Bisnis.com, PADANG — Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengajak berbagai pihak untuk bisa bergerak bersama untuk membantu mencarikan peluang agar sawit swadaya/rakyat bisa bermitra dengan pabrik sawit/CPO.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kabupaten Pesisir Selatan, Syafrianto melihat sejauh ini belum ada kemitraan yang lahir dari pekebun swadaya, tapi yang telah berjalan adalah kemitraan dalam pola plasma. Sementara itu di Sumbar telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit meski peran di lapangan masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan dan kendala.

“Dengan hadirnya Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini, kami menaruh harapan agar pemerintah provinsi dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota melalui peran satgas,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan pentingnya untuk memperjuangkan perkebunan sawit swadaya ini, karena dari segi harga, sangat jauh berbeda yang diterima oleh sawit plasma yang telah bermitra dengan perusahaan CPO. Harga sawit plasma jauh lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima oleh sawit swadaya, dan hal ini dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan petani sawit yang tidak hanya di Pesisir Selatan saja, tapi bagi seluruh petani sawit swadaya yang ada di Sumbar.

“Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi petani, keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Sumbar,” sebutnya.

Menurutnya bicara soal keberadaan Satgas Pengawas Harga TBS di Sumbar ini merupakan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 sebagai upaya pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap harga TBS dari lembaga pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan.

Kemudian melihat pada latar belakang pembentukan satgas serta ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat. Makanya langkah hadirnya satgas tidak hanya bicara soal pengawasan harga TBS semata, tapi bisa membangun peluang kemitraan bagi sawit swadaya.

Dia menuturkan tidak tertutup kemungkinan ada berbagai kendala yang selama ini dihadapi Tim Penetapan Harga TBS, terutama dalam memperoleh data dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Begitupun untuk ruang lingkup tugas satgas saat ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang dihadapi petani sawit di lapangan.

Selain itu, masih ditemukan sejumlah perusahaan yang dinilai kurang kooperatif dalam mendukung proses penetapan harga. Oleh karena itu, pemda menaruh harapan yang besar kepada satgas agar mampu memperkuat pengawasan dan kemudian mendukung terwujudnya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara lembaga pekebun dan perusahaan kelapa sawit.

Melihat dari data Tim Ahli Penetapan Harga TBS Provinsi Sumbar, luas lahan pekebun yang telah bermitra masih di angka sekitar 18 ribu hektare. Angka tersebut masih jauh dibandingkan total luas perkebunan kelapa sawit masyarakat yang mencapai sekitar 500 ribu hektare di Sumbar.

Melihat kondisi itu, dia berharap keberadaan satgas tidak hanya berfokus pada pengawasan harga, tetapi juga mampu mendorong lahirnya kemitraan-kemitraan baru antara petani dan perusahaan, sehingga manfaat penetapan harga TBS dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dia bilang sejauh ini Pemkab Pesisir Selatan telah berupaya menginisiasi berbagai skema kemitraan antara petani dan perusahaan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk adanya resistensi dari pihak perusahaan. “Kami berharap satgas yang dibentuk secara kolaboratif oleh pemerintah provinsi tersebut dapat lebih efektif mendorong terbentuknya kemitraan baru di kabupaten dan kota," tutupnya.

Bisnis.com, PAINAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mengalami peningkatan mencapai Rp2.200 per kilogram pada pekan ketiga Juni 2026 .

Menurut keterangan pengepul di Sutera, Pesisir Selatan, Anggi, harga Rp2.200 per kilogram itu mengalami kenaikan bila dibandingkan pada pekan pertama Juni 2026, dimana harga TBS sawit rakyat anjlok jadi Rp600 per kilogram.

"Harga ini sudah naik, bahkan seperti harga awal tahun 2026. Biasanya harga tertinggi harga TBS sawit rakyat di wilayah Kecamatan Sutera ini Rap2.700 per kilogram," katanya, Sabtu (20/6/2026).

Dia menjelaskan adanya kenaikan harga TBS sawit rakyat ini, setelah adanya gerak cepat pemerintah merespon kondisi harga di tingkat petani yang tidak bermitra dengan perusahaan. Alhasilnya, gerak pemerintah itu memberikan dampak yakni kembalinya harga TBS di posisi biasanya.

"Kalau harga TBS sawit rakyat ini kan beda dengan harga sawit plasma yang sudah bermitra dengan perusahaan, dan harga TBS nya itu mengacu pada penetapan pemerintah. Beda dengan sawit rakyat, perusahaan yang menentukan," ungkapnya.

Dia menceritakan sebagai pengepul, biasanya yang menjadi pertimbangan harga oleh perusahaan CPO itu adalah kualitas buah sawitnya itu, punya rendemen berapa, serta beberapa persyaratan lainnya. Kemudian yang jadi tolak ukur pengepul, terkait jarak tempuh lokasi panen untuk dikirim ke pabrik.

"Jadi semakin jauh lokasi pabrik nya dari kawasan perkebunan rakyat, kami pengepul juga perlu menghitung biaya angkut nya. Seperti di Pesisir Selatan, pabrik CPO banya ke arah Selatan Sumbar, jarak dari Sutere ke pabrik butuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan," ucapnya.

Oleh karena itu, bicara soal sawit rakyat, maka banyak persoalan yang ditemukan di lapangan, sehingga membuat harga TBS sawit rakyat jauh berbeda dengan sawit plasma.

Salah seorang petani sawit, Zulmasri mengatakan harga Rp2.200 per kilogram ini terbilang harga yang cukup bagus. Artinya dari hasil panen, masih bisa menyisahkan sedikit modal untuk beli pupuk, dan bisa pula untuk kebutuhan rumah tangga.

"Rp2.200 per kilogram ini sudah lumayan, dari pada Rp600 per kilogram dulu. Kalau bisa berharap, ingin pula menikmati harga yang ditetapkan pemerintah kepada petani sawit plasma itu," pintanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska menilai solusi yang bisa dilakukan untuk mengangkat perekonomian kebun sawit rakyat itu adalah pemerintah perlu menambah keberadaan pabrik CPO yang disebar ke sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Dia bilang dari data yang dimilikinya, saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 unit pabrik CPO, dan keberadaan 5 unit pabrik tersebut, belum memadai untuk menampung luas lahan dan produksi sawit yang ada di Pesisir Selatan.

Kemudian untuk lokasi pabrik masih tersentra di wilayah selatan nya, sedangkan perkebunan kelapa sawit masih banyak dari Kecamatan Sutera, hingga ke Lunang yang berdekatan dengan perbatasan Sumbar - Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Novermal menjelaskan melihat data tahun lalu, di Pesisir Selatan tercatat ada 41 ribu hektar kebun kelapa sawit dengan status kebun rakyat (milik masyarakat) atau kebun swadaya. Lalu, ada 36 ribu hektar kebun HGU (milik perusahaan), dan kebun plasma baru sekitar 700-an hektar.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit pabrik CPO nya. Kini baru ada 5 unit pabrik CPO, dan hal ini adalah sebuah masalah sebenarnya, kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Dia menyebutkan bicara soal harga sawit untuk kebun rakyat yang rendah bukanlah hal yang baru, malahan sudah berlangsung lama. Kondisi itu bahkan sudah berulang kali diperjuangkan, termasuk dua kali hearing di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, tapi hasilnya masih nol koma nol.

Sekarang dengan adanya Permentan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra. Artinya, selain mengatur harga TBS kebun plasma, juga mengatur harga TBS kebun rakyat. “Tapi, Pergub-nya belum ada. Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Oleh karena itu, Novermal meminta kepada Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan tegas untuk memperjuangkan nasib petani sawit terutama yang kebun rakyat.

Selanjutnya, kepala daerah perlu untuk segera membuat Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat, dan iringi dengan cek rendemen TBS kelapa sawit hamparan Surantih sampai Silaut, dan pembentukan kelembagaan petani.

Menurutnya agar segala bentuk aturan tersebut berjalan cepat, jadikan saja para pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok tani atau ketua koperasi, dan pekebun mitranya sebagai anggota, dan fasilitasi mereka bermitra dengan pabrik kelapa sawit.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal, Anggota Komisi I DPRD Pessel ini.

Selain itu, Novermal juga berharap agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktek usaha yang terindikasi curang ini. “Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Perusahaan yang sengaja menekan harga dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus ditindak tegas. Langkahnya bisa melalui pembentukan satgas hingga pencabutan izin usaha

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti dua ancaman besar yang dialami perkebunan sawit rakyat, yakni serangan penyakit ganoderma dan anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengungkapkan penyebaran penyakit ganoderma mulai mengancam kebun - kebun sawit rakyat di sejumlah daerah.

"Ganoderma merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena menyerang bagian akar dan batang tanaman tanpa gejala yang mudah dikenali petani," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berbeda dengan serangan kumbang tanduk yang dapat terlihat secara kasat mata, lanjut dia ganoderma bekerja secara perlahan hingga menyebabkan tanaman layu dan mati.

"Ganoderma ini pembunuh berdarah dingin. Tidak tampak seperti hama lainnya, tetapi bisa membuat tanaman layu dan mati dalam waktu relatif singkat," tegasnya dalam Workshop "Pemberdayaan Petani Sawit dalam Pengendalian Ganoderma dan Kumbang Tanduk untuk Keberlanjutan Perkebunan Sawit" di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Gulat mengingatkan bahwa sejumlah sentra perkebunan sawit di Kalimantan Timur mulai melaporkan peningkatan serangan penyakit tersebut, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.

Terkait anjloknya harga TBS yang dalam beberapa pekan terakhir membuat petani sawit merugi, menurut dia salah satu penyebab utamanya adalah tidak berjalannya tender harian minyak sawit mentah (CPO) di Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Ketika tender mengalami withdrawal atau gagal transaksi secara berulang, tambahnya, pasar kehilangan referensi harga yang selama ini menjadi acuan dalam pembentukan harga TBS.

Dikatakannya, dampak terbesar dirasakan petani swadaya yang menguasai sekitar 93 persen dari total 6,8 juta hektare kebun sawit rakyat. Tanpa referensi harga yang jelas, pabrik kelapa sawit komersial memiliki ruang lebih besar menentukan harga pembelian TBS.

Sedangkan petani plasma yang hanya sekitar tujuh persen masih memiliki perlindungan melalui mekanisme penetapan harga pemerintah daerah, lanjutnya, tetap terdampak karena formula harga mengacu pada tren harga CPO sebelumnya yang telah mengalami penurunan.

Oleh karena itu, Apkasindo mendesak pemerintah segera mengaktifkan kembali Bursa CPO Indonesia serta memastikan tender KPBN berjalan normal agar tercipta transparansi harga yang adil bagi petani.

Selain itu, asosiasi juga mendukung langkah pemerintah untuk menindak tegas pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli TBS petani di bawah harga kewajaran.

"Perusahaan yang sengaja menekan harga dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus ditindak tegas. Langkahnya bisa melalui pembentukan satgas hingga pencabutan izin usaha," ujar Gulat .

Sementara itu, Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Timur, Betman Siahaan mengungkapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser menjadi wilayah yang paling terdampak serangan ganoderma dan kumbang tanduk.

Ia menilai masih banyak petani yang belum memahami gejala awal penyakit Ganoderma sehingga penanganannya sering terlambat.

“Banyak petani mengira tanaman mati karena tersambar petir, padahal penyebab sebenarnya adalah infeksi jamur pada akar dan batang,” ujar dia dalam kegiatan yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) itu.

Menyinggung penurunan harga TBS di Kalimantan Timur berdasarkan hasil rapat nasional Apkasindo, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.000 per kilogram sempat anjlok hingga Rp1.200 per kilogram.

Pada harga tersebut, tambahnya, sebagian besar pendapatan petani habis untuk biaya panen dan transportasi yang mencapai sekitar Rp1.000 per kilogram.

“Keuntungan bersih petani hanya sekitar Rp200 per kilogram. Banyak petani akhirnya memilih menunda panen karena tidak lagi ekonomis,” ujarnya.

Kondisi tersebut juga berdampak pada pelaku usaha pengumpul atau RAM yang mengalami kerugian besar akibat stok sawit menumpuk saat harga turun secara mendadak.

Apkasindo Kaltim menilai sejumlah PKS menerapkan pembatasan pembelian melalui sistem kuota meskipun harga CPO tidak mengalami penurunan signifikan.

Oleh karena itu, asosiasi mendorong penerapan satu harga TBS secara nasional dan percepatan pembentukan BUMN pengiriman CPO untuk mengurangi praktik monopoli tata niaga sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PAINAN — Harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat atau swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, pada Sabtu (30/5) ini menunjukkan angka yang cukup baik yakni dari sebelumnya Rp600 per kg kini naik jadi Rp1.200 per kg.

Seorang petani sawit di Kecamatan Sutera, Waldi, mengatakan harga sawit Rp600 per kg hingga Rp800 per kg sempat dirasakan beberapa hari terakhir, sehingga banyak petani yang menunda masa panen. Namun bagi petani yang sudah lebih dulu panen tanpa mengetahui harga terbaru, mau tidak mau harus menerima harga murah tersebut.

“Bagi yang baru tahu, bisa tunda dulu masa panennya. Tapi ada juga petani yang tidak tahu harga lagi turun, terutama pada hari pertama anjlok itu, terpaksa menerima harga yang murah,” katanya, Sabtu (30/5/2026).

Dia menyampaikan setelah mulai intensnya pembahasan harga sawit rakyat anjlok baik di media massa maupun di media sosial, ternyata turut memberikan dampak yang positif. Beruntung, harga sawit rakyat kini berada di harga Rp1.200 per kg.

Menurutnya meski harga ini masih rendah, setidaknya ada harapan harga sawit bisa kembali lagi ke harga Rp2.000 per kg ke atas. Karena melihat harga sebelum anjlok itu, harga sawit rakyat pernah menyentuh Rp2.600 per kg.

“Panen sawit di Pesisir Selatan ini terutama di Kecamatan Sutera, jauh jaraknya ke pabrik. Jadi semakin jauh jarak perkebunan dengan pabrik, maka pengepul akan mengatur harga yang lebih murah. Kami dari petani memahami itu,” tegasnya.

Namun melihat kondisi harga di bawah Rp1.000 per kg itu, lanjut Waldi, banyak petani yang merasa kecewa dan gelisah karena merasa pemerintah tidak berpihak kepada petani rakyat yang kecil ini, di mana panennya tidak terlalu banyak.

“Jadi para petani telah berdiskusi juga, dampak ini dirasakan ketika pemerintah pusat mengumumkan kebijakan ekspor CPO satu pintu. Nah, langsung dampaknya dirasakan petani rakyat, kalau sawit plasma tidak berdampak itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, belajar dari kondisi ini, Waldi berharap pemerintah daerah bisa menghadirkan solusi sehingga harga sawit rakyat ini bisa di angka yang layak dan tidak semena-mena ditentukan oleh pengepul atau pabrik.

Terkait harapan dari petani ini, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar menyebutkan rencana kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur satu pintu ekspor minyak sawit atau crude palm oil (CPO) berdampak buruk terhadap kondisi harga sawit rakyat.

Ketua Apkasindo Sumbar Jufri Nur mengatakan petani sawit rakyat di Sumbar khususnya saat ini belum ada aturan yang menentukan harga, sehingga harga di tingkat petani sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah.

“Semenjak pemerintah mengumumkan rencana ekspor CPO di Indonesia di-hendel BUMN atau satu pintu saja, harga sawit rakyat langsung merasakan dampaknya,” katanya.

Jufri menyampaikan saat ini Pemprov Sumbar bersama Apkasindo tengah membahas rencana peraturan gubernur (Pergub) sebagai regulasi penetapan harga sawit rakyat.

“Kami melihat perlu adanya aturan yang menentukan harga sawit ini, layaknya seperti penetapan harga TBS sawit plasma. Jadi rencana Pergub ini memang tengah kami bahas bersama. Ditargetkan tahun 2026 ini Pergub tersebut bisa diterbitkan oleh Gubernur Sumbar,” harapnya.

Solusi Penambahan Pabrik CPO

Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska, menilai solusi yang bisa dilakukan untuk mengangkat perekonomian kebun sawit rakyat adalah pemerintah perlu menambah keberadaan pabrik CPO di sejumlah wilayah perkebunan kelapa sawit.

Dia mengatakan dari data yang dimilikinya, saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 5 unit pabrik CPO, namun keberadaan tersebut belum memadai untuk menampung luas lahan dan produksi sawit di daerah itu.

Kemudian, lokasi pabrik masih terpusat di wilayah selatan, sedangkan perkebunan kelapa sawit banyak berada di Kecamatan Sutera hingga Lunang yang berdekatan dengan perbatasan Sumbar–Bengkulu.

“Jadi bisa bangun juga pabrik CPO di Kecamatan Lengayang, dan lokasi ini bisa menjangkau juga panen kebun sawit di Sutera,” ucap dia.

Novermal menjelaskan, berdasarkan data tahun lalu, di Pesisir Selatan tercatat ada 41 ribu hektare kebun kelapa sawit rakyat, 36 ribu hektare kebun HGU, dan kebun plasma baru sekitar 700-an hektare.

“Jadi luas lahan itu, idealnya pabrik CPO minimal 8 unit pabrik dan lebih baik bisa hingga 10 unit. Kini baru ada 5 unit, dan ini menjadi masalah sebenarnya: kebun sawit rakyat mau dikemanakan nasibnya. Saya berharap kondisi itu menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Dia menyebut persoalan harga sawit rakyat yang rendah bukan hal baru, bahkan sudah berlangsung lama dan berulang kali diperjuangkan, termasuk melalui dua kali rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, namun hasilnya belum signifikan.

Dengan adanya Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra, seharusnya pengaturan harga juga mencakup kebun rakyat, namun Pergub turunannya belum ada.

“Harusnya pemerintah daerah cepat merespon aturan itu,” sebutnya.

Oleh karena itu, Novermal meminta Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan bersikap tegas dalam memperjuangkan nasib petani sawit rakyat.

Ia juga mendorong percepatan penyusunan Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat, disertai pengawasan rendemen serta pembentukan kelembagaan petani.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” ujar Novermal.

Selain itu, ia juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktik usaha yang dinilai merugikan petani. “Bicara soal investasi, pasti kami dukung. Tapi tidak boleh merugikan rakyat,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Sumatra Barat menyebutkan rencana kebijakan pemerintah pusat untuk mengatur satu pintu ekspor minyak sawit atau CPO berdampak buruk terhadap kondisi harga sawit rakyat.

Ketua Apkasindo Sumbar Jufri Nur mengatakan petani sawit rakyat di Sumbar khususnya saat ini belum ada aturan yang menentukan harga, sehingga harga yang terjadi di tingkat petani, sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah.

“Semenjak pemerintah mengumumkan rencana ekspor CPO di Indonesia dihendel BUMN atau satu pintu saja, harga sawit rakyat langsung merasakan dampaknya,” kata Jufri, Kamis (28/5/2026).

Dia bilang dari informasi yang diterima petani, harga sawit rakyat di berbagai daerah terendah itu hanya Rp600 per kilogram hingga Rp1.200 per kilogram. Harga ini jelas sangat jauh bila dibandingkan dengan harga tandan buah segar (TBS) sawit plasma, dimana untuk harga TBS plasma di pekan terakhir Mei 2026 ini Rp4.000 per kilogram.

“Jadi kebijakan Presiden Prabowo sebetulnya bagus, tapi perlu ada petunjuk teknis lebih lanjut, sehingga tidak ngambang pemahaman di bawah-bawah ini. Satu pintunya itu apa saja? Kami kan belum tau juknisnya, apakah administrasi atau menjual? Memang perlu segera juknisnya itu,” tegasnya.

Jufri menyampaikan selain berharap adanya kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat, saat ini Pemprov Sumbar bersama Apkasindo tengah membahas rencana peraturan gubernur (Pergub) sebagai regulasi penetapan harga sawit rakyat.

“Kami melihat perlu adanya aturan yang menentukan harga sawit ini, layaknya seperti penetapan harga TBS sawit plasma. Jadi rencana pergub ini memang tengah kami bahas bersama. Ditargetkan tahun 2026 ini Pergub tersebut bisa diterbitkan oleh Gubernur Sumbar,” harapnya.

Berdasarkan kondisi harga TBS sawit rakyat di Pesisir Selatan, terendah di angka Rp600 per kilogram. Harga ini membuat petani rakyat sontak kaget, karena di satu sisi harga pupuk untuk sawit ini terbilang mahal, sementara harganya sangatlah rendah.

“Harga sawit Rp600 per kilogram itu, harga yang tidak layak. Beli pupuk butuh modal besar, karena sawit ini pupuk non subsidi. Sekarang harganya segitu, sungguh mengecewakan,” ungkapnya.

Mengutip keterangan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Yul Afrizal di situs resmi Pemkab mengatakan bahwa kondisi harga sawit rakyat yang anjlok saat ini tidak hanya terjadi di Pesisir Selatan saja, tapi hampir merata terjadi di seluruh daerah di Indonesia yang memiliki perkebunan sawit rakyat.

Dia bilang kondisi ini berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah pusat terkait ekspor CPO satu pintu. Hal ini dikarenakan, melihat pada yang terjadi selama ini perusahaan-perusahaan sawit bebas melakukan ekspor melalui berbagai jalur dan perusahaan besar. Kini, ada sistem baru yang mengatur ekspor tersebut.

“Kondisi tersebut masih dalam tahap penyesuaian, sehingga berdampak terhadap harga sawit di tingkat bawah. Semoga kondisi ini segera membaik baik petani sawit rakyat,” tutupnya.

Bisnis.com, DHARMASRAYA - Harga sawit rakyat di sejumlah wilayah di Sumatra Barat mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan yakni hanya Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram dan hal ini juga turut dirasakan di Kabupaten Dharmasraya.

Seorang petani sawit, di Pulau Punjung, Teguh mengatakan penurunan harga sawit ini merupakan hal di luar dugaan. Karena melihat pada harga beberapa hari yang lalu, harga masih di atas Rp2.000 per kilogram, kini tiba-tiba anjlok ke angka Rp1.100 per kilogram.

“Kami petani melihat penurunan harga ini, seiring adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat. Langsung berdampak kepada petani sawit rakyat. Jujur saya merasa kecewa,” katanya, Kamis (28/5/2026).

Dia menyampaikan adanya penurunan harga sawit rakyat ini, turut berdampak kepada pendapatan petani. Parahnya lagi, biasanya setengah dari hasil panen bisa untuk membayarkan KUR ke bank, tapi menghadapi harga yang rendah ini, hasil panen tidak bisa mencukupi pinjaman KUR.

“Panen 2 ton di saat harga Rp2.000 per kilogram, pendapatan bisa Rp4 juta. Bayar pinjaman KUR Rp2 juta, dan masih sisa untuk kebutuhan keluarga. Kalau harganya Rp1.100 per kilogram dengan panen 2 ton, hasil panennya Rp2,2 juta. Jadi, memang sangat gawat jika seperti ini terus harga sawit rakyat,” tegasnya.

Menanggapi kondisi, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Dharmasraya terkait penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026 lalu.

Dalam surat bernomor 500.8/88/DISTAN-2026 tertanggal 26 Mei 2026 itu, Annisa menyoroti adanya laporan masyarakat yang menyebutkan penurunan harga TBS berkisar antara Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram, sementara harga CPO dunia maupun harga acuan di Sumatra Barat relatif stabil.

Dia menegaskan bahwa penurunan harga signifikan tersebut tidak mencerminkan situasi pasar yang sebenarnya, mengingat kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang baru diumumkan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi hingga Januari 2027. Artinya belum ada gangguan langsung pada aktivitas ekspor CPO dan produk turunannya.

Annisa bilang pada prinsipnya kebijakan Presiden RI terkait Tata Kelola Ekspor SDA dan produk turunannya (Kebijakan Tata Kelola Ekspor) yang akan ditindaklanjuti oleh PT DSI BUMN merupakan kebijakan yang baik untuk seluruh pihak, baik negara, korporasi dan petani sawit guna menghindari manipulasi harga ekspor, validitas data ekspor dan memperkuat cadangan devisa hasil ekspor. Bahkan kebijakan mandatori B50 pada Juli 2026 justru memperkuat serapan CPO kedepannya.

Selain itu, berdasarkan harga CPO dunia dan harga TBS Provinsi Sumatera Barat periode IV Mei 2026, harga CPO terpantau stabil tanpa penurunan signifikan. Oleh karena itu ketidakwajaran penurunan harga TBS ditingkat petani tersebut perlu menjadi perhatian serius.

Dalam surat tersebut, Bupati menekankan bahwa kemitraan dan penetapan harga TBS telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permentan Nomor 01 Tahun 2018, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020, yang melibatkan pemerintah, asosiasi, dan tenaga ahli dalam mekanisme penetapan harga berkala yang wajar.

Dirinya menyebut bahwa laporan di lapangan menunjukkan harga TBS di tingkat pekebun saat ini berada Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram lebih rendah dari harga acuan yang telah ditetapkan tim provinsi, sehingga perlu menjadi perhatian serius.

Dalam imbauannya, Annisa meminta seluruh PKS di wilayah tersebut untuk tidak melakukan manipulasi atau penurunan harga secara sepihak dengan spekulasi/dalih penyesuaian regulasi baru yang belum diimplementasikan.

Menurutnya harga pembelian TBS harus menggambarkan harga aktual pasar perdagangan CPO dan produk turunannya dan berpedoman kepada harga berkala yang ditetapkan di Wilayah Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.

Kemudian dia juga menegaskan larangan praktek persekongkolan harga yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Stabilitas harga sawit merupakan kunci keberlanjutan industri kelapa sawit. Kepatuhan terhadap regulasi oleh seluruh stakeholder menjadi hal yang wajib dalam masa transisi kebijakan nasional ini,” sebutnya dalam keterangan resmi.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap penetapan harga TBS di daerah, serta tidak segan mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran atau praktik manipulasi harga yang merugikan petani.

Sebagai tindak lanjut, surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Barat, DPRD Dharmasraya, Kapolres, Kejaksaan, Dandim 0310 Sawahlunto/Sijunjung, serta camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya.

Adapun perusahaan yang menjadi sasaran himbauan tersebut di antaranya PT Dharmasraya Sawit Lestari, PT Tidar Kerinci Agung, PT Hamparan Kemilau Indah, PT Salago Makmur Plantation, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT Dharmasraya Lestarindo.

Berbeda dengan petani sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, harga sawit rakyat hanya Rp600 per kilogram. Anjloknya harga sawit di daerah ini, diduga akibat jauhnya jarak kebun dengan pabrik CPO.

“Semakin jauh jarak kebun rakyat dengan pabrik CPO, biasanya mempengaruhi harga. Karena di Pesisir Selatan ini yang membeli sawit rakyat adalah pengepul, kemudian pengepul mengirim ke pabrik,” kata Erel, pengepul sawit.

Dikatakannya penyebab harga anjlok di tingkat petani rakyat ini, memang dari harga di perusahaan atau pabrik CPO tengah mengalami penurunan, dan dia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan hanya mampu membeli sawit rakyat dengan harga rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan Hak Guna Usaha (HGU) berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional. Banyak kebun sawit, terutama milik petani rakyat, mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Sayangnya, ketidakpastian perpanjangan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberhasilan program mandatori biodiesel B50. Peneliti sawit Universitas Indonesia, Dr Eugenia Mardanugraha menegaskan, kepastian legalitas lahan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Menurut dia, jika ketidakpastian HGU terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha perkebunan, tetapi juga dapat mengganggu strategi ketahanan energi nasional. Apalagi, pemerintah menargetkan program biodiesel B50 mulai diterapkan semester II 2026.

"Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujar Eugenia dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pemerintah menargetkan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Sayangnya, menurut Eugenia, target tersebut berpotensi menghadapi tekanan serius apabila produktivitas sawit nasional tidak meningkat.

Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan solusi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sawit di tengah keterbatasan lahan saat ini.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam, mengatakan peningkatan produktivitas menjadi salah satu opsi bagi industri sawit nasional di tengah keterbatasan lahan dan tekanan global terhadap ekspansi perkebunan.

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” ujar Iim di Jakarta, Kamis.

Menurut dia luas kebun sawit nasional pada 2025 mencapai 16,8 juta hektar, sekitar 51 persen milik perusahaan swasta dan 41 persen merupakan kebun rakyat. Besarnya porsi kebun rakyat itulah yang dinilai menyimpan potensi besar peningkatan produksi nasional melalui program PSR.

"Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” kata Iim dalam diskusi "Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas".

Menurut dia pemerintah awalnya menargetkan PSR mencapai 180.000 hektar per tahun, tetapi kemudian diturunkan menjadi 150.000 hektar hingga kini sekitar 50.000 hektar agar lebih realistis.

Sementara itu, pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bantuan PSR yang semula Rp25 juta per hektar pada 2017 - 2019 meningkat menjadi Rp30 juta per hektar pada 2020 - Agustus 2024, lalu menjadi Rp60 juta per hektar sejak September 2024.

Namun, menurut dia, realisasi PSR selama ini belum pernah mencapai target pemerintah karena banyak faktor yang membuat program ini tidak berjalan optimal, diantaranya legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan, masih menjadi hambatan utama.

Selain itu, data detail mengenai petani sawit rakyat juga dinilai masih sangat terbatas serta .lemahnya pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Hingga kini kemitraan baru berjalan di sebagian kecil perusahaan besar, sementara rantai pasok tandan buah segar (TBS) masih terlalu panjang.

Menurut Iim program PSR sebetulnya dirancang sebagai program sukarela, bukan kewajiban, oleh karena itu, wacana menjadikannya sebagai program mandatori memerlukan dukungan regulasi dan koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat.

Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Muhammad Iqbal,menyatakan tata kelola sawit nasional melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi yang komprehensif.

Terkait program PSR, menurut dia terdapat sejumlah tantangan teknis di lapangan yang masih perlu terus disempurnakan misalnya persyaratan seperti titik koordinat, dukungan data spasial, hingga validasi data petani menjadi proses yang memerlukan waktu dan kesiapan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

Ia menambahkan, proses pengumpulan dokumen hingga pencairan dana PSR membutuhkan waktu yang tidak singkat, mengingat pentingnya memastikan akurasi dan validitas data.

Dalam praktiknya, terdapat pula tantangan administratif, seperti pembaruan data kepemilikan lahan, misalnya pemilik lahan sudah meninggal maupun data kependudukan yang tidak lagi valid.

Selain itu, petani juga menghadapi tekanan ekonomi selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM) yang berlangsung sekitar 48 bulan.

"Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM. Karena itu di jalur kemitraan biasanya perusahaan membantu membuat jaminan hidup sementara lewat dukungan pembiayaan bank," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, Setiyono menyebut banyak kebun plasma, khususnya di Riau, sebenarnya sudah mendesak untuk diremajakan karena ditanam sejak era 1980-an.

Menurut dia, petani pada dasarnya mendukung PSR, termasuk jika nantinya diwajibkan, selama ada pemetaan yang jelas dan dukungan kelembagaan yang kuat.

"Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas," ujarnya dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) secara daring.

Ia juga menyoroti banyaknya kebun plasma bersertifikat hak milik yang kini justru masuk kawasan hutan. Persoalan tersebut dinilai harus segera diselesaikan pemerintah agar percepatan PSR dapat berjalan lebih efektif.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, luas lahan perkebunan sawit tidak mungkin bertambah karena keterbatasan tanah dan tekanan internasional.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Iim Mucharam, peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas sawit nasional.

Pandangan itu Iim sampaikan dalam diskusi “Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas” yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan), Selasa (19/5/2026).

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” kata Iim di Kompleks Kementan, Jakarta.

Adapun PSR merupakan program intensifikasi, strategi meningkatkan produktivitas suatu komoditas pertanian tanpa menambah luasan lahan tanam.

Melalui PSR, petani didorong menebang pohon sawit yang produktivitasnya sudah menurun karena berusia tua.

Menurut Iim, produktivitas perkebunan sawit sudah menjadi perhatian Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 2017 lalu.

Saat itu, Jokowi menyoroti 14 juta hektar kebun sawit yang sebagian besar produktivitasnya sudah merosot.

Merespons situasi itu, pemerintah kemudian mencanangkan program PSR dengan target 180.000 hektar per tahun.

Namun, target itu diturunkan menjadi 150.000 hektar dan terus dikurangi hingga 50.000 hektar karena dinilai lebih realistis. Kementan mencatat, pada 2025 luas lahan kebun sawit di Indonesia mencapai 16,8 juta hektar.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 persen di antaranya dikuasai perusahaan swasta dan 41 persen lainnya merupakan perkebunan rakyat.

Adapun perusahaan swasta diketahui secara berkala meremajakan pohon sawit yang produktivitasnya sudah menurun.

Menyadari luasnya kebun sawit rakyat, kata Iim, produksi sawit nasional bisa meningkat jika PSR bisa dijalankan. “Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” ujar Iim.

Realisasi Masih Kurang

Meski demikian, Iim mengakui pelaksanaan program PSR masih kurang.

Dari 423.305 hektar kebun yang direkomendasikan menjadi sasaran PSR, baru 316.359 hektar kebun yang telah ditumbangkan dan melalui proses chipping (pencacahan batang pohon). Sementara, penanaman baru mencapai 295.691 hektar.

Untuk mendorong program tersebut, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus meningkatkan bantuan PSR.

Mulanya, pada 2017 hingga 2019 bantuan yang digelontorkan sebesar Rp 25 juta per hektar.

Kucuran dana lalu meningkat menjadi Rp 30 juta per hektar pada 2020 hingga Agustus 2024.

Bantuan kemudian naik dua kali lipat menjadi Rp 60 juta per hektar mulai September 2024.

Iim mengatakan, PSR saat ini belum bisa menjadi program wajib karena sejak awal bersifat sukarela. “Kalau langsung mandatori sepenuhnya belum bisa karena masalah regulasi dan aspek lainnya,” tutur Iim.

Menurutnya, program PSR juga dihadapkan dengan berbagai hambatan seperti, legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan.

Pada saat yang bersamaan, data terkait perkebunan sawit rakyat juga terbatas. “Ketika Presiden mendorong target biodiesel B50 dan peningkatan produktivitas kebun rakyat, dibandingkan membuka lahan baru tentu ini pekerjaan rumah yang panjang,” kata dia.

Persoalan lainnya adalah sikap petani sawit yang enggan meremajakan tanamannya karena takut penghasilannya hilang.

Sebab, mereka harus menunggu tanaman sawit baru kembali berbuah dan bisa dipanen. “Di sisi lain, legalitas lahan juga belum clean and clear. Tumpang tindih kawasan masih besar,” ucapnya.

Petani Sulit Akses Dana PSR

Dalam forum yang sama, Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Muhammad Iqbal, mengungkapkan kesulitan petani sawit mengakses dana PSR.

Pemenuhan sejumlah syarat seperti data spasial, titik koordinat, validasi data petani, hingga pencairan dana PSR memakan waktu dan membutuhkan kesiapan. “Untuk mengakses dana PSR itu berat sekali. Misalnya titik koordinat harus akurat, perlu foto udara, sementara di daerah aksesnya sulit dan biayanya mahal. Itu tidak dibiayai BPDP,” kata Iqbal.

Pada saat yang bersamaan, petani juga memiliki kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi selama tanaman barunya belum bisa dipanen.

Waktu tunggu tersebut setidaknya mencapai 48 bulan. “Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM (tanaman belum menghasilkan),” ujar Iqbal.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia Setiyono, mengatakan petani sebenarnya mendukung program PSR.

“Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas,” ujar Setiyono.

Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga 11 Mei 2026 baru sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam mengatakan capaian tersebut masih jauh dari target PSR tahun ini sebesar 50.000 hektare.

“Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori, tetapi lebih bersifat sukarela karena insentif,” ujar Iim dalam diskusi di Kantor Kementan di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan jalur pelaksanaan, realisasi PSR 2026 masih didominasi melalui jalur dinas sekitar 5.222 hektare, sedangkan melalui jalur kemitraan baru mencapai 3.841 hektare.

Capaian PSR tersebut melanjutkan tren rendahnya realisasi PSR dalam beberapa tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi program ini dalam periode 2017–2026 umumnya berada jauh di bawah target, bahkan pada capaian tertinggi hanya berkisar sekitar 50 persen.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, capaian PSR tercatat sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare. Angka tersebut kemudian turun pada 2025 menjadi sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama.

Menurut Iim, sejumlah kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program, terutama terkait proses administrasi dan legalitas lahan yang memerlukan waktu panjang, seperti status kawasan hutan maupun hak guna usaha (HGU).

Selain itu, keterbatasan data pekebun sawit rakyat yang rinci juga disebutnya menjadi hambatan. Pemerintah saat ini masih berupaya menyusun data berbasis by name by address untuk mendukung percepatan program.

Ia menambahkan kemitraan antara pekebun dan perusahaan perkebunan besar juga belum optimal, padahal skema tersebut dinilai berpotensi mempercepat realisasi PSR.

Program PSR sendiri ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tua atau tidak produktif.

Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat masih berkisar 2–3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun, lebih rendah dibandingkan potensi optimal yang dapat mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan PSR dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan

Jakarta (ANTARA) - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya karena petani enggan mengikuti program tersebut, terutama saat harga sawit sedang tinggi, kata seorang pejabat Kementerian Pertanian.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam mengungkapkan banyak petani memilih menunda peremajaan karena tidak ingin kehilangan penghasilan dalam jangka pendek. Padahal, sebagian tanaman sawit yang ada saat ini sudah berusia tua dan produktivitasnya terus menurun.

“Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan,” kata Iim dalam diskusi Forwatan di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi PSR belum optimal, meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Data Kementan menunjukkan luas kebun sawit rakyat secara nasional tercatat mencapai sekitar 6,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari total tutupan kelapa sawit.

Namun, produktivitasnya masih relatif rendah, yakni sekitar 2–3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang bisa mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Iim menjelaskan selain faktor perilaku petani, sejumlah persoalan struktural juga menjadi penghambat. Di antaranya banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, penggunaan bibit tidak bersertifikat yang masih mencapai lebih dari 60 persen, hingga persoalan legalitas lahan yang belum tuntas, termasuk kebun yang berada di kawasan hutan.

Di sisi lain, masih banyak petani sawit rakyat yang belum tergabung dalam kelembagaan pekebun, serta belum melakukan pemetaan lahan secara memadai. Rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang panjang juga turut mempengaruhi efisiensi dan pendapatan petani.

Kendala lain yang dihadapi, menurut Iim, adalah adanya kekhawatiran di kalangan petani terkait proses hukum.

Ia menyebut dalam beberapa kasus, petani yang telah mengajukan program PSR justru memilih mundur setelah mendapat pemanggilan dari aparat penegak hukum.

“Padahal mereka sudah memenuhi persyaratan, tetapi karena ada pemanggilan, akhirnya memilih mundur,” katanya.

Pemerintah sendiri telah meningkatkan dukungan untuk program PSR, antara lain dengan menaikkan bantuan dana dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Namun demikian, realisasi program dinilai masih belum terserap optimal.

Data Kementan menunjukkan pada 2024 realisasi PSR hanya mencapai sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare.

Sementara pada 2025 realisasi tercatat sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama. Adapun hingga Mei 2026, realisasi PSR baru mencapai sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen dari target 50.000 hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau meminta pemerintah mengevaluasi peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) karena dinilai terlalu fokus menyalurkan subsidi biodiesel bagi korporasi besar dibanding mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR).

“Keberadaan BPDP disoroti karena dianggap terlalu fokus pada subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” tegas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, ISEI Riau merekomendasikan untuk mengalihkan sebagian subsidi biodiesel yang ‘tak sepatutnya’ mendominasi anggaran untuk dialokasikan langsung ke program percepatan PSR, peningkatan sarana prasarana petani, dan pembangunan industri hilir.

Selain itu, alokasi subsidi biodiesel itu dinilai lebih layak dialokasikan untuk program beasiswa dan penelitian di daerah.

“...bukan sekadar menjadi penyokong utama subsidi biodiesel untuk korporasi besar,” ungkapnya.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEI Riau menilai formula dana bagi hasil (DBH) sawit dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

Selain itu, ISEI Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan DBH. Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Di satu sisi, program biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, di sisi lain pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman.

Untuk itu, ISEIRiau mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan pengurus ISEI di daerah penghasil sawit se-Indonesia untuk bersinergi melakukan tekanan kebijakan (policy pressure) agar pusat melakukan revisi terhadap skema DBH tersebut.

"Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut," pungkas Herman.