Bisnis.com,MALANG — Inflasi tahunan Kota Probolinggo pada Oktober 2025 yang mencapai 2,83% dinilai masih terkendali.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Febrina, mengatakan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Probolinggo pada bulan Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,43% (month-to-month/mtm), meningkat dari bulan September yang mencatatkan inflasi sebesar 0,28% (mtm).

"Secara tahunan, Kota Probolinggo mencatatkan inflasi sebesar 2,83% (year-on-year/yoy) atau masih dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5 + 1%,” katanya, Selasa (4/11/2025).

Inflasi IHK pada Oktober 2025, kata dia, terutama didorong oleh kenaikan harga kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,43% (mtm).

Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, dan sigaret kretek mesin masing-masing dengan andil sebesar 0,44%; 0,07%; 0,04%; dan 0,02% (mtm).

Kenaikan harga emas perhiasan disebabkan oleh peningkatan harga komoditas emas yang masih berlanjut hingga Oktober 2025.

Kenaikan harga telur ayam ras dipengaruhi oleh tingginya permintaan dan kenaikan biaya pakan, terutama jagung.

Adapun kenaikan harga cabai merah disebabkan oleh adanya penurunan produksi di tengah kenaikan permintaan masyarakat.

Menurutnya, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga komoditas cabai rawit, bawang merah, ikan layang/ikan benggol, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu dengan andil deflasi masing-masing komoditas tersebut sebesar -0,03%; -0,01%; -0,01%; dan -0,01% (mtm).

Penurunan harga pada komoditas hortikultura (cabai rawit dan bawang merah) turut didorong oleh meningkatnya pasokan sejalan dengan panen yang sedang berlangsung dan terjaganya pasokan persediaan.

"Tekanan inflasi Kota Probolinggo pada Oktober 2025 masih terkendali dalam rentang sasaran meski mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya," ucapnya.

Laju inflasi yang terkendali tersebut, dia menilai, didukung oleh koordinasi solid di dalam TPID yang diwujudkan melalui sinergi kolaboratif dalam upaya pengendalian inflasi, antara lain keikutsertaan pada Capacity Building dan Studi Banding Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jatim di Makassar 30-31 Oktober 2025, pembukaan Toko Kopi Siaga dan Warung Inflasi selama Oktober 2025.

Selain itu penyampaian infografis neraca pangan mingguan selama Oktober 2025, pemantauan harga dan stok bahan pangan pokok selama bulan Oktober 2025, dan rakor rutin mingguan pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama bulan Oktober 2025.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai inflasi yang terjadi di Kota Probolinggo yang dipengaruhi oleh komoditas emas selama beberapa bulan terakhir semakin menunjukkan bahwa masyarakat masih menempatkan dananya di emas untuk investasi, sehingga mendorong permintaan dan harga emas tetap tinggi.

Menurutnya, hal ini juga dipengaruhi oleh harga emas internasional yang trennya terus naik. Sementara itu, inflasi yang bersumber dari volatile foods dapat dikendalikan dengan baik seiring dengan berbagai terobosan inovatif dalam menjaga pasokan dan distribusi sehingga harga tetap terjangkau masyarakat.

Joko menilai pula, salah satu kunci utama keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengendalikan inflasi adalah penguatan sistem informasi harga dan produksi serta stok yang tersedia.

Hal ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat sasaran, khususnya dalam mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan strategis.

Sharing pengalaman antardaerah juga diperlukan dalam penanganan inflasi semakin memperkuat dan memperluas wawasan untuk inovasi kebijakan secara berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang, inflasi pada Oktober 2025 yang tetap terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (3/11), Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2025 tercatat inflasi sebesar 0,28 persen month to month (mtm), sehingga secara tahunan IHK mengalami inflasi sebesar 2,86 persen year on year (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa bank sentral meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026.

Lebih lanjut pada Oktober 2025, inflasi inti tercatat sebesar 0,39 persen (mtm), lebih tinggi dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,18 persen (mtm).

Realisasi inflasi inti pada Oktober 2025 disumbang terutama oleh komoditas emas perhiasan dan biaya kuliah akademi/perguruan tinggi.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas emas global serta faktor musiman dimulainya tahun ajaran baru pendidikan akademi/perguruan tinggi, di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjaga.

Secara tahunan, inflasi inti Oktober 2025 tercatat sebesar 2,36 persen (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,19 persen (yoy).

Semetara itu, kelompok harga bergejolak (volatile food) pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,03 persen (mtm), menurun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,52 persen (mtm).

Inflasi kelompok volatile food disumbang antara lain oleh komoditas cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan akibat gangguan cuaca.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 6,59 persen (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya 6,44 persen (yoy).

“Ke depan, inflasi volatile food diprakirakan tetap terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah,” kata Ramdan.

Adapun kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices) pada Oktober 2025 mengalami inflasi sebesar 0,10 persen (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,06 persen (mtm).

Inflasi kelompok administered prices terutama disumbang oleh komoditas sigaret kretek mesin dan tarif angkutan udara, seiring dengan berlanjutnya kenaikan harga jual eceran rokok serta peningkatan harga avtur.

Secara tahunan, kelompok administered prices tercatat inflasi sebesar 1,45 persen (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,10 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, emas perhiasan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Oktober 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, emas perhiasan telah mengalami inflasi 26 bulan berturut-turut.

"Nilai inflasi emas perhiasan pada Oktober 2025 sebesar 11,97 persen dan andil inflasinya adalah sebesar 0,21 persen, ini menjadi inflasi tertinggi sejak 26 bulan berturut-turut sejak terjadinya inflasi," kata Pudji dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Selain memberikan sumbangan inflasi, beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau juga menjadi peredam inflasi pada Oktober 2025, di antaranya bawang merah, cabai rawit, tomat dan beras, dengan andil masing-masing sebesar 0,03 persen, 0,03 persen, 0,02 persen dan 0,01 persen.

Komoditas bawang merah dan tomat memiliki tren inflasi dengan pola yang mirip. Deflasi Oktober 2025 lebih rendah dari pada deflasi pada September 2025.

Sedangkan komoditas cabai rawit dan beras mengalami deflasi Oktober 2025 yang lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun BPS melaporkan terjadi inflasi pada Oktober 2025 secara bulanan sebesar 0,28 persen terhadap September 2025.

Secara tahunan (yoy) juga terjadi inflasi sebesar 2,86 persen dan secara tahun kalender (ytd) terjadi inflasi 2,10 persen.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,28 persen (mom) pada Oktober 2025, dan inflasi sebesar 2,86 persen secara tahunan (yoy).

Sejalan dengan itu, terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada Oktober.

"Pada Oktober 2025 terjadi inflasi sebesar 0,28 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,74 pada September 2025 menjadi 109,04 pada 109,04 2025," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Kelompok pengeluaran penyumbang Inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 3,05 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen.

Sementara itu, terdapat komoditas lain yang memberikan andil inflasi cukup besar antara lain, cabai merah dengan andil inflasi 0,06 persen, telur ayam ras dengan andil inflasi 0,04 persen, daging ayam ras 0,02 persen.

Selain itu, masih ada komoditas yang masih memberikan andil deflasi di Oktober 2025 yaitu bawang merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing 0,03 persen.

Kemudian tomat dengan andil deflasi 0,02 persen dan beberapa komoditas lainnya seperti beras, kacang panjang, dan cabai hijau dengan andil deflasi masing-masing 0,01 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - Penutupan pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat mengancam akurasi data indeks harga konsumen atau inflasi nasional dan berpotensi menunda rilis laporan periode Oktober karena terhentinya pengumpulan data sejak awal bulan ini.

Para pembuat kebijakan, ekonom, dan investor kini menyoroti dampak penutupan pemerintahan terhadap laporan inflasi Oktober yang dijadwalkan rilis bulan depan.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS atau Bureau of Labor Statistics (BLS) memang sempat dipanggil kembali secara terbatas untuk menyiapkan laporan inflasi atau consumer price index (CPI) September, namun sejak penutupan dimulai pada 1 Oktober, lembaga tersebut tidak dapat mengumpulkan data harga baru.

“Mulai sekarang, akurasi datanya akan menurun. Memasuki minggu ketiga, kualitas datanya bisa sangat buruk — atau bahkan tidak ada sama sekali,” ujar Omair Sharif, Presiden Inflation Insights LLC, dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/10/2025).

CPI menjadi data yang paling rentan terdampak karena proses pengumpulan harga dilakukan secara manual dan intensif. Setiap bulan, BLS mencatat sekitar 80.000 item di seluruh AS, sebagian besar melalui survei langsung dalam tiga periode 10 hari.

Kondisi ini semakin berat karena pemangkasan staf selama pemerintahan Trump. Akibat keterbatasan sumber daya, BLS sebelumnya sudah menangguhkan sebagian sampel CPI dan lebih banyak mengandalkan metode imputasi atau perkiraan data.

“Mereka tidak bisa kembali ke masa lalu, jadi imputasi akan lebih banyak digunakan,” kata Erica Groshen, mantan Komisioner BLS yang menjabat saat penutupan pemerintahan tahun 2013.

Dia menambahkan, staf mungkin harus bekerja lebih cepat atau lembur karena waktu yang terbatas.

Michael Horrigan, mantan pejabat BLS yang kini memimpin Upjohn Institute for Employment Research, mengatakan lembaga tersebut dapat menyesuaikan bobot kategori harga bila sebagian data tidak terkumpul. Jika penutupan berlangsung lama, BLS kemungkinan akan membandingkan data harga dalam periode yang lebih panjang.

“Meski tidak sempurna, membandingkan harga dari September ke November mungkin tidak jauh berbeda dengan perbandingan September–Oktober dan Oktober–November, kecuali ada perubahan ekstrem,” ujarnya.

Awalnya, laporan CPI September yang seharusnya dirilis Rabu lalu juga terancam tertunda, meski seluruh data telah terkumpul hingga 30 September.

Namun, BLS diperintahkan untuk kembali beroperasi terbatas agar Administrasi Jaminan Sosial (SSA) dapat menghitung penyesuaian biaya hidup tahunan bagi penerima manfaat tahun depan. Data itu kini dijadwalkan rilis pada 24 Oktober.

Ketua The Fed Jerome Powell memperingatkan bahwa absennya data akibat penutupan akan mempersulit tugas pembuat kebijakan, terutama jika laporan CPI Oktober tidak tersedia.

“Jika ini berlangsung lama, situasinya akan semakin menantang,” ujarnya dalam sebuah konferensi Selasa lalu.

Saat penutupan pemerintahan tahun 2013, laporan CPI sempat tertunda dua pekan dengan cakupan data hanya sekitar 75% dari biasanya. Kini, BLS telah beralih sebagian pada sumber data alternatif untuk harga bensin dan mobil, yang tidak terpengaruh penutupan.

Namun, sebagian besar data harga masih dikumpulkan langsung dari toko fisik, rumah sakit, dan penyedia jasa lainnya di seluruh negeri. Penurunan tingkat pengumpulan data lapangan ini berpotensi menurunkan kualitas hasil laporan.

Dampak penundaan CPI Oktober juga bisa merembet ke laporan lain. Indikator inflasi yang digunakan oleh Biro Analisis Ekonomi (BEA) dan menjadi acuan The Fed, sebagian datanya bersumber dari CPI. Bahkan, laporan CPI November berpotensi terdampak karena sebagian harga dikumpulkan setiap dua bulan.

“Jangan terlalu memaknai hasil yang tidak biasa pada laporan Oktober. Sebaiknya data bulan ini dilihat dengan hati-hati," kata Veronica Clark, ekonom Citigroup Inc.