#30 tag 24jam
Dominan Salurkan Subsidi Biodiesel bagi Korporasi Besar, Pemerintah Diminta Evaluasi BPDP
ISEI Riau meminta pemerintah mengevaluasi BPDP yang lebih fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. [427] url asal
#subsidi-biodiesel #korporasi-besar #evaluasi-bpdp #peremajaan-sawit-rakyat #isei-riau #program-psr #dana-bagi-hasil-sawit #ketimpangan-fiskal #industri-hilir-sawit #biodiesel-b50 #penghematan-devisa
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/05/26 17:10
v/216560/
Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).
“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.
Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.
“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.
Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).
Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.
ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.
Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.
Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.
“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.
Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.
"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.
Dorong Penguatan ISPO, Mentan Pede RI Jadi Pusat Industri Hilir Sawit Dunia
Mentan Amran mendorong Indonesia menjadi pusat industri hilir sawit dengan memperkuat penerapan ISPO. [380] url asal
#industri-sawit #kelapa-sawit #ispo #hilirisasi-sawit #industri-hilir-sawit #sawit-indonesia #tata-kelola-sawit #keberlanjutan-sawit #pengembangan-sawit #minyak-nabati #crude-palm-oil #produksi-sawit
(Bisnis.Com - Ekonomi) 10/03/26 16:21
v/160608/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dalam negeri sekaligus mendorong percepatan hilirisasi.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penguatan standar keberlanjutan menjadi pondasi penting bagi masa depan industri sawit di tengah dinamika dan tekanan pasar global.
Menurutnya, perbaikan tata kelola diharapkan membuat industri sawit tidak hanya mampu menghadapi tantangan perdagangan global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).
Amran menilai, transformasi subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, perlu diarahkan pada pengembangan industri turunan yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan begitu, dia berharap Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu memperkuat posisi sebagai pusat industri hilir sawit dunia.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyebut industri kelapa sawit Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.
Dia menuturkan luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare, dengan proyeksi produksi crude palm oil (CPO) pada 2025 diperkirakan mencapai 48,12 juta ton.
Dengan kapasitas tersebut, Indonesia masih menjadi produsen sawit terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global. Selain menyumbang devisa negara, industri sawit juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat.
Kementan mencatat, lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dari rantai produksi nasional.
“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Di sisi lain, Roni menambahkan pemerintah juga terus memperkuat pendampingan kepada pekebun melalui sejumlah program strategis, seperti peremajaan sawit rakyat, dukungan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.
Bahkan, pemerintah optimistis industri sawit Indonesia akan semakin kuat menghadapi dinamika global, seiring penguatan standar ISPO dan percepatan pengembangan industri hilir di dalam negeri.
Menurutnya, dengan tata kelola yang semakin baik, sawit tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, energi, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)