#30 tag 24jam
Dominan Salurkan Subsidi Biodiesel bagi Korporasi Besar, Pemerintah Diminta Evaluasi BPDP
ISEI Riau meminta pemerintah mengevaluasi BPDP yang lebih fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar. [427] url asal
#subsidi-biodiesel #korporasi-besar #evaluasi-bpdp #peremajaan-sawit-rakyat #isei-riau #program-psr #dana-bagi-hasil-sawit #ketimpangan-fiskal #industri-hilir-sawit #biodiesel-b50 #penghematan-devisa
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/05/26 17:10
v/216560/
Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).
“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.
Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.
“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.
Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).
Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.
ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.
Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.
Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.
“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.
Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.
"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.
Sumsel Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 3.600 Ha di 8 Kabupaten
Sumsel targetkan peremajaan sawit rakyat 3.600 ha di 8 kabupaten pada 2026, dengan alokasi terbesar di Musi Banyuasin dan OKI masing-masing 1.000 ha. [328] url asal
#peremajaan-sawit #sawit-rakyat #program-psr #psr-sumsel #target-psr #peremajaan-sawit-sumsel #distribusi-psr #kabupaten-sumsel #musi-banyuasin-sawit #ogan-komering-ilir-sawit #ogan-komering-ulu-sawit
(Bisnis.Com - Terbaru) 20/04/26 15:49
v/196779/
Bisnis.com, PALEMBANG — Dinas Perkebunan Sumatra Selatan (Sumsel) menargetkan distribusi program peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2026 mencapai 3.600 hektare (ha).
Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ichwansyah mengatakan target PSR tahun ini akan dialokasikan di delapan kabupaten dengan luasan berbeda.
Secara rinci, alokasi terbesar berada di Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI), masing-masing seluas 1.000 ha.
Selanjutnya, PSR juga dialokasikan di Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, serta Musi Rawas Utara yang masing-masing memperoleh 300 ha.
“Sisanya itu di dua kabupaten yaitu Musi Rawas 150 ha dan Lahat 250 ha,” katanya, Senin (20/4/2026).
Ichwansyah menuturkan, total rekomendasi teknis (rekomtek) PSR di Sumsel sepanjang 2017–2025 mencapai 75.016 ha. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 1.884 ha yang mengundurkan diri.
Sementara itu, seluas 67.395 ha telah melalui proses tumbang chipping, 66.015 ha sudah ditanam, dan 1.380 ha telah di-chipping tetapi belum ditanam.
“Dari total rekomtek, realisasi tanam sudah 66.015 ha dan terdapat anggota mengundurkan diri, belum melakukan chipping, serta ada areal yang belum tanam padahal sudah chipping,” imbuhnya.
Berdasarkan sebaran wilayah, realisasi rekomendasi teknis PSR periode 2017–2025 terbesar berada di OKI dengan 37.074 ha, diikuti Musi Banyuasin 21.665 ha, Muara Enim 6.389 ha, dan Musi Rawas 2.561 ha.
Adapun realisasi rekomendasi teknis PSR di wilayah lainnya meliputi Banyuasin seluas 1.988 hektare, Ogan Komering Ulu (OKU) 1.950 hektare, Lahat 1.913 hektare, Musi Rawas Utara 999 hektare, serta Prabumulih 473 hektare.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkebunan Sumatra Selatan Ichwansyah menyampaikan bahwa realisasi PSR setiap tahun bervariasi. Pada 2017 tercatat 6.343 hektare, kemudian meningkat menjadi 9.412 hektare pada 2018 dan 13.103 hektare pada 2019.
Selanjutnya realisasi pada 2020 mencapai 12.377 hektare, 6.924 hektare pada 2021, serta 10.168 hektare pada 2022. Pada 2023 realisasi kembali meningkat menjadi 11.639 hektare, sebelum turun menjadi 3.408 hektare pada 2024 dan 1.636 hektare pada 2025.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)