Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero) sejatinya bukan agenda baru. Selain untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah berusia lebih dari 200 tahun tersebut, juga untuk memperkuat posisi BUMN di sektor logistik.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan, peta jalan konsolidasi yang disusun Danantara diawali dengan kajian bisnis sebelum masuk ke tahap penyederhanaan struktur usaha.

Saat ini setidaknya terdapat 15 entitas logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah dengan skala usaha terbatas. Melihat nilai pasar logistik nasional yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, tetapi kontribusi seluruh perusahaan logistik BUMN masih kurang dari 3%.

Kondisi tersebut membuat berbagai potensi sinergi belum termanfaatkan secara optimal. Sejumlah perusahaan memiliki kekuatan di sektor tertentu, tetapi belum terhubung satu sama lain.

Pos Logistik, misalnya, memiliki kapabilitas kuat pada angkutan darat. Sementara itu, anak usaha yang terafiliasi dengan Pelindo maupun Pelni memiliki kompetensi di sektor pelayaran dan logistik maritim. Selain itu, pemanfaatan teknologi antarentitas juga berjalan sendiri-sendiri sehingga belum membentuk ekosistem logistik yang terintegrasi.

Membangun Ekosistem Logistik

Joseph menjelaskan, konsolidasi tahap pertama akan melibatkan sembilan perusahaan logistik yang nantinya menjadi fondasi holding BUMN logistik yang diperkirakan akan menambah pendapatan Rp2,38 triliun dengan laba sekitar Rp100 miliar pada tahun pertama.

Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Pos Logistik Indonesia (Poslog), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), PT Semen Indonesia Logistik (Silog), dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Pada tahap awal, seluruh perusahaan akan dikonsolidasikan ke dalam PT Multi Terminal Indonesia sebagai surviving entity. Selanjutnya, pada 2027 seluruh saham perusahaan tersebut direncanakan berada di bawah Pos Indonesia sebagai induk holding.

Harapannya, perusahaan yang selama ini hanya kuat di Pulau Jawa dan lemah di wilayah lain maupun sebaliknya dapat terintegrasi dan menciptakan layanan yang lebih luas.

Saat ini total jaringan kumulatif perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar 78 titik layanan. Setelah integrasi dilakukan, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 150 hingga 160 titik.

"Sehingga nanti anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia," katanya.

Selain memperluas jaringan, konsolidasi juga diarahkan untuk menciptakan efisiensi operasional. Menurut Joseph, salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional adalah panjangnya rantai usaha dari pelabuhan hingga distribusi yang melibatkan banyak perusahaan dengan margin keuntungan masing-masing.

"Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit marginnya hanya menjadi satu," ujarnya.

Dia menambahkan integrasi juga memungkinkan pemanfaatan muatan balik yang selama ini belum optimal. Pasalnya, PT Krakatau Jasa Logistik rutin mengirim baja dari Cilegon ke Jawa Timur dan kembali tanpa muatan.

Di sisi lain, perusahaan logistik yang menangani distribusi semen melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Cilegon dan juga sering kembali kosong. Melalui konsolidasi, pengiriman barang ini dapat lebih efisien. Konsolidasi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asean.

Menjaga Persaingan

Meski menjanjikan efisiensi, konsolidasi BUMN logistik juga memunculkan pertanyaan mengenai posisi holding tersebut di tengah industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menilai Pos Indonesia perlu kembali fokus pada bisnis intinya sebagai perusahaan logistik.

Kehadiran pemain logistik berbasis teknologi, perusahaan kurir global, hingga platform e-commerce yang membangun jaringan distribusi sendiri telah mengubah peta persaingan secara signifikan.

"Persaingan ini bukan adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery dan efisiensi rantai pasok," katanya.

Anggia menilai Pos Indonesia masih memiliki modal penting berupa jaringan fisik yang menjangkau hingga kecamatan dan desa yang belum banyak disentuh pemain swasta.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengingatkan bahwa keberhasilan holding logistik harus diukur dari kemampuannya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Menurut Gobel, perbaikan sistem logistik berpotensi meningkatkan daya saing ekspor nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, kalangan pelaku usaha masih belum melihat arah jelas bisnis holding tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menilai peleburan perusahaan-perusahaan logistik BUMN merupakan langkah yang positif untuk menghindari persaingan antarsesama BUMN serta meningkatkan efisiensi. Dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya berfokus pada layanan publik dan sektor yang belum dapat dikerjakan swasta.

"Tantangan bagi pelaku swasta terkait peleburan ini bahwa jika BUMN tetap mengambil bidang usaha yang juga sudah dilakukan pihak swasta maka semakin mempersulit daya saing industri yang ada," katanya.

Menurut Trismawan, hingga saat ini konsep kemitraan antara holding logistik BUMN dan pelaku swasta masih belum terlihat jelas.

Sementara itu, pengamat logistik maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Raja Oloan Saut Gurning menilai konsolidasi sembilan BUMN logistik merupakan langkah yang sangat ambisius.

Menurut dia, integrasi tersebut berpotensi menciptakan efisiensi melalui optimalisasi muatan balik, integrasi layanan port-to-door, peningkatan skala ekonomi, hingga pemanfaatan jaringan Pos Indonesia yang menjangkau seluruh Indonesia. Namun, manfaat tersebut tidak akan muncul secara instan.

Saut memperkirakan proses integrasi membutuhkan waktu setidaknya satu hingga dua tahun agar seluruh sistem, prosedur, dan model bisnis dapat berjalan selaras.

Pada saat yang sama, risiko yang harus dihadapi juga tidak kecil. Mulai dari kompleksitas operasional, perbedaan standar kerja, benturan budaya perusahaan, hingga potensi penularan masalah keuangan dari perusahaan yang kurang sehat kepada entitas baru.

Selain itu, dia menyoroti potensi crowding out effect terhadap pelaku logistik swasta apabila terlalu banyak kargo BUMN dipusatkan ke dalam satu entitas.

"Konsolidasi dalam dua tahap itu jika terealisasi jelas akan meninggikan sentimen swasta. Sekaligus memunculkan pandangan monopoli semu," ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG — PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau KEK Industropolis Batang, secara resmi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan fasilitas dryport berbasis rel pada Selasa, (21/4/2026). Proyek strategis ini dirancang untuk menciptakan integrasi logistik yang lebih efisien bagi para pelaku industri di wilayah Jawa Tengah.

Kerja sama besar ini melibatkan sinergi lintas sektoral antara PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), serta Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan akan efisiensi rantai pasok dan konektivitas yang berkelanjutan di kawasan industri modern. Fasilitas dryport tersebut akan menjadi tulang punggung logistik yang menghubungkan kawasan industri langsung ke jaringan pelabuhan laut.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Ali Murtopo Simbolon, menekankan bahwa inisiatif ini sangat krusial bagi daya saing nasional.

“Penguatan konektivitas berbasis rel dan integrasi dengan pelabuhan menjadi kunci untuk menurunkan biaya logistik nasional. Inisiatif seperti di Industropolis Batang ini adalah contoh konkret bagaimana kolaborasi dapat menghadirkan solusi nyata bagi efisiensi dan daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya di sela-sela acara penandatanganan.

Fasilitas dryport ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare di dalam area KEK Industropolis Batang. Pada tahap awal, infrastruktur ini diproyeksikan memiliki kapasitas antara 600.000 hingga 650.000 TEUs per tahun. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 1.000.000 TEUs seiring dengan pertumbuhan jumlah tenant dan volume perdagangan di kawasan tersebut, menjadikannya salah satu simpul logistik darat paling strategis di Indonesia.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menyatakan bahwa keterlibatan moda transportasi rel akan menjadi faktor pengubah dalam distribusi barang.

“KAI siap mendukung penuh pengembangan dryport ini melalui penyediaan jaringan dan layanan angkutan barang berbasis rel yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi antara kawasan industri dan jaringan kereta api akan memberikan nilai tambah signifikan bagi para pelaku industri,” ungkapnya.

Keberadaan dryport ini juga dinilai akan mempermudah layanan kepelabuhanan. Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Achmad Muchtasyar, menjelaskan bahwa fasilitas ini berfungsi sebagai perpanjangan layanan pelabuhan yang mendekatkan proses logistik ke titik produksi. Hal ini akan secara signifikan memangkas waktu tempuh dan biaya distribusi karena berkurangnya ketergantungan pada transportasi berbasis jalan raya yang sering terkendala kepadatan lintas.

Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, menyambut positif pengembangan ini dari perspektif pembangunan daerah. Ia optimis bahwa infrastruktur logistik canggih ini akan memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal di Kabupaten Batang. Selain meningkatkan daya tarik investasi bagi perusahaan global, proyek ini diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan sektor pendukung lainnya di sekitar kawasan.

Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, menegaskan bahwa pengembangan ini adalah bagian dari strategi besar untuk menjadikan Batang sebagai pusat logistik terintegrasi di Asia Tenggara.

“Kami melihat kebutuhan akan sistem logistik yang terintegrasi sebagai faktor kunci dalam menarik investasi berkualitas. Dengan adanya dryport, KEK Industropolis Batang tidak hanya menjadi kawasan industri, tetapi juga pusat logistik terintegrasi yang siap bersaing di tingkat global,” pungkasnya.

Rencana pengembangan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari finalisasi konsep dan studi kelayakan komprehensif pada tahun 2026. Adapun proses peletakan batu pertama atau groundbreaking ditargetkan dapat terlaksana pada Juni 2026.

Pembangunan fisik dan integrasi sistem digital dijadwalkan berlangsung pada periode 2027 hingga 2028, sebelum akhirnya beroperasi penuh untuk melayani pasar domestik dan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia mempercepat rencana konsolidasi entitas BUMN di sektor logistik dari semula akhir 2026, menjadi paling lambat akhir semester I/2026.

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menyebutkan proses konsolidasi telah mulai berjalan, yang ditandai dengan penunjukkan direksi baru dari PT Pos Indonesia (Persero).

“Jadi kita mulai langsung, insyaAllah mudah-mudahan dalam empat bulan ke depan sudah selesai. Masih ditargetkan rampung semester satu,” ujarnya saat ditemui di kawasan Stasiun Manggarai, Senin (16/3/2026).

Dirinya mengaku telah berkomuikasi dengan para BUMN yang mengelola logistik, seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), KAI Logistik, Angkasa Pura Logistik, Pupuk Logistik, hingga Semen Logistik.

Dony menjelaskan, langkah selanjutnya dari proses ini adalah merger. Setelah pihaknya melakukan fundamental business review seluruh perusahaan, terdapat empat langkah menuju pembentukan BUMN Logistik.

Pertama, melakukan likuidasi, kemudian divestasi, konsolidasi, dan terakhir melakukan restrukturisasi. Mengingat, puluhan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang logistik nantinya akan menyusut dan menjadi satu BUMN logistik.

“Jadi nanti seluruh BUMN-nya akan sehat, kuat, dan jumlahnya menjadi sedikit,” tambahnya.

Sebelumnya, Dony yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 21 perusahaan, mencakup BUMN induk hingga anak usaha, yang sedang dalam proses integrasi.

Langkah tersebut diambil menyusul temuan bahwa mayoritas perusahaan logistik negara tersebut tidak memiliki model bisnis yang berkelanjutan.

Dony mengungkapkan bahwa dari 21 entitas logistik yang ada, sebanyak 20 perusahaan di antaranya mencatatkan kerugian. Kegagalan performa ini disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengidentifikasi posisi bisnis mereka secara spesifik, baik di segmen first mile, middle mile, maupun last mile.

Lebih lanjut, banyak anak usaha logistik BUMN yang bergantung pada transaksi internal dari induk usaha tanpa memiliki basis pasar eksternal yang kuat. Kondisi ini membuat struktur biaya menjadi tidak efisien.

Melalui pembentukan Danantara Logistic Company, Dony menyatakan pemerintah akan merombak total model bisnis sektor ini. PT Pos Indonesia akan dioptimalkan sebagai tulang punggung integrasi dengan memanfaatkan jaringan distribusinya yang mencapai lebih dari 4.000 titik di seluruh Indonesia.

Tujuan akhirnya adalah menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menyoroti tantangan sinergi dalam rencana konsolidasi BUMN logistik ke dalam PT Pos Indonesia (Persero).

Toto memandang saat ini sinergi antarBUMN yang ada di kelompok logistik kurang terlihat signifikan dalam konteks peningkatan daya saing logistik Indonesia.

“Jadi kalau ide ini dihidupkan kembali, maka yang penting adalah bagaimana eksekusi terkait maksimalisasi value creation melalui sinergi BUMN logistik dapat dijalankan efektif,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pos Indonesia bersama dengan perusahaan pos lainnya di Asia Tenggara mendorong inisiatif tarif tunggal (single tarif) pengiriman pos di kawasan Asia Tenggara sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi logistik regional.

Inisiatif tersebut menjadi salah satu fokus utama yang dibahas dalam 31st ASEAN Post Business Meeting (APBM XXXI).

Melalui skema tarif tunggal, jaringan pos ASEAN diharapkan mampu menawarkan layanan pengiriman lintas negara yang lebih sederhana, transparan, dan terjangkau terutama bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas pasar ke negara-negara tetangga.

Direktur Business Development Pos Indonesia, Prasabri Pesti mengatakan jaringan pos diharapkan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam pengiriman barang di kawasan ASEAN. Hadirnya tarif tunggal, akan membuat biaya yang dihadirkan lebih transparan.

“Kami ingin saat orang berpikir tentang mengirim barang di Asia Tenggara, pikiran pertama mereka adalah jaringan pos adalah pilihan yang paling terjangkau dan mudah,” ujar Prasabri dikutip Selasa (13/1/2026).

Selain inisiatif tarif tunggal, Pos Indonesia juga menyoroti dua agenda penting lainnya, yakni Dominasi Marketplace Lintas Batas (Cross-Border) dan Kepastian Pengiriman melalui Delivered Duty Unpaid (DDU) dan Delivered Duty Paid (DDP).

Prasabri menekankan bahwa kondisi perdagangan saat ini yang tidak lagi mengenal batas negara. Melalui penguatan layanan pengiriman lintas negara. Pengalaman pelanggan menjadi faktor utama, mulai dari kecepatan pengiriman, transparansi pelacakan, hingga kepastian barang sampai ke tujuan.

Karena itu, Pos Indonesia mendorong penguatan peran ASEANPOST sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM agar dapat menjangkau pasar negara-negara tetangga dengan biaya pengiriman yang tetap terjangkau.

Selain itu, peningkatan kepercayaan pelanggan juga didorong melalui penerapan skema pengiriman DDU dan DDP.

Melalui sistem ini, biaya serta proses kepabeanan dapat diketahui secara jelas sejak awal, sehingga pelanggan tidak lagi menghadapi biaya tambahan yang tidak terduga saat paket diterima. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengalaman pengiriman lintas negara yang lebih pasti dan nyaman.

Menurut Prasabri, APBM menjadi wadah bagi negara-negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan arah pengembangan layanan pos, berbagi praktik operasional terbaik, serta memperkuat ASEANPOST sebagai platform bersama guna meningkatkan daya saing regional.

Sebagai tuan rumah, Pos Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong kesepakatan yang tidak berhenti pada wacana. Hasil APBM XXXI diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan oleh masing-masing negara anggota.

​"ASEANPOST akan menjadi paling kuat ketika solidaritas regional dibarengi dengan kemajuan operasional yang nyata. APBM 31 adalah peluang kita untuk menjadikan pos sebagai platform regional yang unggul secara komersial," tutup Prasabri. (Nur Amalina)

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan bahwa penguatan sektor logistik menjadi agenda strategis untuk mendorong daya saing kawasan dan menarik investasi berkualitas. Penekanan itu disampaikan Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar saat mengikuti forum Indonesia International Transport Summit (IITS) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dendi menyampaikan bahwa struktur ekonomi Batam sangat bergantung pada industri pengolahan, karena menyumbang 56% dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga menuntut efisiensi logistik sebagai faktor kunci.

Selain itu, 91% ekspor nonmigas Batam berasal dari produk industri, menjadikan integrasi pelabuhan, bandara, dan kawasan industri semakin vital.

"Efisiensi logistik adalah penentu daya saing. Integrasi transportasi dan penyederhanaan proses menjadi arah kebijakan utama BP Batam," ujarnya.

Dendi menambahkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2025 memberikan kepastian usaha lebih kuat bagi investor dengan memperjelas kewenangan BP Batam sebagai otoritas tunggal kawasan. Regulasi ini, kata dia, mempercepat proses perizinan dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih pasti.

Kinerja investasi Batam pun menunjukkan tren positif. Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi kawasan telah mencapai Rp54,7 triliun atau 91% dari target tahunan Rp60 triliun. BP Batam menilai peningkatan ini berkorelasi dengan perbaikan layanan dan infrastruktur logistik.

"Batam memiliki posisi strategis dalam rantai pasok regional. Peningkatan infrastruktur logistik dan penyederhanaan regulasi akan mampu menurunkan biaya distribusi dan mendorong volume perdagangan," tuturnya.

Dendi kemudian menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan logistik, meningkatkan integrasi transportasi, serta mempercepat perizinan guna menjadikan Batam sebagai pusat logistik modern dan hub investasi kompetitif di Asia-Pasifik.(239)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menilai rancangan peraturan presiden (Perpres) tentang penguatan logistik nasional belum sepenuhnya mampu memperkuat sektor logistik di Tanah Air.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan, tiga poin yang tercantum dan menjadi fokus pemerintah—yakni pengembangan konektivitas infrastruktur, digitalisasi dan integrasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan jasa logistik—masih belum cukup menjawab tantangan besar logistik nasional.

Menurutnya, poin utama yang harus tercantum adalah menyatukan visi misi dan cita-cita logistik nasional dan dapat berlanjut pada lintas pemerintahan.

“Jadi kita fokus kepada tujuan atau cita-cita kita dengan menyatukan visi. Itu dulu persyaratannya penguatannya di situ,” tutur Mahendra kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Mahendra menambahkan, sebenarnya pemerintah telah memiliki regulasi berupa Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Namun, aturan ini dinilai belum sempurna dan memang perlu diperkuat.

Selain tiga poin yang sudah tercantum, pemerintah perlu fokus menentukan komoditas prioritas. Peran komoditas dan industri pengolahan pasalnya sangat amat berdampak pada kinerja logistik Tanah Air.

Kemudian, regulasi yang disusun wajib mendukung cita-cita logistik nasional, yakni menekan biaya logistik mencapai 8% pada 2045. Namun, kondisi lapangan berbanding terbalik, ongkos tol untuk truk maupun kendaraan besar justru menjadi yang tertinggi.

Kondisi tersebut lantas mendorong hadirnya kendaraan obesitas alias over dimension over load (ODOL), sebagai cara pelaku usaha menekan biaya. Tak jarang pula perusahaan atau supir truk lebih memilih jalan nasional biasa ketimbang tol.

“Kita disuruh menurunkan biaya logistik, tetapi BUMN infrastruktur jalan tol itu menerapkan tarif untuk logistik paling tinggi, bagaimana ini?” tambahnya.

Mahendra melihat, perlu adanya sentralisasi hilirisasi komoditas, sehingga jaringan logistik dapat tercipta dengan baik.

Mengambil contoh Kawasan Industri Terpadu Batang, sentralisasi tersebut dinilai cukup baik karena memiliki akses jalan tol langsung ke kawasan industri dan hadirnya pelabuhan. Dengan demikian, truk-truk besar tak perlu melalui jalan di perkotaan.

Terakhir, perlu penguatan terhadap finansial sektor logistik, baik darat, laut maupun udara. Mengingat persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan.

Meski demikian, Mahendra berpesan bahwa poin-poin yang sudah ada sebaiknya benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat logistik di Indonesia.

Utamanya, persoalan infrastruktur di pelabuhan yang masih mengalami penumpukan dam berakibat pada produktivitas angkutan barang dan membuat biaya menjadi bengkak.

“Jangan sampai macet seperti Tanjung Priok. Padahal sudah ada Patimban. Memindahkan Priok ke Patimban aja enggak kelar-kelar,” keluhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional telah masuk tahap finalisasi.

“Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai wujud komitmen membangun sistem logistik yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing,” ujarnya dalam sambutan daring pada acara Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Convex 2025 di ICE BSD, Rabu (12/11/2025).

Airlangga menuturkan, pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan Perpres tersebut. Meskipun belum ada sinyal, kapan waktu pasti regulasi tersebut akan terbit.