Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengusulkan pembentukan forum konsultasi teknis berkala antara pemerintah dan pelaku industri baja seiring dengan adanya pengetatan aturan restitusi pajak dipercepat.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan forum tersebut diperlukan untuk membahas dampak kebijakan restitusi terhadap arus kas industri, kendala administrasi di lapangan, sekaligus menyamakan persepsi terkait kriteria risiko dan dokumen pendukung.

“IISIA mengusulkan adanya forum konsultasi teknis secara berkala antara Kementerian Keuangan/DJP [Direktorat Jenderal Pajak] dan pelaku industri baja atau asosiasi,” ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Harry mengatakan forum tersebut juga dapat menjadi sarana penyampaian data industri secara lebih terstruktur, mulai dari nilai restitusi yang tertahan, rata-rata waktu penyelesaian, hingga dampaknya terhadap modal kerja perusahaan.

Dia menilai evaluasi kebijakan restitusi perlu dilakukan berbasis data agar tetap menjaga fungsi pengawasan negara tanpa menghambat hak wajib pajak patuh maupun keberlangsungan operasional industri baja nasional.

Sejatinya IISIA memahami akan kebutuhan pemerintah untuk memperkuat tata kelola restitusi pajak agar lebih akurat, tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan. Namun demikian, asosiasi menekankan restitusi tetap merupakan hak wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan.

Untuk itu, Harry meminta pengetatan restitusi tidak diterapkan secara umum dan tetap membedakan antara wajib pajak berisiko tinggi dengan wajib pajak patuh, termasuk pelaku industri dengan rekam jejak kepatuhan yang baik.

Dia mengingatkan bahwa kebijakan pengetatan restitusi berdampak signifikan terhadap arus kas perusahaan sektor besi dan baja. Pasalnya, industri ini memiliki kebutuhan modal kerja tinggi dengan nilai transaksi besar serta beban pajak masukan dari bahan baku, energi, impor, jasa, hingga belanja modal.

“Apabila proses restitusi tertunda, dana yang seharusnya kembali ke perusahaan dapat tertahan sehingga menekan modal kerja, pembayaran kepada pemasok, biaya produksi, dan rencana investasi perusahaan,” jelas Harry.

Dia menambahkan bahwa perlambatan restitusi dapat meningkatkan penerimaan pajak neto pemerintah dalam jangka pendek. Meski demikian, Harry mengingatkan peningkatan penerimaan neto yang berasal dari penahanan restitusi tidak boleh mengorbankan keberlangsungan sektor produktif.

“Jika terlalu ketat, kebijakan ini dapat menekan produksi, investasi, dan daya saing industri, yang pada akhirnya justru dapat mengurangi basis pajak di jangka menengah,” tegasnya.

Untuk diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan PMK No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Lebih Bayar Pajak alias restitusi dipercepat. Aturan yang sudah berlaku sejak Jumat (1/5/2026) ini mempertebal sejumlah mekanisme penelitian dalam proses pengajuan restitusi dipercepat.

Restitusi dipercepat adalah hak yang diberikan kepada Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu dan Perusahaan Kena Pajak (PKP) berisiko rendah untuk mengajukan pengembalian lebih bayar pajak dari DJP hanya melalui penelitian saja, tanpa pemeriksaan.

Apabila memenuhi persyaratan, maka DJP bisa memberikan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) pajak penghasilan (PPh) atau pajak pertambahan nilai (PPN) kepada WP maupun PKP.

Persyaratan ini pun kini ditata ulang sedemikian rupa oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Utamanya mengenai tambahan mekanisme penelitian formal, surat pemberitahuan, serta pajak masukan yang dikreditkan.

Pengetatan juga terlihat dalam persyaratan laporan keuangan (lapkeu) yang di antaranya harus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Di sisi lain, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Akbar Djohan kembali terpilih memimpin The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) untuk periode 2026–2030. Ia menargetkan industri baja Indonesia mampu bersaing di pasar global dengan ekosistem yang lebih kuat.

Akbar menegaskan penguatan industri baja dari hulu hingga hilir menjadi kunci. Transformasi juga diarahkan melalui konsep Blue-Green Industry yang menggabungkan digitalisasi dan keberlanjutan.

“Kami bertekad menjadikan IISIA sebagai rumah yang inklusif dan solid bagi seluruh pelaku industri baja nasional, baik dari sektor hulu hingga hilir. Fokus kami pada 2026-2030 adalah membangun fondasi bangsa yang kuat melalui penguatan solidaritas antaranggota dan peningkatan daya saing di kancah internasional,” kata Akbar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski produksi baja nasional tumbuh rata-rata 14 persen per tahun, utilisasi industri masih berada di level 52,7 persen. Tekanan juga datang dari praktik dumping impor yang mengganggu pasar domestik.

Untuk itu, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) bersama IISIA memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui penerapan SNI wajib. Langkah ini untuk menjaga pasar dalam negeri tetap kompetitif.

“Industri baja adalah tulang punggung pembangunan nasional. Melalui penguatan hilirisasi dan produk bernilai tambah tinggi, kita tidak hanya akan berjaya di negeri sendiri, tetapi juga menjadi pemain yang disegani di pasar internasional,” ujar Akbar.

Lewat kepemimpinannya di IISIA, integrasi industri baja dari hulu ke hilir akan dipercepat. Tujuannya memastikan pasokan baja untuk kebutuhan infrastruktur dan manufaktur tetap terjaga.

Akbar juga menekankan dua fokus utama, yakni optimalisasi aset dan transformasi teknologi. Strategi ini diarahkan untuk menekan ketergantungan impor bahan baku sekaligus memperkuat efisiensi industri.

“Transformasi digital dalam proses produksi dan penguatan rantai pasok domestik adalah kunci agar industri baja kita efisien dan memiliki daya tawar tinggi di pasar ekspor,” ujar Akbar.

Pengukuhan Akbar berlangsung di Jakarta, Jumat (10/4/2026) dan dipimpin Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Pemerintah menilai IISIA menjadi mitra strategis dalam memperkuat industri baja nasional.

Agus mencatat subsektor industri logam dasar tumbuh 15,71 persen pada 2025. Indonesia kini berada di peringkat ke-13 produsen baja dunia dengan produksi 19 juta ton.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesia Iron and Steel Industry Association/ IISIA) merespons penerapan pajak karbon lintas batas (Carbon Border Adjustment Mechanism/ CBAM) Uni Eropa yang mulai mengenakan biaya karbon pada produk impor beremisi tinggi pada 2026.

Meski porsi ekspor baja RI ke Eropa belum dominan, tren kenaikannya dinilai perlu menjadi perhatian industri.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan pada 2024 total ekspor baja Indonesia tercatat sekitar 21,5 juta ton dengan ekspor ke Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau sekitar 5,6 persen.

Angka tersebut meningkat pada 2025 hingga kuartal III ketika ekspor ke Uni Eropa mencapai sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

"Dari sisi eksposur pasar, porsi ekspor baja Indonesia ke Uni Eropa saat ini relatif belum dominan, namun menunjukkan tren yang perlu dicermati," ujar Harry kepada CNNIndonesia.com pada Januari lalu.

Menurutnya, meski pasar domestik dan Asia masih menjadi tujuan utama, peningkatan porsi ekspor ke Eropa membuat industri baja nasional perlu menyiapkan langkah antisipasi.

Sejumlah upaya telah dilakukan bersama asosiasi, mulai dari peningkatan kapasitas pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, hingga penyusunan peta jalan dekarbonisasi yang bertahap dan realistis.

"Sumber listrik PLN 85 persen masih dari fosil, kita mendorong PLN ke depan investasinya di energi terbarukan, seperti PLTS dan PLTA," kata Harry.

Ia juga menilai pengembangan green steel di Indonesia masih menghadapi keterbatasan pasar. Berbeda dengan Eropa yang sudah memiliki permintaan jelas, di dalam negeri green steel masih bersifat imbauan dan belum memiliki pasar yang captive.

"Pemerintah Indonesia juga bisa menciptakan pasar green steel, misalnya selain TKDN (tingkat komponen dalam negeri), baja hijau juga punya pasar, termasuk insentifnya, serta sumber dana yang murah dan mudah untuk transformasi ke green steel," ujarnya.

Menurut Harry, peran pemerintah diperlukan dalam penyelarasan kebijakan industri, penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, skema pembiayaan transisi yang terjangkau, serta percepatan penyediaan energi bersih dengan harga kompetitif.

Uni Eropa tengah memperluas kebijakan pajak karbon lintas batas yakni pungutan atas produk impor yang proses produksinya menghasilkan emisi karbon tinggi.

Kebijakan ini sebelumnya masih dalam tahap uji coba. Pada 2026, Uni Eropa mulai memberlakukan kebijakan ini secara penuh dengan mengenakan biaya pada emisi karbon yang melekat pada barang impor.

Awalnya, CBAM mencakup produk dasar seperti baja, aluminium, semen, dan pupuk. Namun, Komisi Eropa mengusulkan perluasan cakupan hingga ke produk turunan yang banyak menggunakan baja dan aluminium, seperti komponen otomotif, produk konstruksi, hingga mesin dan peralatan rumah tangga.

Besaran pungutan CBAM akan disesuaikan dengan harga karbon yang sudah dibayar oleh perusahaan di dalam Uni Eropa melalui pasar karbon regional.

Kebijakan ini bertujuan melindungi industri Eropa dari produk impor yang lebih murah akibat standar iklim yang lebih longgar di negara asal. Meski demikian, CBAM menuai keberatan dari sejumlah negara mitra dagang karena dinilai berpotensi menekan daya saing ekspor mereka.

Uni Eropa juga berencana memperketat pengawasan pelaporan emisi untuk mencegah praktik penghindaran pajak karbon, termasuk dengan menetapkan nilai emisi standar jika ditemukan ketidaksesuaian data.

Uni Eropa mulai mengenakan biaya atas emisi karbon pada barang impor melalui skema Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) pada 2026.

Kebijakan ini berpotensi menjadi tantangan baru bagi ekspor Indonesia, khususnya komoditas beremisi tinggi seperti baja, aluminium, semen, pupuk, dan ke depan produk turunannya.

Melansir Reuters, CBAM merupakan pajak karbon lintas batas pertama di dunia yang bertujuan menyamakan biaya karbon antara produk impor dan produk yang diproduksi di Uni Eropa.

Importir akan dikenai biaya berdasarkan emisi karbon yang dihasilkan dalam proses produksi barang, setara dengan harga karbon yang sudah dibayar industri di Eropa.

Komisioner Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra menyatakan kebijakan ini diterapkan tanpa perlakuan berbeda bagi produk impor.

"Kami tidak meminta lebih, tetapi juga tidak meminta kurang, untuk barang-barang yang masuk ke Uni Eropa," ujarnya seperti dilansir Reuters pada Desember lalu.

Dalam proposal terbaru, European Commission mengusulkan perluasan CBAM ke produk hilir yang banyak menggunakan baja dan aluminium, termasuk mesin, produk konstruksi, suku cadang kendaraan, hingga peralatan rumah tangga.

Uni Eropa juga akan memperketat pengawasan pelaporan emisi. Jika ditemukan pelaporan yang tidak akurat, nilai emisi 'default' dapat diterapkan sehingga biaya CBAM menjadi lebih tinggi.

Skema ini saat ini masih dalam fase transisi. Meski biaya emisi mulai dikenakan pada 2026, perusahaan importir diberi waktu hingga September 2027 untuk membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM sebagai bagian dari kewajiban kepatuhan.

Lantas, apa ancaman CBAM ke ekspor Indonesia?

Bagi Indonesia, dampak CBAM akan terasa pada sejumlah ekspor komoditas, salah satunya baja.

Data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menunjukkan eksposur ekspor baja ke Uni Eropa terus meningkat.

Pada 2024, total ekspor baja Indonesia mencapai sekitar 21,5 juta ton, dengan tujuan Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau 5,6 persen. Sementara pada 2025 hingga kuartal III, ekspor ke Uni Eropa meningkat menjadi sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.

Kenaikan porsi tersebut menandakan pasar Eropa semakin relevan bagi industri baja nasional. Dengan penerapan CBAM, produk Indonesia berisiko menghadapi biaya tambahan jika emisi karbonnya dinilai lebih tinggi dibanding standar Uni Eropa.

IISIA menyebut industri baja nasional bersama asosiasi telah menyiapkan langkah antisipasi, antara lain peningkatan pengukuran, verifikasi, dan pelaporan emisi, serta penyusunan peta jalan dekarbonisasi secara bertahap.

Selain itu, didorong pula dukungan kebijakan berupa insentif fiskal, pembiayaan yang terjangkau, dan ketersediaan energi bersih yang kompetitif agar daya saing ekspor tetap terjaga.

IDXChannel - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) menekankan pentingnya kedaulatan industri baja nasional di tengah menggeliatnya pembangunan dalam negeri dan banjirnya suplai baja di pasar global.

Chairman IISIA, Muhamad Akbar Djohan menegaskan, industri baja nasional tidak boleh sekadar menjadi penonton saat proyek-proyek besar berjalan di negeri sendiri.

"Kita tidak ingin industri baja nasional hanya menjadi penonton di tengah gempita pembangunan negeri sendiri, kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi karya bangsa lain. Kita bersama-sama ingin dari hulu yang paling dalam hingga hilir yang paling ujung, semua adalah buah dari keringat dan kecerdasan anak bangsa," ujar Akbar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 IISIA, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, jalan menuju kedaulatan industri baja bukan tanpa tantangan. Saat ini, pelaku industri menghadapi badai global berupa kelebihan pasokan di pasar dunia, fluktuasi harga bahan baku yang silih berganti, serta tekanan produk impor yang terus masuk ke pasar domestik.

"Kita menyadari jalan menuju kedaulatan itu tidak bertabur bunga. Namun saat ini kita sedang berada di tengah badai global. Oversupply melanda pasar dunia, fluktuasi harga bahan baku datang seli berganti, dan tekanan produk impor terus mengetuk pintu rumah kita bersama," katanya.

Meski begitu, Akbar menilai tantangan tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat daya saing industri nasional. Pria yang juga menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) itu mengibaratkan baja yang kuat lahir dari proses penempaan dalam panasnya api.

"Bukankah baja hanya akan menjadi baja yang kuat setelah ditempa berkali-kali di dalam api yang panas? Di balik tantangan itu Indonesia menyimpan potensi yang luar biasa, proyek infrastruktur yang terus bergerak, hilirisasi yang kian masif, dan geliat manufaktur adalah peluang emas yang menanti untuk kita petik," imbuhnya.

Akbar menyebut, proyek infrastruktur yang terus berjalan, program hilirisasi yang semakin masif, serta geliat sektor manufaktur menjadi peluang besar bagi industri baja nasional untuk tumbuh dan memperkuat posisi di pasar domestik.

Namun, dia mengingatkan bahwa peluang tersebut bisa terbuang sia-sia jika ekosistem industri baja tidak diperkuat. Tanpa fondasi yang kokoh, peningkatan permintaan baja justru berisiko dimanfaatkan oleh produk impor.

"Peluang itu akan sia-sia jika ekosistem kita rapuh. Tanpa fondasi yang pokok, peringatan permintaan baja, peningkatan permintaan baja hanya akan menjadi pintu masuk bagi produk luar," ujarnya.

IISIA pun mendorong penguatan kemitraan dengan pemerintah guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Akbar optimistis, melalui kolaborasi yang erat antara pelaku industri dan pemerintah, industri baja nasional mampu menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang ada.

"Mari kita pererat kemitraan dengan pemerintah, agar iklim usaha yang sehat dan berkeadilan dapat tercipta. Saya percaya jika kita melangkah bersama, tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk kita daki, tidak ada besi yang terlalu keras untuk kita tempa," tutur Akbar.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta: Di momen Musyawarah Nasional (Munas) ke-5, The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) menegaskan tekad untuk mewujudkan kedaulatan industri baja nasional. Selain itu, IISIA juga berkomitmen melahirkan gagasan dan langkah-langkah konkret.

Chairman IISIA, Akbar Djohan mengatakan mengatakan Munas ke-5 ini mengangkat tema “Peluang Strategis Industri Baja Indonesia Dalam Membangun Kedaulatan Ekosistem Industri Baja Nasional”.

“Kita tidak ingin industri baja nasional hanya menjadi penonton di tengah gegap gempita pembangunan di negeri sendiri. Kita tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi karya bangsa lain. Kita bersama-sama ingin dari hulu paling dalam hingga hilir paling ujung semua adalah buah dari keringat kecerdasan anak bangsa,” tegas Akbar Djohan di Munas IISIA ke-5 di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.

Akbar menambahkan untuk mewujudkan kedaulatan industri baja nasional bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang perlu dihadapi.

“Saat ini kita menghadapi badai global, oversupply melanda pasar, fluktuasi bahan baku datang silih berganti. Dan tekanan produk impor terus mengetuk pintu rumah kita,” bebernya.

Lebih lanjut Akbar menyebut di tengah balik tantangan tersebut, industri baja nasional menyimpan potensi besar. “Proyek infrastruktur terus bergerak, hilirisasi kian masif dan geliat manufaktur adalah peluang emas yang menanti,” imbuhnya.

Namun, untuk menggapai peluang emas tersebut perlu adanya fondasi yang kuat. Termasuk juga menjalin kemitraan dengan pemerintah.

Akbar menegaskan melalui Munas ke-5 ini IISIA akan merumuskan strategi untuk mewujudkan kedaulatan industri baja nasional. “Munas ke-5 ini ruang untuk kita meramu menyatukan visi dan tentu memperkuat sinergi. Saya mengajak forum ini sebagai wadah menghasilkan rekomendasi yang konkret. Mari kita garap kemitraan dengan pemerintah agar iklim usaha yang sehat dapat tercipta,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin menjelaskan bahwa ke tanpa keberpihakan pemerintah terhadap industri baja Indonesia bisa tergerus di tengah persaingan global.

“Kita tahu kita mempunyai pesaing yang kuat dari China, dari Vietnam. Tanpa keberpihakan dari pemerintah ya tentu industri ini akan dengan sendirinya tergerus. Selaku Kadin Indonesia, saya berharap pemerintah harus berpihak kepada industri baja nasional yang menjadi mother industries dari semua industri yang ada,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pengawas IISIA, Silmy Karim mengatakan bahwa Munas ke-5 ini merupakan momen untuk melakukan proyeksi arah pembangunan industri baja nasional. Penguatan sinergi untuk menghadapi tantangan yang kompleks juga perlu diwujudkan dalam forum ini dengan dialog yang berbasis data.

“Serta penguatan kemitraan strategis antar industri, pemerintah serta lembaga penelitian dan teknologi,” ucapnya.

Silmy menambahkan untuk penguatan industri baja nasional harus bertumpu pada beberapa pilar. Mulai dari penguatan struktur industri hulu dan hilir untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah produk nasional.

“Peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi dan transformasi digital industri,” ucapnya.

Ketiga pengembangan sumber daya manusia adaptif, kolaboratif. Lalu keempat percepatan transisi menuju industri besi dan baja berkelanjutan dalam menerapkan praktik produksi hijau dan efisien.

“Kelima yang paling penting harmonisasi kebijakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil dan berpihak kepada industri baja nasional,” tegas Silmy.

(RUL)

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri baja nasional mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan yang mengatur sektor hulu dan hilir agar lebih sinkron dan efektif mendorong daya saing manufaktur.

Ketua Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Akbar Djohan mengatakan kebijakan pro-industri yang telah diterbitkan pemerintah sudah menunjukkan komitmen positif, tetapi belum memberi dampak signifikan karena masih lemah dalam implementasi.

Menurut Akbar, langkah pemerintah melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), instrumen trade remedies, serta kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) patut diapresiasi.

Namun, di lapangan, masih terdapat banyak celah yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

“Tantangan utama ada pada implementasi dan pengawasan di lapangan yang masih belum optimal,” kata Akbar kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

Dia mencontohkan masih adanya impor produk baja yang tidak sesuai SNI, serta sejumlah proyek yang belum sepenuhnya mengutamakan penggunaan baja lokal. Padahal, kapasitas produksi dalam negeri sudah mencukupi.

IISIA mencatat, salah satu masalah mendasar adalah belum sinkronnya parameter teknis antara SNI untuk produk hulu dan hilir. Kondisi ini menghambat efisiensi rantai pasok dan menekan integrasi industri baja nasional.

“Harmonisasi diperlukan agar standar di seluruh tahap produksi saling mendukung dan mendorong integrasi industri baja nasional,” jelasnya.

Selain itu, pelaksanaan program P3DN juga perlu pengawasan lebih ketat. IISIA menyebut masih ada proyek yang belum mematuhi kewajiban penggunaan produk dalam negeri, padahal ketersediaan bahan baku dan kapasitas industri domestik dinilai sudah memadai.

“Perlu kepastian bahwa setiap penyelenggara proyek benar-benar menjalankan kewajiban penggunaan produk lokal,” ujar Akbar.

Dari sisi perlindungan perdagangan, IISIA juga menilai kebijakan trade remedies perlu dievaluasi. Proses penyelidikan yang berjalan lama membuat industri kehilangan momentum untuk menahan lonjakan impor.

Selain itu, fokus kebijakan yang lebih besar pada sektor hulu membuat industri hilir kurang mendapat perlindungan memadai.

Adapun, terkait kebijakan HGBT, IISIA mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga daya saing industri melalui tarif gas yang lebih kompetitif. Namun, Akbar mengingatkan bahwa stabilitas pasokan masih menjadi tantangan yang bisa mengganggu keberlangsungan operasi industri.

Dengan penyempurnaan pada aspek implementasi dan pengawasan di empat kebijakan utama tersebut, IISIA meyakini ekosistem industri baja nasional bisa memberi kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Akbar menegaskan, pelaku industri optimistis target pemerintah meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dapat tercapai jika pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten.

“Jika pengawasan impor diperkuat, penggunaan produk dalam negeri dijalankan, dan pasokan energi lebih stabil, kontribusi sektor baja terhadap PDB bisa meningkat signifikan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasib industri baja nasional saat ini tengah menghadapi tekanan akibat serbuan produk baja impor dengan harga murah. Kondisi industri juga diperparah dengan menurunnya permintaan imbas efisiensi anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur.

The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) mengatakan sejumlah perusahaan baja mengalami tekanan yang cukup berat. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang kolaps hingga menutup usahanya.