Bisnis.com, MALANG — Tekanan inflasi bulanan Kota Malang pada Oktober 2025 yang mencapai 0,31% turun dibandingkan bulan sebelumnya dan masih berada dalam rentang sasaran.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Febrina, mengatakan hal ini tidak terlepas dari koordinasi yang dilakukan TPID melalui sinergi kolaboratif dalam pengendalian inflasi, a.l, pengecekan harga beras di pasar tradisional dan ritel modern 23 Oktober 2025, penyusunan laporan monitoring mingguan pengendalian inflasi daerah selama Oktober 2025, penyusunan laporan monitoring panen padi melalui kegiatan ubinan tanggal 28 Oktober 2025, dan pemantauan harga dan stok bahan pangan pokok selama Oktober 2025.

“Juga, rakor rutin mingguan pengendalian inflasi bersama Kemendagri selama Oktober 2025,” katanya, Selasa (4/11/2025).

Dia juga menegaskan, inflasi tahunan Kota Malang pada Oktober 2025 masih terkendali

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Malang pada bulan Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), setelah pada bulan September 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,39 % (mtm).

Dengan capaian tersebut, kata dia, Kota Malang mengalami inflasi tahunan sebesar 2,79% (yoy). Inflasi IHK pada Oktober 2025 terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,24% (mtm).

Berdasarkan penyebabnya, inflasi Kota Malang terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, dan daging ayam ras masing-masing dengan andil sebesar 0,24%; 0,07%; 0,04%; dan 0,01% (mtm).

Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh peningkatan harga komoditas emas yang masih berlanjut hingga Oktober 2025.

Kenaikan harga telur ayam ras dipengaruhi oleh tingginya permintaan dan kenaikan biaya pakan, terutama jagung.

Sementara, kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh penipisan stok pada peternak, sehingga pada pedagang juga terjadi penurunan stok.

Adapun kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh adanya penurunan produksi di tengah kenaikan permintaan masyarakat.

Menurutnya, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi yakni pisang, beras, tomat, dan kol putih.

“Adapun andil deflasi masing-masing komoditas tersebut adalah -0,01%; -0,01%; -0,01%; dan -0,01% (mtm). Penurunan harga komoditas tersebut seiring dengan meningkatnya pasokan dan hasil panen,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025.

"Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sementara inflasi tahunan tercatat 2,86 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 2,10 persen (year-to-date/ytd). Inflasi bulanan tercatat terus meningkat sejak tahun lalu.

Apa Itu Inflasi dan Bagaimana Menghitungnya?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Pengukuran IHK

IHK adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Berdasarkan the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018, IHK dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau;

2. Kelompok pakaian dan alas kaki;

3. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga;

4. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga;

5. Kelompok kesehatan;

6. Kelompok transportasi;

7. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan;

8. Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya;

9. Kelompok pendidikan;

10. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan

11. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.​

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami inflasi 0,28 persen secara bulanan alias month to month (mtm) pada Oktober 2025.

"Pada Oktober 2025, terjadi inflasi sebesar 0,28 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober 2025," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Konferensi Pers BPS, Senin (3/11).

Ia mencatat inflasi juga terjadi secara tahunan alias year on year (yoy) sebesar 2,86 persen. Begitu pula secara tahun kalender atau year to date (ytd) yang mengalami inflasi 2,10 persen.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05 persen. Andil inflasi dari kelompok tersebut menyentuh 0,21 persen.

"Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen," jelas Pudji.

"Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06 persen, kemudian telur ayam ras dengan andil inflasi 0,04 persen, dan daging ayam ras dengan andil inflasi 0,02 persen," sambungnya.

Ia mengatakan 26 provinsi mengalami inflasi secara bulanan, di mana paling tinggi adalah Banten sebesar 0,57 persen. Sedangkan, 12 provinsi deflasi dengan yang terdalam ada di Papua Pegunungan sebesar 0,92 persen.

Di lain sisi, BPS mencatat inflasi persen secara tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya mencapai 4,99 persen dengan andil 1,43 persen.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah cabai merah. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi dominan adalah emas perhiasan," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Oktober 2025 sebesar 0,28% (month-to-month/mtm) dan 2,86% (year-on-year/yoy).

"Inflasi 0,28% secara bulanan," kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025)

Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari sembilan institusi memperkirakan Indeks Harga Konsumen (IHK) akan naik atau mengalami inflasi 0,02% secara bulanan (month-to-month/mtm) di Oktober 2025.

Sementara itu, secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi diperkirakan akan mencapai 2,6%. Inflasi inti diperkirakan stagnan di 2,2%.

Sebagai catatan, pada September 2025, inflasi menembus 0,21% (mtm) dan 2,65% (yoy). Inflasi inti menembus 2,19%.

Adapun dalam periode Oktober, produksi cabai merah menurun atau mencapai level terendah selama tahun 2025 dan bawang merah meningkat di beberapa daerah.

Permintaan telur ayam ras juga meningkat seiring dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 3 pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai saksi yang dilakukan di Polres Yogyakarta, pada Kamis (23/10/2025).

Mereka adalah Lili Widojani Sugihwiharno (LWS), Muhammad Muchtar (MM), dan Ahmad Bahiej (AB). Setelah pemeriksaan, KPK menyita sejumlah mata uang asing

"Pemeriksaan terkait jual-beli kuota kepada para jamaah, serta penyitaan sejumlah uang dalam mata uang asing," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Namun, Budi belum dapat merincikan berapa jumlah pasti yang disita oleh penyidik lembaga antirasuah itu. Dia mengungkapkan saat ini KPK tengah menyisir biro travel haji di wilayah Yogyakarta setelah dari Jawa Timur.

Budi menyebut, penyidik KPK sudah memeriksa 300 PIHK yang diduga mengetahui perkara era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Perkara ini, kata Budi, melibatkan sekitar 400 PIHK, artinya sudah 70 persen PIHK yang dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Dia mengatakan pemeriksaan telah menunjukan hasil yang progresif. Selama proses pemeriksaan, lembaga antirasuah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar perhitungan kerugian negara berjalan optimal.

Perkara Kuota Haji

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementrian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penyidik mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

"informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang," kata Asep, Senin (25/8/2025).

Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kemeterian Agama mencapai USD2.600 sampai USD7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

"Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama," jelasnya.

Namun, tarif penjualan kuota haji disesuaikan dengan kemampuan jemaah yang berminat.