Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menegaskan konsistensi regulasi merupakan fondasi utama untuk menciptakan ekosistem industri gim yang sehat dan menarik bagi investor.

Direktur Gim Kemenparekraf Luat Sihombing menyatakan iklim investasi serta kemudahan berusaha hanya dapat terwujud apabila kebijakan pemerintah berjalan secara berkesinambungan bagi seluruh pelaku industri.

Hal ini bersinggungan dengan pemerintah yang sedang fokus pada penciptaan ruang digital yang aman melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak atau PP Tunas dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 terkait Indonesia Game Rating System (IGRS).

"Teman-teman pelaku industri (gim) butuh konsistensi terhadap kebijakan karena iklim investasi hanya bisa didapat ketika ada konsistensi berulang," ujar Luat dalam acara Bisnis Indonesia Forum Rabu, (13/5/2026).

Dia mengatakan dengan kehadiran PP Tunas, maka developer, publisher, dan produk game yang beredar di Indonesia saat ini dikenakan oleh dua regulasi yaitu PP Tunas dan IGRS. Hal ini menimbulkan pertanyaan di industri gim mengenai potensi duplikasi beban administratif.

Selain itu, Luat menambahkan terdapat potensi tumpang tindih antara aturan IGRS dengan PP Tunas, terutama pada gim yang memiliki fitur komunikasi atau sosial. Pemerintah berupaya memastikan fitur tersebut tetap fungsional namun aman bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Melalui aturan ini, produk gim akhirnya dikelompokkan berdasarkan tiga profil risiko, yakni rendah, menengah, dan tinggi yang ditentukan oleh batasan usia serta fitur di dalamnya. Pendekatan tersebut mendorong para pengembang dan penerbit gim untuk menerapkan prinsip compliance by design sebelum memasarkan produk mereka di pasar Indonesia

Luat menilai hal tersebut penting agar pelaku industri, termasuk investor asing, memiliki pemahaman jelas mengenai standar konten yang berlaku di pasar domestik.

Selain aspek regulasi, Kementerian Ekraf menyoroti tantangan konsumsi produk lokal yang saat ini baru menyerap 0,5% dari total pangsa pasar gim di tanah air.

Sementara itu, Implementasi regulasi gim di Indonesia dinilai cukup progresif dan menjadi salah satu yang terdepan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tercatat lebih dahulu menerapkan pedoman klasifikasi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Di sisi lain, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan kesadaran masyarakat. Permasalahan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kemampuan orang tua dalam memverifikasi serta memvalidasi konten di internet.

Meski platform digital telah menyediakan fitur kontrol orang tua (parental control), banyak masyarakat yang belum memahami fungsinya secara optimal. Ketidakpahaman terhadap risiko dan peruntukan konten menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan bagi anak di tingkat rumah tangga. Penyelarasan teknis ini diharapkan dapat memperkuat daya saing pelaku lokal sekaligus menjamin keamanan ekosistem digital nasional.

"Tujuannya sangat baik, tapi kita harus memberikan informasi yang lebih pasti terhadap industri supaya terjadi keseimbangan antara perlindungan dan kemampuan berbisnis," pungkas Luat.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform distribusi gim Steam akhirnya buka suara terkait ketidaksesuaian rating Indonesia Game Rating System (IGRS) di platformnya.

Steam mengungkap kesalahan teknis dan miskomunikasi menyebabkan rating yang tidak akurat dan tidak lengkap sempat ditampilkan di platformnya pada periode 2 April hingga 5 April 2026.

Steam menyatakan label tersebut telah dihapus untuk meminimalkan potensi kebingungan di kalangan pengguna. Steam juga menegaskan masih terdapat sejumlah tahapan yang perlu diselesaikan sebelum perusahaan dapat sepenuhnya menampilkan rating usia yang telah disetujui IGRS kepada pelanggan di Indonesia.

“Kami mohon maaf atas kebingungan yang mungkin disebabkan oleh kesalahan ini,” kata Steam dalam laman resminya pada Rabu (8/4/2026).

Pemilik Steam, Valve juga telah menjalin komunikasi selama lebih dari 2 tahun dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), selaku otoritas yang mengawasi sistem IGRS. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka membangun sistem penayangan rating usia bagi pengguna Steam di Indonesia.

Perusahaan menjelaskan, sistem yang tengah dikembangkan bertujuan memanfaatkan informasi yang diberikan oleh pengembang gim untuk menghasilkan rating usia yang sesuai dengan regulasi IGRS.

“Rating ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang konten dan kelompok usia minimum yang ditargetkan untuk setiap game,” tulis perusahaan.

Sebelumnya, Komdigi melakukan investigasi menyeluruh setelah menemukan kejanggalan dalam klasifikasi gim di Steam. Regulator menilai terdapat peringkat usia yang berpotensi menyesatkan konsumen di Indonesia.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Steam guna mengaudit kemungkinan celah sistemik dalam mekanisme IGRS.

Insiden ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah gim populer menampilkan rating yang bertolak belakang dengan kontennya. Salah satu contoh yang mencuat adalah gim PUBG yang sempat berlabel 3+, sementara gim ramah anak Upin Ipin Universe justru diklasifikasikan untuk usia 18+.

Fenomena tersebut dinilai janggal dan ekstrem dalam standar klasifikasi usia profesional.

“Kami sepakat dengan netizen, insiden ini sangat janggal. Contohnya, PUBG di Steam rate-nya 3+, sementara Upin Ipin Universe di rate 18. Ini sangat aneh,” ujar Sonny di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Sebagai langkah preventif, Steam telah melakukan take down terhadap label rating yang bermasalah sembari menjalankan investigasi internal. Di sisi lain, Komdigi turut menggandeng komunitas serta asosiasi industri gim nasional untuk mengidentifikasi sumber kesalahan, baik dari sisi penginputan data oleh pengembang maupun potensi malfungsi dalam sistem integrasi platform.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi penuh regulasi gim melalui Perpres No. 19/2024 dan Permen No. 2/2024 yang mulai efektif pada awal 2026. Sonny menegaskan bahwa pengawasan tersebut juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Menurutnya, PP Tunas tidak hanya mengatur media sosial, tetapi juga mencakup ekosistem digital yang lebih luas, termasuk industri gim. Regulasi ini dinilai penting untuk memastikan orang tua memiliki acuan yang jelas dalam melindungi anak dari konten digital yang tidak sesuai usia.

Saat ini, IGRS menerapkan mekanisme verifikasi berlapis melalui self-assessment dan self-declaration oleh pengembang atau penerbit gim. Namun, kesalahan pada fase awal implementasi ini mendorong rencana evaluasi berkala terhadap sistem tersebut.

Salah satu aspek yang akan dievaluasi adalah transparansi klasifikasi. Komdigi mempertimbangkan untuk menyertakan penjelasan lebih terperinci terkait alasan suatu gim memperoleh rating tertentu, mengacu pada praktik standar internasional seperti ESRB dan PEGI.

Entertainment Software Rating Board (ESRB) merupakan lembaga pemeringkat independen yang beroperasi di Amerika Utara, sementara Pan European Game Information (PEGI) digunakan secara luas di 38 negara Eropa. Adapun, IGRS merupakan sistem nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui Komdigi, dengan pendekatan yang relatif lebih konservatif dalam menilai konten sensitif.

Meski demikian, ketiga sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi konsumen, khususnya anak-anak, melalui transparansi informasi. Sistem ini juga membantu orang tua dalam menentukan kelayakan konten berdasarkan usia.

Secara teknis, IGRS, ESRB, dan PEGI sama-sama menggunakan kategori usia seperti 3+, 13+, dan 18+, serta deskriptor konten yang mencakup unsur kekerasan, bahasa kasar, hingga transaksi dalam gim. Ketiganya juga mendorong industri untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak psikologis pemain.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap produk digital yang beredar di Indonesia harus memiliki kejelasan konten. Dengan sistem yang lebih akuntabel, diharapkan industri gim nasional dapat tumbuh lebih sehat sekaligus memberikan perlindungan bagi konsumen.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan kondisi di mana lebih dari 10 tahun konsumen dan industri tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian memadai dalam hal rating usia,” kata Sonny.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) angkat suara mengenai wacana Presiden RI Prabowo Subianto untuk membatasi atau mencari solusi atas pengaruh negatif game online, seperti Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), usai peristiwa ledakan yang melibatkan pelajar di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Komdigi Raden Wijayakusuma Wardhana menegaskan bahwa pihaknya belum memiliki rencana untuk membatasi peredaran dari aplikasi game online di tanah air.

Namun, Wardhana menyebut bahwa Komdigi selaku regulator memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara menyeluruh terhadap berbagai jenis konten digital, termasuk game online dan media sosial, agar sesuai dengan perkembangan usia anak.

Ia menyatakan landasan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap seluruh konten digital tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (TUNAS).

"Apa yang akan kita lakukan? Ada regulasi. Salah satu regulasinya adalah tadi adalah PP Tunas. Satu itu. Terus kedua, saya mungkin agak mengkoreksi atau meluruskan itu, tidak ada membatasi [game online]. Kita adalah negara demokrasi. Kita tidak untuk membatasi, tapi lebih menertibkan," ucap Wardhana usai meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya, Rabu (12/11/2025).

Wardhana juga menjelaskan dalam regulasi tersebut, pihaknya juga telah memetakan secara detail mengenai klasifikasi konten digital, termasuk gim online dan media sosial, sesuai dengan usia dari masing-masing anak. Termasuk, peran aktif dari masing-masing orang tua dalam melindungi buah hatinya saat tengah berselancar di ruang digital.

"Salah satu penertibannya dengan adanya kita menggunakan classified ya, tim klasifikasi. Di dalam PP Tunas itu pun juga ada namanya klasifikasi, platform apa atau permainan apa atau aplikasi apa untuk anak usia 13 tahun ke bawah, bagaimana perlakuannya, sejauh mana peran orang tua, bagaimana hingga 17 tahun ke bawah, dan lainnya," tegasnya.

Dia juga mengatakan Komdigi baru-baru ini telah meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS), yakni sebuah sistem klasifikasi gim berbasis risiko dan kategori usia. Sistem itu akan menjadi acuan utama dalam usaha pengawasan dan penertiban terhadap peredaran gim online oleh pemerintah.

"Di game pun, ada game classification, dan kami juga belum lama ini, Ibu Menteri [Meutya Hafid] telah menyebutkan IGRS, Indonesian Game Rating System. Nah, itu kita akan lihat. Kembali lagi kita akan mendorong inovasi-inovasi dari anak muda," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk mewaspadai pengaruh gim daring atau game online dan perundungan di kalangan siswa.

Pengaruh game online seperti PUBG bisa memberikan dampak yang besar bagi siswa, khususnya saat pelajar belum bisa memilih hal yang bisa diaplikasikan dan yang sebaiknya tidak boleh diaplikasikan.

Salah satu pengaruh game online yang viral di publik adalah terjadinya ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada akhir pekan silam.

“Presiden Prabowo tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Menurutnya, pengaruh game online tidak bisa diabaikan karena dapat berdampak pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang memengaruhi masa depan mereka.

Prasetyo mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut, kata dia, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah.

“Jadi perlu ada pembatasan. Di situ jenis-jenis senjata mudah sekali dipelajari, dan ini bisa lebih berbahaya. Secara psikologis, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan [di dalam gim] bisa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pelindungan anak di ruang digital, termasuk terhadap konten game daring sepertiPlayer Unknown’s Battlegrounds(PUBG), telah memiliki landasan hukum yang kuat.

Hal tersebut merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar pengaruhgame onlinedan praktik perundungan di kalangan pelajar diwaspadai.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan pengawasan terhadap konten digital telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS).

Regulasi tersebut mengamanatkan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai jenis konten digital, termasuk gim online dan media sosial, agar sesuai dengan perkembangan usia anak.

"Pengawasan tidak hanya berlaku pada satu jenis gim seperti PUBG, tetapi mencakup seluruh platform dan gim daring yang memiliki konten tidak sesuai untuk anak. Ruang digital, termasuk gim dan media sosial, tidak boleh menjadi ruang tanpa batas," kata Alexander kepada Bisnis pada Selasa (11/11/2025).

Selain itu, Alexander mengatakan setiap bentuk konten yang memuat kekerasan, ujaran kebencian, atau mendorong perilaku berisiko akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Komdigi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Dia mengatakan Komdigi juga baru saja meluncurkanIndonesia Game Rating System(IGRS), sebuah sistem klasifikasi gim berbasis risiko dan kategori usia.Sistem ini akan menjadi acuan utama dalam pengawasan dan peredaran gim online di Tanah Air.

Lebih lanjut, Komdigi tengah mempersiapkan aturan pelaksanaan dari PP TUNAS, termasuk mekanisme penegakan kepatuhan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta upaya peningkatan literasi digital keluarga.

Dia menambahkan, kolaborasi lintas pihak menjadi hal penting dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

"Kami juga mendorong kerja sama semua pihak yakni orang tua, sekolah, dan platform digital agar anak-anak mendapatkan ruang digital yang aman dan sehat," katanya.

Sanksi tegas pun menanti bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak mematuhi ketentuan atau tetap menyebarkan konten berisiko.

"Bagi pihak PSE yang tidak mematuhi ketentuan atau tetap menyebarkan konten berisiko, dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga pemutusan akses sesuai peraturan perundangan yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk mewaspadai dampak negatif gim daring terhadap siswa. Dia mencontohkan gim bergenre perang seperti PUBG yang dinilai dapat memengaruhi perilaku pelajar.

"Presiden Prabowo tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari gim online," kata Prasetyo.

Menurutnya, pengaruh gim tidak bisa diabaikan karena berpotensi memengaruhi perilaku dan masa depan generasi muda.

"Secara psikologis, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan (di dalam gim) bisa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa," ujarnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti isu perundungan di kalangan siswa. Dia meminta pihak sekolah meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena tersebut, terlebih setelah muncul kasus dugaan ledakan di SMAN 72 Jakarta yang disebut melibatkan korbanbullying.

"Kita sampaikan sekali lagi, kalau berkenaan dengan masalah bullying, kita sebagai sesama anak bangsa harus menghindari hal-hal yang tidak baik atau berimplikasi buruk seperti aksi-aksi perundungan," ujar Prasetyo.

Bali, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengumumkan peluncuran Indonesia Game Rating System (IGRS), sistem klasifikasi usia nasional untuk game yang diklaim menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara.

IGRS diluncurkan bertepatan dengan ajang konferensi pengembang game tahunan Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) 2025 di Bali, Sabtu (11/10/2025).

IGRS dirancang untuk memberikan panduan usia bagi setiap game yang beredar di Indonesia. Para penerbit game nantinya akan diwajibkan mencantumkan klasifikasi usia pemain mulai dari 3+, 7+, 13+, 15+, hingga 18+, dan akan mulai diterapkan pada Januari 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, penerapan IGRS bertujuan melindungi tidak hanya industri game nasional, tetapi juga para pemain, terutama anak-anak.

"Pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers khususnya anak-anak," ujar Meutya dalam acara IGDX Business & Conference 2025 di Legian, Bali, Sabtu (11/10/2025).

IGDX sendiri sudah digelar sejak 2019, dan telah berkembang menjadi ajang utama pertemuan antara developer game, investor, dan pelaku industri global.

Tahun ini, IGDX mencatat partisipasi tertinggi sejak pertama kali diselenggarakan, dengan kehadiran perwakilan dari berbagai negara seperti Prancis, Polandia, dan Rusia.

"Sejak dilahirkan pada 2019, IGDX menjadi ajang pertemuan game terbesar di ASEAN. Tahun ini, banyak duta besar hadir membawa perusahaan dari negara mereka," ujar Meutya.

Ia menambahkan, meningkatnya partisipasi negara asing menunjukkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai pasar game potensial yang tumbuh pesat.

"Data dari Google menunjukkan, game asal Indonesia yang ada di platform Google telah mencapai 1 miliar kali unduhan pada 2024. Ini bukti kemampuan developer Indonesia luar biasa," tuturnya.