Iklim yang sedang berubah sekarang ini akan membutuhkan model pembangunan baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menargetkan kerja sama Green Indonesia Future Initiative (GIFT) dapat membawa masuk investasi hijau senilai 2 miliar dolar AS hingga 2030.

Ia mengatakan, peluncuran inisiatif kerja sama antara Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut bertujuan untuk mendukung ekonomi hijau (green economy), pekerjaan hijau (green jobs), hingga pembangunan berbasis lingkungan hidup di Indonesia.

“Iklim yang sedang berubah sekarang ini akan membutuhkan model pembangunan baru di mana pembangunan hijau tidak bisa dipandang sebelah mata,” kata Rachmat Pambudy dalam Peresmian Green Indonesia Future Initiative di Jakarta, Kamis.

Inisiatif GIFT merupakah tahap keempat dalam rangkaian kerja sama yang terjalin antara Bappenas dan GGGI. Fase pertama kolaborasi antara kedua lembaga tersebut berlangsung pada 2013 hingga 2015 dengan fokus pada integrasi pertumbuhan hijau melalui hibah GGGI.

Fase selanjutnya diimplementasikan pada 2016-2020 untuk mendorong investasi hijau di sektor energi, lahan dan hutan, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui dukungan teknis dan pengarusutamaan (mainstreaming) penggunaan energi terbarukan.

Fase ketiga berjalan pada 2021 hingga 2025 untuk memperkuat kebijakan, akses pendanaan, dan kapasitas nasional serta mendorong ambisi pertumbuhan hijau melalui investasi hijau di sektor energi terbarukan, kota hijau dan KEK, lanskap berkelanjutan, hingga keuangan hijau.

Sementara itu, inisiatif GIFT dilaksanakan berdasarkan kerangka GGGI Indonesia Country Planning Framework (CPF) 2026-2030 dengan fokus pada investasi hijau, aksi iklim, carbon pricing, kehutanan berkelanjutan, ekonomi biru dan pesisir, energi berkelanjutan, mobilitas berkelanjutan, serta bangunan dan industri hijau.

Rachmat menuturkan, program GIFT menggeser arah kerja sama Bappenas dan GGGI dari tahap konsolidasi menuju percepatan dampak pembangunan. Target investasi sebesar 2 miliar dolar AS setara dengan dua kali lipat total capaian investasi dari seluruh fase kolaborasi sebelumnya.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menyelaraskan kebutuhan pembangunan nasional Indonesia dengan dinamika pembiayaan dan prioritas regional melalui pendekatan demand-driven serta kemitraan jangka panjang.

Inisiatif tersebut juga dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kerja sama pembangunan hijau di kawasan Asia Tenggara dan menjadi ruang pembelajaran bagi negara berkembang lainnya.

“GIFT akan menjadi jembatan dinamis yang mengubah visi menjadi implementasi dan menyelaraskan kepentingan nasional dengan peluang investasi hijau global,” ujar Rachmat.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah menggeser paradigma pembangunan dengan melihat ekonomi hijau sebagai jantung dari perencanaan nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa pemerintah kini memandang ekonomi hijau sebagai inti dari strategi pembangunan nasional seiring peningkatan tantangan perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi.

“Pemerintah menggeser paradigma pembangunan dengan melihat ekonomi hijau sebagai jantung dari perencanaan nasional. Komitmen ini telah terlihat sejak RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020–2024 dan semakin diperkuat dalam RPJMN 2025–2029 melalui Astacita ke-2 dan ke-8. Singkatnya, ekonomi hijau telah menjadi arus utama dari setiap kebijakan pembangunan yang kita susun,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo dalam agenda Dialog Perjalanan dan Refleksi Green Growth Program Fase III (GGP III) yang diadakan Bappenas bersama Global Green Growth Institute Indonesia (GGGI), dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Dia menerangkan bahwa perubahan pola iklim yang semakin nyata dan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi menuntut strategi pembangunan yang lebih kuat dan terintegrasi.

Tanpa langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai, lanjutnya, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan dapat mencapai hampir Rp500 triliun pada 2025 dan berpotensi melampaui Rp2 ribu triliun pada 2029.

Kemitraan yang terjalin sejak 2013 melalui Green Growth Program disebut telah mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

Sejumlah program tersebut mencakup pengembangan kebijakan, pembangunan kapasitas institusi, serta mobilisasi investasi publik dan swasta di sektor-sektor prioritas yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen iklim Indonesia.

Sejak 2021, kemitraan ini berhasil menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 183,54 juta ton CO2 ekuivalen, pengelolaan berkelanjutan terhadap sekitar 12,5 juta hektare ekosistem, penciptaan lebih dari 271 ribu lapangan kerja hijau, serta peningkatan akses energi berkelanjutan bagi lebih dari 276 ribu masyarakat.

Selain itu, ratusan ribu penerima manfaat juga memperoleh dampak tidak langsung dari berbagai program yang dijalankan.

Lebih lanjut, Teguh mengemukakan bahwa forum ini menandai penutupan GGP III sekaligus menjadi momentum transisi menuju Green Indonesia Future Initiative (GIFT) yang akan diluncurkan pada Juni 2026, serta merumuskan arah kemitraan pembangunan hijau periode 2026–2030.

“Pertemuan ini juga sekaligus menjadi jembatan strategis bagi Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI untuk meninjau capaian masa lalu, sekaligus menyelaraskan kompas kerja kita ke depan menuju Country Planning Framework (CPF) 2026–2030. Kita merefleksikan hasil nyata pada fase ketiga untuk menyusun pijakan yang lebih kokoh bagi tahap berikutnya dan memastikan setiap inisiatif ke depan dapat selaras dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 serta responsif terhadap dinamika perubahan global,” katanya.

Dalam kerangka CPF 2026–2030, GIFT akan berfokus pada investasi hijau, aksi iklim, penilaian karbon, lanskap berkelanjutan, ekonomi biru dan pesisir, serta pengembangan industri hijau yang mendukung transformasi ekonomi rendah karbon di Indonesia.

Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menyatakan bahwa kemitraan antara pemerintah Indonesia dan GGGI telah berkembang secara bertahap sejak Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri GGGI pada 2012, dengan pelaksanaan berbagai fase Green Growth Program sejak 2013 hingga fase ketiga pada 2021–2025.

“Melalui kemitraan ini, GGGI memberikan dukungan teknis kepada pemerintah dalam pengembangan kebijakan pembangunan hijau, memperkuat kolaborasi dengan mitra pembangunan dan sektor swasta, serta melaksanakan berbagai program di tingkat nasional dan daerah. Ke depan, melalui Green Indonesia Future Initiative (GIFT), kami berharap dapat melanjutkan dan memperkuat kerja sama ini untuk mendukung implementasi pembangunan hijau dan mendorong investasi berkelanjutan di Indonesia,” ungkap Rowan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menjalin dua kerja sama dengan Norwegia dan Jepang demi memperkuat pasar karbon global. Kerja sama diresmikan dalam ajang Conference of the Parties 30 (COP30) di Belém, Brasil, beberapa waktu lalu.

Tercatat PLN menandatangani Mutual Expression of Intent bersama pemerintah Norwegia melalui Global Green Growth Institute (GGGI), serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan Carbon Ex Inc, perusahaan Jepang.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, inisiatif ini menjadi langkah penting Indonesia dalam mempercepat pengembangan proyek rendah karbon dan penguatan pasar karbon di tingkat global.

”Bagi Indonesia, momentum ini sangat penting karena membuktikan kemampuan Indonesia mendukung pencapaian target global penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan perdagangan karbon di bawah Pasal 6 [Paris Agreement],” ujar Hanif melalui keterangan resmi dikutip Minggu (23/11/2025).

Menurutnya, kolaborasi yang tercipta pada COP30 menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi global.

Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering dan Keberlanjutan PLN Evy Haryadi menjelaskan bahwa pihaknya bersama pemerintah kini mengambil peran baru sebagai katalis dan akselerator pasar karbon. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat transisi energi dan mendorong kolaborasi lintas negara dalam mitigasi perubahan iklim.

“PLN telah berkomitmen mencapai Net Zero Emissions pada 2060, sejalan dengan target nasional dan Paris Agreement. Untuk mencapai ambisi tersebut, kolaborasi bukanlah pilihan melainkan sebuah keharusan,” tutur Evy.

Evy menyebut pemerintah telah meluncurkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76% atau 52,9 GW berasal dari EBT dan storage.

Adapun aset-aset baru ini diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 1.000 terawatt-jam listrik hijau selama sepuluh tahun ke depan, membuka peluang besar untuk pengembangan energi bersih.

PLN menawarkan dua produk utama berbasis green attributes untuk mendukung dekarbonisasi perusahaan. Pertama, Unit Karbon, yang memungkinkan perusahaan mengimbangi emisi gas rumah kaca mereka melalui proyek pengurang atau penyerap emisi melalui skema sertifikasi domestik dan internasional yang kredibel.

Kedua, green energy as a service, termasuk Renewable Energy Certificate (REC) dan Dedicated Green Energy Sources, yang memberikan akses langsung ke listrik bersih dan stabil dari aset infrastuktur PLN.

Evy menilai perusahaan dapat merencanakan strategi jangka pendek maupun panjang untuk mencapai target NZE secara efektif melalui kedua produk ini.

Dia menuturkan bahwa produk utama PLN dalam pengelolaan atribut hijau adalah Unit Karbon dan REC. Menurutnya, REC membantu pelaku usaha memiliki pengakuan resmi dan transparan bahwa listrik yang digunakan berasal dari energi baru terbarukan.

"Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas kepatuhan, tetapi juga membuka peluang percepatan dekarbonisasi di berbagai sektor industri,” jelas Evy.

Selain itu, PLN juga menawarkan peluang forward offtake untuk tiga proyek bersertifikasi Gold Standard dengan penurunan emisi sekitar 1,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), di antaranya dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ground-mounted berkapasitas 50 megawatt (MW) dengan baterai di Ibu Kota Nusantara.

“Peluang ini kami hadirkan sebagai bagian dari transformasi sektor ketenagalistrikan Indonesia menuju ekosistem energi yang lebih berkelanjutan, kompetitif, dan berdaya saing internasional. Dengan dukungan investor dan mitra teknologi, kita dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang memberikan dampak nyata bagi pengurangan emisi,” kata Evy.