Bisnis.com, SAMARINDA — Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir ratusan rekening penunggak pajak dalam operasi serentak yang melibatkan sepuluh Kantor Pelayanan Pajak di wilayah jurisdiksi setempat.

Operasi pemblokiran yang dilaksanakan pada 29 April 2026 tersebut menargetkan 322 rekening milik 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak dengan total tunggakan mencapai Rp710.04 miliar.

Kepala Kanwil DJP Kaltimtara Paryan menyatakan langkah represif ini direalisasikan melalui pengajuan surat permintaan pemblokiran kepada 18 kantor pusat dan kantor daerah lembaga jasa keuangan sektor perbankan.

"Sebagai salah satu tindakan penagihan aktif, pemblokiran dilakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif. Sebelumnya kami telah melakukan berbagai upaya persuasif dan memberikan edukasi, namun wajib pajak tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utang pajaknya sehingga kami melakukan upaya pemblokiran rekening," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Dia menambahkan tindakan ini merupakan tahap akhir dari rangkaian upaya penagihan yang dimulai dengan pemberitahuan surat teguran dan penyampaian surat paksa oleh juru sita pajak negara. Namun, seluruh pendekatan persuasif tersebut menemui jalan buntu karena resistensi penanggung pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sebagaimana diketahui, kewenangan pemblokiran rekening tersemat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Prosedur teknisnya diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, yang menjadikan blokir sebagai instrumen legal sebelum eksekusi penyitaan aset.

Paryan menegaskan operasi penegakan hukum ini merepresentasikan prinsip keadilan bagi wajib pajak patuh yang telah memenuhi kewajiban sesuai regulasi.

Adapun, dia berharap langkah tegas ini menciptakan efek jera yang mendorong kepatuhan sukarela di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus memasuki babak baru setelah sidang perdana digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Dalam persidangan tersebut, terungkap kronologi perencanaan hingga pelaksanaan aksi penyiraman yang dilakukan oleh empat anggota TNI.

Sidang menghadirkan empat terdakwa, yakni Sersan Dua Edi Sudarko (ES) sebagai Terdakwa I, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW) sebagai Terdakwa II, Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP) sebagai Terdakwa III, dan Letnan Satu Sami Lakka (SL) sebagai Terdakwa IV.

Berikut penjelasan lengkap mengenai kronologi dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Siapa Saja Terdakwa dalam Kasus Ini?

Dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, empat anggota TNI didakwa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi.

Mereka adalah:

1. Sersan Dua Edi Sudarko (ES)
2. Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW)
3. Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP)
4. Letnan Satu Sami Lakka (SL)

Menurut keterangan Oditur Militer dalam sidang, para terdakwa telah mengenal Andrie Yunus sebelumnya, terutama setelah aksi protes terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont Jakarta pada 16 Maret 2026.

Para terdakwa mengaku merasa kesal dengan tindakan tersebut. Oditur menyampaikan dalam sidang bahwa para terdakwa menilai tindakan Andrie sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi militer.

"Dengan kejadian tersebut para Terdakwa menilai Saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI," kata Oditur.

Awal Perencanaan Penyiraman

Perencanaan aksi bermula pada 9 Maret 2026 ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Masjid Al-Ikhlas BAIS TNI. Saat itu, keduanya membahas video viral yang menampilkan Andrie Yunus memaksa masuk ke Hotel Fairmont.

Keesokan harinya, 10 Maret 2026 sekitar pukul 18.30 WIB setelah berbuka puasa, keduanya kembali berbincang di Mes BAIS TNI sambil minum kopi. Mereka sempat menghubungi Terdakwa IV untuk bergabung, namun pertemuan baru lengkap pada 11 Maret 2026 setelah berbuka puasa.

Dalam perbincangan tersebut, muncul ide untuk memberi “efek jera” kepada Andrie Yunus.

"Akan tetapi Terdakwa-2 berkata 'jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat', Terdakwa-1 berkata 'saya saja yang menyiram', mendengar ide Terdakwa-2 tersebut Terdakwa-3 setuju dan berkata 'kalau begitu kita kerjakan bersama-sama'," ujar Oditur.

Setelah itu, Terdakwa I mencari informasi mengenai aktivitas Andrie Yunus melalui Google dan menemukan bahwa Andrie sering menghadiri aksi Kamisan di Monas.

Terdakwa III kemudian membagi tugas kepada para terdakwa untuk mencari target di beberapa lokasi.

Pembagian Tugas Mencari Target

Dalam rencana tersebut:

• Terdakwa I dan II ditugaskan mencari Andrie Yunus di kantor KontraS
• Terdakwa III dan IV mencari di YLBHI

Pada 12 Maret 2026 sekitar pukul 16.30 WIB, para terdakwa mulai menjalankan rencana tersebut.

Terdakwa I dan II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat hitam dengan scotlet putih bernopol F 3151 BY milik Terdakwa III. Sementara Terdakwa III dan IV menggunakan Yamaha Mio Soul abu-abu bernopol B 3334 CLK milik Terdakwa IV.

Sebelum berangkat, Terdakwa II mengambil bahan kimia dari lingkungan markas.

"Saat itu Terdakwa I menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa II berjalan kaki ke bengkel mobil Denma BAIS TNI," ujar Oditur.

Terdakwa II kemudian mengambil accu bekas serta cairan pembersih karat yang disimpan di lemari besi yang tidak dikunci. Kedua cairan tersebut dicampur dalam tumbler berwarna ungu.

Para terdakwa kemudian berangkat sekitar pukul 17.00 WIB menuju lokasi yang diduga menjadi tempat Andrie Yunus.

Pengejaran hingga Aksi Penyiraman

Awalnya para terdakwa menuju Monas karena mengira Andrie Yunus menghadiri aksi Kamisan. Namun target tidak ditemukan.

Mereka kemudian berpisah:

• Terdakwa III dan IV menuju YLBHI
• Terdakwa I dan II memantau sekitar kantor KontraS di kawasan Kwitang

Sekitar pukul 23.00 WIB, para terdakwa hampir memutuskan pulang karena tidak menemukan target. Namun pada saat itulah Terdakwa III melihat Andrie Yunus keluar dari kantor YLBHI menggunakan motor berwarna kuning.

"Dan berkata 'itu si Andrie Yunus orangnya keluar pake motor kuning', selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengikuti Saudara Andrie Yunus sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV mengikuti dari belakang," tutur Oditur.

Sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Andrie melintas di Jalan Salemba I menuju persimpangan Jalan Talang, Jakarta Pusat, dua terdakwa mendekati korban.

"Pada saat sepeda motor Terdakwa II memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor Saudara Andrie Yunus mendekat, pada saat berpapasan Terdakwa I langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh Saudara Andrie Yunus," jelas Oditur.

Namun cairan tersebut juga mengenai Terdakwa I sehingga botol langsung dijatuhkan sebelum para pelaku meninggalkan lokasi.

Apa yang Terjadi Setelah Insiden Penyiraman?

Setelah kejadian tersebut, para terdakwa kembali ke Mes BAIS TNI sekitar pukul 00.30 WIB.

Pada 13 Maret 2026, Terdakwa III dan IV mengikuti apel pagi di Denma BAIS TNI, sementara Terdakwa I dan II tidak hadir dengan alasan sakit.

Ketika diperiksa oleh tenaga kesehatan, ditemukan luka pada kedua terdakwa.

• Terdakwa II mengalami luka bakar pada lengan kanan
• Terdakwa I mengalami luka di wajah, mata kanan bengkak, serta luka bakar di leher, dada, dan lengan

Kondisi tersebut memicu kecurigaan pimpinan.

Komandan Denma BAIS TNI Kolonel Inf Heri Heriyadi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Brigjen TNI Sembiring selaku Direktur D BAIS TNI.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kedua terdakwa akhirnya mengakui keterlibatan mereka dalam aksi kekerasan terhadap aktivis KontraS yang sebelumnya viral di media.

Pengakuan tersebut juga mengungkap bahwa tindakan initidak hanya melibatkan dua orang, tetapi dilakukan bersama terdakwa lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang perdana teror terhadap Andrie Yunus mengungkapkan fakta berupa alasan empat terdakwa melakukan penyiraman air keras ke aktivis KontraS itu.

Para terdakwa kesal dengan Andrie Yunus karena melakukan protes Revisi Undang-Undang Militer di Hotel Fairmont. Mereka menganggap tindakan Andrie Yunus telah melecehkan TNI.

"Dengan kejadian tersebut para Terdakwa menilai Saudara Andrie Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI," kata Oditur di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026).

Oditur menjelaskan, Andrie bersama KontraS pernah menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi dan menuduh Andrie telah melakukan intimidasi kepada TNI karena TNI dianggap menjadi dalang teror di Kantor KontraS, serta aktor kerusuhan akhir bulan Agustus 2025.

Kemudian, Andrie vokal melancarkan narasi anti militerisme sehingga semua hal tersebut membuat para terdakwa kesal.

Adapun keempat terdakwa, yaitu Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko (ES), Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW), Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP), Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Kekesalan itu membuat Terdakwa I ingin memukul Andrie untuk memberikan efek jera. Namun, Terdakwa II yang kala itu bersama dengan Terdakwa I dan III mengatakan tidak perlu memukul, tetapi disiram menggunakan cairan pembersih karat

"Terdakwa-1 berkata ingin memukul Sdr. Andrie Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jera, akan tetapi Terdakwa-2 berkata 'jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat', Terdakwa-1 berkata 'saya saja yang menyiram', mendengar ide Terdakwa-2 tersebut Terdakwa-3 setuju dan berkata, 'kalau begitu kita kerjakan bersama-sama'," jelas Oditur.

Terdakwa I kemudian mencari informasi kegiatan Andrie Yunus melalui google. Setelah menghimpun informasi, pada 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa melancarkan aksinya.

Sebelum itu, Terdakwa II berhenti di parkiran mobil Ambulance Dekes Bais TNI untuk mengambil accu bekas dan pembersih karat.

"Bahwa sesampainya di bengkel Terdakwa II mengambil accu bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang Terdakwa II bawa dari kamar, selanjutnya Terdakwa II membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam," ungkap Oditur.

Dalam sidang, mereka didakwa melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menurun setelah tersangka kasus kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas sempat menjadi tahanan rumah sebelum lebaran 1447 H.

Menurut mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dia turut menyayangkan tindakan KPK yang justru memicu polemik di masyarakat.

"Walau akhirnya KPK mencabut status tahanan rumah dan mengembalikan Yaqut ke rutan, tapi nasi sudah menjadi bubur, kecaman terhadap KPK marak di pemberitaan dan sosmed, tentu ini berbahaya bagi upaya KPK untuk mengembalikan citra mereka agar kembali dipercaya oleh masyarakat," katanya dalam keterangannya kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dia menjelaskan perubahan status penahanan tidak sesederhana yang tertuang dalam KUHAP baru. Sebab, korupsi adalah simbol kejahatan luar biasa sehingga menempatkan di rutan adalah bagian dari efek jera.

Termasuk, katanya, KPK harus yakin bahwa kasus yang diusut telah memiliki bukti yang kuat untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Baginya, pernyataan dari KPK akan sulit dipercayai kembali oleh publik.

"Jawaban apapun dari KPK sudah tidak akan digubris publik, sehingga KPK yang sudah menyadari kesalahannya haruslah mempercepat kasus kuota haji agar segera dibawa ke pengadilan agar publik secara transparan bisa melihat hasil," jelasnya.

Yudi menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan tahanan lain mengajukan hal yang sama. Selain itu, dia meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa proses penyidikan kasus ini agar marwah KPK tetap terjaga.

"Sehingga dalam hal ini, kapasitas dewas bukan mencampuri penegakan hukum secara materiil karena mereka tidak bisa masuk kesitu namun ke kejanggalan prosesnya, sebagai perbaikan agar tidak terulang peristiwa serupa karna fungsi dewas menjaga nama baik lembaga dan arah pemberantasan korupsi secara benar," pungkasnya.

Sebelumnya, Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026, yakni untuk sementara waktu. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak keluarga Yaqut pada 17 Maret 2026 memohon kepada KPK agar tersangka kasus kuota haji tersebut dialihkan jenis penahanannya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK menelaah permohonan tersebut, dan mengabulkannya dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 108 ayat (1) KUHAP hanya mengatur jenis penahanan terdiri atas penahanan rutan, rumah, dan kota. Sementara Pasal 108 ayat (11) mengatur pengalihan jenis penahanan dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang tembusannya diberikan kepada tersangka, keluarga tersangka, dan instansi yang berkepentingan.

Meski sempat berstatus sebagai tahanan rumah, Budi memastikan KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada Yaqut.

Penyidik pun terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan agar bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan, termasuk ketika perkara masuk ke tahap persidangan.

"Masyarakat juga bisa mengakses setiap fakta-fakta persidangan, yang kemudian muncul secara utuh dan menyeluruh," ujarnya.

Bisnis.com, MALANG — Bea CukaiMalang kembali memusnahkan 2,6 juta rokok ilegal hasil operasi mandiri dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bentuk transparansi dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan rokok ilegal dimusnahkan bersama Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal.

"Pelaksanaan pemusnahan Barang Kena Cukai ilegal ini atas penindakan mandiri yang dilakukan Bea Cukai Malang dan hasil operasi gabungan bersama dengan Satpol PP Kota Malang beserta APH pada 2025," ucap Johan Pandores di sela-sela pemusnahan rokok ilegal dan MMEA ilegal di TPA Supit Urang, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Selasa (9/12/2025).

Pelaksanaan pemusnahan berdasarkan persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-193/MK/KN.4/2025 tanggal 3 September 2025 dan S-315/MK/KN.4/2025 tanggal 24 November 2025 dengan total jumlah barang 2.626.000 batang rokok & 23 botol (13,8 liter) MMEA – Barang Kena Cukai ilegal dari berbagai merk ilegal. Adapun total nilai barang tersebut mencapai Rp3,6 miliar dengan total kerugian negara sebesar Rp1,96 miliar.

Dia menegaskan, kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Pemkot Malang sebagai bentuk manifestasi upaya pemberantasan rokok ilegal dengan melaksanakanpenganggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Keberhasilan penindakan Barang Kena Cukai ilegal ini, kata dia, merupakan hasil kerja keras, sinergi dan kolaborasi antara Bea Cukai Malang, Satpol PP Kota Malang dan APH di Kota Malang serta tidak kalah penting berkat dukungan masyarakat dan media dalam upaya penegakan hukum dan edukasidi bidang cukai.

"Kepada seluruh masyarakat kami imbau untuk menjalankan usaha secara resmi, tidak menjual dan tidak membeli rokok ilegal. Kami menekankan dalam pengurusan izin untuk menjalankan usaha industri hasil tembakau dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai tanpa dipungut biaya," ucapnya.

Dia meminta, agar semua pihak bahu membahu membantupemberantasan rokok ilegal dalam rangka mengamankan penerimaan negara di bidang cukai untuk kesejahteraan masyarakat Kota Malang khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai dalam pemberantasan rokok ilegal, sudah seharusnya pemerintah daerah saling bekerja sama karena peredaran dan jaringannya sudah lintas daerah.

Menurutnya, Bea Cukai tidak akan mampu meng-cover semua area yang ada karena keterbatasan SDM.

Dalam hal ini bea cukai harus diperkuat bukan dilemahkan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari bisnis rokok ilegal tersebut.

Pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, kata Joko, baik untuk menjaga transparansi, namun akan lebih kuat jika disertai dengan transparansi setelah dilakukan penindakan, apakah pelakunya dikenai denda fiskal dan apakah juga ada unsur pidana.

"Tentunya hal ini juga lebih dibuka ke publik secara bertahap dalam upaya meningkatkan efek jera pada pelaku maupun peningkatan public trust pada lembaga Bea Cukai dan perpajakan," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto berharap para pegawainya tidak lagi melakukan fraud atau menyalahi wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai otoritas pajak.

Ia mengatakan, seharusnya pemecatan yang telah ia lakukan terhadap 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) nakal sudah cukup memberikan efek jera bagi pegawai lainnya untuk bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Meski begitu, ia mengakui, sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki proefsionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparya.

Sebagaimana diketahui tindakan fraud yang ditemukan dalam kasus pegawai pajak yang dipecat Bimo di antaranya ialah penerimaan uang suap dari wajib pajak untuk mengakali ketentuan perpajakan. Bahkan ada yang sempat ia tangkap tangan atau OTT saat Rapimnas Kemenkeu Oktober 2025 silam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan mengungkapkan capaian penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini terjadi salah satunya karena sinergi penegakan hukum dengan Kepolisian RI di lapangan yang menimbulkan efek jera.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional berhasil ditekan dari 376.000 hektare pada 2024 menjadi 213.000 hektare tahun ini.

"Penegakan hukum yang tegas dari Polri membuat efek jera di daerah rawan karhutla semakin terasa," ujarnya dilansir Antara, Sabtu (25/10/2025).

Raja Juli menuturkan jumlah tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan puncak luasan karhutla pada 2015 yang mencapai 2.611.411 hektare dan pada 2019 seluas 1.649.258 hektare. Secara rinci untuk karhutla pada tahun ini luas kebakaran di lahan gambut mencapai 24.212 hektare dan lahan mineral 189.772 hektare.

Selain itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat 2.248 titik, jumlah ini mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik.

Menurutnya, keberhasilan itu berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta kolaborasi kuat antar instansi, termasuk TNI dan Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menuturkan sepanjang 2025 pihaknya sudah menangani 83 tersangka pelaku pembakaran hutan dan lahan, meningkat dari 47 kasus pada 2024.

"Langkah preventif dan penegakan hukum kami perkuat agar karhutla terus menurun," katanya.