Bisnis.com, JAKARTA — Harga komoditas pangan dunia kembali meningkat pada April 2026 dan mencatat kenaikan selama tiga bulan berturut-turut, seiring tingginya biaya energi serta gangguan rantai pasok global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan Indeks Harga Pangan FAO berada di level 130,7 poin pada April, naik 1,6% dibanding Maret dan lebih tinggi 2,0% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut didorong penguatan harga pada sejumlah komoditas utama, terutama minyak nabati, beras, daging, dan sereal. FAO menilai sistem pangan global sejauh ini masih cukup tangguh menghadapi tekanan geopolitik, meski risiko biaya produksi dan distribusi terus meningkat.

“Meskipun terjadi gangguan yang terkait dengan krisis di Selat Hormuz, sistem agrifood global terus menunjukkan ketahanan. Harga sereal hanya meningkat sedikit sejauh ini, didukung oleh stok yang relatif kuat dan pasokan yang memadai dari musim sebelumnya,” kata Kepala Ekonom FAO Máximo Torero dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (10/5/2026).

Dia menambahkan, tekanan lebih besar justru datang dari pasar minyak nabati.

“Namun, minyak nabati mengalami peningkatan harga yang lebih kuat, sebagian besar didorong oleh harga minyak yang lebih tinggi, yang meningkatkan permintaan biofuel dan memberikan tekanan tambahan pada pasar minyak nabati,” ujar Torero.

Harga sereal dunia tercatat naik 0,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penguatan terjadi pada hampir seluruh komoditas utama kecuali sorgum dan jelai. Harga gandum meningkat 0,8% akibat kekhawatiran kekeringan di sejumlah wilayah Amerika Serikat serta potensi curah hujan di bawah normal di Australia.

Selain faktor cuaca, kenaikan gandum juga dipicu proyeksi penurunan luas tanam pada 2026 karena petani beralih ke tanaman yang membutuhkan pupuk lebih sedikit di tengah mahalnya pupuk akibat lonjakan energi.

Selain itu, harga jagung dunia turut naik 0,7% didorong pasokan musiman yang lebih ketat, cuaca kurang mendukung di Brasil, dan kondisi kering di sebagian wilayah Amerika Serikat. Sebaliknya, harga sorgum turun 4,0% karena lemahnya permintaan impor global dan membaiknya prospek pasokan.

Di kelompok beras, indeks harga naik 1,9% pada April. Kenaikan terutama terjadi pada beras Indica dan beras aromatik. Kondisi ini mencerminkan naiknya biaya produksi dan pemasaran di banyak negara eksportir setelah harga minyak mentah melonjak.

Sementara itu, indeks harga minyak nabati melonjak 5,9% dibanding Maret dan mencapai level tertinggi sejak Juli 2022. Kenaikan ditopang harga minyak sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed yang sama-sama menguat.

Harga minyak sawit internasional tercatat naik untuk bulan kelima berturut-turut. Penguatan didorong prospek peningkatan permintaan biofuel, insentif kebijakan di sejumlah negara produsen, serta tingginya harga minyak mentah global. Kekhawatiran terhadap potensi penurunan produksi di Asia Tenggara juga menambah tekanan harga.

Pada kelompok protein hewani, indeks harga daging FAO naik 1,2% dibanding bulan sebelumnya dan 6,4% secara tahunan, sekaligus mencetak rekor tertinggi baru. Harga daging sapi naik ke level tertinggi akibat terbatasnya pasokan ternak siap potong di Brasil, sementara harga daging babi meningkat karena permintaan musiman di Uni Eropa.

Di sisi lain, kelompok susu justru mencatat penurunan 1,1% karena turunnya harga mentega dan keju seiring pasokan susu yang melimpah di Uni Eropa dan produksi lebih baik dari perkiraan di Oseania.

Harga gula juga turun cukup dalam, yakni 4,7% dibanding Maret dan 21,2% dibanding tahun lalu. Penurunan dipicu ekspektasi pasokan global yang melimpah, terutama dari China, Thailand, dan dimulainya panen baru di Brasil sebagai produsen utama dunia.

FAO juga menaikkan proyeksi produksi sereal global 2025 menjadi 3,04 miliar ton atau tumbuh 6,0% dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, produksi gandum dunia 2026 diperkirakan turun menjadi 817 juta ton atau sekitar 2% lebih rendah dibanding tahun lalu.

Prospek pangan global ke depan masih dibayangi ketidakpastian akibat mahalnya energi, tingginya harga pupuk, dan gangguan perdagangan di jalur strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi tersebut membuat tekanan harga pangan berisiko bertahan dalam beberapa bulan mendatang.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik seiring peningkatan skala pelaksanaan dan lonjakan anggaran yang menyertainya.

Di satu sisi, program ini dirancang sebagai intervensi gizi berskala nasional. Namun di sisi lain, peningkatan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap stabilitas harga pangan, terutama di tingkat ritel dan konsumen akhir.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai MBG membawa risiko inflasi pangan yang nyata jika tidak dikendalikan dengan cermat.

Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang membuat program ini berpotensi mengerek harga-harga menjadi lebih mahal.

"MBG punya risiko memicu inflasi pangan karena dua faktor utama. Pertama, anggaran MBG naik secara signifikan Rp335 triliun dari sebelumnya Rp71 triliun," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/1).

Kenaikan anggaran tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan permintaan bahan makanan dalam skala besar dan serentak, mulai dari beras, telur, ayam, sayuran, hingga susu.

Bhima menjelaskan pola pengadaan MBG yang banyak bergantung pada distributor utama berpotensi menciptakan efek berantai di pasar.

Ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG menyerap pasokan dalam jumlah besar, pedagang kecil di pasar tradisional dan ritel bisa terdorong membeli bahan pangan dengan harga yang lebih mahal. Kondisi ini pada akhirnya diteruskan ke konsumen.

Ia juga mengingatkan momentum musiman, seperti hari besar keagamaan, berisiko memperparah tekanan harga. Dampak kenaikan harga itu tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil.

"Momentum yang harus diwaspadai adalah Ramadan-Lebaran yang jatuh pada Februari-Maret 2026. Begitu permintaan musiman naik, inflasi pangan bisa bertambah karena MBG," katanya.

Menurut Bhima, pedagang sembako berpotensi tertekan karena daya beli konsumen menurun, sementara warung makan harus menaikkan harga jual agar tetap bertahan. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak menjalankan program secara jor-joran tanpa evaluasi menyeluruh.

"Jangan jor-joran MBG, perlu rem dan evaluasi, karena dorongan likuiditas dan kredit murah tidak banyak berarti jika inflasi pangan justru naik," ujarnya.

Pandangan lain disampaikan analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita. Ia menilai potensi dampak MBG terhadap inflasi pangan sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak tahap perencanaan program.

"Secara konseptual, MBG memiliki potensi memicu inflasi pangan, terutama pada fase awal implementasi," kata Ronny.

Menurutnya, logika dasarnya sederhana: MBG menambah permintaan komoditas pangan tertentu dalam skala nasional dan dalam waktu relatif singkat. Jika peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan produksi dan distribusi, harga hampir pasti terdorong naik.

Ronny menambahkan risiko inflasi akan semakin besar apabila pengadaan bahan pangan dilakukan secara besar-besaran tanpa koordinasi dengan kapasitas produksi domestik dan kesiapan rantai pasok. Komoditas dengan volatilitas tinggi seperti telur, cabai, dan bawang dinilai paling rentan mengalami lonjakan harga.

Meski demikian, Ronny menekankan inflasi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Inflasi tentu bukan keniscayaan. Jika MBG dikawal dengan perencanaan pasokan dan produksi agrikultur yang baik, dampaknya bisa diredam, bahkan dinetralkan," ujarnya.

Ia memaparkan setidaknya tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, sinkronisasi perencanaan produksi nasional antar kementerian, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian bibit, pakan, pupuk, dan logistik.

Kedua, pemanfaatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta kontrak pembelian di muka alias forward purchase untuk menghindari penyerapan panik di pasar.

Ketiga, distribusi yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, BUMDes, dan kelompok tani lokal agar tekanan tidak menumpuk di pusat distribusi.

"Jika langkah-langkah itu dijalankan dengan baik, MBG justru bisa menjadi katalis penguatan rantai pasok pangan nasional, bukan penyebab inflasi," kata Ronny.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek emiten-emiten konsumer seperti ICBP, MYOR, dan lainnya, kemungkinan tersandung sentimen harga pangan dunia yang melonjak dan rupiah yang melemah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.685 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/5/2026). Sementara itu, pergerakan greenback juga mengalami kontraksi.