Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan teknologi siap mendukung adopsi teknologi AI oleh pemerintah dan universitas, bahkan dengan menyediakan infrastruktur. Namun, pelaku industri berharap agar pemerintah memiliki kebijakan yang membuat investasi perluasan infrastruktur AI ke seluruh RI lebih efisien.

Pengembangan terkait skema pemanfaatan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) oleh pemerintah dan swasta mencuat dalam diskusi saat Coffee Morning Tech & Telco Edition CNBC Indonesia, di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dalam diskusi tersebut perwakilan Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penggunaan AI. Bahkan, beberapa institusi mengusulkan anggaran infrastruktur AI termasuk pembelian chip.

Permasalahannya, infrastruktur AI membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, DEN mempertimbangkan skema infrastruktur AI tidak harus dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah dan kementerian bisa bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah lebih dulu dimiliki pihak swasta atau institusi yang telah siap.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pemerintah kemudian dapat menggunakan fasilitas tersebut dengan timbal balik memberikan insentif kepada pihak terkait, dalam hal ini perusahaan teknologi seperti Telkom dan Indosat.

Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal, menilai persoalan ini seperti "ayam dan telur". Ia mengatakan biaya bisa ditekan jika permintaan besar, tetapi permintaan baru tumbuh jika biaya sudah murah.

"Ini ya mungkin butuh support, kolaborasi, atau bahkan dari pemerintah membantu mengagregasi demand seberapa besar sebenarnya. Sehingga kalaupun dari kami men-support itu, seberapa possible untuk costnya bisa di-share dengan seluruhnya," ujar Fauzan. "Itu satu point yang critical banget, sangat-sangat dibutuhkan, karena sulit sekali kami di dalam pun membangun bisnis plan yang kuat," terangnya.

General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel, Hermana Yuniadi menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Telkom sendiri menyatakan ada satu hal penting dari pemerintah yang juga dibutuhkan yakni proteksi. Apalagi bagi perusahaan plat merah seperti Telkom.

"Biasa kalau di bisnis, tapi gratiskan dulu, baru nanti untung belakangnya. Tapi agak masalah ketika di tengah masih rugi, Anda merugikan negara, apalagi BUMN. Itu sesuatu yang kami terjebak dalam ketakutan." ujarnya "Pada dasarnya, lately, bagaimana kami mengambil kebutuhan model bisnis. Inovasi model bisnis ini, sesuatu yang dibutuhkan market adalah inovasi model bisnis saat ini, tidak hanya inovasi produk dan teknologi, itu model bisnis."

Biaya regulasi tinggi

General Manager Technology Roadmap & Resource Strategy Telkomsel, Herman Yuniadi, menilai ide insentif sangat relevan, terutama karena biaya regulasi dan frekuensi masih tinggi.

Ia menjelaskan bahwa konsep insentif sebenarnya bukan hal baru, terutama terkait pemanfaatan spektrum frekuensi atau beban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi.

Namun tantangan terbesar bukan pada konsepnya, melainkan pada mekanisme penghitungan insentif. Saat ini, baik pemerintah maupun operator belum memiliki model yang disepakati bersama untuk mengkuantifikasi nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi tersebut.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah menyampaikan paparan dalam CNBC Indonesia Coffee Morning Tech & Telco Edition di Queens Head, Jakarta, Selasa (11/11/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sementara itu, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah, setiap dukungan yang diberikan pemerintah akan dikonversikan menjadi layanan dan fasilitas yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dan institusi.

"Ini sebetulnya pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Buat kami setiap rupiah yang diberikan insentif dari pemerintah akan kita kembalikan," ujar pria yang akrab disapa Danny itu.

"Jadi kalau setuju, saya akan menyetujui sekarang juga, bapak saya kasih gratis, yang pertama insentif diberikan kepada saya. It's very clear," imbuhnya.

IOH sendiri saat ini sudah punya sejumlah fasilitas untuk mempercepat adopsi AI, antara lain API, sandbox layanan AI, serta program token gratis untuk penggunaan model AI internal.

"Sekarang ini token itu banyak dipakai oleh universitas, sama incubator company. Nah jadi nggak menutup kemungkinan, kalau dari DEN gitu ya," tegasnya.

Ia menambahkan, meski infrastruktur yang disediakan Indosat bukan kelas GPU A100, A200, ataupun seri terbaru GB, perusahaan telah mengoperasikan model Large Language 40 (LL40) yang dinilai memadai untuk kebutuhan inferensi dan pengembangan aplikasi AI modern.

"Jadi, very clear bahwa kami akan punya solusi buat yang ditanyakan tadi," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah kelas menengah yang menyusut di Indonesia dari posisi 2019 sebanyak 57,33 juta orang menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024 menyisakan tekanan daya beli pada tahun ini, yang tercermin dari lambatnya laju konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju konsumsi kini tak lagi mampu tumbuh di atas 5%. Pada Kuartal II-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak mengalami perubahan signifikan dari posisi kuartal I-2025 yang sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, masih terus tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah itu disebabkan pertumbuhan pendapatan mereka teramat lambat tiap tahunnya.

"Karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan income yang di kelas menengah itu memang relatively terbatas pertumbuhannya," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, Andry menekankan, untuk memulihkan daya beli kelas menengah yang porsinya menurut BPS mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat, dalam jangka pendek pemerintah harus memberikan insentif khusus, berupa pengurangan beban segala pungutan wajib mereka.

"Jadi kalau misalnya biaya-biaya yang muncul di kelas menengah bisa kemudian sebagian diberikan insentif dari pemerintah, tentu saja real income-nya dari kelas menengah di Indonesia itu akan relatif lebih baik lagi dan ini akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Di sisi lain, dalam jangka panjang ia mengingatkan, pemerintah juga perlu fokus mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, melalui dorongan investasi yang menggerakkan industrialisasi dan menyerap tenaga kerja tanah air.

"Jadi kita butuh investasi yang cukup besar, karena kontribusinya sekitar 30%. Nah ini perlu kemudian, bukan hanya gerakan dari pemerintah pusat saja, perlu kemudian menggandeng juga pemerintah daerah," papar Andry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri perhotelan di daerah tengah menghadapi tekanan berat di tengah pelemahan okupansi dan kebijakan fiskal yang makin ketat. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan kondisi sektor perhotelan tidak menggembirakan, terutama di luar pusat-pusat pariwisata utama seperti Bali dan Jakarta.

Yusran menyebut, secara year-on-year hingga Agustus 2025, tingkat okupansi hotel nasional mengalami penurunan yang cukup dalam.

"Kalau kita lihat di tahun ini saja, sebenarnya kalau secara year-on-year, itu minus 5,2 persenan. Itu data okupansi sampai bulan Agustus saja dibanding dengan year-on-year tahun 2024. Berarti kan sudah masuk ke kuartal 3 akhir dimana biasanya kuartal 3 dan kuartal 4 itu adalah okupansi tertinggi yang kita raih setiap tahun karena pemerintah mulai melakukan kegiatannya, trafiknya banyak. Tapi tahun ini kan tidak, jadi sudah minus," ujar Yusran kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Penurunan tersebut membuat pelaku usaha hotel pesimistis menatap sisa tahun ini. Biasanya, kuartal ketiga dan keempat menjadi momentum lonjakan okupansi seiring intensifikasi aktivitas belanja pemerintah. Namun, situasi 2025 justru menunjukkan anomali.

Foto: Ilustrasi Kamar Hotel. (Pixabay) Ilustrasi Kamar Hotel. (Pixabay)

"Jadi memang total di kuartal 4 ini kita pesimis kalau bisa tumbuh. Karena angkanya cukup besar ya, 5% minusnya ya dari pertumbuhan itu." Sebut Maulana.

Pemerintah memang telah menggulirkan sejumlah insentif untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik diantaranya adalah diskon tiket pesawat. Meski begitu, Yusran menilai implementasinya harus tepat sasaran.

"Jadi langkah pemerintah memberikan insentif kalau ada traveler untuk bisa bergerak itu lumayan menjadi angin segar untuk membantu. Tapi sekali lagi, harus jelas daerah mana dan berapa penurunannya. Itu yang paling penting," ujar Maulana.

Menurut Yusran, kesenjangan kinerja hotel di pusat dan daerah kini semakin mencolok. Ia menyebut, wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan justru menjadi titik tekanan terbesar, sementara Bali dan Jakarta masih bisa bertahan karena terdorong oleh arus kunjungan wisatawan mancanegara.

"Karena sekarang kondisi yang paling parah itu di tiap daerah itu, di setiap provinsi itu justru yang berat itu daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah yang Sumatera, Kalimantan. Justru daerah-daerah seperti Bali, Jakarta itu masih aman lah karena Bali selalu jadi fokus kan. Apalagi pemerintah mengatakan kunjungan Wisman meningkat. Yang bisa merasakan kunjungan Wisman itu kan Bali, Jakarta sedangkan daerah lain tidak. Kita bicara Indonesia ya," katanya.

Yang membuat situasi makin pelik, kata Yusran, adalah proyeksi anggaran pemerintah ke depan yang cenderung menurun. Pemangkasan belanja dan penurunan transfer ke daerah dinilai akan memperdalam krisis di sektor pariwisata regional.

"Nah bagaimana dengan nasib daerah sementara anggaran pemerintahnya diefisienkan, tahun depan ditambah dengan transfer daerahnya turun. Nah ini kan akan menjadi suasana yang gelap bagi daerah yang saat ini," sebutnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14% di musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengusaha meminta transparansi pelaksanaan pelaksanaan stimulus yang digulirkan pemerintah untuk mendorong pergerakan wisatawan domestik tersebut.

Pelaku industri perhotelan meminta adanya kejelasan lebih lanjut mengenai rute dan ketersediaan kursi yang benar-benar mendapatkan potongan harga.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengingatkan, musim liburan akhir tahun merupakan momen krusial bagi sektor pariwisata. Namun, menurutnya, banyak masyarakat belum mendapat informasi yang jelas soal rute mana saja yang benar-benar terdampak diskon tiket pesawat.

"Penurunan harga itu satu hal yang kita harapkan. Akhir tahun itu adalah salah satu momentum terbesar kedua setelah Idul Fitri untuk pergerakan perjalanan wisatawan domestik," ujar Maulana kepada CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025).

Pemerintah memang pernah memberikan insentif serupa pada masa libur Lebaran atau saat musim liburan sekolah, tapi implementasinya kerap membingungkan masyarakat.

"Beberapa kali pemerintah juga memberikan insentif seperti lebaran. Itu waktu liburan sekolah. Tapi permasalahannya, masyarakat atau publik itu nggak tahu, apa benar itu didiskon atau enggak? Yang jelas, limit capacity-nya itu nggak ada, dan masyarakat itu nggak ngerti ya," ujar Maulana.

Tambahnya, belum terlihat perubahan signifikan dalam harga tiket pesawat di platform daring seperti Traveloka menjelang akhir tahun. Hal ini memperkuat dugaan bahwa insentif belum terimplementasi secara maksimal.

"Kalau kita lihat Traveloka saat ini contoh ya, harga tiket di akhir tahun itu kan masih sama aja range-nya, belum ada perubahan. Nah, ini mesti menjadi satu masukan ke pemerintah. Pada saat mereka memberikan insentif, mereka harus ikut melakukan pemantauan, benar nggak sih, berapa banyak jumlah seat yang ditawarkan? Dan daerah-daerah mana aja yang mencakup diskon tadi?" Ujar Maulana.

Ia juga menyoroti tidak adanya sistem deteksi atau informasi yang memadai untuk publik agar tahu wilayah mana yang memperoleh diskon dan pada periode apa saja. Banyak penumpang yang kecewa karena harga ternyata tak berubah, bahkan seat dengan potongan harga pun tidak tersedia.

"Selama ini nggak ke-detect tuh. Orang menerka-nerka ke daerah mana sih? Waktu tiketnya sama aja. Ternyata pas dicek, seat availability-nya nggak ada," Sebutnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan insentif berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat selama momen Natal dan Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan beleid tersebut, PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 6% dari penggantian.

"Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi tarif dasar (base fare), fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerima jasa yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara," sebagaimana dikutip dalam PMK, Mingu, (19/10/2025).

Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang membeli tiket pesawat pada periode 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Sementara itu, periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah berlaku mulai 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026.

Sementara itu, PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5% Penggantian.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan insentif berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat selama momen Natal dan Tahun Baru 2026.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan beleid tersebut, PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 6% dari penggantian.

"Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) meliputi tarif dasar (base fare), fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerima jasa yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara," sebagaimana dikutip dalam PMK, Mingu, (19/10/2025).

Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang membeli tiket pesawat pada periode 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Sementara itu, periode penerbangan yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah berlaku mulai 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026.

Sementara itu, PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5% Penggantian.