampai Papua.

“Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai. Kemudian revitalisasi pelabuhan dan bandara yang seiring waktu ada penurunan daya dukung, kami ingin tetap bisa digunakan sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan,” papar Menhub.

Kemudian, pada sektor udara dilakukan juga penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional. Pada Januari-Agustus 2025, Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penumpang internasional mencapai kurang lebih 13,5 juta.

Angka ini naik 9,54 persen dibanding periode yang sama pada 2024. Dengan status internasional, pembangunan menjadi lebih merata, konektivitas global menguat, serta bandara akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, investasi, juga pendukung pertahanan negara.

Lebih lanjut, Kemenhub juga berupaya membuka konektivitas di daerah kepulauan dengan melakukan inovasi transportasi melalui pesawat amfibi/seaplane dan taksi air/water taxi.

Pada 11 Agustus 2025, telah dilakukan Groundbreaking Water Aeodrome di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan infrastruktur penunjang yang menjadi titik sandar dan operasional pesawat amfibi.

Untuk pelaksanaan pelatihan pilot pesawat amfibi, dilakukan secara kerja sama dengan Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi yang merupakan lembaga pelatihan pertama di Asia Tenggara dalam hal pelatihan dan pengembangan penerbangan pesawat amfibi.

"Harapannya, pesawat amfibi menjadi menjawab bagi kebutuhan transportasi di Pulau Sulawesi yang memiliki garis pantai panjang dengan sebaran pulau-pulau kecil di sekitarnya," katanya.

Adapun terkait taksi air, pengoperasiannya sudah direncanakan di sejumlah wilayah, salah satunya di pantai barat Pulau Bali, yakni dari kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Pantai Sekeh) menuju Pantai Kuta, Pantai Legian, Pantai Seminyak, Pantai Canggu hingga Pantai Uluwatu.

"Ini menjadi tonggak baru dalam sejarah transportasi kita. Fasilitas ini diharapkan dapat memangkas waktu perjalanan, meningkatkan mobilitas, serta mendukung berbagai sektor mulai dari transportasi, logistik, pelayanan kesehatan darurat yang lebih cepat bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, hingga pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah," tutur Menhub.

Ia menegaskan seluruh layanan transportasi tersebut dilakukan dengan penuh keselamatan. Hal itu terbukti saat pelaksanaan Natal 2024, tahun baru 2025, serta Idul Fitri 2025, yang mana pada waktu tersebut mobilitas masyarakat meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah resmi menurunkan tarif tiket pesawat sebesar 13-14 persen pada periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

”Langkah ini kami ambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal 2025 dan tahun baru 2026,” ujar Dudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada semester II-2025, dengan fokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Dudy mengatakan kebijakan penurunan harga tiket pesawat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Natal dan tahun baru.

Penurunan harga tiket itu, berlaku untuk tiket domestik kelas ekonomi periode penerbangan 22 Desember hingga 10 Januari 2026, dengan periode pembelian 22 Oktober hingga 10 Januari 2026.

Dudy pun mengajak masyarakat memanfaatkan penurunan tarif tiket pesawat tersebut.

Adapun penurunan tarif tiket pesawat tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2025 tentang Penurunan Besaran Biaya Tambahan Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 Dan Tahun Baru 2026.

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal Dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 235 Tahun 2025 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebesar 50 persen (Lima Puluh Persen) terhadap Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Selama Masa Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Penurunan tarif tiket pesawat ini merupakan hasil dari penyesuaian sejumlah komponen biaya antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6 persen, fuel surcharge (FS) pesawat jet sebesar 2 persen, FS Propeller sebesar 20 persen.

Lalu Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara sebesar 50 persen, Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara sebesar 50 persen, penurunan harga avtur pada 37 bandara, juga layanan advance serta extend dan operating hours yang lebih panjang.

”Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam upaya menurunkan tarif tiket pesawat ini, mulai dari kementerian/lembaga terkait, maskapai, penyedia bahan bakar, hingga pengelola bandara. Semoga bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Dudy.

Dirinya menyatakan nantinya pada saat pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan tidak hanya berfokus pada penurunan harga saja, tetapi juga pada kualitas layanan dan keselamatan penerbangan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dengan adanya elektrifikasi, moda transportasi yang murah, masif dan terstruktur ini akan semakin diminati

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia menjadi langkah strategis mewujudkan transportasi hijau yang efisien, modern, ramah lingkungan, serta mendukung target "net zero emission" nasional.

"Elektrifikasi jalur kereta api seluruh Indonesia mewujudkan transportasi modern, efisien dan berkelanjutan," kata Menhub sebagaimana keterangan diterima di Banda Neira, Maluku Tengah, Maluku, Rabu.

Dia menegaskan hal itu saat menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Jalur Kereta Api di Jakarta.

Menurut dia, di banyak negara maju, transportasi kereta api sangat diminati oleh masyarakat. Selain murah, moda transportasi kereta api juga bisa mengangkut dalam jumlah banyak.

"Dengan adanya elektrifikasi, moda transportasi yang murah, masif dan terstruktur ini akan semakin diminati," ujar Menhub.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin bersama dengan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo.

Menhub mengapresiasi inisiatif PLN sebagai penyedia energi dan KAI sebagai operator perkeretaapian, yang bersinergi untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi strategis dalam tonggak transformasi sistem transportasi nasional menuju moda energi bersih," imbuh Menhub.

Dudy berharap perluasan elektrifikasi jalur kereta dalam waktu dekat dapat menjangkau tiga titik, meliputi jalur kereta api Padalarang-Cicalengka, jalur Cikarang - Cikampek dan peningkatan persinyalan untuk Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line jalur Rangkasbitung.

Untuk itu, semua pihak terkait diharapkan menindaklanjuti Nota Kesepemahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih detail, dengan memuat rencana aksi, target waktu, serta pemetaan jalur.

Ia menegaskan Kementerian Perhubungan menempatkan program itu sebagai prioritas karena manfaatnya yang luas, yaitu pada efisiensi operasi dan penghematan energi.

"Kami harapkan rencana elektrifikasi jalur kereta api ini, juga diikuti oleh perkembangan ekosistem industri kereta api dalam negeri," lanjut Menhub.

Selain itu, lanjut Menhub, elektrifikasi jalur kereta api juga dilakukan untuk menciptakan sistem transportasi dan pelayanan publik yang lebih andal, modern, aman dan ramah lingkungan, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi kemacetan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13–14 persen untuk periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. “Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal dan Tahun Baru,” ujar Dudy dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 21 Oktober 2025.Ia mengatakan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat pada semester II tahun 2025.Dudy menjelaskan, kebijakan ini juga merupakan komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang hendak bepergian pada masa libur akhir tahun. Ia menjelaskan, langkah ini diambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau. Penurunan tarif tiket pesawat ini berlaku untuk penerbangan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode pembelian mulai 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026. Kebijakan tersebut didasarkan pada sejumlah regulasi, di antaranya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2025 tentang penurunan besaran biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk penerbangan dalam negeri; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 yang menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa angkutan udara kelas ekonomi ditanggung pemerintah; serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 235 Tahun 2025 yang memberikan potongan hingga 50 persen terhadap tarif layanan kebandarudaraan selama masa libur Natal dan Tahun Baru.Penurunan harga tiket pesawat ini diperoleh dari penyesuaian sejumlah komponen biaya, seperti PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 6 persen, penurunan fuel surcharge untuk pesawat jet sebesar 2 persen dan pesawat propeller sebesar 20 persen, serta diskon hingga 50 persen untuk biaya pelayanan penumpang, pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Selain itu, penurunan harga avtur di 37 bandara serta perpanjangan jam operasional penerbangan turut berkontribusi terhadap turunnya tarif tiket pesawat tahun ini.Dudy mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan kebijakan in. Ia menegaskan, Kementerian Perhubungan tidak hanya berfokus pada penurunan harga, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas utama.“Semoga kebijakan ini dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pergerakan ekonomi nasional selama libur Natal dan Tahun Baru,” katanya.