Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menjajaki kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dengan Finlandia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat pasokan energi listrik di berbagai wilayah Sumut, termasuk daerah terpencil.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, di ruang kerjanya, Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (17/6/2026). Menurutnya, keberadaan fasilitas PSEL sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah di Sumut.

Saat ini, proyek PSEL berkapasitas 15 megawatt (MW) yang akan melayani Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, tengah berjalan. Bobby berharap pembangunan fasilitas serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Sumut, terutama daerah-daerah yang sulit dijangkau.

“Oleh karena itu, kami berharap mungkin Finlandia bisa mensupport program untuk membangun PSEL ini, kami harap kita bisa kerja sama dengan skala yang sama atau yang lebih kecil di beberapa wilayah," kata Bobby.

Menurut Bobby, PSEL memberikan banyak manfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan listrik, fasilitas tersebut juga menjadi solusi dalam mengelola limbah masyarakat secara berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Bobby juga menawarkan peluang kerja sama di sektor industri hilirisasi. Menurutnya, Sumut memiliki potensi besar untuk pengembangan industri karena didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional Selat Malaka.

Selain itu, Bobby memaparkan sejumlah komoditas unggulan Sumut, salah satunya kelapa sawit yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai industri turunan.

"Kami sangat terbuka tentang pengolahan kelapa sawit, Ini salah satu hal paling berpotensi di Sumut," ucap Bobby.

Sementara itu, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, menyatakan kesiapan negaranya untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, baik dalam skala kecil maupun besar di Sumut. Finlandia juga siap memberikan pendampingan, mulai dari penerapan teknologi, sistem penyortiran sampah, hingga edukasi kepada masyarakat.

Menurut Pekka, persoalan sampah juga pernah menjadi tantangan besar di Finlandia. Namun, melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, kini hanya sekitar satu persen sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Finlandia, lanjutnya, telah mengembangkan sistem modular pengolahan limbah menjadi listrik yang dapat diterapkan dalam berbagai skala. Sistem berkapasitas kecil dinilai cocok untuk wilayah terpencil, mengingat kondisi geografis Finlandia yang memiliki karakteristik kepulauan dan tersebar seperti di Indonesia.

Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut Wakil Gubernur Sumut Surya, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut.**(H17/DISKOMINFO SUMUT)

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait Satgas Deregulasi patut diapresiasi. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sudirman menjelaskan berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan hilirisasi mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan Harga Patokan Mineral (HPM) baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurutnya, keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Terkait pembatasan produksi bijih nikel, Perhapi meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih selektif berdasarkan jenis bijih yang ditambang. Menurut Sudirman, pembatasan dapat diterapkan pada bijih nikel saprolite berkadar tinggi karena kapasitas smelter RKEF dinilai sudah berlebih.

Sementara itu, produksi bijih nikel limonite berkadar rendah dinilai masih perlu didorong untuk mendukung pengembangan smelter HPAL dan industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Beberapa investor termasuk dari China sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek hilirisasi nikel tipe limonite ini, dan mereka tentunya sangat kecewa karena dengan adanya pembatasan produksi bijih nikel yang dipukul rata, maka juga berdampak kepada investasi yang telah dikeluarkan,” jelas Sudirman.

Dia menambahkan bahwa investor membutuhkan konsistensi regulasi sebelum memutuskan menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, efektivitas Satgas Deregulasi nantinya akan diukur dari kemampuannya memangkas hambatan nyata di lapangan.

“Kalau tidak, maka investor membaca ini sekadar sebagai penambahan struktur tanpa perbaikan substansi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan temuan cadangan gas raksasa baru di Kalimantan Timur yang berpotensi mengerek produksi nasional secara signifikan mulai 2028, sekaligus menekan impor energi dalam jangka panjang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan temuan tersebut berasal dari wilayah kerja baru Blok Geliga yang dikelola ENI, perusahaan energi multinasional asal Italia. Blok baru ini memiliki potensi gas mencapai 5 triliun cubic feet (TCF) dan kondensat sekitar 300 juta barel setara minyak.

“Inigiant. Dengan demikian, maka Eni pada 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2.000 MM untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (20/4/2026).

Produksi gas dari blok tersebut ditargetkan meningkat bertahap menjadi sekitar 3.000 MM pada 2030. Pemerintah juga menargetkan produksi kondensat mulai 90.000 barel per hari pada 2028 dan meningkat menjadi 150.000 barel per hari pada 2029 hingga 2030.

Bahlil menegaskan tambahan produksi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi, baik gas maupun minyak mentah.

“Ini adalah strategi untuk bagaimana gas kita tidak kita lakukan impor dari negara manapun, kita harus memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, dan gas ini kita akan dorong untuk industri hilirisasi,” katanya.

Selain Blok Geliga, pemerintah sebelumnya juga menemukan cadangan di Blok Gula dengan potensi 2 TCF gas dan 75 juta barel kondensat. Dengan demikian, total potensi dari kedua blok mencapai 7 TCF gas dan sekitar 375 juta barel kondensat setara minyak.

Kedua blok tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada 2028, dengan lokasi berada di lepas pantai Kalimantan Timur, sekitar 12 mil dari daratan.

Tambahan produksi kondensat dinilai akan berkontribusi langsung terhadap penurunan imporcrude oilalias minyak mentah, seiring dengan potensi tambahan pasokan hingga 150.000 barel per hari pada 2030.

Bisnis.com, SEMARANG – PT Elecmetal Longteng Indonesia resmi mengoperasikan fasilitas produksinya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Jawa Tengah.

Perusahaan patungan antara ME Elecmetal asal Chile dan Longteng Special Steel asal China ini menanamkan investasi tahap awal senilai US$50 juta. Langkah ini diyakini memperkuat ekosistem hilirisasi mineral Indonesia melalui penyediaan komponen kunci pengolahan tambang secara domestik.

Duta Besar Chile untuk Indonesia, Mario Ignacio Artaza, menyatakan bahwa proyek ini merupakan representasi kepercayaan mendalam terhadap potensi ekonomi nasional.

"Ini adalah investasi terpenting perusahaan Chile di Indonesia. Sebuah bentuk kepercayaan, keyakinan, masa depan yang jauh lebih kuat, di dunia yang tentu saja menuntut kerja sama untuk masa depan yang saling menguntungkan," kata Mario dalam acara peresmian yang digelar Rabu (15/4/2026).
Mario menyebut kolaborasi ini menyatukan keahlian teknologi dari tiga negara di kawasan Pasifik melalui sinergi ekonomi yang inklusif.

Pabrik tersebut dirancang untuk memproduksi grinding balls atau bola media giling dengan kapasitas mencapai 200.000 ton per tahun. Produk ini merupakan komponen vital dalam proses penggilingan bijih mineral pada industri hilirisasi tambang seperti tembaga dan emas.

Dengan kehadiran produsen domestik, ketergantungan industri pertambangan nasional terhadap produk impor serupa diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Chief Executive Officer ME Elecmetal, Eugenio Arteaga, menjelaskan bahwa perusahaan membawa teknologi state of the art yang mampu menghasilkan produk dengan standar kualitas global.

"Kita telah menawarkan ke pasar, di pasar lain, dan kita pasti bisa membawanya ke pasar Indonesia. Salah satunya produk dengan kandungan karbon rendah yang mungkin dikurangkan hingga 60%," jelas Arteaga.
Perusahaan ini direncanakan menyasar pasar domestik dan internasional dengan porsi ekspor yang dominan. Sebanyak 65% hingga 70% dari hasil produksi akan dialokasikan untuk pasar luar negeri, terutama Australia, Amerika Serikat, dan kawasan Asia Pasifik lainnya. Strategi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perolehan devisa negara melalui ekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi.
Realisasi investasi PT Elecmetal Longteng Indonesia tergolong sangat cepat dibandingkan proyek sejenis di kawasan industri lainnya. Proses konstruksi hingga pabrik dinyatakan siap beroperasi secara penuh hanya memakan waktu sekitar 15 bulan sejak penandatanganan perjanjian.

Pabrik ini juga telah mengadopsi teknologi otomasi dan robotik dalam proses produksinya guna memastikan konsistensi kualitas media giling yang dihasilkan. Meskipun menggunakan sistem robotik, operasional perusahaan tetap menyerap sekitar 150 tenaga kerja lokal yang difokuskan pada pengoperasian teknologi tinggi.
Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, mengapresiasi kecepatan eksekusi investasi yang dilakukan oleh PT Elecmetal Longteng Indonesia.

Menurutnya, kehadiran pabrik ini memberikan kepastian pasokan bagi industri pengolahan mineral di dalam negeri yang terus berkembang. Produk grinding balls yang dihasilkan akan menjadi tulang punggung bagi perusahaan-perusahaan tambang baik di dalam maupun luar negeri.
"Investasi ini adalah substitusi impor yang sangat besar. Memang semakin banyak industri hilirisasi kita yang mengeruk perut bumi ini untuk diolah, Grinding Balls ini adalah yang selama ini kita impor. Jadi, sekarang ini kita produksi sendiri di sini," pungkas Ngurah.

Lebih lanjut, keberhasilan proyek ini diharapkan menjadi katalisator bagi masuknya lebih banyak investasi dari kawasan Amerika Latin ke Indonesia pada masa mendatang.

Bisnis.com, PEKANBARU — Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Provinsi Riau menempuh langkah diplomasi investasi dengan menggandeng jaringan internasional guna memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Abdullah, Ketua Pansus PAD DPRD Riau melakukan pertemuan tertutup dengan Agustaviano Sofjan, diplomat senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang memiliki pengalaman sebagai Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup serta pernah menjabat Konsul Jenderal di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Seperti diketahui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tengah mengalami tekanan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Defisit anggaran yang berulang dari tahun ke tahun mulai berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, serta tertundanya sejumlah proyek strategis daerah.

Abdullah menilai peningkatan pajak daerah semata tidak cukup untuk menutup defisit anggaran. Menurut dia, daerah membutuhkan tambahan sumber pembiayaan baru melalui arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan tradisional. Daerah membutuhkan arus investasi baru untuk memperkuat fiskal dan mempercepat pembangunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemetaan potensi investasi unggulan di Riau. Diversifikasi sumber pendanaan melalui investasi dinilai menjadi strategi krusial untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif agar mampu menghasilkan proyek industri baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Abdullah menegaskan pemerintah daerah tidak dapat lagi menunggu investor datang secara pasif, melainkan harus aktif menawarkan peluang investasi secara profesional dan terukur. Upaya tersebut diharapkan menjadi titik awal pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Riau dalam jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, Agustaviano menyebut pentingnya perubahan pendekatan promosi investasi, dari sekadar menjual komoditas mentah menuju pengembangan industri berbasis hilirisasi dan keberlanjutan.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi besar antara lain hilirisasi industri kelapa sawit, pengembangan industri kehutanan berbasis pulp and paper dan viscose rayon ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) dan biomassa, serta pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat logistik dan transshipment regional.

Selain itu, gagasan kerja sama kawasan ekonomi regional yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Riau (Sijori) kembali dipandang relevan sebagai salah satu opsi penguatan daya saing investasi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pansus PAD berencana mengusulkan pembentukan Tim Percepatan Investasi Riau kepada gubernur. Tim tersebut dirancang sebagai unit khusus untuk mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi investor.

Dalam kerangka awal, tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Fokus utama tim adalah penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan industri yang berstatus bersih dan jelas, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sesuai kebutuhan investor.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat menggelar Kickoff Meeting Focus Group Discussion ‘West Java Downstream Investment’ WJDI #1 bertajuk “Kebijakan, Strategi, dan Arah Pengembangan Hilirisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat”.

Kegiatan ini merupakan forum untuk membangun pemahaman bersama mengenai konsep, kebijakan dan arah pengembangan hilirisasi investasi di Jawa Barat dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian langkah ke depan akan lebih mudah dalam mengidentifikasikan potensi awal komoditas unggulan yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi investasi di Jawa Barat.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan investasi telah membagi wilayah investasi menjadi empat area utama: Bodebekpunjur-karpur sebagai hub industri yang terintegrasi dengan kawasan metropolitan Jabodetabek; Rebana Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan industri baru dengan potensi perikanan dan kelautan.

“Serta wilayah Jawa Barat Selatan atau ARUMANIS dengan potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan energi terbarukan; serta Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang diarahkan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Kedua secara umum Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam capaian realisasi investasi 2025 sebesar Rp296,8 Triliun. Namun dalam capaian realisasi investasi bidang hilirisasi di Jawa Barat yang mencapai nilai Rp71,4 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp50,7 triliun dan PMDN sebesar Rp20,6 triliun hanya menduduki urutan ketiga dibawah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Pihaknya mengharapkan melalui WJDI ini supaya Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk melakukan identifikasi dan penggalian potensi hilirisasi sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerahnya masing-masing. FGD berlangsung secara interaktif dengan focus membahas pada analisis, tantangan dan peluang pengembangan hilirisasi di Jawa Barat. Industri hilirisasi memberikan nilai tambah pada bahan baku yang diperoleh suatu daerah yang diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi.

Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Ahmad Faisal Suralaga mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan roadmap hilirisasi investasi secara nasional dengan 8 sektor prioritas yaitu Mineral, Batubara, Minyak Bumi, Gas Bumi, Perikanan, Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan.

Turunan dari sektor prioritas tersebut telah ditetapkan 28 komoditas yang tersebar di seluruh nusantara. Jawa Barat memiliki potensi hilirisasi dengan komoditas Nikel, Besi, Baja, Bauksit, Timah, Tembaga, Minyak Bumi, Getah Pinus, Kayu Log, Karet, Garam dan Tilapia.

“Strategi hilirisasi ini sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi juga tercantum dalam misi Asta Cita ke-5 Pemerintah, yakni Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” katanya.

Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan hilirisasi pada misi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Sektor yang menjadi perhatian hilirisasi di Jawa Barat pada pertanian, perkebunan dan kehutanan serta mengembangkan potensi investasi pada Energi Baru Terbarukan.

WJD perdana ini menghasilkan perlunya rekomendasi kebijakan menuju arah hilirisasi yang terintegrasi antara lain membentuk hilirisasi berbasis klaster dan keunggulan daerah, penguatan konektivitas rantai pasok antar daerah, penguatan ekosistem pendukung hilirisasi seperti energy, utilitas dan logistic, serta perbaikan tata kelola berbasis data hilirisasi yang menjadi dasar utama perencanaan pembangunan, promosi investasi dan prioritas investasi hilirisasi.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memamerkan 18 proyek hilirisasi yang tengah dibangun pemerintah, sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi nasional, kepada para pebisnis Amerika Serikat.

Dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) sore waktu setempat, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bergerak cepat memperkuat industri pengolahan di dalam negeri agar tidak bergantung lagi pada ekspor bahan mentah.

"Kami baru saja memulai 18 proyek hilirisasi tahun ini," kata Prabowo.

Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut menjadi bagian dari strategi besar dalam mendorong nilai tambah sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur industri nasional.

Pemerintah juga sedang menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) senilai 3 miliar dolar AS untuk memperkuat pengelolaan lingkungan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, Presiden menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia akan menjadi motor utama dalam pembiayaan dan percepatan proyek-proyek hilirisasi tersebut.

Kepala Negara menilai penguatan industri pengolahan merupakan kunci agar Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global.

"Kami bergerak sangat cepat di semua sektor ini, dan saya pikir bagi perusahaan-perusahaan Amerika, Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar yang menarik, tetapi juga kami berharap dapat dimanfaatkan sebagai basis produksi dan dipandang sebagai mitra strategis yang baik di kawasan," jelasnya.

Selain membangun sektor industri, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, dan jalan tol untuk memastikan efisiensi logistik.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hilirisasi juga terkait dengan agenda transisi energi. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan industri energi hijau dengan pendekatan pragmatis yang disesuaikan dengan kapasitas nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Industri Mineral (BIM) berencana membangun industri hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) di Mamuju, Sulawesi Barat.

Pada tahap awal, proyek percontohan (pilot project) tersebut akan difokuskan pada pengembangan teknologi. Kepala BIM Brian Yuliarto menuturkan, proyek itu akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat akan kami lakukan pilot teknologi hilirisasi rare earth di Mamuju. Pada tahap ini kami akan membangun dua industri downstreaming sebagai proyek percontohan,” ujar Brian dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (9/2/2026).

Dia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan sambil menunggu persetujuan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Brian menyebut, BIM merekomendasikan agar IUP tersebut diberikan kepada PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) mitra.

“Konteksnya adalah riset sambil menunggu proses administrasi dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Kementerian ESDM untuk penerbitan IUP yang kami rekomendasikan kepada Perminas,” tuturnya.

Menurut Brian, proyek di Mamuju juga ditujukan sebagai pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemain strategis dalam industri pengolahan LTJ. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk masuk ke Indonesia.

“Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi pemain strategis dalam REE, sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi negara lain untuk masuk dan mendirikan industri downstreaming REE di Indonesia,” ujarnya.

LTJ merupakan sekelompok 17 unsur kimia yang memiliki sifat unik dan sangat penting bagi berbagai teknologi modern, termasuk perangkat elektronik, kendaraan listrik, serta teknologi pertahanan.

Berdasarkan catatan BIM, terdapat tiga wilayah dengan potensi LTJ terbesar di Indonesia, yakni Bangka Belitung, Mamuju, dan wilayah Sulawesi. Brian menilai, LTJ saat ini menjadi mineral yang menjanjikan dan berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

Lebih lanjut, Brian mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kesulitan dalam mencari mitra teknologi dari luar negeri untuk pengembangan LTJ. Dia mengaku telah mengunjungi sejumlah negara yang memiliki teknologi pengolahan LTJ, namun belum membuahkan hasil.

Menurutnya, banyak negara cenderung menutup diri dalam kerja sama teknologi dan hanya berminat membeli LTJ dalam bentuk bahan mentah.

“Kami sudah menemui beberapa negara untuk membicarakan kemungkinan pengembangan bersama industri downstreaming logam tanah jarang ini. Hampir semua negara menutup diri, mereka hanya mau membeli bahan mentah,” kata Brian.

Meski demikian, Brian menyampaikan bahwa BIM saat ini telah melakukan pendataan riset dan pengembangan di dalam negeri. Namun, penelitian tersebut masih berada pada tahap awal, yakni pemisahan mineral menjadi mixed rare earth oxide.

Dia juga mengungkapkan telah berupaya menggaet sejumlah negara sebagai offtaker, meskipun hingga kini masih terdapat pembatasan dari pihak calon mitra.

Brian menuturkan, BIM telah menghitung potensi LTJ yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya, pihaknya juga akan menentukan porsi LTJ yang dapat diekspor dan yang wajib diolah di dalam negeri. Namun, data tersebut belum dapat disampaikan secara rinci.

“Ini adalah masa yang sensitif. Kami juga telah melaporkan kepada Bapak Presiden terkait inventori LTJ yang dimiliki Indonesia, namun untuk sementara belum kami buka karena kondisi geopolitik dan sosial politik global yang sangat dinamis. Data tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat,” jelas Brian.

Bisnis.com, SAMARINDA — Gardu Induk (GI) 150 kV Batulicin Baru/Setangga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga, Kalimantan Selatan, resmi beroperasi. Infrastruktur kelistrikan ini disiapkan untuk mendukung pengembangan industri hilirisasi di kawasan tersebut.

GI 150 kV Batulicin Baru/Setangga dibangun oleh PT PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (PLN UIP KLT). Keberadaan infrastruktur ini dinilai penting mengingat perekonomian Kalimantan Selatan selama ini masih didominasi sektor pertambangan batu bara dan komoditas primer.

Ketergantungan pada sektor tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga global dan memiliki keterbatasan dalam penciptaan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja.

Pengembangan industri hilir mulai dilakukan di KEK Setangga, salah satunya melalui kehadiran industri smelter bahan baku baterai. PT Anugerah Barokah Cakrawala (ABC) menjadi perusahaan pertama yang beroperasi dengan kebutuhan daya mencapai 80 MVA untuk mendukung proses produksi berbasis mineral lokal.

General Manager PLN UIP KLT Basuki Widodo mengatakan infrastruktur kelistrikan menjadi faktor utama dalam mendukung pengembangan industri tersebut.

“Pembangunan gardu induk ini dimulai pada 4 Januari 2024 dan berhasil diberi tegangan pertama [energize] pada 27 Februari 2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026).

Basuki menyebut ketersediaan listrik berkapasitas besar dan andal membuka peluang masuknya investasi baru ke kawasan industri.

“Dengan sistem kelistrikan yang andal dan berkapasitas besar, kawasan ini memiliki fondasi kuat untuk berkembang sebagai pusat industri hilirisasi baterai dan industri turunan lainnya,” paparnya.

Ketersediaan pasokan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam menentukan lokasi investasi. Dengan beroperasinya GI 150 kV Batulicin Baru/Setangga, KEK Setangga dinilai memiliki daya saing lebih baik dibandingkan kawasan industri lain.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menghadiri peresmian Pabrik Bahan Prekursor Baterai milik PT Anugerah Barokah Energi Baru (ABEB) di KEK Setangga, Selasa (13/1/2026).

“PLN hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi sebagai mitra strategis pembangunan industri nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan, pasokan listrik dari GI 150 kV Batulicin Baru/Setangga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu dan wilayah sekitarnya.